Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa atas protokol yang diterimanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol; (2) Pertanggungjawaban Notaris pemberi protokol terhadap akta yang dibuatnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris-analisis. Data yang digunakan ialah data sekunder dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis (1) Akta yang menjadi bagian dari protokol yang diserahkan sepenuhnya dibuat oleh Notaris pemberi protokol, sehingga Notaris penerima protokol tidak bisa diikutsertakan sebagai tergugat, karena Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol. Perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol yang dijadikan sebagai tergugat adalah berkaitan dengan rahasia jabatan Notaris, yaitu hak ingkar yang kemudian dapat ditafsirkan sebagai kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2) mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang memuat kewajiban Notaris; (2) Tanggung jawab berkaitan dengan pembuatan akta tidak dapat beralih kepada penerima protokol maupun kepada ahli waris, karena jabatan Notaris melekat subjektif pada diri Notaris, sehingga tanggung jawabnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggung jawab Notaris pemberi protokol selaku pembuat akta tetap melekat meskipun protokol Notaris telah beralih berdasarkan Pasal 65 UUJN, dengan tetap memperhatikan daluwarsa gugatan perdata dalam Pasal 1967 KUHPerdata. ......Authentic deed as a notary's legal product is part of the notary's protocol that must be maintained and kept by every notary. The Notary Protocol will be transferred to another Notary if the Notary that makes the protocol no longer serves as Notary. On this basis, legal protection is needed to protect the Notary in carrying out their duties in case of a dispute over the protocol they receive in the future. The issues raised in this study regarding (1) legal protection for the protocol receiver as a defendant in dispute settlement related to deeds made by the protocol giver; (2) the responsibility of the Notary protocol giver for the deed they made regarding the Supreme Court Decision Number 1196 K/Pdt/2020. To answer these problems, this study uses doctrinal research methods with explanatory-analytic research. The data used is secondary data and interviews as supporting data. The results of the analysis (1) The deed that is part of the transferred protocol is fully made by the Notary who gives the protocol, therefore, the Notary protocol receiver cannot be placed as a defendant, because the Notary protocol receiver is not responsible for the deed made by the protocol giver. Legal protection for the Notary protocol receiver as a defendant is related to the Notary’s professional confidentiality,specifically in the form of right to disavow that can be named as obligation to disavow under Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) letter f UUJN; (2) The responsibility related to the making of deeds cannot be transferred to the Notary protocol receiver or to the heirs, as the Notary’s position is inherently subjective to the Notary themselves. Therefore, the responsibility cannot be shifted to other people. The responsibility of the Notary protocol giver as the maker of the deed remains attached even though the protocol has been transferred based on Article 65 UUJN, whilst taking into account the expiration of civil lawsuits in Article 1967 of the Civil Code.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai jabatan seorang Notaris dapat berakhir karena telah berusia 65 tahun sehingga ia harus pensiun atau dapat pula berakhir karena Notaris meninggal dunia. Apabila Notaris pensiun ataupun meninggal dunia maka harus ada Notaris lain yang akan menggantikannya sebagai pemegang dari protokol-protokol Notaris yang ia miliki semasa jabatannya sebagai Notaris. Adapun hal itu bertujuan agar Protokol Notaris yang ditinggalkan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai, proses penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli warisnya; dan, konsekuensi dan status terhadap Protokol Notaris dalam hal Notaris yang meninggal dunia.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pernelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatis. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris dari Notaris dengan melakukan pelaporkan atas meninggalnya Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan setelah itu ditunjuklah Notaris pemegang protokol oleh Majelis Pengawas Daerah serta konsekuensi dan status terhadap Protokol Notaris yang ditinggalkan Notaris yang meninggal dunia adalah hilangnya orang yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara Protokol Notaris. Protokol Notaris wajib diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol agar tetap dapat terjaga dan terpelihara sehingga adanya kejelasan dan kepastian hukum siapa yang berwenang dan berhak atas Protokol Notaris tersebut. ......This study discusses the position of a Notary that can end because they are 65 years old, so they must retire, or it can also end because the Notary passes away. If the Notary retires or passes away, there must be another Notary who will replace them as the holder of the Notary protocols they had during their tenure as a Notary. This aims to ensure that the Notary Protocol left behind is preserved and well-maintained. This study raises the questions, "How is the process of submitting a Notary Protocol who has passed away by their heirs?" and "What are the consequences and status of the Notary Protocol in the case of a Notary who passes away?" This study used an empirical juridical approach to answer these questions. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this research used descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The results of this study are that the process of submitting the protocol of a Notary who has passed away is carried out by the heirs of a Notary by reporting the death of a Notary to the MPD. After that, MPD will appoint a Notary who will hold the protocol, and the consequences that arise on the Notary Protocol left behind is the loss of the person responsible for preserving and maintaining the Notary Protocol. The Notary Protocol must be submitted to the Notary Recipient of the Protocol so that it can be maintained and maintained so that there is clarity and legal certainty as to who is authorized and entitled to the Notary Protocol.