Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Notaris dengan Bank dan developer, Notaris dan PPAT seharusnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan. Karena jika tidak dikerjakan maka Notaris dan PPAT telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang timbul akibat hukum bagi Notaris dan PPAT yang tidak melaksanakan sesuai dalam perjanjian kerja sama dengan bank terkait objek jaminan kredit perbankan dan tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap kelalaian Notaris PPAT dalam Perjanjian Kerja Sama. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian berbentuk deskriptif analitis. Notaris harus memenuhi rasa tanggung jawab sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Kode Etik Notaris telah mengatur mengenai perilaku Notaris. Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut terdapat kewajiban untuk membayar ganti rugi. Notaris dan PPAT harus memenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab Perlu ditingkatkan mengenai kehati-hatian oleh para pihak objek jaminan kredit perbankan perlu pengawasan yang lebih optimal oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat, Pihak Bank harus hati-hati dalam memberikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terhadap Notaris dan PPAT.

---

In In the Notary's Cooperation Agreement (PKS) with the Bank and developer, the Notary and PPAT should have full responsibility for the work. Because if this is not done, the Notary and PPAT will be negligent and will commit an unlawful act. Problems arising from legal consequences for Notaries and PPATs who do not comply with the cooperation agreement with the bank regarding the object of banking credit guarantees and the responsibility of the Notary and PPAT for the negligence of the PPAT Notary in the Cooperation Agreement. The form of research used in this research is doctrinal research, with a descriptive analytical research typology. Notaries must fulfill a sense of responsibility in accordance with Article 16 paragraph (1) letter a of the Law on the Position of Notaries that Notaries are obliged to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguard the interests of parties involved in legal actions and the Notary's Code of Ethics has regulated regarding Notary behavior. Article 1365 Civil Code: Every act that violates the law and causes loss to another person requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss, there is an obligation to pay compensation. Notaries and PPATs must comply with a full sense of responsibility. There needs to be increased caution by the parties regarding banking credit collateral objects. There needs to be more optimal supervision by the Regional, Regional and Central Supervisory Councils. Banks must be careful in providing Cooperation Agreements ( PKS) towards Notary and PPAT."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dimana Notaris dan PPAT menawarkan kepada pihak penjual untuk menitipkan sertipikat dengan iming-iming tipu muslihat atas dasar pembuatan Pengikatan Jual Beli yang belum dibayar lunas tetapi Hak Atas Bangunan tersebut sudah dialihkan oleh Notaris/PPAT dari pembeli ke penjual sehingga menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian. Dalam hal ini apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan dari Notaris dan PPAT maka harus mempertanggung jawabkanya karena notaris dan PPAT harus menjalankan kewenangan dan kewajiban dengan jujur,seksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66PK/Pid/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakaan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban Notaris dan PPAT bahwa dalam putusan Nomor 66PK/Pid/2017 hakim memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT telah terbukti melakukan tindak pidana yang bertumpu pada prinsip kesalahan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam putusan ini Notaris dan PPAT berdasarkan fakta- fakta hukum telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan penipuan,tipu muslihat dan serangkaian kebohongan secara bersama-sama. Selain itu akibat dari perbuatan Notaris dan PPAT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata, hukum administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the responsibilities of notary public and the land Deed official based on the buy and sells binding agreement (PPJB) and the Buy and sell Act (AJB) where notary and PPAT offer to the seller to deposit the certificate with the lure of deception on the basis of making a binding sale and purchase that has not been paid in full, but the rights to the building have been transferred by a notary/PPAT from the buyer to the seller, causing the seller to suffer losses. In this case, if the deed is made of legal defects due to the fault of the notary and PPAT, must be responsible for the notary and PPAT must exercise authority and obligation honestly, carefully, independently, not a party and keep the interests of the parties concerned in the act of law. Based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 66PK/Pid/2019. To address these problems, the study used a normative juridical approach. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The study uses data analysis methods in descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this study is a form of notary and PPAT accountability that in the ruling number 66PK/Pid/2017 The judge decides the breach committed by notary and PPAT has been shown to commit a criminal offense on the principle of error who commit acts against the law in this ruling notary and PPAT based on the facts of the law have been shown to fulfill the elements of criminal acts in article 378 and article 55 of the Criminal Code by committing fraud, deception and a series of lies together. In addition, the result of the notary and PPAT deeds can also be held liable for civil law, administrative law, and Code of Ethics."

"Notaris dan PPAT diwajibkan untuk teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Profesi Notaris dan PPAT sangat rentan terhadap tindakan hukum. Notaris dan PPAT yang tidak teliti dan berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap identitas diri penghadap sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi suatu pihak. Oleh karena itu Notaris dan PPAT harus berpegang teguh pada peraturan yang berlaku dan kode etik profesinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat dengan identitas palsu dan mengenai pertanggungjawaban Notaris dan PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat dengan identitas palsu. Kelalaian dari Notaris ialah dalam penyerahan sertipikat hak milik kepada pihak yang bukan merupakan pemilik asli dari sertipikat tersebut. Sedangkan kelalaian dari PPAT ialah terhadap akta yang dibuat dengan identitas palsu dan mengenai akibat hukumnya. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pertama, akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta jual beli yang dibuat dengan identitas palsu ialah batal demi hukum yang mana artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada Kedua, sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dan PPAT selaku pejabat umum, terdapat pertanggungjawaban bagi Notaris dan PPAT akan hal tersebut. Adapun 3 (tiga) bentuk tanggung jawab Notaris dan PPAT jika terjadi kesalahan akibat dari kelalaiannya antara lain, tanggung jawab secara administratif, tanggung jawab secara perdata, dan tanggung jawab secara pidana.

---

Notary and PPAT are required to be thorough and careful in carrying out his / her job duties so as not to encounter problems that could endanger his profession. Notary and PPAT profession is very vulnerable to legal action. Notary and PPAT who is not careful and careful in checking the identity of the applicant has the potential to cause loss to the people. Therefore, Notary and PPAT must adhere to the applicable regulations and professional code of ethics. This study is was conducted to find out the legal concequences of the sale and purchase deed made with a false identity and the responsibility of the Notary and PPAT against the sale and purchase deed made with a false identity. Meanwhile, the negligence of the PPAT is regarding the deed made with a false identity and regarding the legal consequences. This research method uses a form of normative juridical research which is research that specifically examines law and systematizes written legal materials by using an explanatory research typology. The technique of collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, after the legal materials are collected, the legal materials are analyzed to get the answer of the problem. First, the legal consequences caused by the sale and purchase deed made with a fake identity are null and void, which means that from the beginning the agreement was deemed to have never existed. Second, in connection with the authority possessed by a Notary Public and PPAT as a general official, there is an accountability for the Notary / PPAT for this matter. There are 3 (three) forms of responsibility of the Notary / PPAT if an error occurs as a result of his negligence, among others, administrative responsibility, civil liability, and criminal responsibility."