Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dibuat berdasarkan suatu piutang yang masih diperselisihkan keberadaannya akan memicu terjadinya suatu sengketa. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan keterlibatan Debitor dalam pelaksanaan cessie, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan fungsi cessie. Cessie dapat digunakan sebagai upaya untuk pemenuhan syarat minimal 2 (dua) Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU ataupun kepailitan terhadap Debitor. Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan cessie yang dibuat dari piutang yang diperselisihkan, serta peranan Notaris dalam memastikan eksistensi piutang, hingga bagaimana sudut pandang hakim dalam melihat kedudukan cessie. Penelitian doktrinal ini, menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cessie dan perjanjian. Berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dari data sekunder tersebut, terdapat beberapa temuan, salah satunya adalah masih terdapat perbedaan pendapat dalam lingkungan yudikatif terkait penggunaan cessie dalam suatu permohonan PKPU. Perbedaan ini dapat membuat kepailitan dan permohonan PKPU menjadi alat untuk penagihan utang meskipun utang piutang tersebut masih diperselisihkan eksistensinya. Sehingga seharusnya diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap piutang tersebut. Pembuktian disini berkaitan dengan pemenuhan prestasi dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Karena pemenuhan prestasi ini akan menentukan ada atau tidaknya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran terhadap suatu kemungkinan terjadinya pembuatan akta cessie dengan itikad tidak baik oleh Kreditor. Dengan memperhatikan perihal tersebut, dalam membuat akta cessie yang piutangnya berasal dari perikatan bersyarat, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dari seorang Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah. ......Cession of a receivable the amount of which is in dispute will trigger the occurrence of a conflict. The absence of regulations requiring the Debtor's involvement in the implementation of a cessie raises the possibility of misuse of the cessie function. Cessie is commonly used as a method to fulfill the requirements to have, at least 2 (two) Creditors in submitting a PKPU or bankruptcy application against the Debtor. It would be interesting to further investigate how the legitimacy of the cessie is established from contested receivables, what function the Notary plays in confirming the existence of the receivables, and how the judge views the position of the cessie. In this doctrinal research, secondary data was used are Notary Law, the Bankruptcy Law, the Civil Code, and regulations relating to cessie and agreements. Based on qualitative analysis results on such secondary data, there are several findings, one of which is that there are still differences of opinion in the judiciary level regarding the use of cessie in a PKPU application. This difference can make a bankruptcy and PKPU application as a mechanism to collect a debt notwithstanding that these debts are still in dispute. Given that, it is necessary to have a further examination on a receivable which come from a success fee of an agreement. Examination herein relates to the fulfillment of obligations of a party who has an obligation to fulfill the same. Because the fulfillment of an obligation shall determine a party to make a payment or not as a success fee. The legal consequences in applying for postponement of debt payment obligations will have legal consequences not only for the Debtor but also for the Creditor. In this study, the author wants to provide an overview of the possibility of making a cessie deed in bad faith by creditors. By considering the above, in drafting a cessie deed whose receivables are come from a success fee of an agreement, a notary must be diligence and carefully.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Pihak Ketiga terhadap Pengajuan Kredit Tambahan Tanpa Persetujuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai implikasi hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan pihak yang sama, nomor yang sama dan tanggal yang sama tetapi memiliki isi yang berbeda, selain itu dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai jaminan hak tanggungan atas tanah milik pihak ketiga terhadap pengajuan kredit tambahan tanpa persetujuan berdasarkan studi putusan, serta mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN yaitu implikasi adanya pembatalan dan tidak berkekuatan hukum 2 (dua) akta autentik yang dibuat oleh Notaris Faisal yang merupakan akta kuasa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pihak ketiga selaku pemilik sertifikat hak milik yang tanahnya dijadikan objek jaminan, kredit yang diajukan dibatalkan, para tergugat yang terlibat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan sertifikat hak milik yang dijadikan agunan harus dikembalikan. Selain itu, mengenai jaminan hak tanggungan yang dijadikan objek jaminan ternyata tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab Notaris atas perbuatannya, Notaris mendapat teguran tertulis serta harus turut menanggung ganti rugi dengan tanggung renteng atas kerugian Hj. Ellydawati selaku pihak ketiga yang dirugikan.

---

ABSTRACT
This research discusses about The Guarantees of Mortgage Land Rights on Third Parties Asset of the Submission Towards Additional Credit without Approval (Study of Decision of the Medan District Court Number: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN). The problem in this study is about the legal implications of the authentic deed made by a Notary with the same party, the same number and the same date but has different contents, besides that in this study also will discuss the guarantee of mortgage rights to third parties land towards additional credit applications without approval based on the study of decisions, and knowing the notary's responsibility for the authentic deed he made. This study uses juridical-normative research methods, the typology of research used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools, namely by studying documents and interviews. The results of this study are based on Decision Number: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN, namely the implications is vid ab initio and non-legal enforceable of 2 (two) authentic deeds made by Notary Faisal which is a deed made without knowing and without the approval of the third party as the owner of the certificate of ownership, the land is used as the object of guarantee, the proposed loan is canceled, the defendants involved are declared to have committed an unlawful act, and the certificate of ownership used as collateral must be returned. In addition, the guarantee of the security rights used as the object of the guarantee has never been registered with the Land Office because it is not in accordance with the applicable provisions. Then as a form of responsibility of the Notary for his mistakes, the Notary receives written reprimand and must also bear compensation with joint responsibility for the loss of Hj. Ellydawati as the third party who was aggrieved.

Abstrak :
Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang memiliki akal sehat dan pikiran yang menyebabkan manusia dapat memiliki suatu ide atau gagasan yang bisa dijadikan suatu karya seni yang dapat memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai bagaimana kepentingan suatu akta Notaris dalam membuat perjanjian pengalihan Hak atas Merek yang dilakukan melalui pewarisan yang dilakukan oleh Tuan TBH selaku pemegang Hak atas Merek Jasa SHT dan Merek Jasa PSHT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (library research). Menurut kajian ini, dapat disimpulkan bahwa kepentingan dalam pembuatan suatu perjanjian khususnya akta Notaris merupakan suatu bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dalam pembuatan perjanjian pengalihan hak. Tidak ada aturan yang menjelaskan secara langsung mengenai kewajiban Notaris dalam membuat akta perjanjian pengalihan hak, tetapi dalam hal ini jika pihak yang akan melakukan pengalihan melalui pewarisan, maka harus menyertakan akta waris yang dibuat oleh Notaris, sebagai salah satu syarat dokumen pelengkap untuk melakukan pengalihan hak, sehingga jika terjadi persengketaan akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat. ......Humans are perfect creatures created by God, who have common sense and thoughts that cause humans to have an idea or ideas that can be used as works of art that can have economic value. This study aims to find out and provide an overview of how the interest of a notary deed in making an agreement on the transfer of rights to a trademark which is carried out through inheritance carried out by Mr. TBH as the holder of the rights to the SHT Service Mark and PSHT Service Mark. This study uses a normative juridical method with a research typology in terms of its application which focuses on problems (problem focused research), the type of data used is secondary data, namely data obtained from library research. According to this study, it can be concluded that the interest in making an agreement, especially a notarial deed, is a written evidence that has legal force in making a right transfer agreement. There are no rules that directly explain the obligations of a Notary in making a deed of agreement on the transfer of rights, but in this case if the party who will make the transfer through inheritance, it must include an inheritance deed made by the Notary, as one of the complementary document requirements for transferring rights. So that in the event of a dispute the Notary deed has strong legal force.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Peraturan Jabatan juga harus taat pada Kode Etik Profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap Negara. Namun, pada kenyataannya adapula notaris yang mengabaikan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesi sehingga menimbulkan problematika hukum. Problematika ini dapat muncul pada saat notaris membuat akta yang memberikan keuntungan kepada saksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban notaris atas pembuatan akta notaris yang memberikan keuntungan kepada saksi dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul atas pembuatan akta notaris yang memberikan keuntungan kepada saksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertanggung jawaban notaris atas pembuatan akta notaris yang memberikan keuntungan kepada saksi adalah pertanggung jawaban secara hukum dan secara moral, sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah akta tersebut diancam dengan kebatalan.

---

ABSTRACT
Notary is a public official who is authorized by law to run most of the power of the State to make a deed of all acts, agreements and determination required by general rule or by the concerned desired to be expressed in the authentic deed to serve as written evidence have perfect proof strength. Therefore, the notary in his duties as a public official, in addition to be subject to the Position Rules must also obey the Code of Professional Ethics and must be accountable to the communities it serves, professional organizations and the State. However, in reality there are also notary who ignore Position Rules and Code of Professional Ethics, giving rise to problems of law. These problems can arise when the notary make a deed that gives the advantage to the witness. The purpose of this study was to determine how accountability of notary for making notarial deed on which gives the advantage to the witnesses and to determine how the legal consequences of a notarial deed that gives the advantage to the witness. The method used is a normative juridical. The results of this study stated that the liability of a notary on a notary deed that gives the advantage to the witness is legally and morally, while the legal consequences arising is threatened by the nullification of the deed.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari seorang Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak, sehingga diketahui kemudian bahwa selain akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak, juga terdapat perbuatan melawan hukum lain yaitu pihak yang menandatangani akta bukan merupakan pihak yang berhak dan seharusnya menandatangani, melainkan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa apabila seorang ketika akta yang dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dalam keadaan para penghadap tidak mengerti dan mengetahui isi akta, juga akta menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Dan juga bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran juga bermacam-macam, dilihat dari sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran tersebut. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris tempat dimana kasus tersebut terjadi. Sanksi lain yang dapat dilakukan bisa saja dengan ganti kerugian atas sejumlah biaya yang penghadap minta atas kelalaian Notaris tersebut. Saran penulis, dalam menjalankan jabatannya membuat akta, Notaris perlu membuat suatu bukti konkret, misal foto pada saat penandatanganan. Dan perlu juga dilakukan kegiatan penyuluhan kepada Notaris terhadap peraturan yang sudah ada, baik UUJN, ataupun Kode Etik Notaris.

---

The main issues of this thesis are discusses about the actions of a Notary who does not read his or her acts before the parties, and the parties do not read, know, or understand the contents of the deed concerned. As a result, the deed made by the Notary is different from the will of the parties. The problems that arise are the legal consequences and the accountability of a Notary who does not read the deed made to the parties, so it is known later that in addition to the deed is not in accordance with the will of the parties, there are also acts against other laws that the party who signed the deed is not a party entitled and should sign, but others who are told to do the deed. The method in this study is a normative juridical. The result of this study is the legal consequences for Notary who made the deed is not read to the parties, and the parties do not understand and know the contents of the deed, also the deed becomes not in accordance with the will of the parties, then the legal consequence is the deed will become not authentic. And also the accountability of the Notary to the violations also vary, judging from the extent to which the Notary committed the violation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari seorang Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak, sehingga diketahui kemudian bahwa selain akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak, juga terdapat perbuatan melawan hukum lain yaitu pihak yang menandatangani akta bukan merupakan pihak yang berhak dan seharusnya menandatangani, melainkan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma tertulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa apabila seorang ketika akta yang dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dalam keadaan para penghadap tidak mengerti dan mengetahui isi akta, juga akta menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Dan juga bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap pelanggaran juga bermacam-macam, dilihat dari sejauh mana Notaris melakukan pelanggaran tersebut. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau mungkin pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris tempat dimana kasus tersebut terjadi. Sanksi lain yang dapat dilakukan bisa saja dengan ganti kerugian atas sejumlah biaya yang penghadap minta atas kelalaian Notaris tersebut. Saran penulis, dalam menjalankan jabatannya membuat akta, Notaris perlu membuat suatu bukti konkret, misal foto pada saat penandatanganan. Dan perlu juga dilakukan kegiatan penyuluhan kepada Notaris terhadap peraturan yang sudah ada, baik UUJN, ataupun Kode Etik Notaris.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi putusan majelis hakim dalam perkara nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang putusannya telah membebaskan seorang Notaris dari gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang telah terbukti merubah isi minuta akta sesuai hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau yang dituangkan dalam putusan nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Sedangkan faktanya pihak Penggugat telah mengalami kerugian milyaran rupiah atas tindakan Notaris tersebut. Atas pertentangan kedua putusan tersebut dan tindakan Notaris yang merubah isi minuta akta yang menimbulkan kerugian di pihak lain, maka sudah seharusnya diteliti mengenai bagaimana tanggung jawab dari- dan sanksi terhadap Notaris yang merubah isi minuta akta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahanbahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. ......Background of this research was triggered by the verdict?s of Pekanbaru District Court Panel of Judges in case number 42/PDT.G/2013/PN.PBR, whose decided to freed a Notary from a tort lawsuit over its action that have been proven modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed as corresponding to examination results of Regional Supervisory Council of Notaries of Riau Province as outlined in verdict number 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Matter of fact, the Plaintiff has suffered from losing billions of rupiah caused by the Notary action. Over the contradiction of these verdict and Notary action modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed alongside causing harm to others, then a research should be conduct in respect of how the responsibilty from- and the sanction to Notary that modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed. This research is using a normative juridical approach with analytical descriptive reseacrh specification. Data collection techniques is using library research method to obtain materials or secondary data in the form both of primary legal materials and secondary legal materials that were analyzed qualitatively to answer the submitted research question.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pembuatan akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam rangka mengadakan transplantasi organ. Permasalahan mengenai maraknya raktik perdagangan organ tubuh manusia yang banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, mulai dari persetujuan pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya, penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam rangka mengadakan transplantasi organ, agar kepentingan kedua belah pihak terlindungi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa dalam setiap penyelenggaraan transplantasi organ diperlukan surat perjanjian dibuat antara calon Pendonor dan calon Resipien. Isi dari akta notaris tersebut adalah kehendak dari para pihak, contohnya seperti, hak dan kewajiban. Akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam mengadakan transplantasi organ mempunyai fungsi sebagai keabsahan terhadap pelaksanaan transplantasi organ dan memberikan perlindungan terhadap pendondor dan resipien.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the making of notarial deed between the donor candidate and the recipient candidate for organs transplantation. The problem of the widespread practice of organ trafficking for the human body which often occurs in Indonesia with various motives, ranging from the approval of donors to donate organs, scamming the donors until committed a murder to get the organs. Therefore, it is required to make a notarial deed between the donor candidates and the recipients 39 candidates in order to transplant the organs, so that the interests of both parties are protected. The method used in this research is juridical normative. A juridical approach is an approach that refers to applicable laws and regulations, while the normative approach is done by examining library materials or secondary data on legal principles and case studies, in other words, are often referred as legal research literature. A normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, and legal principles as well as the laws and regulations relating to this research. This approach is also known as the literature approach by studying the books of legislation and other documents related to this research. The results of this research are in every organ transplant required a letter of an agreement made between candidates of the donors and the candidates of the recipients. The content of the notarial deed is the willingness of the parties, such as rights and obligations. Notarial deeds between candidates of the donors and the recipients for organs transplantation have a function as a validity of the implementation of organ transplants and provide protection against donors and recipients.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang suatu akta fidusia saham yang dibuat oleh Notaris sebagai seorang pejabat umum. Pembuatan akta jaminan fidusia saham berupa akta autentik memiliki tujuan sebagai bukti terkuat dan paling sempurna. Menjadi suatu masalah apabila perseroan terbatas dalam hal ini tidak pernah menerbitkan sertifikat saham, padahal sertifikat saham tersebut merupakan objek jaminan fidusia. Akibat dari akta fidusia saham yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum terhadap pihak ketiga tanpa adanya sertifikat saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan sumber hukum primer dan sekunder. Serta didukung dengan beberapa wawancara bersama pihak-pihak yang ahli dan menguasai pada bidangnya. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembuatan akta jaminan fidusia dibutuhkan akta autentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang dan ketiadaan sertifikat saham mengakibatkan pihak kreditor selaku penerima jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji atau wanprestasi. Sehingga perlu adanya ketelitian dan ketegasan dari Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia dan keberadaan peraturan yang lebih khusus mengenai pembuatan akta jaminan fidusia dapat lebih memberikan kejelasan terhadap fidusia saham.

---

Abstrak :
Ta’aruf, proses perkenalan menuju perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, kembali menjadi trend di masyarakat. Namun ternyata banyak disalahgunakan dengan cara melakukan penipuan. Salah satu contoh adalah tercermin dalam putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Depok. Pada saat ta’aruf, Termohon memberikan janji palsu untuk tidak meminta Pemohon keluar dari pekerjaannya dan tidak akan mengajaknya tinggal di luar pulau Jawa. Termohon juga memberikan keterangan palsu mengenai lokasi pekerjaannya. Hakim mengabulkan gugatan karena Termohon terbukti melakukan penipuan sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 72 ayat (2) KHI, namun penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah suami yang mengaku perjaka sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan dan penipuan identitas diri. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan akibat janji dan keterangan palsu pada saat ta’aruf dan bagaimana upaya mencegah pemberian keterangan palsu dan janji palsu saat ta’aruf untuk terjadinya perkawinan. Metode yang digunakan yuridis-normatif. Tipologi penelitian preskriptif. Data yang digunakan data sekunder dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah putusan hakim mengabulkan gugatan kurang lengkap pertimbangan hukumnya dan membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris adalah cara mencegah pemberian dan keterangan palsu saat ta’aruf. ......Ta'aruf, the process of introduction to marriage which is carried out in accordance with Islamic law, has again become a trend in society. However, it turns out that many are misused by means of fraud. One example is reflected in the decision to cancel a marriage by the Depok Religious Court. During the ta'aruf, the Respondent made a false promise not to ask the Petitioner to leave his job and would not invite him to live outside the island of Java. The Respondent also provided false information regarding the location of his work. The judge granted the lawsuit because the Respondent was proven to have committed fraud as meant in the elucidation of Article 72 paragraph (2) of the KHI, but the elucidation of this paragraph states that what is meant by fraud is a husband who claims to be a virgin resulting in polygamy without court permission and identity fraud. This research raises the issue of how the judge's legal considerations in granting a lawsuit for annulment of marriage due to false promises and statements at the time of ta'aruf and how to prevent the giving of false statements and false promises during the ta'aruf for the occurrence of marriage. The method used is juridical-normative, prescriptive research typology. The data used are secondary data and primary data in the form of interviews as supporting data. Qualitative data analysis methods. The results of the study are that the judge's decision to grant the lawsuit incomplete legal considerations and make a marriage agreement before a notary is a way to prevent giving and false information when ta'aruf.