Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bramasto
Akibat perbuatan melawan hukum notaris/pejabat pembuat akta tanah yang tidak transparan dalam proses jual beli tanah (studi putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 105/pid.b/2018/pn.srg juncto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 871/pdt.g/2018/pn.jkt.brt) = Tort inflicted by the notary and the land deed official that provide non-transparent informations during the process on transaction of land sale (case study: serang district court decision of criminal law number105/pid.b/2018/pn.srg juncto. west jakarta court decision number871/.g/2018/pn.jkt.brt)
" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Akibat Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Tidak Transparan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto Putusan Nomor 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). Permasalahan ini meliputi 1) kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap tindakan pihak penjual yang melakukan penjualan 2 (dua) kali atas objek tanah yang sama dan upaya, 2) pelindungan hukum bagi Pembeli 1 (pertama) dan Pembeli 2 (kedua) terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak transparan pada proses jual beli ... "
2020
T54573
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anita Anggraeni Suryana
Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering
" Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan, karena profesi notaris dan ppat sering kali jasanya digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memuluskan kegiatan mereka, berdasarkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T47122
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kemuning Senja Ramadana
Analisis yuridis tentang tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik yang dilakukan oleh notaris/PPAT = Juridical analysis on crime of counterfeiting letter in an authentic deed ducted by notary/PPAT
" Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik dapat mengakibatkan Notaris dan PPAT patut diduga melakukan tindak pidana, lalu bagaimana tanggungjawab Notaris dan PPAT dalam membuat akta otentik yang mengandung unsur pemalsuan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47330
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Aisya Putri
Tanggung jawab notaris atas hilangnya sertipikat hak milik pada proses balik nama (putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2017) = The Responsibility of notary for loss freehold tittle in the transfer of ownership process (decision of Majelis Pengawas Pusat Notaris Number 11/B/MPPN/XII/2017)
" ABSTRAK Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan termasuk pada profesi Jabatan Notaris dengan demikian akan menunjukan sikap yang profesional dan mengurangi notaris dalam pelanggaran kode etik. Hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris. Seorang Notaris dalam kode etiknya diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab artinya, kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas ... "
Depok: 2019
T52256
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dastie Kanya Dasril
Peran notaris pejabat pembuat akta tanah pejabat lelang kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The role of notary land deed official auctioneer class II on money laundering law enforcement
" ABSTRAK
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnya memiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing profesi tersebut dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41821
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isnina Saraswati Hayuningtyas
Kewenangan majelis pengawas notaris memeriksa notaris dalam jabatan selaku PPAT Putusan MPW Sumatera Utara Nomor: 04/MPWN.Provinsi Sumatera Utara/IV/2017 dan putusan MPPN Nomor: 08/B/MJ.PPN/XII/2014 = The authority of the supervisory board of notary to examine the notary in position as land deed official mpw decision 04/PMWN. Prov Sumatera Utara/IV/2017 and MPPN decision 08/B/MJ/PPN/XII/2014
" Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49556
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library