Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bekerjanya migran sirkuler di kota ternyata membawa konsekuensi ekonomi dan sosial. Konsekuensi ekonomi dapat dilihat melalui kenyataan bahwa penghasilan migran sirkuler di kota dapat digunakan untuk menunjang kehidupan rumah tangganya di desa asal. Sedangkan salah satu konsekuensi sosialnya adalah, adanya perubahan orientasi nilai pada migran dalam menggunakan uangnya. Uang tidak lagi semata-mata sebagai alat tukar dalam hubungan ekonomi tetapi juga dapat dipergunakan sebagai suatu alat tukar non-ekonomi. Hal ini didasari oleh pengalaman-pengalaman dari migran sirkuler selama bekerja di kota. Misalnya saja, di kota uang dapat dipergunakan migran sirkuler untuk melindungi dirinya dari razia yang dilakukan oleh pihak Kamtib untuk mendapatkan kartu musiman dan untuk menggantikan gilirannya dalam tugas siskamling. Orientasi nilai penggunaan uang dalam hubungan sosial juga dibawa oleh migran sirkuler kedesa asalnya. Uang dipergunakan oleh migran sirkuler untuk menggantikan ketidak hadirannya dalam berbagai kegiatan di desa asal. Hasil penelitian ini diperoleh dari sebuah desa yang bernama Karyasari, sebuah desa di kecamatan Leuwiliang, kabupaten Bogor bagian barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam berdasarkan pedoman wawancara.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemborong dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dalam hal terjadi penurunan nilai uang akibat krisis, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan perjanjian pemborongan yang termuat dalam KUHPerdata mengatur bahwa setelah terjadi persetujuan kontrak pemborongan, pemborong tidak diperbolehkan untuk meminta kenaikan harga atas alasan apapun. Hal ini memberatkan pihak pemborong dalam hal-hal tertentu contohnya penurunan nilai uang secara drastis akibat suatu krisis. Skripsi ini membahas perlindungan hukum apakah yang melindungi pemborong dalam keadaan seperti demikian. Hukum perdata internasional mengenal prinsip hardship disamping prinsip force majeure, sedangkan di Indonesia tidak, namun ada satu asas umum perjanjian yang sangat berkaitan dengan prinsip tersebut dan akan dibahas dalam skripsi ini. ......This thesis discusses the legal protection for the contractor in the execution of chartering agreements in case of impairment of money due to the crisis, with the shape of the normative juridical research, literature study method, and using secondary data. Basically chartering agreement regulations contained in the Civil Code stipulates that after the approval of the contract works, the contractor is not allowed to ask for a price increase for any reason. It is burdensome to the contractor in certain cases for example, drastically declining value of money as a result of a crisis. This thesis discusses whether the legal protection that protects the contractor in such a case. International law recognized the principle of hardship in addition to the principle of force majeure, while in Indonesia, but there is a general principle of the treaties relating to these principles and will be discussed in this thesis.

Abstrak :
ABSTRAK lndustri perminyakan di Indonesia dimulai sejak tahun 1940 oleh perus·ahaan Belanda -Shell BV. lni bisa dilihat dengan adanya lapangan-lapangan minya tua yang ada sebelum tahun 1945 antara lain; Pendopo - Sumatera Selatan, Cepu - Jawa Timur, Bunyu - Kalimantan Timur, Sarong - Irian Jaya dan banyak lagi lainnya. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, lapangan-lapangah minyak tersebut dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah membentuk bad an usaha milik negara bidang perminyakan yang dinamakan Permina. Perusahaan Minyak Negara, kemudian dirubah menjadi Pertamina - Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara pad a tahun 1957. Keterbatasan sumber daya manusia, modal dan teknologi yang dimiliki Pertamina, memaksa Pertamina memberikan kesempatan kepada pihak swasta (Asing dan Nasional) untuk ikut melakukan investasi di bidang perminyakan di Indonesia. Industri perminyakan mempunyai sifat "capital intensive, high technology dan high risk". Hal ini dikarenakan "nature" dari pada industri itu sendiri dimana dalam pencarian atau eksplorasi minyak dan gas bumi sebagian besar didapatkan di daerah lepas pantai (offshore) atau di hutan belantara (onshore)- remote area, jarang sekali diperoleh di daerah yang ramai atau dekat dengan kota. Sehingga untuk melakukan itu diperlukan dana atau modal yang cukup besar - capital intensive, dan juga memerlukan teknologi yang cukup tinggi untuk pencarian minyak dan gas bumi di dalam perut bumi - high technology. Disamping bersifat capital intensive dan high technology, industri ini juga men:'p~nyai resiko yang tinggi. (high .r.isk) dalam investasinya: lni disebabkan karena adanya resiko eksplorasi·yaitu tingkat keberhasilan dalam pencarian sumber atau lapangan minyak baru dan.heterogenitas reservoir dimana miriyak tersebut berada atau terakumulasi, resiko eksploitasi yaitu kemungkinan yang timbul pada saat memproduksikan minyak bumi, resiko ekoilomis yaitu fl.uktuasi harga miriyak bumi dan variasi tingkat inflasi atau bunga bank, dan resiko politik yaitu peraturan dan kontrol pemeriritah, stabilitas politik dan tekanan terhadap isu lingkungan hidup. Analisa resiko yang cukup komperhensif telah dilakukan untuk me-minimumkan resiko-resiko terse but. Analisa resiko yang strategis ini meliputi analisa sensitivitas, range analysis, analisa probabilitas dan analisa portfolio. Analisa sensitivitas - menganalisa sensitivitas suatu proyek terhadap satu atau beberapa parameter tertentu. Range analysis- menganalisa suatu proyek berdasarkan batasan nilai (range) dari beberapa para~eter. Analisis probabilitas - menganalisa suatu proyek berdasarkan probabilitas ketidak-pastian atau keberhasilan proyek tersebut. Analisa portfolio - menentukan proyek-proyek mana yang harus dipilih, dan mana yang harus ditolak. Hasil analisa tersebut telah memberikan alternatif atau pilihan terbaik dari suatu peluang usaha, yang bisa dipakai dalam proses pengambilan keputusan pada investasi di industri perminyakan dengan resiko yang sekecil-kecilnya dan memberikan nilai (value) yang se-optimal mungkin.

Abstrak :
Sebagai negara yang sedang berkembang dan mengalami peralihan dari negara agraris menuju negara industri, Indonesia melakukan banyak pembangunan di banyak sektor kehidupan. Salah satu dampaknya adalah peningkatan sarana-sarana fisik seperti perumahan, sarana transportasi yang menghubungkan daerah yang sam dengan yang Iain , termasuk didalamnya adalah sarana berupa jalan, jembatan dan lain-lain. Pembangunan fisik tersebut tentu akan membutuhkan material pendukung yang salah satunya berupa baja tulangan atau yang biasa dikenal dengan besi beton. Maka sejalan dengan peningkatan pembangunan fsik yang terjadi , kebutuhan akan besi beton inipun semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan besi beton ini harus diimbangi dengan kapasitas produk yang mencukupi. PT. X adalah salah satu pabrik yang menghasilkan produk baja tulangan ini. Melihat peningkatan kebutuhan baja tulangan itu dan dengan memperhatikan tingkat produksi nasional, PT.?X? berasumsi ada peluang untuk meningkatkan keuntungan dengan menambah kapasitas produksi. Untuk keperluan peningkatan produksi tersebut, PT. "X" berencana untuk mendirikan pabrik baru. Untuk itu maka akan dilakukan studi analisa kelayakan investasi yang akan dilakukan untuk melihat kelayakan pembangunan pabrik tersebut. Analisa ini akan menyangkut analisa pasar, analisa teknis dan analisa keuangan. Setelah melakukan peramalan baik terhadap tingkat kebutuhan maupun tingkat produksi yang ada, maka diperoleh hasil bahwa tingkat kebutuhan produk ini masih diatas tingkat produksinya. Setelah melakukan perhitungan proyeksi laporan keuangan dan analisa kelayakan terhadap investasi yang dilakukan maka diperoleh hasil perhitungan besamya NPV dari proyek yang direncanakan adalah sebesar 20.684.090.000 rupiah. Tingkat suku bunga pengembalian sebesar 32,95 % dengan MARR sebesar 20 % dan waktu pengembalian selama 5 tahun 11 bulan. Dengan hasil yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa rencana investasi untuk proyek pembuatan pabrik rolling mill ini layak untuk dilaksanakan.

Abstrak :
Data Bank Indonesia menunjukkan penggunaan uang elektronik yang tinggi di Indonesia, yang didominasi dengan uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) merupakan salah satu penerbit uang elektronik berbentuk penyelenggara teknologi finansial terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai pengaduan mengenai kehilangan nilai uang elektronik dari pengguna GoPay. Maka, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial dan implementasinya oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran beserta ketentuan pelaksanaannya dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya; dan 2) Implementasi perlindungan konsumen uang elektronik server based yang dilakukan oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa kewajiban terhadap konsumen yang belum GoPay laksanakan secara sepenuhnya. ......Bank Indonesias data shows the high usage of electronic money in Indonesia, which is dominated by server based electronic money as issued by financial technology organizer. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) is one of the biggest electronic money issuers in the form of financial technology organizer that has been operating since 2014. And yet, until this day, there are still various reports regarding the loss of electronic money value from GoPay users. Therefore, the author brings two main issues, which are how consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer is regulated and how such regulation is implemented by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interview. The conclusions are: 1) The regulations on consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer are regulated in, among others, Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection in Payment System Service along with the implementation provisions and Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 on Electronic Money along with the implementation provisions; and 2) The implementation of the regulation on consumer protection for server-based electronic money by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value is quite well, however there are several obligations to consumers which GoPay has not yet fully implemented.