Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"Program Pengembangan Kecamatan untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1998 dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa. Pengelolaan PPK diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP ). Tujuan dari pelaksanaan PPK secara umum adalah mempencepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di perdesaan.Namun, berdasarkan data yang ada di PLKB Kecamatan Abung Timur pada tahun 2000 terdapat 245 KK yang termasuk keluarga pra sejahtera dart jumlah keseiuruhan 514 KK. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2001 meningkat menjadi 246 KK dan meningkat kembali pada tahun 2002 menjadi 248 KK.Berdasarkan uraian tersebut maka perlu kiranya dilaksanakan suatu penelitian yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK dimana pelaksanaannya selama ini dirasa kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan pada masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan dana pinjaman PPK oleh masyarakat penerima pinjaman dana PPK dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PPK khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Peraduan Waras maka perlu diadakan suatu penelitian untuk menilai pelaksanaan PPK tersebut. Metode kerja yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan menggunakan kerangka logical frame work untuk mengetahui pencapaian kegiatan dari masing-masing aspek yang terdapat dalam project structure ( inputs, outpuuts, project objectives, wider objective) berdasarkan indicators and values menggunakan berbagai sumber verifikasi. Dari analisis ini juga dihasilkan important assumptions yang ingin dicapai dan masing-masing kegiatan yang terdapat dalam project structure tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi masyarakat sebelum dan seteiah pelaksanaan PPK, maka penelitian difokuskan pada 6 keluarga penerima pinjaman dana PPK T.A 1999/2000 yang berada di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan skema analisis penelitian dengan menggunakan kerangka logical frame work.Pada pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan kerangka logical flame work diperoleh jawaban bahwa jalannya pelaksanaan PPK di Desa Peraduan Waras khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga teiah melalui beberapa tahapan kegiatan sesuai dengan project structure (inputs, outputs, project objectives, wider objective). Dari indicators and values yang digunakan untuk mengetahui jalannya masing-masing kegiatan dalam project structure dengan menggunakan berbagai sumber verifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan yang difasilitasi PPK sebagai upaya pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi berbagai masalah yang sekiranya akan menghambat pencapaian target dad pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut.Pemberian dana pinjaman PPK sebagai modal usaha ekonomi produktif kepada masyarakat Desa Peraduan Warns temyata belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai modal pengembangan usaha sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat tidak berjalan dengan baik.Untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemui dalam pelaksanaan PPK, make per-1u dilakukan sosialisasi yang lebih intensif melafui jalur formal maupun informal, pengadaan pelatihan administrasi kepada pengelola PPK di tingkat desa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelola PPK di desa, pengadaan pelatihan usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman PPK seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga."

"Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan adalah timbulnya penyakit pada seseorang yang dapat merugikan bagi penderita, keluarga dan ekonominya. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang sering menyerang masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.Di Kabupaten Lampung Utara, setiap tahun terjadi kasus DBD secara berflutuaksi. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 jumlah kasus sebanyak 79 penderita dengan kematian/penderita CFR (1,27 %). Walaupun kasusnya reatif kecil namun faktor risiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) sangat mungkin, karena Kabupaten Lampung Utara merupakan perlintasan dari pulau Jawa ke Sumatera, mobilisasi penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk, curah hujan tinggi (192,8 mm), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pembuangan sampah sembarangan (83,3 %) dan adanya wilayah endemis DBD.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang penggunaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004, serta pengobatan penderita tahun 1999-2004, dan komitmen pejabat yang berwenang dalam kebijakan anggaran.Desain penelitian ini adalah riset operasional untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kasus DBD juga mengetahui komitmen pejabat tentang pedoman program dikaitkan dengan usulan untuk dana pengobatan kasus.Dari analisis diperoleh bahwa pendanaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004 terbesar bersumber dana dari APBD II sebesar Rp. 141.943.000,00 (70,7%), kemudian APBN sebesar Rp 43.637.000,00 (21,74 %), dan PLN sebesar Rp 15.180.000,00.Dana pemberantasan yang bersumber APBD II selalu tersedia setiap tahun, ini menunjukkan adanya konsistensi dari Pemda untuk program tersebut.Pada analisis kasus diketahui bahwa pada tahun 2004 di Kabupaten Lampung Utara terdapat 3 Kelurahan endemis diwilayah satu kecamatan sehingga terdapat satu kecamatan endemis yaitu kecamatan Kotabumi Selatan. Berdasarkan umur pada tahun 1999-2003 risiko untuk terserang kasus pada usia sekolah (5-14 th) yaitu sejumlah 50 penderita, sedangkan untuk tahun 2004 pada usia produktif (15-44 th) sebesar 88 penderita, berdasarkan jenis kelamin tahun tahun 1999-2003 resiko terserang penyakit DBD lebih besar pada laki-laki 44 penderita sedang perempuan 35 penderita, untuk tahun 2004 (Januari-Juni 2004) risiko terserang hampir sama laki-laki 80 penderita perempuan 82 penderita.Perawatan penderita dilaksanakan di tiga tempat perawatan yaitu RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, dan Balai Pengobatan M. Yusuf yang semuanya berdomisili di Kotabumi.Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa dana program DBD dan sangat layak untuk dialokasikan dan dana pengobatan setuju untuk diusulkan dalam program pemberantasan penyakit DBD, akan tetapi dana program DBD terbesar hanya untuk kegiatan kuratif, sedang dana untuk promotif dan preventif relatif sangat kecil.Biaya yang harus dikeluarkan penderita rata-rata Rp. 770.200,00 sedangkan Upah Minimum Regional; (UMR) sebesar Rp. 377.500,00. Apabila seorang diserang DBD (usia produktif), maka keluarga tersebut akan kehilangan penghasilan sebesar 2,04 bulan (tidak mempunyai penghasilan).Proporsi antara dana pengobatan dibanding dana pemberantasan adalah 4 dibanding 1, sedangkan perkiraan pendanaan untuk program DBD tahun 2005 sebesar Rp. 48.604.600,00.Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa pendanaan program pemberantasan penyakit DBD terbesar bersumber APBD II, dari 16 Kecamatan di kabupaten Lampung Utara 15 Kecamatan (93,8 %) terserang DBD, pada tahun 2004 terjadi peningkatan kasus yang sangat bermakna terjadi KLB, komitmen pejabat Pemda mendukung anggaran program pemberantasan DBD dalam alokasi pendanaan baik untuk pemberantasan maupun pengobatan.Disarankan untuk Dinas Kesehatan dan RSU meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait bahwa penyakit DBD yang mempunyai dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah agar memenuhi apa yang menjadi komitmen, sehingga penyakit Demam Berdarah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.Daftar bacaan 37 (1983-2003)

---

Analysis of Financing Program and Dengue Diseases Medication in North Lampung Sub-district in the Year 1999-2004 One of the public health problems that have a great impact to life is the incidence of infecting by disease, which can harm to patients, their family and their economic. Dengue is a contagion that is often attack public, which until now still becomes the problem of public health in Indonesia.

In North Lampung Sub-district, happened Dengue case by fluctuated every year. From 1999 until 2003 there are 79 patient with one death of CFR patient (1,27%). Although the case is small, but the risk of extraordinary occurrence is very possible, because North Lampung Sub-district is a trajectory from Java to Sumatra, high civil mobilization, civil density, high rainfall (192,8 mm), clean life behavior, and healthy especially throwing garbage promiscuously (83,3%), and Dengue endemic area.

This research aim to get a detail vision about the use of Dengue eradication program budget in the year 1999-2004, and also patient medication in the year 1999-2004, and authority caretaker commitment in budget policy.

This research design is an operational research to know and to evaluate program execution and Dengue case also knowing the caretaker about guidance program correlated with suggestion for case medication budget from the analysis got that the highest budget program for Dengue eradication in the year 1999-2004 stemming from APBD II budget in amount of Rp_ 14I.943.000,- (70,7%), and then APBN in amount of Rp. 43.637.000,- (21,74%), and PLN in amount of Rp. 15.180.000,-.

Eradication fund, which is stemming from APBD II always provided every year, it showing the consistent from District Government for that program.

In a case analysis, known that in the year 2004 in North Lampung Sub-district there are 3 chief of village endemic in one sub-district area so that got one endemic chief of village which is South Sukabumi sub-district. Based on age in the year 1999-2003 risk of infected by the case in school age (5-14 years) is 50 patients, in the year 2004 for productive age (15-44 years) is 88 patients. Based on gender in the year 1999-2004 the risk is higher in men than women which is men 44 patients and women 35 patients, for 2004 the risk is almost at the same rate which is men 80 patients and women 82 patients.

Patient treatment conducted in three treatments place that are RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta Handayani, and M. Yusuf medication hall, which all are in Kotabumi.

From interview result got information that Dengue program fund and very proper to allocate and medication fund accept to be proposed in Dengue eradication program, however the biggest Dengue program fund is just for curative activity, while promotion and prevention fund is relatively small.

Fund which has to be taken by patients is Rp. 770.200,- while UMR is Rp. 377.500,-. If someone got Dengue (productive age) so the family will lose earnings in amount of 2,04 months (don't have an earn).

The conclusion is the biggest Dengue eradication program budgeting is stemming from APBD II, from I6 sub-district in North Lampung chief of village 15 sub-district (93,8%) got Dengue. In the year 2004 there's an improvement of case, which is quite significant, happened KLB, District Government caretaker commitment supporting Dengue eradicating program budget in allocation of budgeting whether for eradicating or medicating.

It suggested to Health District and RSU to improve the coordination to the related institution that Dengue has large affect to public life. In addition, the District Government to obey what has to be a commitment, so Dengue disease will no longer become the health problem for public in North Lampung sub-district.

Bibliography: 37 (1983-2003)"

"Anemia gizi merupakan salah satu dari empat masalah gizi utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Prevalensi anemia gizi pada ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berat sampai saat ini yaitu sebesar 40% (SKRT, 2001). Sembilan puluh persen anemia gizi pada ibu hamil disebabkan oleh kekurangan zat besi. Sementara upaya penanggulangan anemia pada ibu hamil sudah diperioritaskan sejak tahun tujuh puluhan namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran prevalensi dan perbedaan proporsi anemia gizi ibu hamil dan mengetahui faktor-faktor yang dominan berhubungan dengan kadar Hb pada ibu hamil di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Disain penelitian menggunakan metode Cross Sectional dan pengambilan sampel dengan simple random sampling. Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil yang ada di Kecamatan Abung Surakarta Tabun 2004. Sampel penelitian sebanyak 120 orang ibu hamil yang terdiri dari 60 orang ibu hamil yang anemia dan 60 orang ibu hamil yang tidak anemia. Penelitian dilakukan di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada Bulan Maret sampai Mei 2004. Variabel penelitian yang berhubungan dengan kadar Hb adalah umur, usia kehamilan, paritas, jarak kelahiran, LILA, pendidikan, ANC, suplementasi tablet besi, konsumsi hem, non hem, enhancer, inhibitor, dan pengetahuan. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Pemeriksaan kadar Hb memakai metode Siamnethemoglobin yang diperiksa dengan menggunakan spektrofotometer. Batasan anemia bila kadar haemoglobin lebih kecil dari 11 gr/dl dan tidak anemia bila 11 gr/dl. Analisa data yang dilakukan univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian didapatkan prevalensi anemia sebesar 64,1% yang terdiri dari anemia ringan 7,3%, anemia sedang 37,6% dan anemia berat 19,2%. Pada uji bivariat dengan menggunakan uji chi square didapatkan variabel yang berhubungan bermakna dengan anemia adalah variabel umur, LILA, pendidikan, ANC, suplementasi tablet besi, hem, dan pengetahuan (p 0,05). Pada uji regresi logistik dengan memasukkan variabel yang mempunyai nilai (p < 0,25), maka variabel yang diikutkan pada uji ini adalah umur, usia kehamilan, LILA, pendidikan, ANC, suplementasi tablet besi, hem, enhancer, inhibitor dan pengetahuan. Dan seluruh variabel yang dimasukkan dalam pemodelan, umur, usia kehamilan, LILA, pendidikan dan ANC yang dominan berhubungan dengan terjadinya anemia pads ibu hamil dan variabel yang paling dominan berhubungan dengan status anemia adalah pemeriksaan kehamilan (ANC). Disarankan kepada pelaksana gizi puskesmas di wilayah Kecamatan Abung Surakarta untuk dapat mengintensifkan distribusi tablet besi atau tablet tambah darah kepada ibu-ibu hamil melalui kunjungan atau pemeriksaan ibu hamil (ANC), baik di puskesmas maupun di posyandu-posyandu di wilayah kecamatan tersebut.

---

Nutritional Anemia and Its Related Factors Among Pregnant Mothers in Abung Surakarta Sub-district, North Lampung District, Lampung Province Year 2004Nutritional anemia is one of four major nutrition problems in Indonesia. Prevalence of nutritional anemia is very high, i.e. 40% and thus it is considered as severe public health problem (SKRT, 2001). Ninety percent of nutritional anemia is caused by iron deficiency. Although intervention to eradicate nutritional anemia have been prioritized since 1970s, satisfied result is not yet achieved.

The study aimed at describing the prevalence and related factors of nutritional anemia among pregnant mothers in Abung Surakarta Sub-district, North Lampung District, Lampung Province year 2004. Design of the study is cross-sectional with 120 pregnant mothers as subjects taken randomly using simple random sampling from all pregnant mothers in the sub-district as population. The study was conducted during March to May 2004.

Variables conceptualized to be related to Hb level were age, age of pregnancy, parity, distance between pregnancies, MUAC, education, ANC, iron supplementation, consumption of heme, non heme iron, enhancer, and inhibitor, and knowledge. Data were collected using questionnaire and physical and laboratory examination. Hb level was determined using cyanmeth method checked by spectrophotometer. Anemia was defined as Hb level <11 gr/dl. Data were analyzed in univariate, bivariate, and multivariate ways.

The univariate analysis showed that the prevalence of anemia was 64.1% consisted of mild anemia of 7.3%, moderate anemia of 37.6%, and severe anemia of 19.2%. The bivariate analysis using chi-square test showed that variables with significant relationship to Hb level were age, MUAC, education, ANC, iron supplementation, consumption of heme iron sources, and knowledge (p<0.05). Logistic regression showed that the most dominant factor was ANC.

It is recommended to nutrition worker in public health centers in Abung Surakarta sub-district to intensify the distribution of iron pills to pregnant mothers by visiting and conducting ANC in all public health centers and integrated health posts in the area."

"Telah banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas vaksinasi BCG terhadap tuberkulosis baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Meskipun hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas vaksinasi BCG tidak sama di berbagai negara (bervariasi antara 0 - 80%), vaksinasi BCG masih dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memerangi tuberkulosis. Untuk mengetahui seberapa besar daya lindung vaksinasi BCG terhadap tuberkulosis, perlu dilakukan studi epidemiologi di masyarakat.Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Desain studi kasus-kontrol matched dengan umur (kelompok kasus dicocokkan dengan kontrol menurut umur), berlokasi di R.S.U. May. Jend. H.M. Ryacudu Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Semua pasien anak-anak umur < 15 tahun yang berobat di rumah sakit tersebut merupakan populasi studi. Kasus adalah semua pasien tuberkulosis paru yang berobat pada bulan Januari 2002 - Juni 2003, adapun kontrol adalah pasien non tuberkulosis yang dicuplik dari pasien berobat pada bulan Mei - Agustus 2003. Total populasi studi 220 anak, terdiri dari 110 kasus (74 anak atau 67,7% diantaranya telah divaksinasi BCG), dan 110 kontrol (91 anak atau 82,7% diantaranya telah divaksinasi BCG). Merupakan salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak dilakukan uji sensitifitas dan spesifisitas metode diagnosis di R.S.U. May. Jend. H.M. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, sehingga tidak dapat diyakini kasus yang diperoleh bebas dari TB berat (seperti: TB miller, meningitis tuberkulosis).Diantara faktor-faktor yang berhubungan dengan sakit tuberkulosis, diperoleh 6 variabel yang dapat diteliti. Status vaksinasi BCG merupakan variabel independen utama yang diteliti, adapun variabel umur, status gizi, status sosial-ekonomi, kepadatan hunian, dan kontak serumah dengan penderita tuberkulosis BTA positif merupakan variabel independen lain yang turut diamati.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa vaksinasi BCG pada bayi cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada anak terhadap sakit tuberkulosis. Analisa data dengan analisa multivariat regresi logistik ganda (conditional) diperoleh nilai odds ratio (ORadjusfed) = 0,45 (95% C.I.:0,232; 0,871) setelah dikontrol oleh variabel umur dan status gizi, artinya bahwa anak-anak yang telah mendapat vaksinasi BCG berisiko sakit tuberkulosis lebih rendah (0,45 kali) daripada anak-anak yang tidak mendapat vaksinasi BCG. Tidak dijumpai interaksi vaksinasi BCG dengan umur dan status gizi.Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan pada upaya pemberantasan penyakit TB dengan hati-hati, karena penelitian ini tidak bebas dari bias informasi (misklasifikasi non-difrensial).Daftar bacaan : 55 (1976 - 2003)

---

Association between Vaccination Status and the Occurrence of Tuberculosis Disease among Children Aged below 15 Years in Maj.Gen. H.M. Ryacudu General Hospital, Kotabumi, District of North Lampung, Year 2002-2003There had been many studies done to investigate the effectiveness of BCG vaccination in both developed and developing countries, including Indonesia. Although, previous studies had shown dissimilar results on effectiveness of BCG across countries (varied from 0 to 80%), the vaccination was still implemented as a part of tuberculosis (TB) control. To know how far the protection effect of BCG vaccination, an epidemiologic study in the population is needed.

The population of this matched (by age) case control study was child patients aged < 15 years visiting the Maj.Gen. HM. Ryacudu General Hospital, in Kotabumi, District of North Lampung. Primary and secondary data were collected in the hospital. Cases were all child TB patients visiting the hospital for treatment, from January 2002 to June 2003, while controls were non-TB child patients visiting the same hospital from May to August 2003. The total study population was 220 children, comprised 110 cases (about 67.7 % of them had been vaccinated) and 110 controls (82.7% of them had been vaccinated).

One limitation of this study was that there was not any sensitivity and specificity assessment of the diagnostic method in. the hospital, so that the exclusion of extra pulmonary TB patients from the cases could not he warranted.

Six variables were studied in relation to the occurrence of TB. The main independent variable was BCG vaccination, while age, nutritional status, socio-economic status, house density and in-house contact with AFB (Acid .fast base) positive TB cases were other variables investigated.

The results showed that infant BCG vaccination was quite effective to protect the child from contracting TB. The adjusted Odds Ratio from multivariable analysis using conditional logistic regression, was 0.45 (95% CI: 0.23 - 0.87) after controlling the effects of age and nutritional status, meaning that children having BCG vaccination were at lower risk (0.45 times) to get TB diseases, as compared to children never been immunized. No interactions between BCG vaccination status and age and nutritional status were found.

The study results could be taken for consideration by health policy makers in TB control programs, although they ought to be carefully interpreted, since some biases might have occurred, such as non-differential misclassification."

"Penggunaan obat rasional, kebijakan penggunaan obat dan program obat essensial disebar luaskan WHO sejak tahun 1985 dengan mengembangkan standar indikator penggunaan obat di fasilitas kesehatan yang menjadi standar global. Ketidak rasionalan peresepan dan penggunaan obat di Puskesmas banyak terjadi dan pada umumnya tidak disadari oleh petugas kesehatan yang ada. Ketidak rasionalan penggunaan obat meningkatkan risiko terjadinya efek samping dan pemborosan biaya anggaran masyarakat (Utarini, 1999).Kabupaten Lampung Utara yang memiliki 21 unit Puskesmas mempunyai kendala dalam pengelolaan obat di Puskesmas. Masalah yang dihadapi Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan obat di Puskesmas yaitu masih adanya penggunaan obat yang belum sesuai dengan jenis kasus/pola penyakit (80% Puskesmas) dan ketidak sesuaian laporan penggunaan obat di Puskesmas (33,33% Puskesmas). Hal ini mengakibatkan laporan yang ada kurang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen untuk perencanaan kebutuhan secara keseluruhan.Ketidak sesuaian laporan penggunaan obat menjadikan satu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan melihat sistem informasi pengelolaan obat di salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Bukit Kemuning yang merupakan Puskesmas perawatan terlama di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan melaksanakan analisis sistem, disain sistem, hingga pengembangan sistem yang terkomputerisasi.Permasalahan yang ditemukan pada sistem informasi pengelolaan obat di Puskesmas Bukit Kemuning terdapat pada input, proses dan output. Hasil analisis sistem ditemukan pengisian anamnesa pasien sangat rendah (40,0%) dan penegakkan diagnosa medis pasien sebesar 86,7%. Permasalahan terdapat pula pada waktu pencatatan terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran obat baik dari Gudang Farmasi Kabupaten ke Gudang Obat Puskesmas (GOP) atau dari GOP ke unit pelayanan berupa pencatatan yang tidak lengkap. Sumber daya manusia pengelola obat di Puskesmas juga kurang memadai. Adanya pengisian laporan yang masih salah, data yang belum akurat, penegakan diagnosis yang belum sesuai dengan ICD 10 merupakan masalah yang lain. Didapatkan pula indikator penggunaan obat rasional yang tidak dimanfaatkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program.Rendahnya pencatatan anamnesis dan penegakkan diagnosa medis memperlihatkan bahwa standard Operating Prosedur (SOP) belum di jalankan dengan baik. Anamnesis dan penegakkan diagnosa medis akan menentukan jenis terapi yang diberikan. Terapi obat yang diberikan belum rasional terlihat dari penulisan resep yang mempunyai item obat per lembar 2-3 jenis obat masih rendah (36,7%).Permasalahan yang timbul dari sistem informasi pengelolaan obat ini dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan suatu software yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Software ini membantu untuk mendapatkan data yang baik, tidak redudansi, efektif dan efisien.Kepala Puskesmas Bukit Kemuning agar dapat memberikan kontrol terhadap pelaksanaan SOP pengobatan. Output yang dihasilkan program aplikasi diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dasar perencanaan kegiatan tingkat Puskesmas dan Kabupaten. Program aplikasi ini dapat dikembangkan untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan dipergunakan/disebarluaskan ke Puskesmas yang lainnya.Daftar bacaan : 23 (1984 - 2003)

---

Information System Development of Drug Management in Bukit Kemuning Health Center at Sub-district of Bukit Kemuning, District of North Lampung in 2004Since 1985 WHO has been announced the usage of rational drug, drug usage policy, an essential drug by developing the indicator standard of drug usage in the health facility that becomes global standard. Irrational prescription and drug usage in health center often occurred and generally the health staff is not aware about it. Irrational drug usage will increase the risk of side effect occurrence and cost inefficiency in the community (Utarini, 1999).

The District of North Lampung, having 21 health centers, had some problems in managing drug in health centers. They were inappropriateness drug usage with type or disease pattern (80%) and inaccurateness on reporting drug usage (33.33%). Consequently, the management could not use the existing report to make a planning.

Inaccurate drug usage reporting become interesting to be studied through assessing information system of drug management in Bukit Kemuning Health Center, the oldest health center in the District of North Lampung. This study method used System Development Life Cycle (SDLC) approach by conducting system analysis, system design, and computerized development system.

The problems found on drug management information system in Bukit Kemuning Health Center were available in components of input, process, and output. The result of system analysis patient's anamnesis was low (40%) and most of the straightening of medical diagnosis of patient had been conducted (86.7%). Another problem found was recording incompleteness when 7ansaction of drug input and output occurred both from District Pharmacy Store to Health Center Drug Store and from Health Center Drug Store to Service Unit. Human resources that managed the drug in Health Center were insufficient, incorrectness on filling the report and inaccurate data, and inappropriateness between medical diagnosis determination and ICD X were still found. Also the existing rational drug usage indicator was not used yet as key success indicator of the program.

The lack of anamnesis recording and medical diagnosis enforcement showed that standard operating procedure (SOP) had not been conducted well because anamnesis and medical diagnosis enforcement would determine the therapy given. The existed drug therapy was not rational yet. It could be seen from in each prescription that consisted of 2-3 drug items was still low (36.7%).

To overcome the problem that mentioned above was to apply modified software according to the user's need. The software would help to keep data well, irredundant, effective, and efficient.

The Head of Bukit Kemuning Health Center should control the medication SOP. Outputs that resulted from application program can be used as input for program planning in the level of Health Center and district. The application program can be developed to obtain detail data and be used or informed to other Health Centers.

References: 23 (1984-2003)"