Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syafiuddin Fadlillah
Bergaining politik dan kebijakan politik pemerintah Indonesia : studi kasus bargaining politik Partai Keadilan Sejahtera dengan Susilo Bambang Yudhoyono tentang kebijakan negara Palestina
" ABSTRAK
Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dalam nota kesepahaman dengan Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan perjuangan bangsa Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajahan Israel sebagai salah satu isi butir nota dimaksud, PKS kemudian dengan adanya nota kesepakatan ini menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah dengan mendapatkan pos-pos kekuasaan dieksekutif ditiga kementerian dan satu jabatan duta besar.

Pengaruh dari nota kesepahaman tersebut adalah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap permasalahan Palestina menjadi pengamatan tersendiri bagi PKS, dan tekanan PKS ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T20474
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andre Ciputra
Tanggung jawab notaris atas legalisasi pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama (Studi putusan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1324 K/PDT/2017) = Notary responsibilities for the legalization of cancellatation act of a minute of condition about marriage assets (Study of supreme court's ruling of The Republic of Indonesia number 1324 K/PDT/2017).
" Penerapan pembuatan legalisasi atas pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama tidak mengikuti tata cara yang diatur di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2017. Legalisasi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menghendaki dianggap sebagai legalisasi yang cacat hukum. Notaris yang melegalisasi bertanggung jawab atas pembuatannya. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang melegalisasi suatu pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Sjohirin
Nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka : Implikasi politik internasinal terhadap resolusi konflik internal
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T19208
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Firman
Implementasi Letter of Rogatory Oleh Pengadilan Negeri: Studi Kasus Pengadilan Negeri Tangerang = Implementation of the Letter of Rogatory by the District Court: A Case Study at the Tangerang District Court
" Letter of Rogatory menjadi metode dalam memperoleh alat dan atau barang bukti di luar negeri. Dalam pelaksanaan penanganan letter of rogatory terdapat sebuah konvensi internasional bernama Taking Evidence Abroad 1970 yang menjadi bentuk formal kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan timbal balik hukum dalam masalah perdata. Indonesia belum meratifikasi Taking Evidence Abroad 1970, namun membuat PKS Indonesia-Thailand 1978 meskipun tidak terdapat informasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia yang belum mempunyai sumber hukum positif hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Danu Pratama Aulia
Penggunaan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama oleh Polri dan TNI sebagai sarana administrasi dalam rangka melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat = The use of memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines by Indonesian National Police and Indonesian National Armed Force as administrative means to carry out the function of protecting safety and public order
" Pada praktiknya, Polri terkadang membutuhkan bantuan TNI dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perbantuan TNI kepada Polri. Menanggapi hal ini, Polri dan TNI menyepakati nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama untuk mengatur mengenai perbantuan TNI kepada Polri dalam memelihara Kamtibmas. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, tulisan ini menelaah keberlakuan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama antara Polri dengan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library