Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1991 telah mwnyebabkan roda pcrekonomian tidak berjalan secara normal, akibat sektor riil tidak marnpu mengimbangi me!onjaknya harga bahan baku sehingga biaya produksi ikut meningkat. Peningkatan biaya produksi yang cukup tinggi tersebut cukup membuat collaps sebagian pelaku bisnis di sektor riil sehingga banyak yang melakukan upaya pemutusan hubungan kerja (PHK). Faktor tersebut mernaksa perusahaan Indonesia melakukan restrukturisasi keuangan. salah satunya adalah penggabungan usaha baik itu merger maupun akuisisi bentuknya. Dalam melakukan restrukturisasi keuangan, perusahaan harus menggunakan metode penilaian (valuation) guna menghìtung nilai wajar dari perusahaan target, apakah akan memberikan sinergi positif. PT. X adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis ritel. Bisnis dan industri ritel biasanya menjadi sektor utama dalam penumbuhan ekonomi, karena berkaitan dengan daya bell masyarakat. Ada beberapa hal penting yang sedang dihadapi industri ritel ini seperti perubahan perilaku konsumtif masyarakat akibat adanya krisis ekonomi dan semakin ramainya persaingan akibat adanya kebijakan pemerintah untuk membuka ijin usaha ritel asing ke Indonesia. Kunci sukses industri niel lokal seperti PT.X ini adalah jenis barang yang dìperdagangkannya. Meski daya beli masyarakat belum pulih seperti semula akibat krisis yang melanda negara Indonesia. tetapi omzet PT X telap menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan karena industri ritel. terutama pada sektor supermarket, menyediakan kebutuhan primer sehingga penjualan barang-barang primer akan tetap terjual Atas dasar pertimbangan tersebut, investor menilai perusahaan ritel seperti PT X ¡ni, bisa memberikan sinergi positif apabila dilakukan penggabungan usaha dalam rangka restrukurisasi keuangan. Ada berbagai macam metode penilaian, tetapi teori yang digunakan dalam melakukan analisa kasus ini adalah metode penilaian Discounted Cash Flow yang terkenal paling akurat dan dinilai paling cocok untuk menilai PT.X yang bergerak dalam industri ritel yang highly cash generating. Sehingga arus kas bebas lebih menjadi tolak ukur perubahan nilai harga saham perusahaan ketimbang dengan peningkatan omzet. Tentunya analisa kasus ini ini juga dilengkapi dengan data pendukung seperti kondisi makro ekonomi Indonesia , laporan keuangan historis tahun 1996?2000 dan proyeksinya tahun 2001-2004 PT. X, dan data-data industri ritel, yang semuanya dibutuhkan untuk melakukan penilaian perusahaan. Metode penilaian Discounted Gash Flow ini mensyaratkan adanya proyeksi arus kas PT. X untuk tahun-tahun kedepan. Penilai harus mempunyai pandangan jangka panjang, mengerti bagaimana membandingkan arus kas untuk masing-masing periode waktu dengan menyesuaikannya pada tingkat risiko pada masing-masing periode. Tujuan masalah yang di analisa dalam kasus ini adalah untuk membantu pihak manajemen perusahaan investor dalam memutuskan rencana penggabungan usaha perusahaan investor dengan PT X. Dengan cara menghitung nilai wajar (intrinsic value) saham REX dan kemudian membandingkannya dengan nilal pasar yang berlaku. Untuk itu diperlukan sarana agar dapat menilai kewajaran nilai perusahaan target. Penilaian terhadap PT X inilah yang menjadi analisa yang menarik karena kasus ini sama halnya menilai masa depan suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisa diperoleh nilai wajar saham PT. X sebesar Rp. I 3 15 per lembar saham. [Ial ¡ni berarti nilal pasar saham PT.X sebesar Rp. 1. 156 per lembar saham mengalami undervalued, yaltu berbeda 12,1%. Nilai pasar saharn PT X yang undervalued menunjukkan akan diterimanya return atau keuntungan dimasa yang akan datang sesuai perubahan harga saharn yang secara berangsur-angsur mendekati nilal wajarnya. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang meyakinkan investor bahwa bila dilakukan penggabungan usaha dengan PT X akan memberikan sinergi positif. Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan selain dan hash analisa, tentunya juga bagaimana pihak manajemen perusahaan investor memandang pemulihan ekonomi negara Indonesia untuk masa yang akan datang (jerllan optimis ataukah pesimis.

Abstrak :
Konsep dan ketentuan arm's length terdapat dalam akuntansi dan perpajakan. Akuntansi menggunakannya dalam aspek penilaian elemen laporan keuangan melalui penggunaan nilai wajar (fair value). Sedangkan perpnjakan menggunakan konsep dan ketentuan tersebut dalam penanganan aspek perpajakan pada transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu sebagai dasar penentuan harga wajar (arm's length price). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan nilai wajar menurut IASIIFRS dengan harga wajar menurut OECD Transfer Pricing Guidelines dan ketentuan pajak Indonesia. Di sarnping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kelayakan nilai wajar IASIIFRS sebagai dasar penentuan harga transfer plant dan equipmet untuk tujuan perpajak:an, berdasarkan kriteria akuntansi pajak. Untuk mendeskripsikan, meneliti dan menjawab permasalahan, paradigma yang digunakan adalah positivisme dengan pendekatan mixed method. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa bagian pada nilai wajar IAS/lFRS yang dapat selaras dengan harga wajar menurut OECD TP Guidelines dan ketentuan pajak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penilaian plant dan equipment.

---

Ann's length concepts and rules could be found in accounting and taxation. Accounting applies the concept and rule by using fair value (FV) in valuation of financial report elements. On the other hand, taxation applies arm's length to resolve tax aspect in transaction between associated enterprises. The first aim of research is to analyse conformity between fair value of IAS/IFRS and ann's fength price of OECD TP Guidelines and Indonesia Tax Rule) in plant and equipment valuation in transfer pricing. The second aim is to analyse acceptability of using IAS/IFRS fair value for tax purpose in transfer pricing, based on tax accounting criterias. This research based on positivism paradigm and applies mixed method approach to desribe, study and answer the problem. The research findings are, some concepts and techniques of IAS/IFRS fair value could conform with ann's length price of OECD TP Guidelines and Indonesia Tax Rules. Besides, IASIIFRS fair value could be used as transfer price of plant and quipment for tax purpose, based on some criterias of tax accounting.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi jaminan melalui lelang yang dilaksanakan oleh PT Bank Mega Tbk Bandung sebagai penyelesaian kredit bermasalah.Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa prosedur eksekusi lelang jaminan yang dilakukan oleh PT Bank Mega Tbk Bandung, juga untuk mengetahui mengenai prosedur penetapan harga limit barang jaminan yang merupakan nilai limit untuk suatu pelelangan jaminan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta hukum yang ada dan di hubungkan dengan hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit di perbankan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis dapat mengetahui bahwa meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan prakte eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mega Tbk Bandung, namun pratek eksukusi HakTanggungan dapat berperan baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penulis juga menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan dalam praktek eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis menyarankan agar pihak pembuat undang-undang membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Tanggungan agar peraturan ini lebih memberikan kepastian hukum dan juga menjadi peraturan yang lebih efektif. Penulis juga melakukan penelitian mengenai prosedur penetapan limit barang jaminan, di mana dalamkasus ini, pihak debitor mengalami kerugian akibat penetapan harganya dibawah harga pasar wajar. Penulis juga menyimpulkan bahwa pembentukkan nilai limit dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukuppenting, seperti penunjukkan kantor penilai yang independen, penggunaan media dalam pengumuman lelang dan tatacara pelelangan. Penulis juga berkesimpulan bahwa kedudukan kreditor yang sangat kuat, sering kali menempatkan debitor dalam kedudukan yang tidakseimbang. Peranan pemerintah dalam pembuatan undangundang yang dapat melindungi keduabelah pihak, sangatlah ditunggu oleh masyarakat

---

ABSTRACT
This thesis focuses and analyzes the implementation of the self-enforcement of Hak Tanggungan carried out by PT Bank Mega, Tbk, Bandung, as an alternative settlement of non-performing loan. The purposes of this thesis are to investigate and analyze the role of the self-enforcement of Hak Tanggungan in resolving non-performing loan. It also focuses on obstacles encountered, and analyzis the consistency of self enforcement arrangements in Indonesia Law of HakTanggungan . This thesis is using analytical descriptive study that describes the legal fact relating to security law especially for material in credit agreement in banking. Based on the result of research conducted, the Author is able to know that although there are obstacles in the implementation of the self-enforcement of Hak Tanggungan by PT Bank Mega Tbk Bandung, the self-enforcementof Hak Tanggungan play a significant role in solving the non-performing loans. The Author also concluded that there is inconsistency of self-enforcement arrangement in Indonesian Law of Hak Tanggungan. Based on the resultof the research, the Author suggests that the government should make detail regulation to implement the law of Hak Tanggungan. This could increase the legal certainty of the process and to the all parties that involved in the process. Another interesting point in this thesis is about the reserve price collateral value, which in this case, the debtor suffered losses due to pricing below market price. It is also concluded that the minimum value formation is influenced by several factors, such as the appointment of an independent valuer, the use of media in the auction advertisement and procedures for the auction. The authors also concluded that the position of creditors is very strong, often putting debtors in a weaker position. In this respect the role of government and law maker in making fairer and more balance regulation is needed in order to protect both parties., This thesis focuses and analyzes the implementation of the self-enforcement of Hak Tanggungan carried out by PT Bank Mega, Tbk, Bandung, as an alternative settlement of non-performing loan. The purposes of this thesis are to investigate and analyze the role of the self-enforcement of Hak Tanggungan in resolving non-performing loan. It also focuses on obstacles encountered, and analyzis the consistency of self enforcement arrangements in Indonesia Law of HakTanggungan . This thesis is using analytical descriptive study that describes the legal fact relating to security law especially for material in credit agreement in banking. Based on the result of research conducted, the Author is able to know that although there are obstacles in the implementation of the self-enforcement of Hak Tanggungan by PT Bank Mega Tbk Bandung, the self-enforcementof Hak Tanggungan play a significant role in solving the non-performing loans. The Author also concluded that there is inconsistency of self-enforcement arrangement in Indonesian Law of Hak Tanggungan. Based on the resultof the research, the Author suggests that the government should make detail regulation to implement the law of Hak Tanggungan. This could increase the legal certainty of the process and to the all parties that involved in the process. Another interesting point in this thesis is about the reserve price collateral value, which in this case, the debtor suffered losses due to pricing below market price. It is also concluded that the minimum value formation is influenced by several factors, such as the appointment of an independent valuer, the use of media in the auction advertisement and procedures for the auction. The authors also concluded that the position of creditors is very strong, often putting debtors in a weaker position. In this respect the role of government and law maker in making fairer and more balance regulation is needed in order to protect both parties.]

Abstrak :
Dalam suatu transaksi merger, pemegang saham minoritas cenderung tidak memiliki banyak opsi untuk mengambil peran pengambilan keputusan. Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa dalam melakukan merger, kepentingan dari pemegang saham minoritas harus menjadi salah satu perhatian utama. Dalam pelaksanaannya, jika pemegang saham minoritas menolak ikut serta dalam merger, maka dia memiliki hak untuk menjual sahamnya, dan perusahaan wajib membeli saham tersebut dengan harga yang wajar. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimanakah proses penentuan harga yang wajar tersebut dan mencari tahu apakah terhadap proses penentuan nilai wajar tersebut hak-hak dari pemegang saham minoritas tetap menjadi perhatian. Penulis akan menggunakan contoh kasus pada merger dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan PT Bank OCBC Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam penentuan nilai pasar wajar untuk konversi saham dalam suatu transaksi merger, tidak ditemukan adanya ruang yang secara tegas diatur oleh hukum yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk menegosiasikan nilai pasar wajar atas saham-saham mereka dalam hal mereka hendak menjual saham tersebut. Hal yang ditemukan oleh penulis adalah ruang penyelesaian sengketa yaitu menggunakan hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. ......In a merger transaction, the minority shareholder tends to not to have lots of option for taking a decision-making role in the transaction. The Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company addressed that in executing a merger, the minority shareholders right must be taken into serious consideration. In the implementation, if there?s any minority shareholders that decides to not take part in the merger process, he have the rights to sell his shares and the company is obliged to buy that particular shares in a fair market value. This thesis is going to find out what is the process in determining a fair market value and will try to finding out whether the rights of the minority shareholders is still considered to put into account on determining the fair market value. The writer will use an example of the merger of PT Bank OCBC NISP Tbk with PT Bank OCBC Indonesia. This research is a qualitative research with analytical descriptive design. As a result of this research, the writer finds out that in the process of determining a fair market value for the share conversion in a merger transaction, there are no governing law that gives a room for the minority shareholders to negotiate the price for their shares in the event if they want to sell their shares to the majority by way of not agreeing with the merger plan. What the writer found is that the minority shareholders can use the court to settle the dispute over the fair market value by using his rights to submit a lawsuit to the court.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opsi nilai wajar yang terdapat dalam PSAK 55 (revisi 2006) terhadap volatilitas laba pada institusi perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2011. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan sampel 30 bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opsi nilai wajar memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap volatilitas laba. Dengan kata lain tidak terdapat cukup bukti bahwa opsi nilai wajar mampu mengurangi volatilitas laba pada institusi perbankan Indonesia.

---

This research aims to know the effect of fair value option implementation under SFAS 55 (2006 revision) on earnings volatility of banks listed at Indonesia Stock Exchange period 2010-2011. Hypotheses testing used multiple regression using 30 banks. The result of this study shows that fair value option not significant on earnings volatility. In other words there is not enough evidence to conclude that fair value option reduce earnings volatility on banking institution in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti kewajaran atas pemberian remunerasi atas aktivitas marketing yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki merk dagang yang dipasarkannya Perusahaan seharusnya mendapatkan penggantian atas biaya marketing yang berlebihan karena secara tidak langsung telah membesarkan intangible property dari pemilik sah merk dagang pihak afiliasi Penulis mengambil contoh kasus 3 perusahaan multinasional yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk menganalisis fungsi pemasaran yang dilakukan dan menghitung kewajaran pemberian remunerasi marketing tersebut serta menghitung tambahan potensi Pajak Penghasilan Penulisan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data kualitatif ini diharapkan memberikan gambaran perhitungan dan kesadaran Wajib Pajak di Indonesia dalam melakukan aktivitas marketing berlebihan yang dapat menimbulkan marketing intangible Selain itu perhitungan ini dapat digunakan oleh Account Representative dalam meneliti dan Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan sebagai upaya penggalian potensi penerimaan pajak Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggantian biaya marketing berupa remunerasi atas aktivitas 3 perusahaan yang diteliti belum diberikan remunerasi yang wajar serta dari segi ketentuan perpajakan di DJP belum ada pedoman penerapan yang rinci seperti yang dimiliki otoritas pajak di Australia dan Amerika Serikat ...... This research examine Arm rsquo s Length of remuneration marketing activity undertaken by enterprise not owning intangible property Taxpayer supposed to get reimbursement from excessive marketing expense because indirectly it will give development of intangible property for the associated company who own trademark Researcher took 3 samples from multinational enterprises who registered in Directorate General of Taxation Indonesia and analyze the marketing function and calculate potential gain from tax income The purposes of this research with qualitative method hopefully could give brand awareness for taxpayer who do not owning their intangible property trademark Besides tax authority can calculate the tax income from unremunerated value This research concluded that the remuneration from marketing activities giving to PT ABC PT DEF and PT XYZ are not arm rsquo s length transaction and Indonesia do not have guidance which scrutiny remuneration from marketing activities like tax authority in Australian Tax Office or Internal Revenue Services US.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan metode nilai wajar untuk mengukur aset properti investasi setelah diimplementasikannya standar adopsian IAS 40 di negara Malaysia (2006), Singapura (2007), Indonesia (2008), dan Thailand (2011). Faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi keputusan penggunaan metode nilai wajar yaitu metode akuntansi yang diterapkan pada pra adopsi IFRS, ukuran perusahaan, leverage, praktik perataan laba, asimetri informasi, dan jenis auditor. Dengan menggunakan 356 sampel perusahaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode revaluasi yang diterapkan perusahaan pada pra adopsi IFRS memiliki pengaruh positif signifikan sedangkan praktik perataan laba berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan penggunaan metode nilai wajar. ......This paper aims to examine factors that motivate companies in selecting fair value method to measure investment properties at the first time IAS 40 became effective in Malaysia (2006), Singapura (2007), Indonesia (2008), and Thailand (2011). The predicted factors are: accounting method chosen in the pre-IFRS adoption period, size, leverage, income smoothing, asymmetric information, and auditor. By using 356 sample companies, the results indicate that revaluation method used before IFRS adoption have significant positive influence toward the choice of fair value method for investment properties. In addition, this paper also gives evidence that companies with income smoothing practice are less likely to choose fair value method.

Abstrak :
Sebelum mengambil keputusan investasi diperlukan serangkaian analisis yang tepat agar dapat memberikan keuntungan yang optimal dan mengurangi risiko yang ada. Salah satu analisis yang dapat digunakan adalah analisis fundamental untuk mencari nilai wajar dari suatu saham yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan investasi baik membeli, menjual ataupun menahan saham. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode FCFE, didapatkan harga BUMI overvalued. Dengan nilai wajar BUMI Rp. 2.146,48 dan harga BUMI Rp.2.425 per tanggal 30 Desember 2009. Sedangkan menggunakan metode P/ER, P/ER BUMI undervalued terhadap rata-rata industri dengan nilai PER BUMI 25,55 dan rata-rata P/ER industri 83,07.

---

Before taking an investment decision required a series of precise analysis in order to provide optimal benefits and reduce risks. One analysis that can be used is fundamental analysis to find the fair value of stocks that can be used as the basis in making investment decisions whether to buy, sell or hold share. Based on calculations of valuation of shares using FCFE method, the BUMI's market price is overvalued. With fair value of BUMI is Rp. 2,146.48 and the market price is Rp. 2,425 as of 30 December 2009. While the P/ER approach, P/ER undervalued relative to industry averages, with 25.55 for BUMI's P/ER and 183.07 for average industry P/ER.

Abstrak :
Perhitungan nilai wajar sebuah saham sangat diperlukan bagi investor sebagai panduan dalam melakukan investasi agar memberikan imbal hasil yang maksimal dan mengurangi risiko dalam berinvestasi. Salah satu cara dalam menilai harga wajar sebuah saham yaitu dengan melakukan analisis fundamental. Berdasar hasil perhitungan menggunakan metode FCFE dengan tiga skenario, nilai wajar saham PTBA adalah Rp40.606, Rp29.425, dan Rp21.455. Sedangkan pada penutupan tahun 2010, nilai PTBA adalah Rp22.650. Nilai wajar ADRO adalah Rp2.278, Rp1.658, dan Rp1.212. Sedangkan pada penutupan tahun 2010, nilai ADRO adalah Rp 2.525. Perhitungan dengan relative valuation dengan pendekatan P/ER menujukkan rata-rata-P/ER industri adalah 33 kali sedangkan P/ER PTBA dan ADRO masing-masing adalah 26 kali dan 36,6 kali. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PTBA dan ADRO berturut-turut undervalued dan overvalued, hal ini konsisten dengan perhitungan menggunakan metode P/ER yang menunjukkan hasil yang sama. Sementara itu, penilaian menggunakan P/ER matriks menunjukkan kedua saham berada pada area harga wajar dan masih layak untuk dibeli disebabkan adanya kemungkinan kenaikan harga saham dimasa depan. ......Precise analysis of real value of company?s stock price is needed by investor before taking an investment decision in order to maximize benefits and minimize risk. One of the tools to do this is by using fundamental analysis. Based on calculation with FCFE model with three scenarios, fair value of PTBA is Rp30,285, Rp29,425, and Rp15,996. While PTBA?s closing price in 2010 is Rp 22,650. Fair value of ADRO is Rp2,278, Rp1,658, and Rp1,212. While ADRO?s closing price in 2010 is Rp 2,525. Calculation with P/ER approach shows that industry P/ER is 33 times, while P/ER of PTBA and ADRO consecutively is 26 and 36.6 times. These calculation show that market share price of PTBA is overvalued while ADRO is undervalued. This calculation is consistent with result of P/ER approach that shows the same conclusion. Valuation with P/ER matrix shows that both of shares still in the fair price are and are still worht to buy since there are oportunities in future price increase.

Abstrak :
Properti investasi merupakan satu hal yang berbeda dengan aset tetap. PSAK 13 (Revisi 2011) mengatur properti investasi dalam klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Terdapat dua aspek yang memengaruhi pengklasifikasian Properti Investasi dan Aset Tetap, independensi arus kas dan signifikansi tambahan jasa. PT M berencana mengubah model pengukuran Properti Investasi dari model biaya ke model nilai wajar. Laporan magang ini berisi penerapan PSAK 13 (Revisi 2011) dalam pengklasifikasiannya dan dampak perubahan model perhitungan pada laporan keuangan PT M. Properti yang dimiliki PT M lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap karena terdapat syarat dalam PSAK 13 yang tidak terpenuhi. Sekalipun syarat tersebut dapat dipenuhi, PT M perlu mempertimbangkan dampak atas perubahan model pengukuran Properti Investasi. ......Investment Property is different from Fixed Assets. PSAK 13 (Revised 2011) discusses Investment Property related to its classification, recognition, measurement, and disclosure. There are two aspects that differentiate the classification of Investment Property and Fixed Assets, cash flow independencies and ancillary service significances. In 2013, PT M plans to change their measurement model of investment property from cost model to fair value model. This report discusses the application of PSAK 13 (Revised 2011) in the classification and the effect of change in measurement model in PT M's financial statements. Properties owned by PT M are more accurately classified as fixed assets because one of the requirements under PSAK 13 is not met. Nevertheless, if the property can be classified as Investment Property, PT M still needs to consider the effect of change of measurement model to its financial statements.