Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Even as its rise as a nuclear power unfolds on the nightly news, North Korea remains arguably the most mysterious country in the world. This groundbreaking study offers the first comprehensive examination of the social and economic history of North Korea from its founding in 1948 to the present day"--Provided by publisher."

"Tesis ini membahas mengenai terjadinya KTT antar Korea Juni 2000 dari sudut Korea Utara serta dampaknya terhadap proses dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Dalam kaitan ini penulis ingin melihat faktor apa yang mendasari Korea Utara sehingga mau mengadakan KTT tersebut di Pyongyang tahun 2000. Dialog reunifikasi telah lama dilakukan yang membahas proposal-proposal masing-masing. Namun karena dialog tersebut harus selalu mengakomodasi kepentingan negara~negara besar AS, Rus, Cina, dan Jepang, maka hasil yang diinginlcan selalu menemui kegagalan.Kemajuan penting yang dicapai dalam dialog tersebut adalah penandatanganan Joint Communique tahun 1972 dan Basic Agreement tahun 1992 yang didalamnya :nemuat upaya-upaya penyelesaian konilik antar Korea dengan prinsip independen, cara-cara damai dan co-eksistensi bersama Apa yang telah dicapai tersebut akhirnya mentah lagi oleh politik provokasi Korea Utara melalui program pengembangan nuklir dan senjata pemusnah massalnya (WMD). Tahun 1994, dengan melalui engagement policy-nya presiden Clinton, isu nuklir Korea alchimya bisa diatasi. Dengan naiknya Presiden Kim Jong Il, kita melihat perkembangan positif dalam dialog antar Korea yang dicapai melalui kebijakan sunshine policy-nya, KTI' antar Korea yang pertama akhimya dapat dilaksanakan pada 13-15 Juni 2000 di Pyongyang.Pembahasan permasalahan di atas dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan teori Morrison yang melihat kebijakan luar negeri suatu negara pada dasamya dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Selanjutnya lima variabel yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri, dalam tesis hanya tiga variabel yaitu ideosinkretik, nasional, dan sistemik, digunakan untuk mengalisis kebijakan luar negeri Korea Utara. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dapat menggambarkan situasi di Korea Utara dan semenanjung Korea.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Korea utara untuk mengadakan KTT dengan Korea Selatan adalah dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan upaya-upaya Korea Utara menormalisasi hubungannya dengan AS supaya sanksi ekonorni dapat dicabut. Pencabutan sanksi ekonomi ini diharapkan mendatangkan bantuan ekcnomi dari negara-negara barat. Di samping itu, falctor Kim Jong Il sebagai pemimpiri tertinggi Korea Utara juga mempengaruhi keputusan Korea Utara untuk mengadakan KTT antar Korea tahun 2000. Menurunnya legitimasi Kim Jong Il menyebabkannya harus mengambii kebijakan yang lebih pragmatis, yaitu untuk mempertahankan kekuasaannya. KTT antar Korea juga berhasil memperkuat dialog reunifikasi dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Namun dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di kawasan ini kembali terganggu dengan naiknya presiden Bush menggantikan Bill Clinton. Kebijakan AS terhadap Korea Utara berubah dari engagement menjadi hardline posture."

"Kedatangan PM Jepang Junichiro Koizumi ke Korea Utara pada tahun 2002 ialah untuk bertemu dengan presiden. Kim Jong II dan mencoba membuka jalan normalisasi hubungan diplomatik di antara kedua negara. Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai masalah penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara sekitar tahun 1970 dan 1980-an serta khususnya mengenai keberadaan nuklir Korea Utara di kawasan semenanjung Korea. Hal ini pun terjadi karena rasa kecewa Korea Utara terhadap Amerika Serikat yang mengingkari janjinya untuk memberi bantuan bagi Korea Utara dan menyebutnya sebagai bagian dari "poros setan". Jepang sebagai sebuah negara yang berada di sekitar kawasan semenanjung Korea turut merasakan ancaman dari keberadaan nuklir Korea Utara yang menyangkut kepentingan nasional negaranya khususnya mengenai keamanan dan kedaulatan negara Jepang.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai Kebijakan luar negeri yang ditempuh Jepang yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam hubungan kedua negara dilakukan dengan cara damai dan berdiplomasi dalam bentuk proses CBM / Confidence Building Measures yakni berupa terbentuknya Deklarasi Pyongyang sebagai usaha bilateral Jepang dengan Korea Utara serta Sunshine Policy sebagai bagian dari usaha pembicaraan multilateral dengan negara-negara lain berdasarkan Konstitusi, kebijakan pertahanan dan tiga prinsip nonnuklir dalam negeri Jepang, beserta keberhasilan dan kegagalannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari keyakinan kaum Realis bahwa topik-topik yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara memiliki peran yang sangat penting guna melindungi kepentingan nasional suatu bangsa."

"Penelitian ini berfokus pada diplomasi yang dilakukan oleh Jepang dalam melakukan negosiasi pada Korea Utara terhadap penyelesaian kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi. Bagi Jepang, kasus penculikan merupakan permasalahan nasional dimana sebagian besar masyarakat Jepang menginginkan agar kasus ini segera diselesaikan. Oleh karena itu pemerintah Jepang melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan kasus penculikan tersebut.Dari hasil analisis ini, disimpulkan bahwa: 1) Kesulitan pemerintah Jepang dalam menyelesaikan kasus ini adalah akibat tidak adanya hubungan diplomatik resmi kedua negara sehingga kasus yang terjadi sulit untuk dicari penyelesaiannya. 2) Upaya yang dilakukan Jepang dalam menyelesaikan kasus penculikan menggunakan dua bentuk diplomasi. Yaitu melalui Diplomasi Langsung dan Diplomasi Multilateral. Diplomasi Langsung yaitu melalui diplomasi ekonomi dengan memberikan bantuan pangan dan obat-obatan kepada Korea Utara. Bantuan ini diberikan baik secara langsung maupun melalui organisasi Internasional. Diplomasi multilateral, yaitu diplomasi dengan menggunakan kekuatan negara lain. Seperti melalui Amerika Serikat, negara-negara anggota PBB, Six Party Talks dan G8. Melaui negara anggota dari organisasi tersebut, Jepang mencuri perhatian agar negara-negara tersebut ikut mendukung Jepang dalam usaha menekan Korea Utara sehingga kasus penculikan cepat terselesaikan. 3) Sanksi ekonomi yang diberikan Jepang kepada Korea Utara tidak sepenuhnya berhasil, karena selain mendapatkan bantuan dari Jepang, Korea Utara juga mendapatkan bantuan dari negara lainnya seperti Cina dan Korea Selatan. Selain itu, Korea Utara memiliki pendapatan dalam negri yang didapat dari aktivitas kriminal.

---

This is a qualitative research using descriptive analysis which focuses on the Japanese diplomacy in conducting negotiation to North Korea to resolve abduction issue of Japanese citizens. This research applies theories of diplomacy. To Japanese, abduction is a national case which most of Japanese demand this to be resolved by their government by conducting many ways.From the analysis it can be concluded that: 1) the problem faced by Japanese government in resolving this case was the absence of official diplomatic relations between both countries. 2) The efforts that Japanese government had undertaken to resolve this problem was by applying two terms of diplomacies: Direct Diplomacy and Multilateral Diplomacy. Direct Diplomacy was conducted towards economic diplomacy by giving food aid and medical aid to North Korea directly or through international organizations. Multilateral Diplomacy is a diplomacy which uses power of other countries such as United States of America, Members of United Nations, Members of Six Party Talks, and Members of G8. Through those countries, Japanese government stole attention so as those countries help Japan in pushing North Korea so the case can be resolved immediately. 3) Economic embargo that Japanese government applied over North Korea did not give many impacts as North Korea still received aids from other countries as China and South Korea. Moreover, North Korea also had domestic income from criminal activities."