Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian nominee atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas saham yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering juga disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak, orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik pada sertifikat saham. Keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian nominee tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila perjanjian nominee sudah memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian nominee tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Berdasarkan asas pacta sund servanda bahwa perjanjian yang dibuat oleh para phak, termasuk perjanjian nominee mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah seharusnya membuat aturan tersendiri mengenai perjanjian Nominee tersebut, dan hendaknya Notaris-PPAT tidak memberikan peluang kepada kliennya untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

The nominee or trustee agreement is a treaty with power which is an agreement using the name of an Indonesian citizen and the Indonesian citizen submitting a power of attorney to a foreign citizen to be free to legal action against the rights to his her shares. The nominee agreement is often also referred to as a representative term or borrowing a name based on a statement or authorization letter made by both parties, a foreigner borrows the name of an Indonesian citizen to be listed as the owner of a stock certificate. The validity and strength of the nominee agreement shall be irrelevant to the provisions of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. If the nominee agreement has been considered and fulfilled the legitimacy of the agreement under Article 1320 of the Civil Code and under the provisions of Article 1338 of the Civil Code, the nominee agreement has binding power for the parties. Based on the principle of a treaty that the agreement made by the parties, including the nominee agreement has binding powers such as the law for those who make it. This research uses descriptive analytical method. The results of the study suggest that the Government should make its own rules regarding the Nominee agreement, and PPAT should not the provide opportunities."

"ABSTRAKKonsep kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas menjadi permasalahan tersendiri, saat masyarakat mulai menerapkan konsep kepemilikan saham secara nominee dalam Perseroan Terbatas. Konsep kepemilikan saham dalam UUPT secara dominium plenum, konsep pendirian Perseroan Terbatas yang disyaratkan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih serta syarat obyektif dalam KUH Perdata membuat Perjanjian Nominee Saham menjadi perikatan alamiah. Perjanjian nominee saham yang pada umumnya terdiri dari satu perjanjian saja, berkembang menjadi terdiri dari 6 (enam) perjanjian. Efektivitas penegakkan hukum terhadap nominee saham menjadi sulit dikarenakan tidak tercantum secara tegas pengaturan terhadap nominee saham di dalam UUPT serta sulitnya pengawasan terhadap praktek nominee saham oleh institusi penegak hukum.

---

ABSTRAKThe concept of ownership of shares in Limited Liability Company becomes a particular problem, when people begin to apply the concept of nominee ownership in Limited Liability Company. The concept of dominium plenum in stock ownership in the Indonesian Limited Liability Company Law, establishing the concept of limited liability company consisting of the required 2 (two) or more (persons) and objective requirement in the Indonesian Civil Code making Nominee Shareholder(s) Agreement a natural bonding. Nominee Shareholder(s) Agreement generally consist of only one agreement, developed into consists of 6 (six) agreement. The effectiveness of law enforcement against the nominee becomes difficult because the stock is not listed explicitly setting the nominee shares in Indonesian Limited Liability Company Law and the difficulty of monitoring the practice of nominee shares by law enforcement institutions."