Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu kenyataan yang hampir terdapat di semua negara berkembang yaitu dominasi birokrasi pemerintah pada semua tingkatan dalam proses administrasi pembangunan baik yang menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Akibatnya masyarakat yang kedudukan sosial ekonominya lemah tidak memiliki akses untuk ambil bagian dalam proses pembangunan. Karena itu orang memberi perhatian dan sekaligus menaruh harapan pada organisasi-organisasi non pemerintah seperti LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang, per definisi, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bawah dalam pembangunan.

Permasalahan utama yang dibahas dalam tesis ini melihat peranan dan posisi LPSM dalam proses administrasi pembangunan. Peranan itu dilihat sebagai hasil interaksi LPSM dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya. Peneliti juga memberi perhatian terhadap dinamika internal kelembagaan LPSM, karena asumsi yang digunakan adalah bahwa LPSM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal tetapi juga secara aktif mengembangkan organisasinya.

Karena perspektif utama yang digunakan dalam tesis ini adalah administrasi pembangunan, maka secara teoritis LPSM dilihat sebagai organisasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan apa yang disebut "development administration as institution-building". Karena LPSM senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, maka konsep keterkaitan antar organisasi (interorganizational linkages) juga digunakan.

Temuan pokok dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun LPSM dapat mengembangkan aspek kelembagaan administrasi pembangunan dalam menghadapi kelompok sasarannya, namun perkembangan organisasinya yang semakin besar dan mandiri sebagai tuntutan eksternal dan dinamika internal dapat menciptakan kendala-kendala yang mengurangi posisinya secara teoritis sebagai protagonis birokrasi pemerintah yang justru ingin diperbaikinya.

Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyarankan kepada LPSM untuk mulai menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada unit-unit lapangannya yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasarannya. Tujuannya adalah supaya LPSM tetap dekat dengan kelompok sasarannya sehingga dapat mengerakkan keswadayaan dan partipasi mereka dalam berbagai program pembangunan.

Kepada pemerintah disarankan agar memberi kesempatan kepada LPSM untuk mewujudkan peranannya dalam mendukung administrasi pembangunan birokrasi formal. Menciptakan berbagai regulasi terhadap LPSM hanya akan membatasi ruang gerak LPSM dalam mewujudkan kontribusinya bagi pembangunan nasional.

Abstrak :
Korupsi sistemik merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini ditunjukan dari Laporan Transparency International tahun 2005 mengenai Corruption Perception Index yang menempatkan Negara Indonesia pada rangking 134 dan 158 negara yang di survey. Korupsi sistemik yang melanda birokrasi dad berbagai instansi di struktur pemerintahan. Walaupun, telah banyak peraturan perundangundangan anti korupsi yang telah diterapkan, namun persoalan korupsi ini tidak kunjung usai. Bahkan, Komisi Pemilihan Urnum, sebagai lembaga pengawal dan instrumen demokrasi yang menentukan kualitas kepemimpinan negara ini dan berasal dari unsur kalangan independen, juga tidak terlepas dan "virus" korupsi. Dalam konteks seperti ini, upaya pemberantasan korupsi belum menampakan hasil nyata dan masih dilihat sebagai upaya elitis penegak hukum dan belum melibatkan peran serta masyarakat sipil. Sebagai kejahatan luar biasa, cara-cara luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil seperti LSM, merupakan salah satu altematif ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi yang diintrodusir oleh pemerintah. Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peran dan pengalaman koalisi LSM dalam pengungkapan kasus korupsi KPU, strategi dan bentuk advokasi yang dilakukan, pola hubungan anggota Koalisi LSM, hasil dan dampak yang dicapai serta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan gerakannya. Pada akhimya, penelitian ini mengajukan tawaran solusi untuk peningkatan peran serta LSM dalam pemberantasan korupsi, dan tawaran kebijakan agar kasus korupsi KPU tidak terulang, berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi selama penelitian. Dalam konteks ini, penelitian peran Koalisi LSM dalam pemberantasan korupsi dengan studi kasus korupsi KPU mempergunakan pendekatan kualitatif. Sementara kerangka teori yang dipergunakan meliputi teori civil society diantaranya dan Toqueville, Habemas dan Putnam, LSM dan korupsi dari Alatas dan Klitgaard. Korupsi di KPU merupakan gambaran korupsi sistemik yang berada di birokrasi, karena melibatkan aktor dari instansi lain seperti Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Para pengusaha yang melakukaan pengadaan barang dan jasa di KPU. Kalangan KPU yang dikenal sebagai akademisi tidak terlepas dari jerat korupsi sistemik yang disebabkan iemahnya mekanisme pengawasan atau kelembagaan di KPU, kebijakan penganggaran yang tidak aplikatif diterapkan dalam proyek politik Pemilu yang menelan anggaran besar, dan sistem pengadaan barang dan jasa yang memberika kondisi atau mendorong terjadinya korupsi di lembaga ini. Pada akhimya, menimbulkan modus-modus korupsi seperti mark-up dalam pengadaan logistik Pemilu, suap untuk melakukan pencairan anggaran maupun pemeriksaan, dan aliran dana "kick -back" yang berasal dari pengusaha ke sejumiah oknum di KPU. Peran Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas yang terdiri dari 5 LSM ini (FITRA, FORMAPPI, LBH Jakarta, IPW dan KIPP Indonesia) masih belum mampu untuk membedah secara mendalam korupsi sistemik yang terjadi di KPU. Laporan dugaan korupsi KPU yang disusun Koalisi LSM masih sebatas pengungkapan kasus korupsi yang muncul ke permukaan dan belum menunjukan secara nyata terjadinya korupsi di KPU. Namun demikian, Laporan Koalisi LSM ini, merupakan bukti awal bagi KPK untuk mengungkap kasus korupsi ini lebih jauh. Dalam advokasi-advokasi yang dilakukannya, Koalisi LSM mempergunakan kontrol ekstemal melalui pembentukan opini publik di media massa dalam bentuk diskusi publik dan kofrensi pers dan mempergunakan mekanisme kenegaraan yang ada dengan melakukan tekanan-tekanan kepada DPR, KPK dan BPK untuk menindakianjuti laporannya. Gerakan Koalisi LSM ini dapat dikategorikan dalam gerakan sosial baru karena tidak lagi mengandalkan massa. Pola hubungan internal koalisi dengan kepemimpinan kolektif dan mekanisme pengambilan keputusan secara bersama, menumbuhkan adanya solidaritas, kepercayaan dan etika berjaringan yang dipahami bersama. Di tingkat eksternal, dalam melakukan advokasinya Koalisi LSM dihadapi oleh isu sebagai gerakan yang berupaya menggagalkan Pemilu dan tuntutan pencemaran nama baik. Ditingkat internal, data-data yang dilaporkan Koalisi LSM belum menunjukan bukti yang kuat terjadinya korupsi di KPU, besaran dugaan korupsi yang berubah-ubah dan kesulitan mengkases data serta slat bukti. Meskipun demikian, pengungkapan kasus korupsi KPU merupakan tonggak titik terang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus korupsi KPU sebagai kasus terbesar pertama yang ditangani KPK, menjadikan lembaga ini memperoleh kepercayaan publik ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penguatan pecan LSM dalam pemberantasan korupsi, dengan visi yang jelas menjadi penting untuk diperhatikan. Ke depan untuk mencegah terjadinya korupsi di KPU dan meminimaiisir terjadinya korupsi sistemik di lembaga lain, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan kelembagaan KPU dengan meningkatkan posisi dan kewenagan Panwaslu, pembenahan dalam sistem penganggaran dengan menerapkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEFIMedium Term Expenditure Framework), dan reformasi dalam pengadaan barang dan jasa publik, seperti pembentukan badan indpenden. Sementara untuk LSM-LSM anti korupsi perlu melakukan konsolidasi untuk tidak sekedar mengungkap kasus korupsi melainkan juga mendorong adanya kondisi, instrumen dan kebijakan yang anti korupsi.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi dan sosial di suatu negara tidak terlepas dari peran Non-Governmental Organization (NGO). Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari NGO. Untuk menanggulangi permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan, suatu NGO diharapkan memiliki karyawan dengan kompetensi maksimum. Penelitian dilakukan di SOS Childrens Villages Indonesia yang merupakan salah satu NGO di Indonesia yang didedikasikan untuk anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi karyawan di SOS Childrens Villages Indonesia serta mengetahui profil dari karyawan dengan kompetensi tinggi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dan Classification and Regression Tree (CART). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap kompetensi adalah variabel interpersonal dan kreativitas. Hasil analisis profil untuk karyawan dengan kompetensi tinggi menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di kantor Fund Development and Communication yang terletak di Bandung atau DKI Jakarta, atau karyawan yang bekerja di kantor National Office yang terletak di Bandung dengan tingkat kreativitas tinggi cenderung memiliki kompetensi yang tinggi, selain itu karyawan yang bekerja di kantor Fund Development and Communication yang terletak di Bandung meskipun memiliki tingkat interpersonal dan kreativitas rendah, karyawan tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki kompetensi tinggi.

---

Economic and social growth in a country are inseparable from the role of Non-Governmental Organization (NGO). However, various problems occur in NGO. To overcome problems, an NGO is expected to have employees with maximum competency. The study was conducted at SOS Childrens Villages Indonesia which is one of the NGO in Indonesia focused on supporting children without parental care and families at risk. The purpose of this study is to find out the factors that affecting the employees competency at SOS Childrens Villages Indonesia and to find out the profiles of employees with high competency. The analytical methods used in this study are Partial Least Square and Classification and Regression Tree The results showed that the variables that significantly affecting competency are the interpersonal and creativity variables. The results of the profile analysis for employees with high competency shows that employees who work in Fund Development and Communication office located in Bandung or DKI Jakarta, or employees who work in National Office located in Bandung with high levels of creativity tend to have high competencies, in addition the employees who work in Fund Development and Communication office located in Bandung, despite having a low level of interpersonal and creativity, the employee has a tendency to have high competency.

Abstrak :

Pertumbuhan ekonomi dan sosial di suatu negara tidak terlepas dari peran Non-Governmental Organization (NGO). Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari NGO. Untuk menanggulangi permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan, suatu NGO diharapkan memiliki karyawan dengan kompetensi maksimum. Penelitian dilakukan di SOS Childrens Villages Indonesia yang merupakan salah satu NGO di Indonesia yang didedikasikan untuk anak-anak yang telah atau berisiko kehilangan pengasuhan orang tua. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi karyawan di SOS Childrens Villages Indonesia serta mengetahui profil dari karyawan dengan kompetensi tinggi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dan Classification and Regression Tree (CART). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap kompetensi adalah variabel interpersonal dan kreativitas. Hasil analisis profil untuk karyawan dengan kompetensi tinggi menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di kantor Fund Development and Communication yang terletak di Bandung atau DKI Jakarta, atau karyawan yang bekerja di kantor National Office yang terletak di Bandung dengan tingkat kreativitas tinggi cenderung memiliki kompetensi yang tinggi, selain itu karyawan yang bekerja di kantor Fund Development and Communication yang terletak di Bandung meskipun memiliki tingkat interpersonal dan kreativitas rendah, karyawan tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki kompetensi tinggi.

 

---

Economic and social growth in a country are inseparable from the role of Non-Governmental Organization (NGO). However, various problems occur in NGO. To overcome problems, an NGO is expected to have employees with maximum competency. The study was conducted at SOS Childrens Villages Indonesia which is one of the NGO in Indonesia focused on supporting children without parental care and families at risk. The purpose of this study is to find out the factors that affecting the employees competency at SOS Childrens Villages Indonesia and to find out the profiles of employees with high competency. The analytical methods used in this study are Partial Least Square and Classification and Regression Tree The results showed that the variables that significantly affecting competency are the interpersonal and creativity variables. The results of the profile analysis for employees with high competency shows that employees who work in Fund Development and Communication office located in Bandung or DKI Jakarta, or employees who work in National Office located in Bandung with high levels of creativity tend to have high competencies, in addition the employees who work in Fund Development and Communication office located in Bandung, despite having a low level of interpersonal and creativity, the employee has a tendency to have high competency.

 

Abstrak :
ABSTRACT
The global civil society is often regarded as a progressive moral force that provides advocacy and protection of marginalized groups in the global political arena. Nevertheless, departing from the belief that civil society has great power and influence over global dynamics, it sees that the legitimacy claims they articulate and articulated by academics are essential to be evaluated, especially with regard to their representation and accountability groups and individual beneficiaries. This paper concludes that the claims of legitimacy of civil society are less justifiable, both normatively and empirically. From the normative point of view, claims for civil society representation are problematic because they are often less ethical and thus have a counterproductive effect on the benefit of beneficiaries. In addition, they are more accountable to donors and the sustainability of related institutions than the interests of beneficiaries. From the empirical point of view, the legitimacy of civil society is also questionable because it is now emerging discourses from their own beneficiaries who oppose the actions of representatives and the lack of accountability demonstrated by International Non-Governmental Organizations over Beneficiaries. This paper concludes with a recommendation to the International NGOs to put the Beneficiaries interests as top priority and stop projecting beneficiaries as passive, mute, and without political agency.

Abstrak :
Isu LH adalah satu dari isu low level politics yang meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap degradasi dan perubahan ekosistem global. Hal ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas manusia yang menggunakan SDA dan hal ini terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Degradasi dan perubahan ekosistem global yang akhirnya menuju pada kerusakan LH global menarik perhatian para aktivis LH untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan dan pelestarian LH. GREENPEACE sebagai salah satu organisasi nonpemerintah yang peduli terhadap isu ini turut berpartisipasi dalam berbagai upaya tersebut sesuai dengan peran yang disandangnya. Melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara, tulisan ini mengelaborasi kegagalan GREENPEACE dalam menghentikan kerusakan Hutan Hujan Tropis Amazon di Brazil berkaitan dengan peran yang dijalankannya. Kegagalan tersebut berkaitan dengan lIemahnya power yang dimiliki GREENPEACE terhadap power aktor-aktor lain, yaitu negara Brazil dan berbagai TNC/MNC untuk menghentikan aktivitas destruktif yang mereka lakukan di Amazon. Selain itu, juga terhadap masyarakat dunia dengan negara sebagai aktor utamanya, untuk turut menekan Brazil dan industri yang beroperasi di Amazon agar lebih peduli LH. Hal ini mengimplikasikan sulitnya pencapaian suatu kerja sama internasional yang nyata dan efektif melalui kepeloporan aktor nonnegara. Kegagalan GREENPEACE ini akan sejalan dengan garis besar hipotesis yang disusun, yaitu sifat power GREENPEACE yang moral-spiritual akan berhadapan dengan power aktor-aktor lain yang lebih nyata dan kuat, yaitu uang, otoritas, dan kedaulatan. The Role of Nongovernmental Organization (NGO) in International Relations: A Case Study of the GREENPEACE's Failure to Stop the Amazon Tropical Rainforest Destruction in Brazil The environment is a low-level politics issue that has risen up since the end of the Cold War along with rising concerns to the degradation and global ecosystem change. It is a consequence of rising human activities that use resources and associate to the efforts of providing basic needs. The degradation and global ecosystem change lead to global environment destruction that attracts environment activists attention for making their efforts to save the environment. GREENPEACE, as an environment NGO, takes part in the efforts based on his role as well. This thesis combines the literature study and interview methods and elaborates the GREENPEACE's failure to stop the Amazon Tropical Rainforest destruction in Brazil. The failure relates to a less power of GREENPEACE against other actors? that are of Brazil and the TNCsIMNCs to stop their destructive activities in that area. Besides, the difficulties to take more international community attention with its prime actor of state to pressure Brazilian Government and forestry industries for environmental-oriented activities. This implicates to a difficulty for aiming an international cooperation effectively that has been pioneered by an NGO. The findings are based on hypotheses that are of weakness of moral-spiritual power which against more real and strong ones, for instance: power of money, authority, and sovereignty.

Abstrak :
Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh. ......Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh.