Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya. Tulisan ini meneliti Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN TPG. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu tanggungjawab Notaris yang melakukan Waarmerking terhadap Surat Pernyataan yang bertujuan untuk melegalkan Warga Negara Asing memiliki tanah objek sengketa di Indonesia, yang mana itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang mana perbuatan Notaris tersebut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Notaris telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi. Maka diharapkan Notaris harus lebih berhati-hati dan seksama dalam melakukan tugas dan jabatannya, dalam hal membuat isi dari Surat Pernyataan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. ......Notary is a public official authorized to make an authentic deed. Deeds can be divided into 2 (two) types, namely authentic deeds and private deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized official in a form that has been determined by law and has perfect evidentiary power, while a private deed is a deed made not before an authorized official and the form and contents are in accordance with the wishes of the parties involved. make it. This paper examines Court Decision Number 45/Pdt.G/2020/PN TPG. The problem in this paper is the responsibility of the Notary who carries out Waarmerking on the Statement Letter which aims to legalize Foreign Citizens owning disputed land in Indonesia, which is contrary to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, which acts The notary is referred to as an unlawful act. In this case the Notary has made a mistake and deserves to be penalized. It is hoped that the Notary must be more careful and thorough in carrying out his duties and positions, in terms of making the contents ofthe Statement Letter containing elements of unlawful acts.

Abstrak :
Di dalam suatu perjanjian kredit bank, pada prakteknya terkadang kreditur dapat mencairkan pinjaman uang kepada debitur tanpa memastikan pengurusan proses akan jaminan debitur sudah lengkap dan selesai. Biasanya kreditur akan berpegangan terhadap covernote atau yang di dalam dunia praktek dikenal sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bagi kreditur bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik surat-surat maupun dokumen hukum untuk pengurusan jaminan debitur ke kreditur dapat terlaksana. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT sendiri bukanlah merupakan akta autentik, melainkan hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor Notaris/PPAT, dimana di dalam surat keterangan tersebut menerangkan mengenai pengurusan apa saja yang sedang diproses di kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan, sehingga pada dasarnya covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara debitur degan kreditur. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang Notaris/PPAT untuk membuat covernote. Dikarenakan covernote tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh sebab itu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada Notaris/PPAT akibat lalainya atau kesalahan Notaris/PPAT dalam memenuhi covernote yang telah dibuatnya adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi atau pertanggungjawaban secara pidana yaitu perbuatan melawan hukum, dimana Notaris/PPAT dengan secara sengaja dan penuh kesadaran dan direncanakan bersama Debitur, bahwa Covernote yang dikeluarkan untuk dijadikan suatu alat untuk memberikan keterangan yang tidak benar yang dimana nantinya hal tersebut dapat merugikan pihak Bank sebagai Kreditur.

---

In a bank credit agreement, in practice sometimes the creditor can disburse the loan money to the debtor without ensuring the process will guarantee the debtor is complete and complete. Usually the creditor will hold on to covernote or in the practice world known as a certificate issued by a Notary as a guarantee for the creditor that the Notary will guarantee the entire process of processing both letters and legal documents for the management of debtor guarantees to creditors can be carried out. Covernote issued by Notary / PPAT itself is not an authentic deed, but only a certificate issued by the Notary / PPAT office, in which the certificate describes the management of what is being processed in the Notary / PPAT office concerned, so basically covernote does not have binding legal powers between debtors and creditors. In Law Number 2 Year 2014 concerning changes to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position (UUJN) itself is not explained about the authority and duty of a Notary / PPAT to make covernote. Because covernote is not regulated in the Act of Notary Position (UUJN), the consequences arising from the existence of covernote apply general legal provisions, both civil and criminal. Therefore the form of accountability that can be prosecuted to the Notary / PPAT due to negligence or the error of the Notary / PPAT in fulfilling the covernote that has been made is civil liability based on default or criminal liability, which is illegal, and intentionally and consciously planned with the Debtor, that Covernote issued to be used as a tool to provide information that is not true which later it can harm the Bank as a creditor.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperoleh status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format yang tersedia. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri, akibatnya adalah akta pendirian Perseroan Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, yang terhitung sejak tanggal akta pendirian dibuat dan ditandatangani serta pernyataan Tidak Keberatan Menteri menjadi gugur sejak lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri, Notaris tidak melengkapi dokumen pendukung. Notaris dalam hal tersebut bertanggung jawab untuk mengajukan ulang permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas. PenelitianTesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mendasarkan pada peraturanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini adalah data sekunder, yaitu melalui literatur kepustakaan dan melalui wawancara dengan Notaris. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Proses pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Oleh karena itu Notaris harus pro aktif dan lebih berhati-hati serta teliti dalam menjalankan peranan, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
Notary has important role in the establishment of a limited liability of company, namely in drawning up the Deed of Establishment of the limited liability company until the submission of its application for obtaining approval the Ministry of Justice and Human Right. Based on Article 7 Part 1 of the Law number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, the establishment of this Limited Liability Company requires at least 2 persons or more based on a Notarial deed form drawn-up in Indonesian language. For obtaining its status as a legal entity, a Notary shall apply for obtaining an approval on the establishment deed to the Ministry of Justice and Human Rights which is processed completing the available form through Administrative System for Legal Entity. In case the submission of application of the deed of establishment for obtaining such approval delayed within 60 days then its legal consequence is such deed of establishment of the limited liability company deemed legally revoked, and the Non-Complaint Statement of the Ministry of Justice and Human Right shall be invalid after the 30th days since the date of the Non-Complaint Statement in the event the notary fails to complete the supporting document. In this case, the Notary is obligated to resubmit new application for obtaining such approval on the deed of establishment without neglecting the conditions mentioned above. This thesis is analysing the issues above by using the normative method by referring to the prvailing regulations or positive laws. The used data in writing and or composing this thesis is using the secondary data based on the literature and conducting interview with notaries as a sources. This thesis used qualitative method is applied in analysing the such found data. As Notary has an important role in the establishment of limited liability company, therefore a Notary shall be proactive and more carefull in conducting his/her duty, in order to provide the reasobale best servicees in accordance with the prevailing laws and regulations.

Abstrak :
Kewajiban seorang Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang apabila dilanggar, maka dapat diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Penulisan ini menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat addendum akta sewa menyewa yang diduga palsu serta akibat hukum dari addendum akta sewa menyewa yang telah dibuat oleh Notaris yang diduga palsu dengan menganalisis Putusan Nomor 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Notaris yang membuat akta yang diduga palsu yaitu berupa sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Sementara akibat hukum dari akta yang telah dibuat oleh Notaris namun diduga palsu yaitu dapat dibatalkan dengan pembuatan Akta Pembatalan apabila para pihak setuju untuk membatalkannya, atau apabila tidak menemukan titik terang maka dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. ......The responsibilities of a Notary are regulated in Law No. 30 of 2004 concerning Notary Profession, whereby in the event of a violation, will be subject to sanctions as a form of a Notary’s accountability. This legal thesis address two main issues regarding the legal responsibility of a Notary who allegedly falsifies an addendum in making lease deed and the legal consequences that applies to the act of falsifying a lease deed, by analyzing the Decision Number 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 issued by the Supervisory Council of Notary of DKI Jakarta Region. This legal thesis employs a normative juridical method, which means that the research will be conducted by examining case studies, theories, concepts, legal principles, and legislation. The data used in analyzing the underlying issues are secondary data obtained from literature studies and interviews. In conclusion, pursuant to the said research method, it can be concluded that there are 3 (three) forms of responsibility that can be given to a Notary who allegedly falsifies a deed, particularly in the form of administrative, civil, and criminal sanctions. Meanwhile, the legal consequences of an allegedly falsified deed that has been made by a Notary can be cancelled by making a Deed of Cancellation if the parties agree to cancel it, or if it is not possible, the aggrieved party can subject to a request for cancellation to the Court.

Abstrak :
Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN. ......Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners.

Abstrak :
Perjanjian sewa menyewa atas tanah pada umumnya dibuat secara tertulis yang mencakup keinginan dan kepentingan para pihak. Namun, dalam kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022, perjanjian sewa menyewa atas tanah dilakukan secara lisan dan dijadikan dasar pembuatan Akta sewa menyewa. Kedua bentuk perjanjian tersebut diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Dengan putusan pengadilan yang menyatakan Akta sewa menyewa atas tanah batal demi hukum akibat adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan sah menurut hukum, maka muncul pertanyaan tentang kekuatan pembuktian dari suatu Akta notaris yang seharusnya merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan perjanjian secara lisan. Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan dan Akta sewa menyewa atas tanah terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022, serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta sewa menyewa yang mengandung perbuatan melawan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan perlu dibuktikan dengan alat bukti lainnya, sehingga memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan pembuktian dari Akta sewa menyewa. Untuk Akta sewa menyewa yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim akibat adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta, maka Notaris dapat melakukan tanggung jawab secara perdata dan administratif. ......Land lease agreements are generally made in writing which includes the wishes and interests of the parties. However, in the case of Supreme Court Decision No. 1644/K/Pdt/2022, the land lease agreement was made orally and used as the basis for making a lease deed. Both forms of agreement were submitted as evidence in court, although they have different evidentiary powers. With the court's decision stating that the land lease deed is null and void due to unlawful acts, while the oral land lease agreement is valid according to the law, the question arises about the evidentiary power of a notarial deed which should be an evidence tool that has perfect evidentiary power compared to an oral agreement. The legal issues to be discussed in this research are the evidentiary power of oral land lease agreements and land lease deeds related to Supreme Court Decision Number 1644/K/Pdt/2022, as well as the responsibility of notaries in making lease deeds containing unlawful acts related to Supreme Court Decision Number 1644/K/Pdt/2022. This research uses doctrinal research methods. The results of the analysis show that the strength of proof of an oral land lease agreement needs to be proven by other evidence, so that it has weaker strength than the strength of proof.