Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan gizi rumah sakit (PGRS) sebagai salah satu sub sistem dalam sistem kesehatan paripurna di rumah sakit, dalam upaya peningkatan mutu pelayanannya haruslah ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai. Dalam salah satu kegiatan PGRS yaitu penyediaan, pengolahan dan penyaluran makanan, tenaga pelaksana gizi merupakan komponen utama, dan motivasi kerja mereka yang tinggi akan sangat mendukung keberhasilan PGRS.Motivasi kerja dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu yang bersumber dari dalam diri seseorang (umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, jumlah anak, status perkawinan, status kepegawaian) dan faktor yang bersumber dari luar seperti kebijakan organisasi, hubungan pribadi dengan sesama/atasan, kondisi lingkungan kerja, imbalan dan pengawasan.Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan motivasi kerja tenaga pelaksana gizi di Sub Instalasi Pengolahan dan Penyaluran Makanan (STPP), dilakukan penelitian studi observasional dengan metode cross-sectional pada seluruh (72 orang) tenaga pelaksanan gizi di SIPP. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner.Untuk melihat kemaknaan hubungan antara masing-masing dari 12 variabel bebas dengan tingkat motivasi kerja dilakukan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor status perkawinan, status kepegawaian dan imbalan mempunyai hubungan bermakna dengan motivasi kerja. Dari hasil tersebut disampaikan saran untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga pelaksana gizi SIPP yaitu mengembangkan program motivasi dan penampilan kerja bagi tenaga pelaksana gizi ; menyediakan kondisi dan lingkungan kerja yang layak ; membentuk sistem supervisi untuk setiap tingkatan kegiatan dan mengembangkan standar_penampilan kerja ; mengembangkan sistem reward bagi pegawai negeri sipil (PNS) sesuai kebijakan rumah sakit ; mengembangkan dan menerapkan sistem kontrak keja yang dilengkapi dengan spesifikasi kerja dan imbalan bagi tenaga bukan PNS ; serta menganalisis dan meningkatkan sistem insentif/pengg jian secara bertahap dan berkala.Daftar bacaan: 32 (1984 - 1999)

---

Nutritional care service is one of the sub systems of comprehensive health care system in the hospital. Human Resources are one of the important inputs to support the effectiveness of the whole operation of the system. Food service management system which compose namely the preparation, production, distribution of food component is the biggest working unit in nutrition department which has more than fifty percents of the total personnel's in nutrition department.Motivation at work is influenced by many factors either the internal factor of the person (age, sex, education background, period/years of work, member of the family, marital status, employee status), or the external factors such as policy, organization, personnel relationship to others sub ordinate, working condition, reward and supervision system.An observational cross sectional study has been conducted in June 2000 in order to identify the relationship between motivation at work and related factors on seventy two Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital food service personnel?s. The primary data was collected through interviewed using closed questionnaire.The relationship between motivation at work and 12 independent variables were assessed using chi-square test. The study shown that marital status, employee status and incentive reward has a significant relationship with motivation at work Based in this founding, the writer recommends some aspects as followed: Develop the motivation and work performances program for food service personnel?s. Provide appropriate condition and working environment.Formulate the supervision system for each level of activities and develop work performance standard of food service personnel?s. Develop reward system for the government's employee according to the policy of the hospital. Develop and apply the contract system with work specification and appointed salary for auxiliary personnel?s. Analyze and improve the incentive/salary system gradually and periodically.Bibliography: 32 (1984 -1999)"

"Indonesia masih mengalami begitu banyak masalah terkait bidang kesehatan, baik secara praktik, hukum, konsep, dan lain macamnya. Seluruh masalah ini pada dasarnya berpusat pada ambigunya prosedur dan hukum yang ada, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima sampai pada tenaga kesehatan yang melanggar kode etik. Salah satu masalah yang sangat krusial untuk dibahas adalah mengenai ahli gizi. Minimnya peraturan perundang-undangan mengenai profesi ahli gizi, serta pengetahuan masyarakat mengenai ahli gizi sangatlah terbatas memperburuk fenomena masalah ini. Masalah ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang menelaah secara rinci aturan yang membahas tentang profesi ahli gizi sebagai tenaga kesehatan di Indonesia dan Jerman sebagai pusat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan hukum terhadap ahli gizi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan pengakuan profesi ahli gizi dari masyarakat, hak dan kewajiban yang masih sangat terbatas, serta standar keahlian yang tidak jelas. Peraturan terhadap ahli gizi di Indonesia kerap saling tumpang tindih antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sementara itu, di Jerman, profesi ahli gizi menikmati kerangka hukum yang lebih terstruktur dan jelas, termasuk proses lisensi dan pengawasan profesi yang ketat sebagaimana dimuat dalam Dietitien Law. Tidak terkecuali dalam hal ini fakta bahwa di Jerman, ahli gizi justru menjadi profesi yang dikenal baik oleh masyarakat dan masing-masing ahli gizi melakukan profesinya sesuai keahliannya. Perbedaan dalam perlindungan hukum antara Indonesia dan Jerman sangat mempengaruhi status dan pengakuan ahli gizi sebagai tenaga kesehatan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di Indonesia agar dapat meningkatkan perlindungan hukum dan pengakuan profesi bagi ahli gizi, sesuai dengan standar internasional yang lebih mapan seperti di Jerman.

---

Indonesia is still experiencing so many problems related to the health sector, both in practice, law, concepts and so on. All of these problems basically center on the ambiguity of existing procedures and laws, public dissatisfaction with the services they receive and even health workers who violate the code of ethics. One of the most crucial issues to discuss is nutritionists. The lack of legal regulations regarding the nutritionist profession, as well as the public's very limited knowledge of nutritionists, exacerbates this problematic phenomenon. This issue is a legal doctrinal research that examines in detail the regulations that discuss the profession of nutritionists as health workers in Indonesia and Germany as the center of analysis. The research results show that in Indonesia, legal protection for nutritionists still faces significant challenges, especially related to recognition of the nutritionist profession from the public, very limited rights and obligations, and unclear standards of expertise. Regulations on nutritionists in Indonesia often overlap between Minister of Health Regulation Number 26 of 2013 concerning the Implementation of Work and Practices of Nutritionists and Law Number 17 of 2023 concerning Health. Meanwhile, in Germany, the nutritionist profession enjoys a more structured and clear legal framework, including a licensing process and strict professional supervision as contained in the Dietitian Law. This is no exception to the fact that in Germany, nutritionists have become a profession that is well known to the public and each nutritionist carries out their profession according to their expertise. The difference in legal protection between Indonesia and Germany greatly influences the status and recognition of nutritionists as health workers. This study provides recommendations for improving policies in Indonesia in order to increase legal protection and professional recognition for nutritionists, in accordance with more established international standards such as in Germany."