Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris mengingat adanya Pasal 224 KUHPidana yang mengharuskan setiap orang yang dipanggil menjadi saksi harus memenuhi panggilan. Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 telah melahirkan MPD yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menghapuskan kewenangan MPD dalam memberikan ijin kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris. Notaris wajib hadir jika dipanggil, tetapi Pasal 4 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, serta Pasal 322 ayat (1) KUHPidana mewajibkan merahasiakan isi akta sehingga dapat mengunakan hak ingkar. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 melahirkan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum yang sebelumnya merupakan kewenangan MPD.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities as specified in the Notary Law. Notary is required to serve the community in terms of evidence and maintain confidentiality deed that made, hence oath required before a person carrying out his position as notary under Article 4 in conjunction with Article 16 clause (1) Notary Law. Legal protection is required in running the duty as a Notary considering of the Article 224 of KUHP (Criminal Code) which requires that every person who called as a witness should be fulfill the summons. Article 66 of Law Number 30 of 2004 has spawned a Notary Supervisory Council may be authorized to provide legal guarantees for the protection of Notary. The Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUUX/ 2012 abolish authority in giving permission to the investigator or prosecutor to take photocopies Minuta Deed and / or letters attached to Minuta Deed or Notary Protocol storage; and call the Notary to be present in the examination relating to a deed made or Notary Protocol. Notary must be present if called upon, but Article 16 clause (1) Notary Act, Article 170 clause (1) Criminal Procedure Code and Article 322 clause (1) of the Criminal Code requires that conceal the contents of the deed so as to use the right to refuse. Article 66 of Law Number 2 of 2014 issue Majelis Kehormatan Notaris as an institution that provides legal protection which previously was the authority of the MPD."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuatnya terhadap para pihak serta apakah Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan apabila dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan harus mentaati dan mengikuti perilaku dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan terkait dengan ketelitian dan kecermatan, karena apabila Notaris tidak membuat Akta sesuai dengan prosedur, maka akta tersebut dapat menjadi akta di bawah tangan.

---

A notary is a public official who has the authority to make an authentic Deed. To be described as an act of conscious creation should be made before the Notary Deed all the contents desired by the parties and in accordance with the Ordinance and/or procedures set out in UUJN. However, in practice there is a notary deed as a PPAT in particular deed of sale and purchase made by PPAT, but not based on ordinances and/or the applicable procedure, which became the principal issue is how the responsibility of the Notary as a PPAT in the making of the deed of sale and purchase he had made against the parties, as well as whether the notary in his capacity as a PPAT can be blamed when in the execution of the deed of sale and purchase one of the parties does not perform according to what exchanged. This research is a normative law that is explanatory.

Results of this research is the Notary who runs his post as Land Deed Officer (PPAT) can not be discharged his responsibilities as a Notary and must obey and follow the behavior and Notary Regulations stipulated in UUJN. Notary public in his capacity as a PPAT can be blamed and thoroughness associated with incredible detail, because if the notary public does not make the Act in accordance with the procedure, then the deed can be a certificate under his hand."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai suatu jabatan mempunyai arti bahwa terdapat batas waktu sehingga terdapat saat dimana Notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai notaris. Dalam UUJN Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain sebagai notaris penyimpan protokol notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris telah dimuat dalam UUJN pasal 66 namun perlindungan hukum yang dimaksud tidak berlaku bagi notaris yang tidak lagi menjabat sebagai notaris, sehingga dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum yang kita lihat bahwa dalam pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris masih bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut, disini juga terdapat kekosongan hukum yang mana batas waktu sampai kapan notaris itu bertanggung jawab. Dan mengkaji mengenai fungsi Ikatan Notaris Indonesia yang menjadi satu-satunya organisasi Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang purna bakti tersebut. Maka dari itu penulis membuat penulisan terkait dengan permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan mengenai mengapa notaris yang purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab dan batas pertanggung jawabannya sampai dengan perlindungan hukum terhadap notaris purna bakti tersebut. Dengan itu penulis juga menambahkan tidak hanya dari sisi UUJN tetapi penulis juga mengkaji penelitian ini dengan teori tanggung jawab dan teori perlindungan hukum. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab Notaris berhubungan dengan teori tanggung jawab jabatan dan Notaris yang telah purna bakti masih mendapat perlindungan yang sesuai dengan pasal 65 dan pasal 66 UUJN dan juga dari organisasi yang Notaris itu sendiri.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deed that referred to Law of Notary. As an office (position) means that there is a time limit, there are times when the Notary no longer served as a notary. In Notary act, Notaries are required to be responsible for the deed that he made even though the notary protocol has been submitted to another notary as a public notary that keep the protocol. Legal protection of the Notary has been published in Notary Act Article 66, but the protection of the law that referred to does not apply to notaries who are no longer served as a notary, so that in this case there is still a legal blankness that we see that in the article 65 of Notary Act stated that the notary is responsible for the deed he made it, here too there is a legal blankness in which until when the notary was responsible. And assess the function of the Indonesian Notary Association is the sole organization Notary in providing legal protection to the Notary the full devotion. Thus the authors make the writing related to the problem, by conducting a normative juridical research to address issues about why the notary after-service still have to be responsible and accountable to the limit of legal protection against the notary full devotion. By the author also adds not only from the Notary Act but the authors in this study also examines the theory of liability and legal protection theory. In this research show that retired notary responsibility relates to the liability theory and notaries who have retired still receive protection in accordance with article 65 and article 66 UUJN and also from the Notary organization itself."

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perseroan berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 antara PT. Prabu Mutu Mulia dengan Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, Aswin Osantana, Notaris Risbert, SH, dan Notaris Fardian, SH. Bahan Hukum Sekunder dari hasil penelitian para ahli hukum dan buku-bukunya yang berkaitan dengan notaris, kedudukan dan fungsinya didalam masyarakat. Alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak tepat karena tidak terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta-akta dalam penyelenggaraan RUPS PT. Prabu Mutu Mulia dan sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dilihat dari tiga segi yaitu dari segi prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dari segi perbuatan melawan hukum, dari segi Notaris menjalankan jabatan. Sebagai saran hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dan aparat penegak hukum pun harus mengerti dan memahami tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized to make an authentic certificate. However, in the practical level, the notary often be dropped on to a position as a party involved in a dispute between the client with other party, in which he/she often be pressed to pay a material compensation. The main problem to be addressed is the question on whether the decision of the Supreme Court of Republic of Indonesia No.1798 KJPdt/2004 dated at October 11`h 2005, and the legal protection over the notary in the making of the company's certificate based on a court decision has been appropriate regarding this matter. The research method applied on this research is the juridical normative one, supported by secondary data consisting of primary legal material, namely the Law No. 30 Year 2004 concerning the Notary Office and the Law No.1 Year 1995 concerning Company, as well as the Decision of the Republic of Indonesia's Supreme Court No.1798 KJPdt/2004 dated at October 1llh 2005 between PT.Prabu Mutu Mulia, represented by Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, represented by Aswin Osantana, a notary named Risbert, SH, and other notary named Fardian, SH. The secondary legal material mentioned gathered from the research products of legal experts as well as the books relevant to the notary matters, including its status and functions in the society. The data processing instrument utilized is the qualitative one, which results in the form of evaluative-analytical data. The research enables us to draw a conclusion that the decision of the Supreme Court is not appropriate due to the absent of any law violation committed by the notary who made the certificates concerning the General Meeting of Stakeholders of PT Prabu Mutu Mulia, as well as regarding to the legal protection over the notary, overviewed from three aspects, namely, the aspect of the procedure of the Republic of Indonesia's Law No.l Year 1995 concerning a Company, from the aspect of violation to the law, and the aspect of how the notary carrying the duty in his/her position. A recommendation could be suggested is that the notary should be more careful and thorough in carrying his/her duty, while on the other hand, the legal apparatus nonetheless should also understand and comprehend the duty and authority of a notary in duties."