Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas perkembangan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Khusus lbukota Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier (data panel) dan dilengkapi dengan kuesioner dari responden. Hasil penelitian menunjukkan babwa perkembangannya dipengaruhi oleh empat faktor yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak dibandingkan dengan inflasi,jumlah Kantor Pelayanan Pajak, Kebijakan Ekstensifikasi dan Produk Dornestik Regional Bruto yang berbeda di setiap kotamadya. Faktor-faktor tersebut terkait dengan sistem Self Assessment yang diterapkan di Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat disarankan agar dilaksanakan sosiaiisasi tentang Kebijakan Eksreosifikasi yang menekankan tentang kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. ......This Thesis discusses the growth of Personal Income Taxpayer Identification Number in Daerah Khusus Ibukata Jakarta. This Research is a quantitative research using linear regression analysis (panel data) and completed with respondent's questionnaire. The research result that there are four factors that influence the growth namely is ratio of Non-Taxable Income to inflation ratea number of Tax Service Office, "Ekstensifikasi" Policy and the different of Regional Gross Domestic Product among municipality. The factors is closely related with applied Self Assessment system in Indonesia. To improve poople awareness, it is suggested to improve socialization program regarding "Ekstensifikasi" Policy with emphasize on ownership of Personal Income Taxpayer Identification Number as the tax administration.

Abstrak :
Diterapkannya e-registration bertujuan untuk kemudahan wajib pajak maupun fiskus, namun pendaftar masih cenderung menggunakan sistem lama yaitu datang langsung. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan sistem pendaftaran NPWP secara online melalui website (e-registration) pada KPP Pratama Depok Cimanggis serta menganalisis hambatannya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap yang konstan sejak sistem e-registration dilaksanakan antara potensi wajib pajak yang mendaftar dengan wajib pajak yang terdaftar. Faktor penghambat yang didapati berupa data fiktif, kurangnya sosialisasi, dan jaringan internet yang tidak memadai serta kesalahan pengiriman. ...... E-registration was applied with the purpose of providing easier access for both tax payer and fiscus, but tax identity number registrant still tends to use the old system. The purpose of this research is to analyze the execution of tax identity number registration online system through website on tax office Pratama Depok Cimanggis and its obstacles. This research is qualitative used in-depth interview as data collection technique. As the result, there is constant gap between potential tax payer registrant that is using e-registration and the realization. Obstacles found in e-registration system are fictitious data, not enough socialization, not sufficient internet connection and error in shipping.

Abstrak :
Dalam upaya menghindari sanksi berupa denda yang diterbitkan oleh DJP atas Wajib Pajak yang dianggap belum melaporkan SPT bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam sementara waktu, dapat diajukan permohonan penetapan status sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan NPWP Non Efektif di Indonesia beserta dengan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik, namun perlu meningkatkan dimensi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta dimensi struktur birokrasi khusunya komitmen terhadap SOP. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia DJP serta sanksi internal untuk meningkatkan kepatuhan implementor terhadap SOP. ......An effort to avoid penalties in the form of fines issued by DGT for taxpayers who are deemed not to have reported Tax Receipt for taxpayers who no longer fulfill subjective and objective requirements temporarily, taxpayers are enable to propose the status of Non-Effective Taxpayers. This study aims to analyze the implementation of the Non-Effective Tax Identification Number policy in Indonesia along with the obstacles faced in its implementation. This research method is qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy has been going well, but it is necessary to improve the dimensions of human resources and infrastructure and the dimensions of the bureaucratic structure, especially commitment to the SOP. It is necessary to increase the quantity and quality of DGT human resources and also enforce internal sanctions to improve implementers' compliance to the SOP.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap privasi dan keamanan data sehubungan dengan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia. Implementasi integrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi. Untuk melihat tingkat kepercayaan publik tersebut, penelitian ini menggunakan teori utama public trust menurut Grimmelikhuijsen dan Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilakukan secara online melalui platform Google formulir dengan hasil responden sebanyak 130 responden yang merupakan Wajib Pajak di Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel masyarakat Kota Depok memiliki tingkat kepercayaan sedang mengenai pengintegrasian NIK-NPWP. Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan ini dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui pengintegrasian NIK-NPWP ini. Namun masih terdapat tingkat kepercayaan yang rendah di antara responden terkait perlindungan privasi dan keamanan data karena kurangnya informasi transparan mengenai langkah-langkah keamanan yang diambil oleh pemerintah serta pengalaman negatif terkait insiden kebocoran data sebelumnya. ......This research aims to analyze the level of public trust in privacy and data security in connection with the integration of the Population Identification Number (NIK) and Taxpayer Identification Number (NPWP) in Indonesia. The implementation of this integration is regulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, which aims to increase the efficiency of tax administration and taxpayer compliance. However, concerns have emerged among the public regarding the potential risk of privacy violations and personal data leaks. To see the level of public trust, this research uses the main theory of public trust according to Grimmelikhuijsen and Knies. The research approach used in this research is a quantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depth interviews, literature studies. The survey was conducted online via the Google form platform with the results of 130 respondents who were Taxpayers in Depok. The results of this research show that the majority of the Depok City community sample has a moderate level of confidence regarding the integration of NIK-NPWP. The main factor influencing this trust is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the integration of NIK-NPWP. However, there is still a low level of trust among respondents regarding privacy protection and data security due to the lack of transparent information regarding security measures taken by the government as well as negative experiences related to previous data leak incidents.

Abstrak :
Today,the revenue from income tax (Excluding income tax on oil and gas from petroleum company) in Indonesia state budget still be dominated from corporate income tax.......

Abstrak :
Perubahan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ditujukan untuk menyederhanakan administrasi pajak. Ketentuan mengenai kebijakan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP yang akan resmi diimplementasikan per tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan kebijakan NIK sebagai NPWP, sebab pemerintah belum memenuhi seluruh dimensi dari teori readiness to change, yaitu appropriateness (ketepatan untuk melakukan perubahan), management support (dukungan manajemen), change efficacy (kemampuan untuk melakukan perubahan), dan personally beneficial (manfaat bagi individu). Kekurangan dalam persiapan pemerintah terdapat pada dimensi management support dan change efficacy, khususnya dari segi sosialisasi dan pengawasan dalam menghadapi perubahan kebijakan ini. ......Changes to the National Identity Number (NIN) as a Taxpayer Identification Number (TIN) policy are intended to simplify tax administration. Provisions regarding this policy have been contained in Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations and Regulation of The Minister of Finance Number 112/PMK.03/2022. The research approach used is postpositivist paradigm and uses qualitative data collection and analysis techniques. This research aims to analyze the government's readiness to face changes in the policy of implementing NIN as TIN, which will be officially implemented on January 1, 2024. The results of the research show that the government is not fully ready prepared to face changes in NIN as TIN policy because the government has not fulfilled all the dimensions of the theory of readiness to change, namely appropriateness (accuracy to make changes), management support (management support), change efficacy (ability to make changes), and personally beneficial (benefits for individuals). Weaknesses in government preparation are found in management support and change efficacy, especially regarding socialization and supervision in dealing with this policy change.

Abstrak :
Dalam upaya menerapkan target pemerintah untuk meningkatkan peringkat dalam Ease Of Doing Bussiness (EODB), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PER-17/PJ/2017 mengenai pendaftaran Wajib Pajak badan secara elektronik melalui Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Hasil dari penelitian ini adalah sebanyak 75% responden menyatakan bahwa penerapan ketentuan ini telah sesuai dengan asas ease of administration yaitu telah memenuhi asas efficiency, simplicity, certainty, dan convenience. Namun, peneliti menyarankan bahwa masih ada hal yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu menghimbau kembali Notaris yang belum menjalankan ketentuan ini agar segera menjalankan ketentuan ini serta Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi kembali mengenai Wajib Pajak atau Notaris harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak ketika ada masalah dalam pengisian e-registration. ......n an effort to apply the government's target to increase rating in the Ease of Doing Bussiness (EODB), the government through the Direktorat Jenderal Pajak issued PER-17 /PJ /2017 regarding the registration of corporate taxpayers electronically through Notary. This research aims to analyze the application of the provision of Corporate Taxpayer registration electronically through Notary viewed from the principle ease of administration. This research uses quantitative approach, with data collection technique through survey. The result of this research is 75% of respondents stated that the application of this provision has been suitable with the principle of ease of administration that has fulfilled the principle of efficiency, simplicity, certainty, and convenience. However, there is still something to be noticed by the Direktorat Jenderal Pajak that is to appeal to the Notary who has not enforced this provision to immediately enforce this provision and the Direktorat Jenderal Pajak re-evaluate the Corporate Taxpayer or the Notary must come to the Kantor Pelayan Pajak when there is a problem in charging e-registration.

Abstrak :
Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024, maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disajikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak. ......To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aims to analyze the perceptions of the people of DKI Jakarta regarding the application of NIK as NPWP of Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP. The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DKI Jakarta residents who have a NIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with several key informants. The results showed that the DKI Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK as an individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sample is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a NIK as an individual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP, three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all financial transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities.