Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh notaris atas akta autentik yang dibuatnya yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Tesis ini mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 terkait kebatalan akta autentik yang dinyatakan oleh pengadilan akibat munculnya Undang-undang baru. Perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki sifat yang mengikat dan sempurna. Sekalipun sifat tersebut melekat, namun apabila pembuatan akta tersebut tidak sejalan dengan undang-undang sekalipun yang baru terbit maka akta batal demi hukum. Akta yang sudah dibuat masih tersimpan dalam protokol Notaris dan Notaris masih terikat kewajiban untuk mengeluarkan salinan serta memindahkan protokol Notaris dalam kondisi tertentu, kondisi tersebut rawan bagi akta notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah terkait akibat hukum terhadap akta yang telah dibuat dimana didalamnya terdapat ketentuan baru yang mengatur adanya suatu larangan yang menjadikan kerjasama tersebut tidak sah serta tindak lanjut yang harus dilakukan notaris bilamana pengadilan menyatakan akta autentik yang dibuatnya batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah sejak ada peraturan yang melarang kerjasama antara pemegang IUP dengan perusahaan afiliasi maka dalam kasus ini isi perjanjian harus menyesuaikan dengan ketentuan yang baru, apabila tidak maka akta batal demi hukum. Selanjutnya tindak lanjut notaris dalam hal ini berbeda-beda, namun tetap diperlukan peran notaris untuk mencatatkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, pihak ketiga, maupun notaris. Sebaiknya dibuat peraturan sehingga terdapat kepastian hukum bagi notaris untuk mensikapi kasus-kasus seperti ini.

---

This thesis discusses the follow-up actions that must be taken by the notary on the authentic deeds he made which were declared null and void by the court. This thesis takes a case study from the Decision of the Supreme Court Number 1751 K / Pdt / 2018 related to the nullification of authentic deeds stated by the court due to the emergence of a new Law. The agreement in the form of an authentic act has a binding and perfect nature. Even if the nature is inherent, but if the making of the act is incompatible with the newly enacted law then the act is null and void. The deed that has been made is still stored in the Notary protocol and the Notary is still bound by the obligation to issue a copy and move the Notary protocol under certain conditions, the condition is vulnerable to the notary deed. Based on that background, the problem statement is related to the legal consequences of the deed which has been created where there is a new provision governing a prohibition that makes the cooperation unlawful and follow-up to be done by a notary when the court declares the original deed made null law. The research method used in this writing is normative juridical with descriptive analytical research typology. The results of the study are that since there are regulations that prohibit cooperation between IUP holders and affiliated companies, in this case the contents of the agreement must adjust to the new provisions, otherwise the deed is null and void. Furthermore the follow-up of the notary in this case varies, but the role of the notary is still needed to register with the aim of protecting the interests of the parties, third parties, and notaries. Regulations should be made so that there is legal certainty for the notary to address cases like this.

Abstrak :
Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata. ......The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code.

Abstrak :
Perjanjian jual beli piutang seharusnya dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian jual beli piutang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian jual beli piutang. Dengan dipenuhinya syarat sah mengenai perjanjian jual beli piutang, maka dapat diminimalisasi terjadinya pembatalan perjanjian jual beli piutang yang dapat mengakibatkan akta perjanjian jual beli piutang menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan tidak diberitahukan kepada debitur terkait cessie yang dilekati hak tanggungan, serta pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perjanjian jual beli piutang batal demi hukum akibat tidak dilakukan pemberitahuan terkait cessie yang dilekati hak tanggungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan tidak diberitahukan kepada debitur terkait cessie yang dilekati hak tanggungan adalah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata pemberitahuan bukan merupakan hal yang esensial dalam cessie. Akan tetapi, apabila cessie tersebut juga dilekati dengan hak tanggungan, pemberitahuan yang tidak dilakukan berpotensi mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi debitur, hal tersebut yang menyebabkannya menjadi perbuatan yang melawan hukum. Pertimbangan majelis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel kurang tepat Akta Perjanjian Cessie 118 tidak dapat dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak dilakukannya pemberitahuan, seharusnya majelis hakim turut mempertimbangkan mengenai hak tanggungan yang melekat pada cessie tersebut untuk memperkuat dasar dari putusan majelis hakim. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah bagi para pihak yang ingin mengadakan perjanjian harus benar-benar mengetahui dan memahami substansi dari perjanjian yang dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di antara para pihak. Selain itu, disarankan bagi majelis hakim untuk lebih memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam proses pembuktian di pengadilan, agar dapat memperkuat dasar dari sebuah putusan pengadilan. ......The sale and purchase agreement for receivables should be carried out in compliance with the legal requirements, in accordance with the applicable regulations. This is due to non-fulfilment of the provisions regarding the legal terms of the sale and purchase agreements receivables can result in cancellation of the sale and purchase agreement receivables. By fulfilling the legal requirements regarding the receivables sale and purchase agreement, it can be minimized the cancellation of the receivables sale and purchase agreement which can result in the deed of the sale and purchase agreement of receivables being null and void. The problem in this study is regarding the link between tort and not being notified to the debtor concerned cessie attached to the mortgage right, as well as the consideration of the panel of judges which declared the sale and purchase agreement of receivables null and void as a result of not making the relevant notification cessie which is attached to the mortgage right in the South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. To answer these problems, the research method used is normative juridical law with the type of explanatory research. The results of the analysis of this study, the relationship between tort and not being notified to the debtor concerned cessie attached to the mortgage right is according to Article 613 KUHPerdata notification is not an essential thing in cessie. However, when cessie is also attached with a mortgage right, notification that is not carried out can potentially in material and immaterial losses for the debtor, which causes it to become an tort. The panel's considerations in the South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel are inaccurate Deed of Agreement Cessie 118 cannot be declared null and void simply because a notification is not made, the panel of judges should also consider the mortgage rights attached to cessie to strengthen the basis of the judge's decision. Thus, the advice that can be given is for the parties who wish to enter into an agreement must really know and understand the substance of the agreement made, so as to prevent disputes between the parties. In addition, it is suggested for the panel of judges to pay more attention to all the evidence submitted in the evidentiary process in court, in order to strengthen the basis of a court decision.

Abstrak :
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah pembuatan akta wasiat testament . Dalam proses pembuatan akta wasiat, peran Notaris tidak hanya selesai setelah akta tersebut dibuat, karena Notaris masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat dan menyampaikan daftar tersebut ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 5 lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Tesis ini membahas akibat hukum terhadap akta wasiat dalam hal Notaris melalaikan kewajiban tersebut, dan juga menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2013 yang menyatakan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta wasiat apabila Notaris melalaikan kewajiban ini adalah akta wasiat tersebut kehilangan otentisitas dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah kurang tepat. ......Notary are public officers authorized to make authentic deeds and any other authorities referred to in Notary Acts. One of such authority of a Notary is to make a testament. In the process of making a testament, the role of the Notary is not limited to after the testament was made, because a Notary still has an obligation that must be met in accordance with the law, one of which is an obligation to make a register of the relevant documentation of the testament and to report the register to the Center of The Testament Register of the Ministry of Law and Human Rights no later than five 5 days on the first week of the following month. This thesis discusses about the legal consequences of the testament in the case that the Notary neglects these obligations, and also analyze the ruling of the Indonesia Supreme Court Number 320 K Pdt 2013, which rules that the testament in that case is null and void. The method used in this thesis is a literature research with juridical normative approach. The results of this research can be concluded that the legal consequences of the testament in which the Notary did not fulfil his obligations is that the testament will loses its authenticity and only has the strength of an evidence as an un notarized deed, and the Supreme Court Ruling was not appropriate in accordance to the law.

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demi terciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Akta tersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam putusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa saja dampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan kesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuan utang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidak adanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum.

---

ABSTRACT
The role of judge decision should be placed on the element of legal certainty in order to create justice based on law so that it can be felt by the community, especially each party. This study aims to determine whether or not the judges' judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legal certainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact of the decision to the parties, wide community. As well as to know what is the cause of the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake of writing in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition of the debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty. The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regarding the deed criteria which resulted in the deed being null and void by law.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Direksi Perseroan yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak memenuhi syarat sehingga akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan ke dalam akta Notaris dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum yang tertulis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dengan tipologi penilitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Direksi Perseroan dalam menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak memenuhi syarat dan kedudukan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris yang tidak memenuhi syarat. Adapun hasil penilitian dalam tesis ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat dianggap sah tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja namun Direksi juga harus menjalankan kewajibannya dalam Perseroan agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan oleh Notaris juga menjadi batal demi hukum karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan dengan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses about the Board of Directors who held the General Meeting of Shareholders who did not fulfill the requirements so the deed of the General Meeting of Shareholders as outlined in the Notary deed was null and void. The deed was considered to have no legal force. This research was conducted with a juridical-normative research method, namely by examining the written legal norms with the document study data collection technique. The research typology used for this research was descriptive-analytical. The problems in this thesis are the responsibilities of the companys Board of Directors in carrying out the General Meeting of Shareholders that does not fulfil the requirements and the deed of the General Meeting of Shareholders, made by Notary, that does not meet the requirements stands. The conclusions in this thesis are the conditions that must be done so that the General Meeting of Shareholders can be considered valid are not only found in the laws and regulations, but the Board of Directors must also carry out its obligations in the company in order to hold a General Meeting of Shareholders. The deed of the General Meeting of Shareholders made by Notary also becomes null and void due to the General Meeting of Shareholders are held in an illegal manner.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Hakim, tanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri No 787/Pdt.G/2014/PN.DPS jo Pengadilan Tinggi No 193/PDT/2015/PT.DPS dan konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara ini, sehingga akta dinyatakan batal demi hukum. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan tipologi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis sementara jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari penelusuran perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelaahan dokumen yang serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, buku-buku, majalah dan bahan hukum sekunder lainnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder antara lain terdiri dari buku-buku mengenai pertanahan, perjanjian, perjanjian jaminan, buku-buku tentang kenotariatan, kode etik Notaris, karya ilmiah dan artikel ilmiah dan bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Simpulan penelitian ini tentang kedudukan akta yang dinyatakan batal demi hukum dengan kategori batal demi hukum absolut adalah sebagai akta yang tidak pernah dibuat dan perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah ada, Tanggung Jawab Tergugat II adalah kewajiban membayar uang paksa dwangsom Rp. 2.000.000,- duajuta rupiah setiap hari lalai melaksanakan putusan hakim dan membayar ongkos perkara bersama-sama dengan Tergugat I sejumlah Rp. 2.682.000,- duajuta enamratus delapanpuluh dua ribu rupiah . Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kewajiban hukumnya. Saran untuk penelitian ini adalah bahwa Notaris tidak boleh menjalankan tugas secara serampangan, harus menambah ilmu pengetahuannya dan bersikap profesional. Kata kunci: Akta Autentik, Batal demi hukum, Notaris, Perbuatan melawan hukum dan Tanggung Jawab.

---

ABSTRACT
The problem of this research is about how the position of Notary deed which is declared null and void by the judge 39 s decision, the responsibility of Notary to the deeds declared null and void as stated in the decision of District Court No. 787 Pdt.G 2014 PN.DPS jo High Court No 193 PDT 2015 PT.DPS and the construction of unlawful acts committed by the Defendants in this case, so the deed is declared null and void. The method of research in this paper is the normative legal research and research typology used is prescriptive analysis while the type of data used is secondary data obtained directly from the search legislation, legal literature, the review of similar documents ever done before, the books , magazines and other secondary legal materials. Sources of data used are secondary data sources and consisting of Primary legal materials, secondary legal materials, among others, consists of books on land, agreements, collateral agreements, books on notary, Notary code of ethics, scientific papers and scientific articles and material of Tertiary Law, in the form of Dictionary of Law and Indonesian Dictionary. The conclusion of this research on the status of the deed which is declared null and void in the category of absolute null and void as a deed which is never made and its legal act is considered never existed, The Responsibility of Defendant II is the obligation to pay for forced money dwangsom Rp. 2.000.000, two million rupiah every day negligent in executing the judge 39 s decision and pay the cost of the case together with Defendant I amounting to Rp. 2.682.000, two million six hundred and eighty two thousand rupiah . Unlawful acts committed by Defendant I and Defendant II are committing acts contrary to the law and its legal obligations. Suggestions for this research are that Notaries should not perform tasks haphazardly, should add to their knowledge and be professional. Key words Authentic Deed, Notary, Null and void, Unlawfull act, and Responsibility.

Abstrak :
Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang berupa Surat Keputusan dan Surat Peneriman Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan UUPT dan Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/PDT/2018 sebagai contoh kasus terhadap pembatalan RUPS yang cacat hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah didapatkan hasil penelitian berupa keabsahan dari pelaksanaan RUPS dalam Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sah dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 76- 90 UUPT, selain itu perlu juga memerhatikan ketentuan lain pada UUPT dan anggaran dasar. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi cacat hukum dan kehilangan keabsahannya. Mengenai implikasinya terhadap Perubahan Data Perseroan yang batal demi hukum harus dilaporkan kepada Menteri agar dapat dilakukan pembatalan data yang telah tercantum dalam SABH dan untuk implikasi pada pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban, yang dalam hal ini pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi.

---

In this Thesis, the author will elaborate regarding the law implication concerning revocation of change of company data, due the violation of law in the implementation General Meeting of Shareholders (GMS) which was defected since the requirements for the implementation of the GMS has not complied. The issues that will be discussed in thesis is regarding the validity of the implementation of a GMS that contains the company data changes. In addition, it will also discuss the legal implications of Changing Company Data which are declared null and void to third parties and also government administrative decisions such as The Decree and The Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights. The method used is normative juridical, namely by reviewing the implementation of the Company Law and Permenkumham No. 4/2014 and Permenkumham No. 1/2016 are associated with the case of the Supreme Court Decision Number 1580 K/PDT/2018 as an example of a case against the cancellation of a legally flawed EGMS. Based on the analysis conducted by Author, the results of the GMS consist of Annual GMS and Extraordinary GMS which are the substance of the validity of the implementation of the GMS in a limited liability company must fulfill the legal requirements of the GMS as stated in Article 76-90 of the Company Law, in addition it also needs to consider the other provisions in the Limited Liability Company Law and articles of association. If there is one condition that is not met, then the GMS becomes legally flawed and loses its validity. Regarding the implications of the company data changes was declared null and void the law must be reported to the Minister so that data cancellation that has been listed in SABH can be carried out and the implications for third parties must be based on the principles of accountability, which in this case the third party can sue the compensation.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindunganhukum bagikreditur yang beritikad baik yang kehilangan jaminan atas pelunasan utang debiturakibatsalah satu syarat sah perjanjian, suatu sebab yang halal terlanggar. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila seluruh syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan dan tipologi bersifat deskiptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur penjaminan gadai saham dalam perjanjian kredit, bagaimana kedudukan Standard Chartered Bank Branch Singapore atas hapusnya perjanjian jaminandan sejauh mana putusan hakim dalam Putusan No. 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 memberikan perlindungan hukum kepada SCB sebagai kreditur yang beritikad baik ditinjau dari Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Jaminan serta undang-undang yang bersangkutan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah, perlindungan telah tidak diberikan dengan cukup baik oleh hakim di pengadilan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kepada Standard Chartered Bank Branch Singapore sebagai kreditur yang beritikad baik padahalperjanjian jaminan batal demi hukum dan menyisakan piutang yang belum terlunaskan. Standard Chartered Bank Branch Singapore perlu melakukan beberapa upaya untuk menjaga kedudukannya dan memperoleh sisa haknya yang belum terbayarkan. 

---

This thesis is aimed to discover and analyze the legal protection for creditor in good faith who loses a guarantee for the repayment of debtor debts because one of the conditions that are required for the validity of an agreement, there must be an admissible cause is violated. Based on Article 1320 Indonesian Civil Code, an agreement is valid if all of the conditions that are required for the validity of an agreement have been fulfilled. In conducting this thesis, the writer uses juridicial-normative research method or library research and the topology is descriptive. The problem in this thesis are how is the procedure of the pledge of shares guarantee in a credit agreement, how is the position of Standard Chartered Bank Branch Singapore against the abolition of the guarantee agreement and how far the judges sentence in sentence No. 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 provides the legal protection to Standard Chartered Bank Branch Singapore as a creditor in good faith in terms of Facility Agreement and Guarantee Agreement also the relevant laws and regulations. The conclusion of these problems are, the protection has not been adequately granted by the judges in the court, agreements and the relevant laws and regulations to Standard Chartered Bank Branch Singapore as a creditor in good faith whereas the guarantee agreement null and void and leave unpaid debt claims. Standard Chartered Bank Branch Singapore needs to make several efforts to maintain its position and obtain the remaining unpaid rights.

Abstrak :
Bahwa syarat-syarat sah perjanjian di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata belumlah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, muncul ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai “batasan” baru dalam memberikan keadilan bagi para pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya bagi pihak yang lebih lemah. Meskipun dalam praktiknya ajaran ini telah digunakan oleh hakim-hakim di Indonesia, akan tetapi sebenarnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia belum diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan di negara Belanda dan Jerman yang dimana ajaran penyalahgunaan keadaannya telah diatur dalam suatu ketentuan tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendekatan hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di pengadilan dan kemudian mengaitkannya dengan pendekatan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di negara Belanda dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Bahwa dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan yaitu ternyata terdapat perbedaan diantara hakim-hakim di Indonesia dalam menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Beberapa diantaranya ada yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Belanda, namun ada juga yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Jerman. Oleh karena itu, ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia seharusnya diatur dalam suatu pengaturan sehingga penilaian hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan menjadi seragam. ......The conditions for agreement to be valid in Indonesia as state in Indonesia code civil are not enough to give fairness for the parties who make a contract. Therefore, undue influence doctrine has been emerged as a new “barrier” to give fairness for the parties who make a contract, especially for the weaker parties. Although in practice, this doctrine has been used by judges in Indonesia, however undue influence in Indonesia has not put on any regulation yet. It is different with Netherland and Germany which undue influence doctrine has been put on their written provisions already. The purpose of this research is to see how the Indonesian judge’s approach in deciding undue influence cases in court and then relating with the judge’s approach when deciding undue influence cases in Netherland and Germany. This research is a normative juridical research where only library materials or secondary data are researched. From this research, it can be concluded that there are differences among Indonesia’s judges in assessing whether there is or isn’t undue influence when deciding a case in court. Some of them are using the approach that used in Netherland, but some are using the approach that is used in Germany. Therefore, undue influence doctrine in Indonesia should be regulated in a regulation so that judge’s judgment in Indonesia when deciding undue influence cases become uniform.