Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill staffing serta style shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the analysis of non cash transactions based on Good Governance principles in DKI Jakarta Provincial Government. The principles of Good Governance discussed are accountability, transparency and law based and the results of this study indicate that the process of non cash implementation in Jakarta Capital City Government begins in full in 2016 includes revenue and expenditure of APBD. Implementation of non cash mechanism that is done is based on good governance but not yet perfect because that done by Provincial Government of DKI Jakarta still in development stage so that still need support from parties that assist city government not only from banking sector but from stakeholder vendor third party And the community also succeeded in the success of this non cash implementation. McKinsey 39 s 7S theory is used to prove that various aspects such as strategy, structure, system, skill staffing and style shared value all play an important role in the successful implementation of this non cash mechanism program."

"Penelitian tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah di Arab Saudi. Kerangka penelitian disusun dengan memodifikasi model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) dengan menambahkan konstruk perceived risk dan perceived trust. Penelitian ini juga melibatkan variabel moderator yaitu gender, usia, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner dan melibatkan 290 responden penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan perceived trust berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah. Sedangkan variabel perceived risk dan usia berpengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa calon jemaah haji DKI Jakarta memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah dibandingkan calon jemaah haji Jawa Barat.

---

This study discusses the factors that influence the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services in Saudi Arabia. The research framework arranged by modifying the UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model with adding perceived risk and perceived trust to the model to suit the context of the use of Islamic non-cash transaction services. This research also involves moderator variables such as gender, age, and educational level. This research conducted using a survey method through a questionnaire and 290 respondents. Data analysis used in this study is Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM) that had previously tested for validity and reliability. The results showed that the variable performance expectancy, effort expectancy, social influence, and perceived trust had a significant effect and positive relationship with the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services. Meanwhile, the variable perceived risk and age had a significant effect and negative relationship with the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services. The results also prove that Hajj pilgrim candidates in Jakarta have a higher chance of using Islamic non-cash transaction services than Hajj pilgrim candidates in West Java."

"Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan.

---

The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level"