Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelanggaran atas temuan Limbah B3 dan sampah pada impor limbah Non B3 menjadi permasalahan utama pada perdagangan lintas batas limbah di Indonesia. Salah satu penyebab pelanggaran ini ialah akibat dari penegakan hukum yang lemah. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai penegakan hukum atas pelanggaran temuan Limbah B3 dan sampah pada impor Limbah Non B3 yang dilakukan oleh PT Surabaya Meka Box dan PT Mega Surya Ertama sebagai studi kasus. Penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai perdagangan lintas batas limbah di Indonesia, serta bagaimana pengaturan kedepannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, dan dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai impor Limbah Non B3 masih bermasalah, penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran masuknya Limbah Non B3 yang terkontaminasi Limbah B3 dan sampah tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan sehingga penegakan hukum harus lebih tegas dalam penjatuhan sanksi pidana, dan pengaturan mengenai impor limbah kedepannya harus lebih tegas untuk dapat menutup keran impor ......Violation of the hazardous waste and garbage findings on import non-hazardous waste is a major problem in the cross-border waste trade in Indonesia. One of the causes of this violation is the result of the weak law enforcement. In this research, the author discusses about law enforcement towards hazardous waste and garbage findings on non hazardous waste import by PT Surabaya Meka Box and PT Mega Surya Eratama as a case study. This research also discusses about the regulation of the waste trade in Indonesia as well as how the future arrangements. The method that the author used in this research is judicial normative by using secondary data through literature study and interviews with related parties. The result showed that the regulation regarding the import of non hazardaous waste is still problematic. The environtmental law enforcement against violation of the hazardous waste and garbage findings on import non-hazardous waste is not carried out with the regulations about imposing criminal sanctions and for the future regulations must be more strictly to be able to close the imported taps

Abstrak :
Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP Nomor 22 Tahun 2021) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pengaturan terhadap pengelolaan limbah B3 dan non-B3 mengalami perubahan. Perubahan tersebut salah satunya berlaku terhadap limbah fly ash dan bottom ash (FABA) yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Limbah FABA tersebut yang semula berstatus sebagai limbah B3 berubah menjadi limbah non-B3. Perubahan tersebut diyakini karena ukuran konsentrasi zat pencemar di dalam limbah FABA masih berada di bawah ambang batas yang dipersyaratkan pada PP Nomor 22 Tahun 2021. Selain itu, perubahan status limbah FABA tersebut juga tak lepas dari adanya komparasi yang dilakukan terhadap negara-negara yang tidak mengkategorikan limbah FABA sebagai limbah B3. Akan tetapi, perubahan status limbah FABA tersebut juga perlu ditinjau dari sudut pandang lingkungan hidup sebab perubahan status tersebut berakibat pada perubahan pengaturan pengelolaannya, yang dalam hal ini meninggalkan beberapa catatan penting terkait dampak buruk yang dibawa oleh zat-zat pencemar yang dikandungnya, seperti logam berat. Kandungan logam berat yang berbahaya di dalam limbah FABA akan membawa pengaruh buruk bagi kesehatan dan lingkungan hidup jika tidak dikelola secara layak. Dengan menggunakan metode penelitian yang berjenis penelitian hukum doktrinal dan bersifat normatif, penelitian ini akan memberikan analisis tentang bagaimana perubahan pengaturan atas pengelolaan limbah FABA di Indonesia, akibat hukumnya, serta menawarkan sebuah solusi atas prospek pengembangan pengaturan pengelolaan limbah FABA di Indonesia dengan belajar dari pengaturan di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. ......After the enactment of Government Regulation Number 22 of 2021 on Implementation of Environmental Protection and Management (PP Number 22 of 2021) as the implementing regulation of Law Number 11 of 2020 on Job Creation (UU CK), regulations on hazardous waste and non-hazardous waste management experienced several changes. One of these changes applies to the management of fly ash and bottom ash (FABA) as a waste from coal combustion process in steam power plants. FABA, which originally had the status of hazardous waste, turned into non-hazardous waste. It is believed that this change is because the measure of the concentration of pollutant substances in FABA waste is still below the threshold required in PP Number 22 of 2021. In addition, the change in the status of FABA is also inseparable from the comparisons made to countries that do not categorize FABA as hazardous waste. However, the change in status of FABA also needs to be reviewed from an environmental perspective because the change in status results in a change in its management regulations, which leaves several important notes regarding the adverse effects brought by the pollutant substances it contains, such as heavy metals. The content of dangerous heavy metals in FABA waste will have a negative impact on health and the environment if it is not managed properly. By using research methods that are in the type of doctrinal legal research and normative in nature, this research will provide an analysis about the management regulation changes of FABA in Indonesia, its legal consequences, and offer a solution to the prospects for developing FABA waste management regulation in Indonesia by learning from the regulations in United States and South Africa.