Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan jual beli atas objek tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00029 serta akibat hukum atas peristiwa jual beli objek tanah dan bangunan tersebut. Notaris bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang dilakukan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana dan administratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah silogisme dengan metode deduktif. Tindakan notaris berupa menyerahkan dokumen pertanahan tanpa seizin pemilik hak merupakan suatu bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak. Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

---

The notary is the answer to the society for strong evidence. Notaries as public officials have obligations, one of which is making the deeds that the parties want. Even though the clauses regarding notary have been regulated in such a way in professional standards, in practice there are still cases of violations of notary obligations. There is a phenomenon where a notary submits a certificate of ownership of rights to a third party which is done without the knowledge of the rights owner. The problem in this thesis is regarding the legality of the sale and purchase of land and building objects Certificate of Ownership Number 00029 and the legal consequences of the sale and purchase of land and building objects. Notary is legally responsible for carelessness committed. These responsibilities can be in the form of civil, criminal and administrative responsibilities. The research method used in this study is normative juridical. The type of data used is secondary data. Data collection tools in this study are in the form of study documents or library materials. The analytical method used in this thesis is a qualitative method. The results of this study are the syllogism with the deductive method. The notary action in the form of submitting land documents without the permission of the right owner is a form of negligence that can cause harm to the right owner. Notaries can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions."

"ABSTRACTThis thesis discusses the issue as to how insurance can provide protection to the Notary Public in carrying out his profession as a public official with regard to his main job to draw out Authentic Deed concerning the possibility of being sued by the loss-suffering party. The sue may be launched by virtue of Law No. 30 of the year 2004 concerning the Function of the Notary Public. In addition, insurancecan also provide protection to the client of the Notary Public for possible loss caused by the accepted deed as the affidavit (written proof) which is not in accordance with the document as it should be because the power of giving proof of the deed has been degraded to become only as an underhanded deed or become even a lawfully failed deed. The protection of the insurance towards the NotaryPublic profession is the shifting part of the possible risks raised by the client of the Notary Public in the form of loss compensation plus the interest of the loss. From the side of the client of the Notary Public, however, the presence of the insurance makes the claim of the loss compensation plus its interests easier be settled should it be true without waiting for the readiness of the Notary Public to settle the payment. The methods being applied in this research is the libraryresearch method which is jurisdictionally normative in nature. The research type being applied is the normative legal research; while based on the nature of the research, the method is using the research method which is analytical descriptive in nature. The results of the research is the idea that insurance is needed to provideprotection for the Notary Public in carrying out his profession."

"Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari Notary Publik di negara mereka.Sebagai suatu jabatan, Notaris dan Notary Public memiliki masing-masing wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya. Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua permintaan klien tersebut dan wewenang Notary Public dapat dilakukan juga oleh Notaris.

---

This thesis draws up a comparison of the authority of 2 (two) officials, namely Notary (from a Civil Law legal system) and Notary Public (from a Common Law legal system). The similarity of the name is one of the few reasons that misunderstanding and misperception of the authority of Notary by the foreign clients specifically clients based from Singapore. Due to the misunderstanding and misperception, a few adverse effects arises and caused several problems to emerge which is to seek legal services, from a Notary, which services are normally done by the Notary Public in their country.Being an official, the Notary and the Notary Public respectively inherent certain authority which has already been regulated by the prevailing law and regulation. As such, this thesis aims to understand the causes and the results to such misunderstanding and misperception as well to know what actions were taken by the Notary in responding to the demand of the said foreign clients. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the Writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable.Based on the research and the analysis that has been indulged, it can be concluded that there were several factors that causes the misunderstanding and misperception regarding the authority of the Notary by the foreign clients specifically the clients based from Singapore. They are the similarity of name, the lack of legal knowledge, being too focus on the investment and the possibility of having dual function in Singapore that is also being permissible in Singapore. The clients themselves, the Notary and the investment environment in Indonesia inevitably feel the result of such matter.In view of such variations of authority and the misunderstanding and perception, a Notary is called for to further deepen and understand regarding the authority and its limitations as well as it obligations and legally forbid. Aside to that, Notary must be more prudent and more cautious in accepting order from the foreign clients specifically from Singapore, because not all clients? order and not all of the Notary Public?s authority is able to be done by the Notary."

"ABSTRAKPerseroan terbatas sebagai wadah organisasi usaha umumnya dipergunakan sebagai wahana bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan usahanya baik dalam lingkup nasional ataupun internasional, karena itu perseroan terbatas menjadi pranata hukum yang akan melandasi kegiatan ekonomi di era global. Indonesia melalui UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), telah menciptakan produk hukum nasional yang kompatibel dengan perkembangan dunia, yang ditandai dengan adanya pengaturan dalam UUPT tersebut mengenai perlindungan kepada pemegang saham minoritas, pihak ketiga (kreditur dan penjamin) dan terhadap PT itu sendiri. Bahkan adanya ketentuan bahwa pendirian dan perubahan anggaran dasar PT harus dibuat dengan akta notaris. Ratio keharusan pendirian dan perubahan anggaran dasar PT dengan akta notaris, sejalan dengan titel pembuktian yang sempurna atau mengikat yang diberikan UU kepada akta notaris yaitu adanya kepastian atas hak dan kewajiban yang dituangkan dalam anggaran dasar, yang tidak dapat dimungkiri oleh pihak-pihak yang terikat dalam anggaran dasar itu seperti direksi, komisaris dan Pemegang saham_ Keharusan adanya akta notaris juga seiring dengan status PT.Sebagai badan hukum dan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan umum (kreditur dan penjamin). Akta notaris selain mempunyai titel pembuktian mengikat atau sempurna, juga memiliki nilai objektifitas yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan yang melarang notaris yang membuat akta dan keluarganya sendiri dalam batas tertentu menjadi pihak dalam akta. Ironisnya walaupun UU telah memberikan titel pembuktian yang mengikat dan nilai objektifitas terhadap akta notaris, namun dalam praktik peradilan dijumpai adanya pembatalan akta notaris. Terhadap pembatalan akta notaris oleh Pengadilan baik batal demi hukum (van rechtswege nietig) ataupun dapat dibatalan (vernietigbaar), dapat disebabkan karena kesalahan notaris dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan dengan pendirian dan perubahan anggaran dasar PT, timbul adanya perbedaan persepsi antara SK Menteri Kehakiman dengan Peraturan Jabatan Notaris Jo Pasal 1868 KUH.Perdata dalam menafsirkan akta notaris, karena UUPT tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan akta notaris, sehingga dalam hal ini notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap cacat atau pembatalan akta-aktanya dalam hubungan fungsional dengan pendirian dan perubahan anggaran dasar PT sepanjang aktanya tidak termasuk dalam pengertian akta notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH.Perdata."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan Majelis Pengawas Daerah sebelum Judicial Review Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah setelah keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterkaitan tugas dan wewenang dari majelis kehormatan notaris wilayah tersebut telah menjamin kerahasiaan yang harus dijaga oleh notaris. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan dengan data sekunder. Dari hasil penelitian kewenangan Majelis pengawas Daerah sebelumnya untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik pada dasarnya sama dengan kewenangan majelis kehormatan notaris wilayah karna hanya melimpakan sebagian dari wewenang majelis pengawas daerah kepada majelis kehormatan notaris wilayah. Dilihat dari perbedaannya, adanya unsur kepolisian sebagai pendampingan notaris yang baru hadir pada majelis kehormatan notaris yang dimasukkan ke dalam unsur ahli pada susunan keanggotaan.Unsur kepolisian inilah yang bertujuan agar adanya koordinasi antara penyidik dengan Majelis kehormatan Notaris dengan baik dan transparan. Disarankan supaya adanya aturan teknis mengenai pendampingan Notaris tersebut dibuat aturan teknis supaya kita tahu bagaimana tugasnya mendampingi notaris tersebut.Selanjutnya diharapkan agar rancangan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris segera disahkan.Kata kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

---

ABSTRACTThis study aims to compare the Regional Supervisory Board before the Judicial Review Act no.30 of 2004 with the Regional Notary Council of Notaries after the issuance of Law no. 2 Year 2014 amendment to Law No. 30 Year 2004 regarding Position of Notary. Furthermore, this study aims to see how the relation between the duties and authorities of the honorary board of the notary of the territory has guaranteed the secrecy that should be maintained by the notary. The research method is normative juridical. The main data in the study is secondary data. Data collection in this research is done by library research and field research and with secondary data. From the result of the research of the authority of the previous Regional Supervisory Board for the taking of the photocopy of the deed ministry and the notarial notification by the investigator is essentially the same as the honorarium of the notary public of the notary territory because it only imposes part of the authority of the regional supervisory council to the honorary council of notary of the territory. Judging from the difference, the existence of the police element as a new notary accompaniment present at the notary honorary board included in the expert element on the composition of membership. Police unit is intended to coordinate between the investigator with the Board of honor Notary with a good and transparent. It is recommended that the technical guidance on the advisory of the Notary shall be made of technical rules so that we will know how to accompany the notary. Furthermore, it is expected that the draft of the Minister of Justice and Human Rights Decree 2016 on the Implementation of Duties of the Notary Board of Honor Council shall be immediately ratified.Keywords Notary Public, Regional Supervisory Board, Honorary Council of Notary Area"

"Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual belipertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusanpensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanahtersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris daripembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli keempat. Sengketa dimulaidi tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya PutusanMahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah prosesberlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPATterhadap objek jual beli berantai atas tanah yang di dalam sertipikat tidak tertera namapemilik tanah tersebut. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan studidokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun pendekatan analisismenggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam penanganan suatujual beli harus dilakukan secara berhati-hati dalam memeriksa dokumen kelengkapan parapihak dan mendampingi para pihak untuk menuntaskan pengurusan pengalihan hak atastanah sampai terbitnya sertipikat. Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi baik berupaadministratif dan perdata. Temuan penelitian ini adalah kepastian hukum atas pemilikantanah menjadi sangat penting dan Notaris yang menerima protokol menjadi terlibat, turutterkena imbas dalam kasus ini selama lima tahun

---

This Thesis discusses the case of a chain sale and purchase of a plot of land. The first

sale and purchase was carried out in 1991, the Notary Public/PPAT didn’t complete the

arrangement of the certificate so there was a subsequent sale and purchase of the land

four times until 2010. This resulted a dispute over the heirs of the first buyer disturbed

the last buyer/fourth buyer of this land. The dispute started in 2013 at the Kepanjen

District Court until Cassation based on the Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt

2018. The issues thas is appointed is the process of buying and selling by the Notary

Public/PPAT and the responsibility of the Notary Public/PPAT for sale and purchase

with a chain of land whe the certificate doesn’t state the name of the land owner. The

research method was in the form of juridical normative, with document study through

literature search on secondary data. The analysis approach used is qualitative approach.

The result of this research is the Notary Public/PPAT in handling a sale and purchase

must be careful in examining the completeness of the parties' documents and

accompanying the parties to complete the management of the transfer of land rights until

the issuance of the certificate. The responsibility of a Notary Public/PPAT is penalty in

the form of civil, criminal and administrative. The findings of this study are that legal

certainty of land ownership is very important and the Notary Public who received the

protocol became involved in this case for five years"

"Perubahan lingkungan dalam konteks perlindungan Hak meliputi banyak segi. Dalam lingkup nasional antara lain perubahan kependudukan (demografik), berbagai perubahan sosial budaya yang relevan termasuk perubahan nilai, sikap, serta pandangan terhadap kepastian Hukum bahkan perkembangan politik. Pergeseran-pergeseran yang terjadi akibat kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang teknologi tersebut, tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan yang memadai untuk dapat mengimplementasikan kecanggihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kita Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang hidup diluar kota-kota besar. Dari data Badan Pusat Statistik yang diterima penulis, bangsa Indonesia yang berjumlah kurang lebih dua ratus juta lebih itu, baru dua persen (2%) masyarakat Indonesia yang benar-benar menikmati pendidikan tinggi termasuk yang melanjutkan studinya diluar negeri. Jadi benar-benar dapat lihat betapa masyarakat Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Khusus dibidang hukum penulis berharap agar para Notaris yang ada, melibatkan dirinya untuk peduli dengan nasib masyarakat atau penduduk sekitar,dalam rangka meningkatkan pengetahuannya dalam bidang hukum khususnya mengenai kenotariatan dan pertanahan. Diharapkan pada akhirnya hukum merupakan suatu ketentuan yang hidup dalam masyarakat dan mengakuinya sebagai suatu kewajiban hukum, yang pada awalnya masyarakat tersebut tentu harus sadar hukum terlebih dahulu. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu strategi komunikasi yang tangguh agar dapat diterima oleh masyarakat yang dimaksud. Dilain pihak para Notaris juga dapat mempromosikan kehadirannya sebagai Notaris apabila pada saat "mengiklankan" dirinya itu dikaitkan dengan penyuluhan mengenai kepastian hukum. Salah satu syarat pokok yang melandasi terlaksananya strategi tersebut, adalah terbukanya komunikasi dan informasi antara pihak yang terkait. Guna tercapainya komunikasi yang efisien dan efektif, maka hal tersebut perlu didukung dengan aktivitas yang komunikatif dari para aktivis-aktivis hukum, khususnya para Notaris dan organisasi serta para pihak yang terkait yang memungkinkan akses dan pengertian terhadap masyarakat yang dimaksud secara tepat dan akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini meggunakan desk research, observasi terhadap kegiatan Notaris dan pengkajian tarhadap permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang dijumpai dan perlu diatasi yaitu terdapatnya "Lack of Information" dan perbedaan "Term of Reference" antara pihak yang berkomunikasi. Disamping itu perlu diperhatikan overlapping of interest (pautan kepentingan) antar pihak yang berkomunikasi serta 'lancarnya arus komunikasi' atau terstrukturnya komunikasi antar pihak selaku agent of information, yaitu para Notaris, para Pakar Hukum, Organisasi (I N I - I P P A T), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karenanya disarankan penerapan Model komunikasi personal (Woord of Mouth), dan non personal dengan pembentukan kelompok-kelompok yang dipergunakan sebagai sarana atau tempat pengumpulan informasi serta sebagai pelaksana program komunikasi tersebut. Hasil analisis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa publik relation (PR) serta pemanfaatan media sangat mendukung untuk dapat dilaksanakannya program tersebut."

"ABSTRAKDalam isi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu tindakan “seksama” yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta pihak adalah memperoleh keterangan dan data-data formal guna memenuhi syarat dalam membuat suatu akta otentik. Dalam membuat akta pihak, kewajiban dan tanggung jawab Notaris hanya terbatas kepada data-data formil semata, namun demikian bila melihat dalam putusan, seolah-olah terdapat kewajiban materiil yang harus dicari oleh seorang Notaris setiap kali membuat akta pihak. Dalam kasus ini, perusahaan yang dibeli oleh Penggugat V memiliki utang-piutang dengan Tergugat II terkait pembangunan pabriknya, dimana kedudukan Tergugat II sebagai kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atas aset perusahaan yang dibeli oleh Penggugat V. Ketika ada penagihan atas piutang yang dimiliki Tergugat II, kreditur, Penggugat V merasa membeli dari lelang dalam keadaan bersih tanpa utang-piutang sehingga memilih jalur hukum dan beracara di Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Gunung Sugih, lampung. Dalam dua putusannya, aset-aset yang dibeli oleh Penggugat diletakan sita jaminan pada Oktober 2006. Pada tahun 2007, Tergugat II, kreditur yang memegang jaminan hak kebendaan tersebut kemudian datang kepada notaris, bersama Tergugat I, membuat akta pernyataan subrogasi dan tiga perjanjian atas jaminan milik bersama. Mengetahui adanya subrogasi, para Penggugat kemudian menuntut, dengan mendalilkan bahwa Notaris (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena seharusnya Notaris mengecek objek jaminan sebelum membuat akta subrogasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban Notaris dalam mencari kebenaran materiil. Apakah Notaris berkewajiban dalam mencari kebenaran formil dan materiil suatu objek jaminan dalam pembuatan akta subrogasi? Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan akta subrogasi dan perjanjian atas jaminan milik bersama dalam kasus tersebut? Untuk itu diperlukan suatu penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan juga melakukan wawancara dengan ahli untuk memperkuat data penelitian.

---

ABSTRACTIn the content of article 16 paragraph 1 subparagraph (a) Act Number 30 of 2004 concerning the rule of notary public is mentioned that in running his/her job, the notary public is obliged to act honestly, cerefully, independently, impartially, and to keep the interests of relevant parties in the works of the law. One of the actions "carefully" that must be done by a notary public while making the deed was obtaining information and formal data in order to fulfill the formal requirements for making an authentic deed. In making the deed, obligations and responsibilities of the Notary public is limited to formal data only, however, when seen in thedecision, as if there is a material obligation that must be find by a Notary Public whenever making the deed. In this case, the company was purchased by Plaintiff V has debts related to establishment of the factory with Defendant II, as a creditor holding collateral material rights over the company's assets were purchased by theplaintiff V. When Defendant II collect its accounts receivable, Plaintiff V which feel buying with free and clear for all liens from an auction, choose to proceedings it in the District Court of Kota Bumi and Gunung Sugih, Lampung. In two decision, the assets purchased by the Plaintiff V placed sequestration in October2006. In 2007, the Defendant II, creditor who holding collateral material rights, come to the notary public with Defendant I made a subrogasi statement deed and three guarantee of common property agreement. Aware of subrogation, the Plaintiff then sued by postulating that the Notary public (Defendant III) has committed an unlawful act because the object of collateral material rights should be checked by Notary before making subrogation deed. This raises the question of Notary public obligation in finding material fact. Are Notaries obliged to find the fact of the formal and material object of guarantee/collateral in the subrogationdeed? How is the legal consequence of the cancellation of subrogation deeds and guarantee of common property agreement in such cases? This requires a study. The author uses the method of normative research and also conduct interviews with experts to strengthen research data."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pentingnya pemegang saham meneliti keabsahan nama sebagai pemilik saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebelum mengajukan Hak Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai hak pemegang saham yang berlaku setelah saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan narasumber guna mendapat keterangan mengenai dasar alasan ditetapkannya jumlah minimum kepemilikan saham sebagai syarat utama diajukannya Hak Pemeriksaan di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang menjadi dasar penentuan syarat minimum jumlah kepemilikan saham paling sedikit sebesar 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara adalah demi untuk melindungi kepentingan perusahaan dari pihak-pihak yang mempunyai itikad tidak baik untuk mengganggu operasional suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Pengajuan permohonan Hak Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peranan dalam turut mencegah permohonan hak pemeriksaan oleh pemegang saham, yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum kepada pemegang saham maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap berpedoman pada prinsip mandiri dan tidak berpihak. Notaris harus mempunyai dasar pengetahuan yang memadai dalam memberikan saran dan pendapat hukum, sehingga profesi Notaris bukan hanya sekedar pembuat akta, namun merupakan profesi hukum yang mempunyai integritas, martabat dan wibawa di dalam masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis describes the importance of shareholders to check the validity of names as shareholders contained in the Register of Shareholders prior to submitting the request for Rights to Check toward the Limited Liability Company. This provision has a connection with Article 52 paragraph (2) Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company on the rights of shareholders which shall be effective after recording of shares in the Register of Shareholders in favor of the owner thereof. In the writing of this thesis the writer adopts literature research method using secondary data and written interview with resource-persons to obtain any information concerning the basis for stipulation of minimum amount of shareholding as main requirements for the submission of Rights to Check in the Draft Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. The basis for minimum requirement of total shareholding of at least 1/10 (one-tenth) portion of total shares with voting rights shall be protecting the interest of the company from any parties with bad faith who intend to interrupt the operation of a certain company that mayinflict a loss to the company and any parties who have interest therein. Submission of the request for Rights to Check can be made by any shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders. Notary Public has, as public official, a role to participate in avoiding the request for the rights to check by any shareholder, namely by giving legal information to shareholders or members of Directors andBoard of Commissioners in the forum of General Meeting of Shareholders (RUPS) by continuously referring to principles of independence and impartiality. Notary public shall have sufficient basic knowledge in giving suggestion and legal opinion, so that the profession of Notary Public is not only drawing up any deeds, but also serving as legal profession who has integrity, dignity and influence in society."

"Dimasa ini kebutuhan masyarakat akan alat bukti semakin meningkat guna dapat menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan. Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti yang otentik, dimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan wewenang kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuatnya. Namun seiring perkembangan zaman, tidak jarang dijumpai kasus yang melibatkan notaris. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Guna melindungi profesi notaris dari tindakan kriminalisasi yang melibatkan notaris, maka atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka menteri hukum dan hak asasi manusia membentuk majelis kehormatan pusat dan majelis kehormatan wilayah sebagai lembaga yang melindungi notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

In this time, people is increasing evidence in order to guarantee legal certainty in every deeds. Evidence which have the force as perfect proof is authentic evidence, which is evidence was base from Regulation of Civil Law and Notary Regulation was given an authority to notary as a public official to make it. But over time, it is not rare cases anymore that involving a notary. Therefore this research using a research method in normative juridical, namely legal research that put the law as a system of norms. In order to protect the profession notary from criminalization of actions involving a notary, then base on authority that given by law, Minister of Law and Human Rights form a Board of Honor Notary In Region as the intitusion that protects Notary in running their function."