Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Kebijakan dalam menangani masalah pemukiman kumuh menunjukkan adanya kecenderungan yang mengarah pada usaha untuk menyingkirkan pemukiman beserta penghuninya dari kawasan yang menjadi tempat bernmukimnya. Kebijakan pemerintah yang demikian ini dilatarbelakangi oleh kepentingan bahwa kawasan perkotaan sedapat mungkin harus bersih dari keberadaan pemukiman yang kumuh (slum area). Di lain pihak, masyarakat dengan keterbatasan yang dimilikinya mempunyai kepentingan untuk memperoleh lahan yang dapat digunakan untuk bermukim. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat . Suatu hal yang jarang dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, bahwa penataan atau pengelolaan suatu kawasan pemukiman. yang kumuh dapat dilakukan tanpa harus menggusur para pemukim yang menempati kawasan tersebut. Hal ini ingin menegaskan bahwa masyarakat yang bermukim di pemukiman kumuh perlu diberi suatu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya dalam mengelola permkimannya. Dengan demikian kebijakan yang dibuat sebaikaya mengarah pada suatu pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya prakarsa serta partisipasi yang muncul dari masyarakat pemukim, temyata mampu mengelola kawasan pemukimau yang semula merupakan pemukiman yang kumuh menjadi suatu pemukiman yang layak untuk dihuni. Pengelolaan yang dilakukan tersebut didasarkan pada suatu konsep yang muncul dari masyarakat itu sendiri yang dikenal dengan nama Konsep Tri Bina yang mencakup Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat pemukim yang didasarkan pada konsep tersebut, ternyata dapat mengintegrasikan antara kepentingan pemerintah di satu pihak dengan kepentingan masyarakat pemukim itu sendiri di lain pihak. Tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dapat lepas dari peran serta tokoh-tokoh masyarakat serta kelompok kelompok yang ada diluar pemukiman tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok seperti misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat ikut serta dalam menangani masalah munculaya pemukiman kumuh tersebut. Berdasarkan kasus yang diambil dari kawasan pemukiman di Daerah Aliran Sungai Code Kotamadya Yogyakarta maka hal ini dapatlah dijadikan suatu usulan model percontohan, mengingat pemerintah juga masih mempunyai keterbatasan dalam menyediakan fasilitas pemukiman yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada pada lapisan bawah."

"Banjir yang terus melanda wilayah Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur menyebabkan banyak kerugian, terutama kerugian ekonomi yang diterima oleh masyarakat terdampak. Hal ini membuat pemerintah DKI Jakarta merencanakan normalisasi Sungai Ciliwung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang RDTR. Tujuan dari penelitian ini adalah mengestimasi manfaat yang diterima masyarakat setelah proyek normalisasi sungai selesai, menghitung nilai sekarang bersih net present value dari dampak normalisasi sungai berdasarkan selisih estimasi manfaat yang diterima masyarakat setelah proyek normalisasi sungai selesai dengan biaya normalisasi sungai, dan menganalisis kelayakan proyek normalisasi sungai berdasarkan nilai sekarang bersih NPV. Pendekatan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian yaitu estimasi manfaat yang diterima masyarakat setelah proyek normalisasi adalah sebesar Rp 4 miliar. Nilai sekarang bersih net present value dari dampak normalisasi sungai adalah sebesar Rp -169,79 miliar. Dari aspek lingkungan, normalisasi sungai juga merusak ekosistem sempadan sungai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proyek normalisasi sungai yang memiliki hasil nilai sekarang bersih net present value negatif NPV < 0 , maka dapat dikatakan bahwa proyek normalisasi sungai ini tidak layak untuk dilaksanakan.

---

Floods continue to hit Kampung Pulo, part of Kampung Melayu village, East Jakarta and caused a lot of losses, especially economic losses which affected communities. This problem makes DKI Jakarta rsquo s goverment plan a decision to normalize Ciliwung river that contained in the Regional Regulation No. 1 2012 on Spatial Plan 2030 and Regional Regulation No. 1 2014 on Detailed Spatial Plan RDTR.

The aims of this study is to estimate benefit which accepted by communities after river normalization project, calculate the net present value NPV of river normalization based on difference between the estimated benefit which accepted by communities as a result of floods before river normalization, and to analyzed feasibility river normalization rsquo s project based on net present value NPV . This research use quantitative approach and quantitative method.

The results of this study, that estimated of the benefits received by the community after normalization project is around IDR 4 billion. The net present value NPV of the river normalization project is around IDR 169,79 billion and can be said that normalization project is not feasible. From the environmental aspect, the normalization of rivers also damaged riparian ecosystem. The conclusion of this study is the river normalization project which has the result of net present value NPV negative NPV 0 , it can be said that the normalization of the river project is not feasible."

"ABSTRAKPenyebab utama terjadi banjir di Kali Krukut tidak lepas dari masalah klasik yang ada di DKI Jakarta, yaitu masalah fungsi tata guna lahan. Dari masalah ini, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung-Cisadane mengeluarkan kajian desain normalisasi untuk pengendalian banjir. Analisis properti DAS dilakukan dengan menggunakan software Arc GIS 10.1 untuk mendapatkan informasi peta spasial muka bumi dengan tata guna lahan sesuai data RBI tahun 2014, RTRW DKI Jakarta 2030 dan RTRW Depok 2032. Dari pengolahan WinTR-20, aplikasi hidrologi yang bertujuan untuk mendapatkan hidrograf banjir, didapatkan nilai debit puncak yang digunakan sebagai acuan. Dari hasil pengolahan WinTR-20 ini didapatkan bahwa nilai debit puncak dengan menggunakan peta RTRW lebih besar daripada peta RBI tahun 2014. Dari hasil pengolahan dengan software HEC-RAS 4.1.0, aplikasi untuk menganalisis sungai. Dari hasil pengolahan HEC-RAS 4.1.0 didapatkan masih terdapat area-area yang masih mengalami banjir. Dengan hasil tersebut, maka diperlukan review dari kajian desain normalisasi terutama di bagian hilir.

---

ABSTRACTThe main cause of flood phenomenon in Krukut River might not be far from the classical problem in Capital City, which revolves around land use. From this problem, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane released a normalization design addresing flood control issue. The watershed property analysis was done by using software ArcGIS 10.1 for to get the spatial information data, with land use Rupa Bumi Indonesia map and with land use Rencana Tata Ruang Wilayah. The hydrology analysis using WinTR 20, an application to get design flood hydrograph. The result shows the discharge peak with land use Rencana Tata Ruang Wilayah is higher than with land use Rupa Bumi Indonesia. In addition, the hydraulic analysis with HEC RAS 4.1.0, an application to analysis of river, gives results that there are still many areas that are inundated. Thus, it is important to produce yet another design review of krukut river normalization. "

"Perkembangan kota yang pesat menyebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan yang berdampak pada berkurangnya lahan resapan air di perkotaan dan penumpukkan sampah di badan sungai. Fenomena tersebut terjadi juga di Ibukota Jakarta, yang menyebabkan berkurangnya kapasitas sungai dalam melalukan beban limpasan dari kawasan hulu sungai yang bersangkutan. Salah satu upaya pengendalian banjir yang menjadi program pemerintah pusat saat ini yaitu normalisasi 13 sungai besar di wilayah DKI Jakarta yang salah satunya adalah normalisasi Kali Sunter bagian hulu.Rencana Pekerjaan Normalisasi Kali Sunter dilakukan sepanjang 18,7 km dimulai dari pertemuan sungai dengan Kanal Banjir Timur ke arah hulu. Normalisasi ini dibagi menjadi dua paket pekerjaan yang masing-masing panjang pekerjaannya adalah 12,4 km dan 6,3 km berakhir di jembatan Delta. Debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan untuk DAS Sunter sebesar 162,8 m3/det, sedangkan kapasitas sungai eksisting hanya mampu melalukan debit sebesar 75,82 m3/det. Dengan upaya normalisasi, alur sungai mampu melalukan debit lebih besar dari yang diperlukan yaitu sebesar 287,2 m3/det. Dengan direncanakan penambahan waduk retensi, desain normalisasi penampang sungai dapat dimodifikasi menjadi lebih kecil tetapi tetap mampu melalukan debit rencana. Pada kondisi ini diperoleh debit di pertemuan Kanal Banjir Timur yang mendekati debit rencana, yaitu sebesar 173,5 m3/det. Ditinjau dari aspek teknis, desain normalisasi yang dimodifikasi disertai penamabahan waduk retensi lebih efektif karena memiliki kapasitas alur sungai mendekati debit banjir rencana. Ditinjau dari volume pekerjaan galiannya, rencana normalisasi merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan pekerjaan normalisasi modifikasi yang disertai dengan penambahan waduk retensi. Total volume galian rencana normalisasi sebesar 1.052.213 m3.

---

The rapid development of the city caused land use change which led to a reduction of impervious cover in the catchment area, the accumulation of solid waste in the river, and eventually cause a major flooding in urban areas, especially in Jakarta. It can reduce capacity of the river for accommodating a surface runoff. One of government program for controlling flood is normalizing 13 rivers in Jakarta. For example is normalization in Sunter river.

The normalization plan in Sunter River will be conducted 18,7 km started from confluence at Eastern Flood Canal to the upstream. This project is divided into two packages which is 12,4 km and 6.3 km respectively. The project ended at Delta’s bridge. Design flood for 25 years return period is 162,82 cms. However, the river’s existing capacitiy only 75,82 m3/s. The capacity of normalization plan is about 287,2 m3/s. After the addition of retention reservoirs, the cross section of normalization plan could be designed smaller but still able to convey the flow rate of 173.5 m3/s. at meeting point of the Eastern Flood Canal.

Based on financial aspect, modified normalization plan with the retention pond development is more effective because the capacity to convey the flow rate is nearer than just normalization plan. Based on the volume of excavation work, normalization plan is more effective than modified normalization plan with the retention pond development. The volume of excavation of normalization plan is 1.052.213 m3."