Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha.

---

As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.

"

"ABSTRAK

Saat ini kasus pencurian mobil kian meningkat, sedangkan alarm mobil yang ada saat ini masih memiliki kekurangan. Di sisi lain jumlah pengguna internet dan media sosial juga kian meningkat. Oleh karena itu pada penelitian ini dirancang sistem notifikasi untuk keamanan pada mobil berbasis Raspberry Pi dan media sosial yang dapat memberikan notifikasi 3 kali berturut-turut ke pemilik mobil, yaitu notifikasi teks melalui Instapush, notifikasi foto melalui Twitter, dan notifikasi video melalui YouTube yang terintegrasi dengan Twitter. Hasil dari 20 kali uji coba menunjukan bahwa rata-rata pengiriman notifikasi teks melalui Instapush lebih cepat dan stabil pada tempat parkir ruang terbuka dengan waktu 7,2 detik sejak pintu mobil terbuka hingga tiba di smartphone pemilik mobil. Untuk pengiriman notifikasi foto melalui Twitter rata-rata lebih stabil pada tempat parkir ruang terbuka, tapi lebih cepat pada tempat parkir ruang tertutup dengan waktu 29,55 detik sejak pintu mobil terbuka. Untuk pengiriman notifikasi video melalui YouTube yang terintegrasi Twitter rata-rata lebih stabil dan cepat pada tempat parkir ruang terbuka dengan waktu 217,2 detik sejak pintu mobil terbuka. Foto dan video yang diunggah ke Twitter dan YouTube memiliki tingkat kesamaan yang berkualitas tinggi terhadap foto dan video asli hasil pemotretan dan perekaman webcam yang dipasang di dalam mobil.

---

ABSTRACT

Nowadays the cases of car theft are increasing, whereas the conventional alarm system has no direct notification feature. On the other side active internet users and active social media accounts continue to rise. Therefore, a notification system for car security based-Raspberry Pi and social media is designed to give 3 fold notifications. Those are text notification through Instapush, photo notification through Twitter, and video notification through Twitter-activated YouTube. Our test shows this system can run 100%. Average delivery time of text notification through Instapush is faster and more stable in the outdoor parking area. It takes only 7.2 seconds from the car door opened event until delivered at car owners smartphone. Average delivery time of photo notification through Twitter is more stable in the outdoor parking area, but is faster in the indoor parking area. It takes only 29.55 seconds after triggered. Average delivery time of video notification through Twitter-activated YouTube is faster and more stable in the outdoor parking area. It takes only 217.2 seconds after triggered. Photos and videos which are uploaded to Twitter and YouTube have a high degree of similarity with the original photos and videos that are captured and recorded by webcam mounted in a car

"

"Gun Jumping merupakan suatu istilah yang menggambarkan aktivitas pelaku usaha yang seolah-olah transaksi merger yang dilakukannya sudah berlaku secara sah dan efektif di mata hukum walaupun pada kenyataannya merger tersebut belum disetujui oleh otoritas persaingan usaha karena masih dalam proses peninjauan notifikasi merger. Gun Jumping merupakan suatu pelanggaran yang hanya terjadi pada negara yang menganut sistem notifikasi pra-merger atau pra-notifikasi seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia, tidak dikenal istilah Gun Jumping karena sistem notifikasi yang berlaku saat ini ialah pasca-notifikasi atau post-notifikasi. Pada perkembangan saat ini, pasca-notifikasi dipandang sebagai sistem notifikasi yang sudah tidak kontekstual dengan perkembangan zaman dan memiliki banyak kekurangan. Dengan adanya rencana untuk melakukan amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka diharapkan terjadi perubahan pada sistem notifikasi Indonesia dari pasca-merger notifikasi menjadi pra-merger notifikasi. Usulan perubahan ini merupakan hal yang wajar karena dapat memberikan kepastian hukum terutama bagi pelaku usaha. Apabila nantinya amandemen UU No. 5 Tahun 1999 telah disetujui, maka Gun Jumping akan menjadi salah satu permasalahan yang mungkin akan terjadi sebagai pelanggaran yang dilakukan pelaku merger sebelum merger disetujui oleh otoritas persaingan usaha. Selanjutnya, berhubungan dengan metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan kepustakaan. Serta saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah dengan secara konsisten mematuhi dan menjalankan setiap prosedural yang berkaitan dengan ketentuan gun jumping.

---

Gun Jumping is a term that describes the activity of merging parties as if their merger transaction has been valid and effective on law provision, in fact the merger has not approved by the competition commission because it is still in the process of reviewing merger notification. Gun Jumping is a violation that only occurs in countries that have a pre-merger notification system, for example United States of America and European Union. In Indonesia with its post-notification system, the term of Gun Jumping is not familiar. Post-notification system in these era is considered out of context and has many shortcomings. With the plan to amend Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is expected that there will be a change in Indonesia notification system from post-merger notification to pre-merger notification. This change is a reasonable because it can provide legal security, especially for merging parties. If the amendments of Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 has been approved, gun jumping is one of the problems that may occur as a violation that committed by the merging parties before the merger is approved by the competition commission. Futhermore, the method that author used for this research is juridical-normative and literature. For recommendation that author used for gun jumping problems is to consistently obey every procedure and rules that related to gun jumping provision."

"ABSTRAKPraktik Kerja Profesi Apoteker di PT Johnson Johnson Indonesia bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker mengetahui dan memahami tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker di bagian regulatory affairs suatu industri farmasi. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Profesi juga memfasilitasi mahasiswa dalam memahami gambaran nyata permasalahan kefarmasian di industri farmasi, khususnya pada bagian regulatory affairs. Tugas khusus yang diberikan berjudul Kajian Implementasi Perkembangan Perubahan Peraturan Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat terhadap Pelaksanaan Registrasi Variasi Minor Dengan Notifikasi. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui dampak dan perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan registrasi obat antara peraturan terbaru dengan peraturan terdahulu serta membuat dokumen registrasi untuk Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi.

---

ABSTRACTInternship at PT Johnson Johnson Indonesia aims to make the pharmacist 39 s professional students know and understand the duties, roles and responsibilities of the pharmacist in the regulatory affairs section of a pharmaceutical industry. In addition, internship also facilitates students to understand the real picture of pharmaceutical problems in the pharmaceutical industry, especially in the regulatory affairs section. Specific assignment given is entitled Implementation Study of Development and Change of Regulation of Criteria and Procedure of Drug rsquo s Registration to Registration of Variation Minor with Notification. The purpose of this particular assignment is to examine the impacts and differences in the provisions of drug regulatory legislation between the latest regulations with the previous regulation and to make registration documents for Minor Variation Registration with Notifications."

"Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia mempunyai hukum persaingan usaha dan lembaga yang mengawasi jalannya sistem persaingan tersebut di negara masing-masing. Lembaga tersebut diberikan tugas dan kewenangan dalam menegakkan jalannya persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini membahas tentang apa saja ketentuan yang berlaku pada ketiga negara tersebut dalam hal akan dilakukannya pemberitahuan merger, dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penerapan mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan transaksi, dan sanksinya apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan. Penelitian ini memberikan contoh kasus pelanggaran pemberitahuan pengambilalihan saham di tiga negara tersebut dan apakah sanksi yang diberikan. Berdasarkan penerapan pengaturan pemberitahuan pengambilalihan saham dan pemberian sanksi tersebut akan dibuat suatu kesimpulan. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, untuk mengumpulkan, mengidentifikasi berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan implementasi hukum positif dan penerapannya dalam problematika yang timbul, berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

---

The United States, Japan, and Indonesia have their own competition law and agencies that oversee the course of the competition system in their respective countries. The agency is given the task and authority in upholding the competition law, including sanctions in case of violation. This research the rules that apply to these three countries in terms of merger notification in relation to competition law, concerning the implementation of the mechanism of acquisition of shares notification conducted by the parties in closing the transaction, and the sanctions in case of delay on notification. This research gives an example related to failure to notify the acquisition to the agency in the United States, Japan, and Indonesia. Based on the implementation of the notification of acquisition of shares and the sanctions, a conclusion will be made. This research uses literature based method to collect and identify various secondary data related to the issues to be discussed in the research. This research also uses juridical normative method, by implementing positive law and its application in case of problems, related to competition law."

"Sistem pemberitahuan merger yang diterapkan di Indonesia saat ini, berdasarkan Undang - Undang No.5 Tahun 1999 menganut Post-Merger Notification System atau notifikasi yang dilakukan setelah badan usaha melakukan merger. Badan usaha wajib melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan berlaku efektif secara hukum. Post-Merger notification justru menimbulkan ketidakefektifan dalam transaksi merger dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Ketidakefektifan dalam pemberitahuan akan menimbulkan masalah problematic dalam merger dan memberikan dampak negative pada pelaku usaha. Post Merger notification yang dianut oleh Indonesia memiliki berbagai kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dirubah menjadi Pre-merger Notification. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menunjukkan urgensi perubahan sistem Post-merger Notification menjadi Pre-Merger Notification sebagai upaya pencegahan praktik monopoli. Penelitian ini mengggunakan pendekatan hukum.

---

The merger notification system currently implemented in Indonesia, based on Law No. 5 of 1999, adheres to the Post Merger Notification System or notification that is carried out after a business entity merges. Business entities are required to report to the Commission for the Supervision of Business Competition no later than 30 days from the legally effective date of the merger, consolidation or acquisition. Post Merger notification creates ineffectiveness in merger transactions and creates uncertainty for business actors. Ineffective notification will cause problematic problems in mergers and have a negative impact on business actors. Post Merger notification adopted by Indonesia has various weaknesses, so it needs to be considered to be changed to Premerger Notification. Based on this, this article shows the urgency of changing the Post-merger Notification system to Pre- Merger Notification as an effort to prevent monopolistic practices. This research uses a legal approach."

"Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius di Indonesia, yang menempati posisi kedua secara global dalam jumlah kasus. Upaya pelaporan kasus belum optimal di semua fasilitas kesehatan. Strategi Nasional 2020-2024 menekankan kerjasama pemerintah-swasta melalui District-Based Public-Private Mix (DPPM). Penelitian ekologi menganalisis data dari 80 Kabupaten/Kota prioritas implementasi PPM menggunakan SPSS 24. Hasil menunjukkan wilayah PPM melaporkan notifikasi lebih tinggi (56%) dibanding bukan PPM (44%), meski dengan fasilitas dan alat TCM lebih sedikit. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan kuat antara jumlah fasyankes (r=0.774), ketersediaan alat TCM (r=0.767), dan investigasi kontak (r=0.672) dengan notifikasi kasus TBC dalam implementasi PPM tahun 2023. Kesimpulannya, PPM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan notifikasi kasus TBC di Indonesia, dengan faktor-faktor penting meliputi jumlah fasyankes, ketersediaan alat TCM, dan investigasi kontak.

---

Tuberculosis (TBC) remains a serious threat in Indonesia, which ranks second globally in the number of cases. Case reporting efforts are not yet optimal in all health facilities. The 2020 National Strategy emphasizes public-private partnerships through the District-Based Public-Private Mix (DPPM). An ecological study analyzed data from 80 priority districts/cities implementing PPM using SPSS 24. Results show that PPM areas reported higher notification rates (56%) compared to non-PPM areas (44%), despite having fewer facilities and TCM equipment. Correlation analysis revealed strong relationships between the number of health facilities (r=0.774), availability of TCM equipment (r=0.767), and contact investigations (r=0.672) with TB case notifications in the 2023 PPM implementation. In conclusion, PPM contributes significantly to increasing TB case notifications in Indonesia, with key factors including the number of health facilities, availability of TCM equipment, and contact investigations."

"Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Suatu industri farmasi yang memproduksi produk sediaan steril perlu dibuat dengan persyaratan khusus yang bertujuan untuk memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikulat dan pirogen, Dimana hal ini dapat dipengaruhi dari keterampilan, pelatihan dan sikap personel yang terlibat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem digitalisasi yang bertujuan untuk melakukan pemantauan jumlah sterilisasi baju steril. Metode yang digunakan yaitu menggunakan sebuah aplikasi yang dibuat dalam bentuk web base. Dari hasil penelitian bahwa aplikasi yang digunakan sudah baik akan tetapi perlu adanya perbaikan dalam pengaturan notifikasi.

---

The pharmaceutical industry is a business entity that has a permit in accordance with the provisions of laws and regulations which carries out activities in the manufacture of medicines or medical substances. A pharmaceutical industri that produces sterile dosage products needs to be made with special requirements aimed at minimizing the risk of microbial, particulate and pyrogen contamination, where this can be influenced by the skills, training and attitudes of the personnel involved. Therefore, a digitalization system is needed which aims to monitor the number of sterilizations of sterile clothing. The method used is using an applicatipn created in the form of a web base. From the research results, the application used is good, but there needs to be improvements in the notification settings.

 

"

"[ABSTRAKDengan diterapkannya kebijakan notifikasi kosmetika di negara ASEAN, makaprodusen bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keamanan produknya. Selainitu, kosmetika semakin mudah beredar dan konsumen memiliki beragam pilihankosmetika. Tanpa pengetahuan yang memadai, konsumen terutama kaum perempuanmasih banyak menggunakan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan notifikasi kosmetika dalammemberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari produk kosmetika yang tidakaman. Penelitian dilakukan dengan survei rumah tangga di 5 wilayah di DKI Jakartadengan responden 200 orang kaum perempuan. Hasil penelitian ini adalah kebijakannotifikasi kosmetika belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan bagikaum perempuan dari produk kosmetika yang tidak aman. Masih banyaknyakosmetika yang tidak memiliki izin edar atau nomor notifikasi, palsu, danmengandung bahan yang dilarang menandakan bahwa produsen atau importirkosmetika belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap mutu dan keamananandari kosmetika yang diedarkan.

---

ABSTRACTDue to the implementation of cosmetic notification policy in ASEAN countries,cosmetic industries haven been considered to have higher responsibility for both thequality and safety of their products. In addition to this, cosmetics are easier to bedistributed and consumers have a various option of cosmetics. Without adequateknowledge, consumers, especially women, remain to use cosmetics that containhazardous substances. This study aims to analyze the cosmetic notification policyunder ASEAN to protect women from consuming unsafe cosmetics. This studyconducted with field survey of households in five areas in Jakarta with 200 womenrespondents. The result shows that cosmetic notification policy has not been fullyeffective in giving protection for women from unsafe cosmetics. Moreover, manycosmetics which have been distributed, have no registration or notification number,counterfeiting, containing hazardous materials indicated that the manufacturers orimporters of cosmetics do not reflecting responsibility of the quality and safety ofthose products, Due to the implementation of cosmetic notification policy in ASEAN countries,cosmetic industries haven been considered to have higher responsibility for both thequality and safety of their products. In addition to this, cosmetics are easier to bedistributed and consumers have a various option of cosmetics. Without adequateknowledge, consumers, especially women, remain to use cosmetics that containhazardous substances. This study aims to analyze the cosmetic notification policyunder ASEAN to protect women from consuming unsafe cosmetics. This studyconducted with field survey of households in five areas in Jakarta with 200 womenrespondents. The result shows that cosmetic notification policy has not been fullyeffective in giving protection for women from unsafe cosmetics. Moreover, manycosmetics which have been distributed, have no registration or notification number,counterfeiting, containing hazardous materials indicated that the manufacturers orimporters of cosmetics do not reflecting responsibility of the quality and safety ofthose products]"