Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Intan Maryani
Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan pasal 66 terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 49/PUU- X/ 2012 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris = Legal protection of notary liability associated based on article 66 clause with the verdict of constitutional court number 49/ PUU- X/ 2012 and notary law number 2 of 2014 concerning of notary occupation
" Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris mengingat adanya Pasal 224 KUHPidana yang mengharuskan setiap orang yang dipanggil menjadi saksi harus memenuhi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42135
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Audi Dian Fitria
Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang ternyata belum dibayar lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/V/2013) = The responsibility and legal protection for notary in the capacity as land titles registrar ppat in an establishment of purchase deed which has not been fully paid (case study the verdict of the notary council supervisory center Number 05/B/MJ.PPN/V/2)
" Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44392
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ferris
Anaslisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang purna bakti = Juridical analysis concerning the legal protection of retired notary
" Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai suatu jabatan mempunyai arti bahwa terdapat batas waktu sehingga terdapat saat dimana Notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai notaris. Dalam UUJN Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain sebagai notaris penyimpan protokol notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris telah dimuat dalam UUJN pasal 66 namun perlindungan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46474
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yossy Nezzafireva
Perlindungan hukum terhadap notaris berkenaan dengan pembuatan akta atas penetapan pengadilan negeri: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1978 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 = Legal protection on the notary concerning the making of acertificate upon the state court?s decision: Republic of Indonesia supreme court?s decision No.1978 K/Pdt/2004 dated October 11th, 2005
" Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perseroan berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19642
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library