Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Laporan magang ini membahas tentang proses ekualisasi antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010, sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang diajukan perusahaan untuk masa pajak 2010. Proses ekualisasi dilakukan dengan mengumpulkan data seluruh transaksi ekspor PT. Timah (Persero) Tbk yang dilihat dari dokumen pengiriman ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, dan dokumen penagihan penjualan ke konsumen sebagai DPP PPh Badan. Setelah itu, dilakukan analisis atas penyebab antara selisih yang terjadi antara kedua DPP tersebut. Dari proses ini, didapatkan hasil bahwa perbedaan yang menjadi selisih kedua DPP tersebut adalah selisih waktu antara pengiriman ekspor dengan penjualan yang ditandai penerbitan invoice, penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara, selisih karena fluktuasi harga timah dunia, selisih kurs, dan penyebab lain.

---

This paper studies about equalization process of value added tax (VAT) and income tax in PT. Timah (Persero) Tbk 2010, in order to fulfil one of the requirements needed in investigation process of tax restitution asked by the company. Equalization process starts from collecting export data of PT. Timah (Persero) Tbk., to see the base of VAT from total export delivered by the company and the base of income tax from total invoice sent to customers. Next step is looking for the difference from both bases, and the reason of those differences are time difference between product delivery and sales to customer, adjustment because the changing of rules for mineral and coal mining, difference from world tin price fluctuation, difference from exchange rate, and another causes."

"Penelitian ini memberikan analisis relevansi nilai pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan Feltham & Ohlson?s price model dalam mengukur relevansi nilai pada perusahaan yang listing. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan aset dan liabilitas pajak tangguhan dan bentuk-bentuk pajak tangguhan lainnya. Analisis menunjukkan bahwa hanya aset pajak tangguhan yang memiliki relevansi dalam menilai suatu perusahaan. Kesamaan antara pembukuan dan pajak terbukti semakin memperkuat relevansi nilai dari pajak tangguhan. Analisis sensitivitas pada setiap negara menunjukkan bahwa relevansi nilai pajak tangguhan pada setiap negara berbeda-beda yang diduga karena perbedaan pandangan investor dimana investor yang mempunyai pandangan ke depan menganggap informasi pajak tangguhan tidak relevan.

---

This study provide value relevance analysis of deferred taxes on manufacture companies in five of ASEAN country which is Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, and Thailand. This study uses Feltham & Ohlson?s price model in order to regress the value relevance of the listed companies. Independent variable that used in this study are deferred tax assets and liabilities and other components of deferred tax. The analysis shows that only deferred tax assets that has relevant information for assessing firm value. Book tax conformity proved strengthen the relevance of deferred taxes. The sensitivity analysis about per country regression found that the relevance of deferred taxes in each country is differs allegedly because of differences in investors' view that investors who had forward looking about deferred tax information will conclude that deferred taxes information are not relevant."

"Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri sangatlah penting. Oleh karena itu, di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, termasuk sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan sumber lainnya, dengan memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan nasional oleh masyarakat dan dunia usaha.Berdasarkan pola pikir tersebut di atas, pemerintah telah melakukan banyak upaya baik melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk dapat meningkatkan penerimaan negara berupa pajak serta melakukan pembenahan peraturan dan perangkat perpajakan yang ada. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberlakukan peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat khusus, di antaranya adalah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tingkat tarif tertentu yang besarnya tarif berbeda-beda tergantung pada jenis objek Pajak Penghasilannya.Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan efek di bursa efek terhadap perlakuan biaya dan pajak penghasilan pada perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas, penulis melakukan penelitian terhadap PT. X Securities.Selain melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku bacaan, peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan PT. X Securities, terutama yang berkaitan dengan praktek akuntansi dan perpajakan pada perusahaan.Sebagai salah satu kesimpulan dari tesis ini adalah pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan saham mempengaruhi pengakuan biaya yang dapat dibebankan menurut aturan fiskal, yang selanjutnya akan mempengaruhi penghitungan pajak penghasilan suatu perusahaan perantara pedagang efek, yang penghasilannya terdiri dari dua unsur, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final."

"Skripsi ini membahas permasalahan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Hotel 1 kapak pada bisnis hotel secara umum, dan analisis Pajak Masukan, perlakuan akuntansi terhadap PPN dan Pajak Hotel serta kemungkinan untuk menciptakan praktik pajak berganda disini. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan. Apabila fasilitas dan pelayanan tidak terintegrasi dengan pengelolaan hotel, pajak yang dikenakan adalah PPN atau pajak daerah lainnya. Sebaliknya jika fasilitas dan pelayanan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan hotel, maka harus dikenakan Pajak Hotel. Juga objek kena pajak seperti sewa kamar untuk usaha di bawah PPN. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam hal ini hanyalah Pajak Masukan yang dalam hal pembayarannya merupakan pengurang PPN. Pada titik ini kemungkinan terjadinya pajak berganda atau tumpang tindih antara PPN dan Pajak Hotel sudah jelas, yang harus dihindari dengan pemisahan antara transaksi jasa hotel sebagai objek PPN dan yang dikenai Pajak Hotel

---

This thesis looks into the issue of application of Value Added Tax (PPN) and Hotel 1 ax to hotel business in general, and analysis Input Tax, accounting treatment to PPN and Hotel Tax as well as the possibility to create double tax practice here. Method of this study is literature study, using descriptive analytical technique. Conclusion of this thesis points out. If the facilities and services are not integrated into the hotel management, tax to be imposed shall be the PPN or other regional taxes. On the other hand, if the facilities and services are part of the hotel management, they should be subjected to Hotel Tax. Also a taxable object of such as room rent for business under PPN. The Input Tax creditable in this case is only Input Tax which, in the event of payment, is PPN deductable. At this point, possibility of double or overlapping tax between PPN and Hotel Tax is obvious, which should be avoidable by separation between transaction of hotel services as object of PPN and the one subjected to Hotel Tax."