Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demam berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia. Infeksi virus dengue yang berulang dengan serotipe yang berbeda dapat memacu terjadinya demam berdarah bahkan kematian. Dengue serotipe 4 dilaporkan dapat menyebabkan infeksi sekunder yang lebih parah dibandingkan dengue serotipe lainnya. Sampai saat ini pengobatan demam berdarah belum ditemukan, maka itu pencegahan jauh lebih penting. Para peneliti telah merekomendasikan vaksin aman berbasis nonstructural protein 1 (NS1) karena sifat imunogeniknya. Mereka telah mengidentifikasi empat epitope di NS1 yang diduga bereaksi kuat dengan epitope B cells, yaitu LD2, 24A, LX1, 24C. Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisa dan membandingkan strain DENV-4 yang diisolasi di Jakarta 2010 dengan 34 strain DENV-4 lainnya yang didapat dari GenBank menggunakan UGENE software sebagai basis dari pengembangan vaksin. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa urutan nukelotida virus dengue serotipe 4 strain IDSS44/10 yang diamplifikasi dan diurutkan di Departemen Mikrobiologi, FKUI. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gen NS1 dari DENV-4 strain IDSS44/10 dapat digunakan sebagai kandidat vaksin dengue di masa mendatang. Hasil menunjukkan bahwa epitope 24C menunjukkan motif yang homolog di setiap sekuens asam amino pada NS1 DENV-4. Hampir seluruh DENV-4 strain yang diisolasi termasuk IDSS44/2010 memiliki urutan asam amino yang sama pada epitop LD2, 24A, LX1, 24C.

---

Dengue hemorrhagic fever has become a worldwide issue. Heterologous infection by different serotypes may lead to this advanced stage of dengue infection and even death. Dengue virus serotype 4 has been reported to cause more severe secondary infection compared to other serotypes. To date, there is no specific treatment for this disease therefore prevention is much more important.

Researchers have proposed a safe vaccine strategy that is based on nonstructural protein 1 (NS1) as it is strongly immunogenic. They identified four epitopes on NS1 that reacted strongly to B cell epitopes which are LD2, 24A, LX1, and 24C. The goal of this research is to identify and compare these NS1 epitopes among DENV-4isolated in Indonesia 2010 with other DENV-4 strains using UGENE softwareas a base of vaccine development. This study used a nucleotide sequence data of DENV-4 strain IDSS44/10 that was amplified and sequenced in Microbiology Department, FKUI.

The results show that NS1 gene DENV-4, IDSS44/2010 strain could be used as a dengue vaccine candidate in the future.The results show that 24C epitope was highly conserved among 35 DENV-4 NS1 sequences. Most of the DENV-4 including IDSS44/10 Indonesian strain have similar amino acids sequences on the epitopes (LD2, 24A, LX1, and 24C)."

"Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan agen penyebab Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang telah menginfeksi hampir dua ratus juta orang dan menyebabkan hampir empat juta kematian di dunia. Saat ini, belum ada obat yang spesifik ditemukan untuk virus ini. Drug repurposing merupakan salah satu alternatif strategi pengembangan obat di masa pandemi. Pada penelitian ini, non-structural protein 3 (NSP3) dan non-structural protein 13 (NSP13) SARS-CoV-2, yang mengkode papain-like protease dan helikase, terpilih sebagai target potensial yang berperan penting dalam replikasi virus. Drug repurposing berbasis pemodelan farmakofor dilakukan menggunakan program LigandScout. Ligan kokristal NSP3 dan NSP13 SARS-CoV-2 dari Protein Data Bank dipilih sebagai training set. Sebelumnya, sekuens protein disejajarkan dengan Clustal Omega dan interaksi protein-ligan diidentifikasi dengan Protein-Ligand Interaction Profiler. Model farmakofor divalidasi menggunakan test set yang terdiri dari ligan terpilih sebagai senyawa aktif dan decoy dari A Database of Useful Decoys-Enhanced sebagai senyawa inaktif. Model farmakofor NSP3 pada akhirnya tidak terbentuk karena sedikitnya ligan yang tersedia. Model farmakofor NSP13 yang memiliki satu cincin aromatik (AR), satu daerah hidrofobik (H), satu akseptor ikatan hidrogen (HBA), dan satu donor ikatan hidrogen (HBD) dengan penambahan feature tolerance sebesar 0,15 Å dan feature weight sebesar 0,1 pada fitur AR, H, dan HBA menghasilkan nilai AUC100%, EF1%, EF5%, sensitivitas, dan spesifisitas sebesar 0,83; 21,2; 8,8; 0,792; dan 0,790. Model ini digunakan sebagai kueri penapisan terhadap obat yang telah disetujui FDA dari The Binding Database. Ticarcillin, sulfisoxazole, lacosamide, sulfathiazole, cefaclor, penicillin G, cephalexin, carbenicillin, atenolol, dan tolazoline diperoleh sebagai senyawa kandidat dengan pharmacophore-fit score tertinggi.

---

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), causal agent of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), has infected almost two hundred millions of people and caused nearly four millions of deaths worldwide. Currently, no treatment has been identified to be effective against the virus. In the outbreak, drug repurposing emerges as a promising strategy to develop efficient therapeutics. This study selected SARS-CoV-2 non-structural protein 3 (NSP3) and non-structural protein 13 (NSP13), that encodes papain-like protease and helicase, respectively, as potential targets based on their crucial role in virus replication. Drug repurposing was carried out by LigandScout pharmacophore modeling using SARS-CoV-2 NSP3 and NSP13 co-crystallized ligands from Protein Data Bank as training set. Prior to that, crystal structures were aligned by Clustal Omega and analyzed by Protein-Ligand Interaction Profiler for interaction profiling. Generated pharmacophore model was validated by a test set consisting of above-mentioned ligands as actives and A Database of Useful Decoys-Enhanced decoys as inactives. Unfortunately, NSP3 model cannot be generated due to insufficient ligands. NSP13 model that has one aromatic ring (AR), one hydrophobic area (H), one hydrogen bond acceptor (HBA), and one hydrogen bond donor (HBD) features with 0,15 Å feature tolerance and 0,1 feature weight additions on AR, H, and HBA resulted AUC100%, EF1%, EF5%, sensitivity, and specificity of 0,83; 21,2; 8,8; 0,792; and 0,790. This model was chosen for screening against FDA-approved drugs from The Binding Database. Ticarcillin, sulfisoxazole, lacosamide, sulfathiazole, cefaclor, penicillin G, cephalexin, carbenicillin, atenolol, and tolazoline were obtained as hits with the highest pharmacophore-fit score."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menjalankan Otonomi Khusus di mana otonomi yang diberlakukan berada pada tingkat provinsi, sehingga pengaturan kebijakan dan penyusunan program kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu dengan belum kondusifnya daerah, mengakibatkan banyaknya program-program kesehatan yang akan diterapkan baik oleh pemerintah pusat maupun bantuan dari luar negeri yang menuntut kinerja yang tinggi dari pegawai Dinas Kesehatan dalam mengaplikasinya di lapangan. Untuk itu dirasa perlu dilakukannya suatu studi yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja pegawai non struktural dan faktor-faktor apa raja yang berhubungan.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 166 orang. Variabel yang diteliti adalah faktor internal pegawai yang meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan dan tingkat pendidikan, Faktor eksternal pegawai yang mencakup pendapatan, lingkungan kerja, penghargaan, peningkatan karir, kebijaksanaan pimpinan, komunikasi dan fasilitas. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan mengunakan uji chi - square pada derajat kepercayaan 95 %. Di dalam menentukan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja dilakukan dengan uji regresi logistik ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 59,6 % berada pada kategori kurang. Berdasarkan analisis bivariat dengan mengunakan uji chi square diketahui bahwa faktor internal tidak ada hubungau secara statistik dengan kinerja pada derajat kepercayaan 95 %, sedangkan untuk faktor eksternal yang berhubungan secara statistik pada derajat kepercayaan 95 % dengan kinerja adalah variabel lingkungan kerja dan variabel kebijaksanaan pimpinan.Dengan mengontrol variabel kebijaksanaan pimpinan, pegawai yang memiliki lingkungan kerja kurang mempunyai risiko 2,265 kali untuk mengalami kinerja dengan kategori kurang, bila dibandingkan dengan pegawai yang memiliki lingkungan kerja baik, sedangkan pengaruh kategori kebijaksanaan pimpinan terhadap kinerja dapat dijelaskan bahwa dengan mengontrol variabel lingkungan kerja pegawai yang merasakan kebijaksanaan pimpinan kurang mempunyai risiko 4,323 kali untuk mengalami kinerja dengan kategori kurang, bila dibandingkan dengan pegawai yang merasakan kebijaksanaan pimpinan baik. Adapun faktor yang paling dominan dalam menentukan kinerja adalah variabel kebijaksanaan pimpinan.Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn sebaiknya memperhatikan faktor kebijaksanaan pimpinan dalam menetapkan para pegawai yang akan menduduki jahatan, karena hal inilah yang paling berpengaruh dalam menentukan kinerja dan melalui pertemuan berkaia pihak pimpinan perlu menekankan penciptaan lingkungan kerja dan melatih para pejabat struktural untuk memahami pentingnya pengaruh kebijaksanaan pimpinan di dalam memacu kinerja pegawai. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan rancangan yang berbeda (kasus kontrol) dan meliputi variabel yang lebih lengkap serta mengunakan instrumen pengukuran kinerja yang lebih spesifik dan akurat, sehingga dapat diketahui dengan pasti hubungan sebab akibat dan kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

---

Nanggroe Aceh Darussalam Province, Special Autonomy has been the subject of the provincial affairs. Policy making and program arrangement are held by the Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam. Besides, due to unconduciveness of the region, many health programs that will be implemented either from the central government or foreign aids demand satisfactory performance in work implementation from non-structural staffs of Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam in the field. The result of this study is expected to provide a description of non-structural staffs' performance and factors related to it in the Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam.

The study applied a cross sectional design with 166 samples. Variables observed were internal factors which involved age, sex, marriage status, and education level and external factors which covered work environment, affection, carrier development, leader's policy, communication and facilities, Data were analyzed univariately and bivariately by using chi-square test with the level of confidence 95 %. Multiple logistic regression test was used to determine the most significant variable related to the staffs' performance.

The result of the study showed that 59.6 % of the staffs' performance was unsatisfactory. Based on bivariat analysis, it was known that all internal factors were not related statistically to the staffs' performance in the level of confidence 95 %. On the other hand, external factors which were statistically related to the staffs' performance in the same level of confidence were work environment variable and leaders' policy.

By controlling leader's policy variable, staffs with unsatisfactory work environment had risk 2.265 times of unsatisfactory performance, if compared with staffs with satisfactory work environment. On the other hand, the influence of leader's policy category to the staffs' performance could be explained by controlling work environment variable, staffs that felt their leader's policy was unsatisfactory had risk 4.323 times of having unsatisfactory performance, if compared with staffs that felt their leader's policy was satisfactory. The most significant factor related to staffs' performance was leader's policy.

Based on result of the study, it is suggested to the Head Office of Provincial Health Authority of Nanggroe Aceh Darussalam to consider leader's policy factor in deciding any staffs that will post any function, to emphasize a creation of work environment through periodically meeting, to train structural officials on the importance of leader's policy influence in pushing staffs' performance. The necessary to conduct another further study with different design (case control), which covers more complete variables and uses more specific and accurate performance estimation, in order to know exactly "cause-effect" relation of staffs' performance of Provincial Health Office of Nanggroe Aceh Darussalam."

"ABSTRAKOne of the major challenges for sustainable development is to ensure that all people continue to have reliable access to water. According to the UN World Water Development Report, by 2050, at least one in four people are likely to live in a country affected by chronic shortage of water. Especially, the Cisangkuy river basin located in the south of Bandung Metropolitan has been suffering from serious water scarcity, river pollution, and flood damage due to rapid increase in population and industrialization in the Bandung Metropolitan and surrounding upstream area.In order to solve these complicated water management issues, it needs to implement innovative measures for integrated basin water management. As part of these efforts, a cooperative research project between Indonesia and Korea has initiated to develop smart water management system in the Cisangkuy river basin.This paper deals with the spatial-temporal water balance analysis and shows the results of effect analysis with regard to structural measures and non-structural measures. As the result of analysis, the implementation of non-structural measures including coordinated and optimal water facilities operation could contribute not only for securing additional water but also for promoting collaboration for integrated basin water."

"Lembaga Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden diberikan kewenangan dan kedudukan yang sama dengan pembantu Presiden lainnya seperti kementerian negara, sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan sesama kelembagaan ataupun jabatan di lingkungan lembaga eksekutif. Dengan adanya perluasan fungsi dan kewenangan lembaga Kantor Staf Presiden (bukan merupakan anggota kabinet), seakan-akan berkedudukan di atas kementerian negara (merupakan salah satu anggota kabinet). Penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk preskriptif-analitis. Berdasarkan ketentuan dari dasar hukum pembentukan kementerian negara dan lembaga Kantor Staf Presiden, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan yang begitu luas diberikan kepada lembaga Kantor Staf Presiden menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dengan kementerian negara, yang sama-sama sebagai pembantu Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari terjadinya konflik kewenangan di lingkungan lembaga kepresidenan, sebaiknya Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif melakukan survei sebelumnya terkait urgensi pembentukan lembaga baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

---

The Presidential Staff Office as a non-structural institution, which has direct responsibility to the President, is given the same authority and position as other assistants to the President such as state ministries, resulting in the possibility of conflicts or overlapping authorities of fellow institutions or positions within the executive branch. With the expansion of the functions and authorities of the Presidential Staff Office (not a member of the cabinet), it is as if it is located above a state ministry (a member of the cabinet). This thesis research uses a form of normative juridical research, which is carried out by examining the relevant laws and regulations so as to produce research in a prescriptive-analytical form. Based on the provisions of the legal basis for the formation of state ministries and institutions of the Presidential Staff Office, these two institutions have the same position in the Indonesian government system. The tasks, functions, and powers that are so broadly assigned to the Presidential Staff Office lead to conflicts of authority with state ministries, which are both assistants to the President. Therefore, in order to avoid conflicts of authority within the presidential institution, the President as the head of the executive government should conduct a previous survey regarding the urgency of establishing institutions both structural and non-structural."

"Pembentukan Lembaga Pemerintahan Non Struktural di Indonesia tidak diikuti dengan adanya cetak biru dalam pelembagaan lembaga pemerintahan non struktural dan beragamnya model peraturan yang membentuknya serta kewenangannya dalam membentuk peraturan perundangan-undangan. Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, lembaga non struktural yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kedua, dasar pembentukan lembaga lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, jenis kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan non struktural dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan lembaga KPU, KPK, KPPU dan BSSN sebagai bahan untuk dikaji dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seharusnya diinklusikan hanya sebagai kewenangan pemerintahan. Selanjutnya, penulis menganalisis ada 4 (empat) dasar pembentukan lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dibentuk dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan Keputusan Presiden namun tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dibentuk melalui Peraturan Presiden namun tidak atas perintah Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil dari lembaga yang dikaji menunjukan bahwa KPU, KPK, KPPU dan BSSN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun tidak semua memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. KPU dan KPK memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara KPPU dan BSSN tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

The establishment of Non Structural Government Institutions in Indonesia is not followed by a blueprint for institutionalizing Non Structural Government Institutions and the variety of laws that forming it and so its authority of forming laws and regulations. This thesis discusses three main problems. First, non-structural institutions that have the authority to form legislation under the law. Second, the basis for the formation of non-structural government institutions and their authority to forming laws and regulations. third, under the context of duties and functions to run the government, what kind of authority that held by non-structural government institutions in forming laws and regulations. The author uses KPU, KPK, KPPU and BSSN institutions as material to be studied through normative juridical approach method. The results of this study indicate that with the authority being possessed by the government to carry out executive functions and implement laws, the forming of law and regulations under the law shall be included limitedly as governmental authority. Furthermore, the author analyzes there are 4 (four) bases/models to establish Non Structual Government Institutions and its authority to form law and regulations, which is formed by law and has the authority to form legislation, formed by the order of the law and has the authority to form legislation, is formed at the order of the law with a Presidential Decree but does not have the authority to form legislation and is formed through a Presidential Regulation but is not ordered by the Law and does not have the authority to form legislation. The results of this research on the Institutions show that KPU, KPK, KPPU and BSSN are considered as executive authority non-structural institutions, but not all of these institutions have the authority to form legislation. KPU and KPK have the authority to form legislation, while KPPU and BSSN do not have the authority to form legislation."