Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga 1985, ditemukan bahwa 30 persen kematian bayi yang terjadi disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan diantaranya 40 persen kematian bayi ini diperkirakan karena tetanus. Tetanus neonatorum merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi. Namun sebenarnya penyakit ini dapat dicegah dengan dua dosis imunisasi tetanus toxoid yang diberikan kepada ibu hamil, dimana dosis gandanya sudah dapat memberikan perlindungan terhadap bayinya sebesar 80 % terhadap penyakit tetanus neonatorum. Ibu hamil "eligible" adalah ibu hasil yang datang ke Puskesmas yang belum mendapatkan imunisasi. TT1 atau TT2. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian cakupan imunisasi tetanus toxoid (TT) ibu hamil antara lain: missed opportunity (MO) yaitu hilangnya kesempatan mendapatkan vaksinasi tetanus toxoid bagi ibu hamil yang telah datang ke Puskesmas dengan alasan apapun. Dari penelitian data sekunder Juli 1991-Januari 1992 di Jakarta Timur (Husni Jamarin, 1992), didapatkan bahwa "missed opportunity" (MO) imunisasi TT ibu hasil adalah 22.5 persen; hasil ini tidak merata disetiap Puskesmas. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor/ karakteristik dari ibu hamil dan faktor yang terdapat pada petugas Puskesmas yang berhubungan dengan kejadian "missed opportunity" didaerah ini. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh petugas yang telah dilatih sebelumnya. Jenis penelitian ini adalah cross sectional, dengan menganalisa hubungan variabel bebas dan variabel tergantung kemudian dilihat besarnya odds ratio yang terjadi. Unit analisa adalah ibu hamil "eligible" yang datang kesebelas Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit. Sampel yang diperoleh dari hasil penelitian ini sejumlah 277 orang (ibu hamil "eligible") yang berkunjung ke Puskesmas. Dari penelitian ini didapatkan bahwa ditemukan kejadian "missed opportunity" di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit sebesar 54.5 %. Setelah dianalisa, ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi timbulnya kejadian MO ini adalah: faktor karakteristik dari ibu hamil yang menolak vaksinasi TT dengan alasan kehamilan muda (38.9%), takut suntik TT (27.8%), terburu-buru dan ada tanda-tanda keguguran (16.7%). Dari faktor petugas puskesmas yang menolak vaksinasi TT dengan alasan bukan hari pelayanan imunisasi TT (35.2%), kehamilan muda (33.3%), bumil sakit (11.1%) dan lain-lain (20.5%). Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Sudinkes Jakarta Timur untuk meningkatkan cakupan imunisasi TT dan meurunkan kejadian MO dengan merumuskan intervensi didaerah ini dalam bentuk Plan of Action (POA). Saran berikutnya menggiatkan pelaksanaan sistem skrining guna memperbesar cakupan imunissi TT dan sekaligus menurunkan kejadian MO. Selain itu perlunya supervisi yang ketat guna mencegah tingginya kejadian MO secara dini."

"Kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak menggunakan tarif PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah dinyatakan dengan jelas. Namun pada kenyataannya, banyak WP yang tidak memenuhi kriteria yang menggunakannya. Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, pada tahun 2021, sebanyak kurang lebih 19% dari total setoran PPh Final sesuai PP 23 tahun 2018 merupakan setoran oleh WP tidak memenuhi kriteria. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, serta alasan yang menyebabkan banyaknya WP tidak memenuhi kriteria yang memanfaatkan tarif tersebut. Skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario Diagnosis-Masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara kepada Account Representative (AR) dan Kepala Seksi Pengawasan serta kuesioner kepada AR, dan data sekunder diperoleh dari data KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan adanya beberapa penyebab masalah, diantaranya yaitu program prioritas pengawasan yang bukan pada jenis pajak PPh Final, AR yang jarang melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak, dan kompetensi AR yang tidak merata. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi tindakan yang dibagi menjadi rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang. Rekomendasi tersebut adalah memberikan target minimal kegiatan kunjungan kepada masing-masing AR, evaluasi program prioritas pengawasan, serta mengadakan pelatihan secara berkala kepada AR baik dari hard skill maupun soft skill.

---

The criteria for Wajib Pajak (WP) who are eligible to use the Final Income Tax rate according to Government Regulation Number 23 of 2018 have been clearly stated. But in reality, many of them who are not eligible use it. At Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office, in 2021, approximately 19% of the total Final Income Tax deposits according to PP 23 of 2018 are deposits by WP who are not eligible. This study aims to find out the monitoring system implemented at Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office, as well as the reasons that cause many ineligible WPs to take advantage of this rate. This study is case study research with Problem-Diagnosis scenario. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis. Data is divided into primary data and secondary data, where primary data is obtained from interviews with the Account Representative (AR) and the Head of Supervision Section as well as questionnaires with AR, and secondary data is obtained from the database of Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office. The results of the research and analysis show that there are several causes of the problem, including priority supervision programs that are not on the Final Income Tax, AR which rarely visits taxpayers' places, and competence of AR that is not equal. Therefore, this study provides several recommendations of action which are divided into short-term recommendations and long-term recommendations. The recommendations are to provide a minimum target for visiting activities for each AR, evaluate priority monitoring programs, and conduct periodic training for AR, both hard skills and soft skills."