Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sengketa nilai pabean terkait ketidakpastian penentuan nilai royalti yang menjadi salah satu alasan penerbitan SPTNP dan SPKTNP seharusnya bisa diatasi dengan menggunakan kebijakan deklarasi inisiatif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, fluktuasi jumlah sengketa banding nilai pabean terkait nilai royalti di periode 2016-2023 membuat kebijakan deklarasi inisiatif belum berdampak cukup signifikan. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti di bidang kepabeanan Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan oleh Nugroho sebagai acuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kebijakan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti masih mengalami beberapa permasalahan,  misalnya (1) fungsi monitoring dan evaluasi yang masih terdapat permasalahan dalam praktiknya, (2) sistem aplikasi (CEISA) yang digunakan sering mengalami down server, dan (3) sistem kepabeanan untuk deklarasi inisiatif masih bersifat pre-text (potensi human error). ......Customs value disputes related to uncertainty in determining the royalty value, which is one of the reasons for issuing SPTNP and SPKTNP, should be resolved, one of which is by using voluntary declaration policy given by the Directorate General of Customs and Excise. However, fluctuations in the number of customs appeal disputes related to royalty values ​​in the 2016-2023 period mean that the initiative declaration policy has not had a significant impact. This research aims to analyze the effectiveness of implementing voluntary declarations related to royalty values ​​in the Indonesian customs sector. The discussion in this research uses Nugroho's policy effectiveness theory as a reference. This research uses a qualitative approach with data collection techniques, literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the implementation of the voluntary declaration policy regarding royalty values ​​still experiences several problems, for example (1) monitoring and evaluation functions are not running well on it’s implementation, (2) the application system (CEISA) that is used not yet completely supporting the policy, and (3) the current system is still pre-text (human error potency).

Abstrak :
Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration. ......The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle.