Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peristiwa serangan teroris pada 9 September 2001 menjadi sebuah momentum yang mengubah arah kebijakan keamanan global hingga hari ini. Selama 20 tahun terakhir, kebijakan anti terorisme dan anti kekerasan ektrimisme menjadi fokus dalam kebijakankeamanan global. Pergeseran kebijakan ini nyatanya menyebabkan berkembangnya norma negatif tentang pemuda, pemuda dianggap sebagai kelompok yang menjadi ancaman baginegara karena dianggap aktif dalam konflik dan kekerasan ektrimisme. Hal ini menyebabkanpemuda diasingkan dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan perilaku kekerasan,dan kontribusinya tidak diperhitungkan dalam isu perdamaian. Pada tahun 2012, UNOYsebagai jejaring pemuda bina-damai dari seluruh dunia mendorong advokasi norma tentang‘partisipasi pemuda yang bermakna’ dalam isu perdamaian dan keamanan. Merekamenginginkan adanya perubahan atas norma negatif yang ada karena pada kenyataanyapopulasi pemuda yang terlibat dalam konflik jauh lebih jauh dibandingkan populasi pemudayang berkontribusi secara positif dalam isu perdamaian. Upaya-upaya UNOY sebagai normentrepreneur didukung oleh PBB dan organisasi internasional lainnya juga Yordaniamenyebabkan diadopsinya Resolusi DKPBB no.2250 tahun 2015 tentang Pemuda,Perdamaian, dan Keamanan. Menggunakan teori Siklus Hidup Norma milik Finnemore danSikkink, perkembangan tentang norma ‘partisipasi pemuda yang berarti’ dalam isuperdamaian dan keamanan dianalisa dan disimpulkan bahwa norma tersebut saat ini berada di tahap norm cascade. Butuh waktu lebih untuk norma ini untuk akhirnya masuk ke tahap internalisasi karena negara belum menganggap norma ini sebagai prioritas dan pembentukan sistem implementasi yang belum terintegrasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif eksploratif, dimana sumber data utama berasal dari dokumen PBB, jurnal, buku, dan wawancara yang dilakukan.

---

The terrorist attack on the 9th September 2001 or called the 9/11 have become a momentum

that changed the whole global security agenda. For the past 20 years, policies on countering

terrorism and violent extremism had been the focus of global security. This shift of policy in

fact have created the development of negative norms about youth, they are perceived as a

threat to the state as some of them is playing an active role in conflict and violent extremism.

Youth is excluded in decision making process, received act of violence, and their contribution

in peace seen as none. In 2012, UNOY as global youth network of young peacebuilders

advocate for ‘youth meaningful participation’ norm within peace and security issue. They

wanted a change on the existing negative norm based on fact that less youth is being engaged

in conflict, most of them is actively participating in peace efforts. UNOY as norm

entrepreneur, along with other UN bodies and NGOs as well as Jordan’s endorse

successfully lead this advocacy to the adoption of UNSCR 2250 in 2015 on Youth, Peace,

and Security. Using Norm Life Cycle theory of Finnemore and Sikkink, these processes are

being analyzed and it is concluded that the norm has come to the norm cascade phase. There

still time needed in order for this norm to achieve the internalization phase because state still seeing this not as their priority and that the implementing system have not yet been integrated well. This research is done by using qualitative-explorative method where the main data were collected through UN documents, journals, books, and interviews."

"Tesis ini membahas mengenai keterbatasan penerapan norma-norma internasional di Indonesia secara efektif dalam konteks standar keselamatan dan kesehatan kerja pada industri tekstil dan produk tekstil. Data yang diperoleh diproses dengan menggunakan metode process-tracing (penelusuran proses) untuk dapat menganalisis perkembangan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja baik di tingkat internasional maupun nasional. Hasil penelitian menyarankan bahwa masih terdapat banyak permasalahan struktural dan teknis yang harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia dan para pemangku kebijakan lainnya secara menyeluruh. Selain itu, Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2020-2024 yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan harus lebih berfokus kepada para pelaku usaha tekstil dan produk tekstil yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keinginan politik Pemerintah Indonesia untuk mengubah dan memperbaharui status quo yang ada sangat penting dalam upaya untuk dapat memperbaiki kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dalam menghadapi ekonomi dunia yang semakin terglobalisasi dan saling bergantung satu dengan yang lainnya.

---

This thesis discusses the limitations of applying international norms in Indonesia effectively in the context of occupational safety and health standards in the textile and textile products industry. The data obtained in this thesis is processed using the process-tracing method to be able to analyze the development of occupational safety and health norms both at international and national levels. The results of the study suggest that there are still many structural and technical problems that must be addressed by the Government of Indonesia and other stakeholders as a whole. Also, the National Occupational Safety and Health Program 2020-2024 that was initiated by the Ministry of Manpower must focus more on the entrepreneurs of textile and textile products that are originating from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The political will of the Government of Indonesia to change and renew the status quo is very important in order to improve the conditions of occupational safety and health in the face of an increasingly globalized and interdependent world economy."

"Eksistensi norma internasional dalam studi hubungan internasional memiliki perkembangannya yang signifikan. Konstruktivis memiliki banyak penjelasan untuk penciptaan, difusi dan sosialisasi norma internasional. Kelompok ini berpikir bahwa norma-norma internasional tidak berhenti ada hanya karena ketidakpatuhan terjadi. Sehingga, mereka menaruh sedikit perhatian pada bagaimana hilangnya norma-norma internasional dan berapa lama norma-norma itu akan bertahan. Kajian literatur ini meninjau lebih dari lima belas literatur berbahasa inggris yang terakreditasi internasional untuk menganalisis perkembangan literatur yang membahas siklus hidup norma internasional dari awal kemunculannya hingga kepunahannya. Literatur tersebut akan dikaji berdasarkan metode taksonomi ke dalam tiga tema bahasan yaitu (1) kemunculan norma internasional, (2) respons kepatuhan terhadap norma internasional, dan (3) respons penolakan terhadap norma internasional yang diikuti dengan perubahan dan/atau kepunahan norma internasional. Kajian literatur ini berusaha untuk menemukan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam bahasan tersebut. Kajian literatur ini menunjukkan adanya tren terpusat pada kajian kemunculan norma internasional dan sedikit yang mencurahkan perhatian pada bagaimana norma kehilangan efektivitas statusnya. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, kajian literatur ini berpendapat bahwa dalam siklus hidup norma internasional secara keseluruhan, komitmen suatu aktor seringnya dipengaruhi oleh faktor yang berbasis pada self-interest yang menentukan tujuan dan kepentingan aktor internasional. Komitmen ini yang nantinya menentukan berapa lama norma internasional bertahan dalam siklus hidupnya.

---

The existence of international norms in the study of international relations have experienced significant development. Constructivists have differing and numerous explanations for the creation, diffusion, and socialisation of international norms. The group advocates the idea that international norms does not stop existing based on non-compliance. Therefore, little focus seem to be directed towards the disappearance of norms and the length of their existence. This study covers over fifteen (15) internationally accredited literatures in English to analyse the development of literature that explores the life cycle of international norms from its creation to its termination. This study are classified through the taxonomy method into three main themes of discussion which are (1) the emergence of international norms, (2) the responses of compliance towards international norms, and (3) the responses of non-compliance towards international norms that results in changes and/or the extinction of international norms. This study aims to discover the consensus, debates, and gaps within the discussions. This study is able to exhibit the existence of a centralised trend in the research of the emergence of international norms and less on the research of how norms lose the status of its effectivity. Based on the differing literatures that have been reviewed, this study is able to hypothesise that in the whole life cycle of international norms, commitment of an actor is often affected by factors that is based on self-interest which defines the purpose and importance of international actors. This commitment later defines how long the international norms will survive in its life cycle."

"Agama dan kepercayaan, termasuk di dalamnya Islam, telah menjadi sumber power dan legitimasi kekuasaan bagi umat manusia sejak dahulu. Agama sebagai seperangkat nilai mampu mempengaruhi pilihan yang diambil dan perilaku aktor-aktor politik. Sebagai sebuah ilmu yang lahir dari dan berkembang dalam sekularisme Barat/Utara, Hubungan Internasional, khususnya pendekatan positivistik, abai memperhatikan agama sebagai salah satu faktor yang menentukan rasionalitas serta agensi aktor internasional. Revolusi Islam yang terjadi di Iran pada 1979, gelombang Islamisasi pasca tuntuhnya tatanan Komunisme global pada akhir 1980-an, hingga 9/11 sampai menangnya rezim Taliban di Afghanistan menandai bagaimana Islam eksis dalam politik internasional hingga saat ini. Dalam menjembatani senjang tersebut. melalui penelaahan menggunakan metode taksonomi terhadap 46 literatur yang terdiri dari 9 monograf, 8 bab dalam edited volume, dan 29 artikel jurnal, tulisan ini berusaha untuk mengkaji bagaimana sebenarnya kedudukan Islam dalam ilmu Hubungan Internasional baik dalam ranah (1) diskursus ilmu pengetahuan; (2) sebagai identitas aktor transnasional; maupun (3) sebagai fenomena global itu sendiri. Penulis menemukan bahwa Islam masih dikontestasikan kedudukannya dalam ilmu HI, yang mana perdebatan mengenainya terbagi di sepanjang lini perbedaan paradigmatik dan identitas religius para ahli yang menulis tentangnya. Tulisan ini juga akan menyoroti senjang dan senyap lain berdasar literatur yang telah dipetakan serta memberikan rekomendasi untuk melakukan kodifikasi teori HI Islami dan untuk membuktikan eksepsionalisme Islam yang jadi asumsi dasar banyak literatur yang berbicara tentangnya.

---

Since its conception, religion and religious belief, Islam included, have influenced human courses of action as a source of ideational power and legitimacy. Islam has proven its influence over transnational political actors’ behaviour and the practice of international politics in general through many observable instances throughout the later half of 20th century–namely, the Iran 1979 Revolution, the Islamization of many Middle-Eastern and South-East Asian Nations, the 9/11, and the recent successful cooptation of Afghani Government by the Taliban. However, mainstream positivistic International Relations, as a discipline that is risen in the cradle of secularism, stubbornly insisted that Islam is not the cause behind those unravelled events. This writing is trying to scrutinize that claim by employing the taxonomy method to 46 literature consisting of 9 monographs, 8 chapters of an edited volume, and 29 journal articles, and observing how Islam interacts with the international relations field, whether (1) in a conceptual discourse setting; (2) as an identity for international actors; or (3) as a global phenomenon itself. Among the findings noted in this literatutre is that the contesting opinion regarding the place of Islam in international relations discourse is divided among paradigms and scholars’ religious identity lines. Through the mapping of literature cited in this work, this paper will also shows what the concensus, debate, gap, and silence among the writings is and will be concluded by a recommendation on doing further research to codify the scattered so-called Islamic IR theories, and to discuss even further the Islamic exceptionalism that is widely cited as a justification in singling out Islam over the rest of global religion by a wide array of literature referred in this paper."

"Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi permasalahan kesehatan global. Indonesia menempati peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia setelah India, diikuti Cina, menjadikan penyakit TBC sebagai isu kesehatan yang mendesak untuk segera ditangani. Namun, pemerintah Indonesia baru mengadopsi kebijakan penanggulangan TBC melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2021, meskipun bantuan dari Global Fund telah tersedia sejak tahun 2003. Kelambanan ini mengindikasikan terdapat dinamika ekonomi politik internasional dan nasional dalam merespon isu tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kelambanan tersebut dengan menggunakan teori difusi norma dari Finnemore dan Sikkink (1998). Pendekatan kualitatif diterapkan dengan metode studi kasus dan process tracing . Data diperoleh melalui analisis dokumen resmi, kajian literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi kelambanan hadirnya kebijakan pemerintah dalam penanganan TBC dipengaruhi oleh lemahnya kesadaran politik, hambatan birokrasi, dan prioritas kebijakan yang berubah-ubah. Proses difusi norma melalui tahapan emergence, cascade, dan internalization memakan waktu lama akibat resistensi internal dan pandemi COVID-19. Namun, tekanan internasional dari WHO, Global Fund, dan USAID ditambah advokasi dari masyarakat sipil, akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perpres No. 67 Tahun 2021. Implementasi kebijakan ini mencerminkan keberhasilan internalisasi norma kesehatan global dalam waktu yang lama. Selain itu, implementasinya masih menghadapi tantangan koordinasi dan pendanaan. Pendekatan multisektoral dan berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan penanggulangan TBC di Indonesia.

---

Tuberculosis (TB) is one of the infectious diseases that constitutes a global health issue. Indonesia ranks second in the world for the highest TB cases following India and ahead of China, making TB an urgent health issue that requires immediate attention. However, the Indonesian government only adopted a TB eradication policy through Presidential Regulation (Perpres) No. 67 of 2021, despite support from the Global Fund being available since 2003. This delay indicates the presence of international and national political-economic dynamics in responding to the issue. This research aims to analyze the factors causing the delay using the norm diffusion theory by Finnemore and Sikkink (1998). A qualitative approach was employed, utilizing case study and process tracing methods. Data were gathered through the analysis of official documents, literature reviews, and in-depth interviews. The findings reveal that the delay in adopting government policies to address TB was influenced by weak political awareness, bureaucratic obstacles, and shifting policy priorities. The norm diffusion process, encompassing the stages of emergence, cascade, and internalization, took a prolonged time due to internal resistance and the COVID-19 pandemic. However, international pressure from WHO, the Global Fund, and USAID, combined with civil society advocacy, eventually pushed the government to issue Perpres No. 67 of 2021. The implementation of this policy reflects the successful internalization of global health norms over an extended period. Additionally, its implementation continues to face challenges related to coordination and funding. A multisectoral and community-based approach remains key to the successful eradication of TB in Indonesia."

"Tesis ini menganalisis tentang studi kasus aneksasi Timor Timur dan jejaring advokasi transnasional, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN dengan menggunakan konsep pola bumerang (Keck dan Sikkink, 1998) dan siklus hidup norma (Finnemore dan Sikkink, 1998). Tesis ini menyimpulkan bahwa norma yang diinternalisasi tidak dapat berjalan dikarenakan adanya benturan antara norma internasional dan struktur domestik. Benturan ini terjadi ketika norma internasional yang menghendaki hak untuk menentukan nasib sendiri ditantang pada kepentingan negara untuk menjaga kedaulatan. Oleh sebab itu, aktor transnasional membutuhkan kemampuan non-material yakni, kekuatan diskursus untuk melawan nilai dan norma yang dianggap tidak sejalan dengan kesepakatan internasional. Selain itu, juga dibutuhkan satu mekanisme yang simultan antara aktor domestik dan transnasional untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan maupun perilaku negara.

---

This thesis analyzes the study case of East Timor annexation and transnational advocacy network, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) by using the concept of boomerang pattern (Keck and Sikkink, 1998) and norm lifecycle (Finnemore and Sikkink, 1998). This thesis concluded that internalized or cascading norms may eventually fail to reach because of the clash between international and domestic structure. These norms clash occur when the right of self-determination is challenged by the norm of state sovereignty. Hence, transnational actors need the immaterial capability as power in discourse to counter the existing logic of appropriatness and also by creating a simultaneous mechanism between domestic and transnational actors to pressure and influence on policy change and state behavior."

"ABSTRAKDinamika hubungan internasional telah memberi ruang bagi aktor non-negara untuk berkontribusi dalam isu-isu internasional. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana WWF mengembangkan inisiatif Global Forest Trade Network (GFTN) untuk menekan laju deforestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengembangkan teori norma internasional, khususnya norma kehutanan lestari. Selanjutnya penelitian ini menggunakan konsep daur hidup norma untuk menganalisis bagaimana WWF mengembangkan instrument norma kehutanan dalam bentuk skema sertifikasi (FSC) dan jaringan perdagangan hasil hutan bersertifikat (GFTN). Hasil analisis menunjukan WWF mampu mengadvokasikan norma kehutanan internasional hingga terinternalisasi ke dalam institusi dan perangkat kebijakan kehutanan Indonesia. Adapun pada tahap kemunculan norma, ditemukan adanya penerjemahan indikator yang berbeda dari norma kehutanan WWF. Penelitian ini mengistilahkan kondisi tersebut sebagai alternative indicator of norms. Selanjutnya dalam konteks penanggulangan deforestasi Indonesia, hasil analisis jangka pendek memperlihatkan tidak ada hubungan kausal secara langsung antara perkembangan penerimaan norma kehutanan lestari dengan laju deforestasi Indonesia. Diprediksikan hasil positif internalisasi norma ini mungkin akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Mengingat internalisasi norma kehutanan baru saja terjadi, sementara tata kelola hutan lestari masih dikembangkan dalam pendekatan bertahap. Dengan melihat interaksi antar aktor yang amat dinamis, penulis menggaris-bawahi kerja sama multi-pihak sebagai kunci keberlangsungan tata kelola hutan yang bertanggung-jawab.

---

ABSTRACTThe development of international relations had provided space for non-state actors to contribute to international issues. The goal of this research is to examines how WWF developed the Global Forest Trade Network (GFTN) initiative to reduce deforestation in Indonesia. This research uses qualitative methods to develops theory of international norms, focused on sustainable forest norms. Furthermore, this study uses the norm life cycle concept to analyze how WWF develops forestry norm instruments in the form of a certification scheme (FSC) and certified forest products forest trade network (GFTN). The analysis shows that WWF is able to advocating international forestry norms to be internalized into Indonesian forest policy. While in the norm emergence stage, this research finds others interpretation of norms' indicators to content WWF forest norm. This research termed the condition as an 'alternative indicator of norms'. Furthermore, in the context of combating Indonesia's deforestation, the results of the short-term analysis shows there is no direct causal relationship between the diffusion of sustainable forestry norms and Indonesia deforestation rate. It is predicted that the positive results of internalizing this norm will probably be seen in the next few years. Considering the internalization of the norms of forestry has just happened, while sustainable forest management is still being developed in a step-wised-approach. This research also underlines multi-stakeholder cooperation as the key to maintain sustainable forest governance."