Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan/mencairkan nilai suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Akan tetapi dalam praktik, gugatan baik pra lelang maupun pasca lelang sangat tinggi dan beragam motif yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah penetapan nilai limit. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan penetapan nilai limit yang menjadi tanggung jawab kreditor dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang hasil penjualan lelang tanahnya berada di bawah harga pasar dan nilai jual objek pajak NJOP. Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis-normatif, tipologi deskriptif, menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan dari tesis ini ialah Bahwa NJOP tidak dapat menjadi acuan untuk menentukan nilai limit dan nilai limit adalah sah selama dinilai oleh penilai atau penaksir. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.O6/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum cukup melindungi debitor khususnya dalam hal penetapan nilai limit. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini agar menghindari sengketa kepada debitor dan kreditor dalam perjanjiannya menambahkan satu pasal mengenai penunjukan penilai independen apabila terjadi sengketa dan perlu adanya suatu revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan juga sudah waktunya untuk dibuatkannya suatu Undang-Undang bagi profesi penilai di Indonesia.

---

Auction as a legal institution has the function of creating disbursing the value of a good into a certain amount of money with an objective value. However, in practice, both pre auction and post auction lawsuits are very high and various motives behind it, one of which is the determination of the limit value. The problem in this thesis is how the validity of the determination of the limit value that is the responsibility of the creditor and how the legal protection against the debtor whose the sale of the land auction is below the market price and the tax object sales value. This thesis is the result of research with juridical normative method, descriptive typology, using secondary data, through literature study and form of descriptive analytical research result. The conclusion of this thesis is that the tax object sales value can not be a reference to determine the value of the limit and the value of the limit is valid as long as it is assessed by the appraiser or appraiser. Regulation of the Minister of Finance No. 93 PMK.O6 2010 Year 2010 concerning Guidelines for Implementation of Auctions has not adequately protected debtors, especially in terms of determination of limit values. Suggestions that can be given in this research to avoid disputes to debtors and creditors in their agreement to add one article on appointment of independent appraiser in case of dispute and need a revision of Regulation of Minister of Finance concerning instruction of auction implementation and also it is time to make a law for profession Appraiser in Indonesia.

Abstrak :
Dalam hal terjadi kredit macet, lelang dimaksudkan untuk menghasilkan jual beli atas jaminan utang piutang dengan harga terbaik agar debitor dapat melunasi utang kepada kreditor. Dalam lelang dikenal nilai limit yang menjadi batasan harga terendah dalam suatu proses lelang. Penetapan nilai limit didasarkan kepada hasil penilaian oleh jasa penilai independen atas objek yang hendak dilelang. Nilai limit bertujuan agar lelang dapat optimal. Namun, dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL ditemukan suatu fakta hukum dimana terjadinya suatu lelang yang penetapan nilai limit ditetapkan oleh pengadilan negeri di bawah harga riil dan diikuti dengan hasil lelang yang lebih rendah dari harga riil. Pengadilan negeri dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL menetapkan nilai limit tidak berdasarkan hasil penilaian oleh jasa penilai independen sebagaimana diwajibkan dalam PMK 106/PMK.06/2013 tentang Pelaksanaan Lelang. Ketidaksesuaian ini akhirnya menghasilkan suatu lelang yang hasilnya tidak cukup untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor, sehingga mendatangkan kerugian bagi debitor dan kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Dapat disimpulkan dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL pengadilan negeri adalah sah dan berwenang sebagai penjual dan menetapkan nilai limit. Namun, penetapan nilai limit oleh pengadilan negeri bertentangan dengan PMK 106/PMK.06/2013 dan pelaksanaan lelang ini tidak melahirkan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. ......In the event of bad loan, auction intended to sell pledged object with the best price in order to pay off debtor?s debt to creditor. Auction recognizes reserve price which is the restriction of the lowest price when the auction started. Reserve price determination is based on assessment on the auction object by an independent appraisal. Reserve price intended to give the best result of the auction. However, the district court decision number 02/PDT.G/2010/PN.MGL. shows legal fact where auction held with a reserve price that determined by the district court without based on an independent appraisal assessment on the auction object and this event is inconsistent with PMK 106/PMK.06/2013. Eventually, the auction result did not cover debtor?s debt to creditor. Both of debtor and creditor are disadvantaged in this event. This research is a juridical normative research with the type of prescriptive research. There are some conclusions based on the above case. First, the district court is the legitimate seller of the auction and has the authority to determine the reserve price. However, the determination of the reserve price by the district court in this case is not in accordance with PMK 106/PMK.06/2013 and cause disadvantage to the party.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan lelang mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistem kompetisi penawaran, dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta autentik kepada pemenang lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi tidak lepas dari kewajiban debitur yang melakukan perkreditan melalui bank dengan sebuah jaminan tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila debitur wanprestasi maka Bank selaku pemegang hak tanggungan dapat memohon pelaksanaan lelang. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, nilai limit atas objek lelang ditetapkan berdasarkan sisa hutang debitur kepada bank. Permasalahan penelitian: penentuan nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan perlindungan debitur terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dengan nilai limit yang tidak wajar. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Simpulan penelitian adalah bahwa penetapan nilai limit yang ditetapkan oleh penilai atau penaksir harus dilakukan dengan memperhatikan metode-metode yang juga menjadi pertimbangan oleh penilai sehingga nilai limit yang ditetapkan oleh penaksir dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tidak merugikan debitur. Perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan lelang eksekusi yaitu dengan menetapkan nilai limit yang paling tinggi pada lelang pertama untuk mendapatkan harga lelang yang setinggi-tingginya mengingat seluruh kewenangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi berada pada kreditur selaku penjual lelang. Selanjutnya, nilai limit dapat diturunkan secara bertahap pada lelang-lelang berikutnya apabila tidak terdapat pembeli lelang, sampai adanya pembeli lelang.

---

ABSTRACT
The purpose of an Auction is to make a real price using a system of offering, that is executed by the auction attendant and the treatise of the auction is made into an authentic deed for the auction winner. The execution of an auction is the responsibility of the one that makes the credit agreement via the bank with a collateral of a land and building that has been bind with the mortgage deed. If the Debitor failed in keeping the contents of the mortgage deed then the bank have the rights to start an auction. In a Civil Court Judgement in Bandung Number 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, the limit value of an auction item is based on the rest of the debt that the Debitor have to the bank. The problems in this research: the determination of the limit value in executing an auction and the protection of the Debitor against the over pricing of the limit value. The Research Method used in writing this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with a qualitative approach. The conclusion of this research is that the confirmation of the limit value that was set by the evaluator or the pricing of the item value has to be determined by using the methode available which becomes a consideration for the appraiser so that the item value that has been set can be held responsible by the appraiser so the execution of an auction does not cost the Debitor anything. The protection of the law for the debitor in executing an auction is to determine the highest limit value on the first auction to acquire the highest price considering all the authority in executing an auction falls on the hands of the creditor as the auction seller. Next the limit value can be dropped step by step on the next auction if there is no auction buyer, until there is an auction buyer.

Abstrak :
Jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya lelang. lelang terbilang belum cukup populer dan jarang digunakan untuk transaksi penjualan barang di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa masalah baik dalam hal ketentuan maupun praktiknya. Hingga saat ini, hukum positif yang memuat pengaturan terkait lelang hanya ada dalam Vendue Reglement dan beberapa peraturan Menteri, sehingga diperlukan adanya reformasi regulasi untuk pengaturan lelang. Akibat dari kurangnya pengaturan yang mengakomodir pelaksanaan lelang, maka kecurangan dalam pelaksanaan lelang kerap berasal dari pihak penyelenggara lelang itu sendiri. Adapun fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah penentuan nilai limit, batasan pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual beli secara lelang, serta upaya penyempurnaan pengaturan lelang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulisan ini akan secara khusus membahas lelang eksekusi benda hasil sitaan. Mengingat bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum kontinental atau hukum barat, Hukum Islam, dan hukum adat, maka permasalahan terkait lelang ini akan dibahas dengan membandingkan ketentuan. ......Purchase and sell can be done in various ways, one of which is auction. Auction is not quite popular and is rarely used for goods sales transactions in Indonesia, so that in its implementation there are still some problems both in terms of provisions and practice. Until now, the positive law that contains arrangements related to auction only exists in Vendue Regulations and several Ministerial regulations, so that regulatory reform is needed for auction arrangements. As a result of the lack of arrangements that accommodate auction, fraud in auction often originates from the auction organizers themselves. The focus of the problem in this paper is the determination of limit values, limits on profit taking in auction, as well as efforts to improve auction arrangements. With regard to this matter, this writing will specifically discuss the auction of the execution confiscated objects. Given that the legal system in Indonesia is a mixed legal system consisting of continental or western legal systems, Islamic law, and customary law, issues related to this auction will be discussed by comparing the provisions contained in the two legal systems, civil law and Islamic law.

Abstrak :
Nilai Limit merupakan patokan nilai minimal dalam penjualan lelang yaitu batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan. Oleh karenanya penentuan Nilai Limit menjadi suatu bagian yang penting dalam upaya mencapai harga yang pantas dalam penjualan lelang. Dalam perjanjian kredit, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk melakukan lelang barang jaminan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kewenangan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam menentukan Nilai Limit guna terciptanya harga yang wajar berdasarkan peraturan yang berlaku serta upaya yang dapat dilakukan debitor tereksekusi/pemilik barang yang merasa dirugikan akibat penetapan Nilai Limit yang terlalu rendah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama dalam menentukan Nilai Limit objek Hak Tanggungan pada kasus yang dibahas di atur dalam Pasal 29 PMK No. 40/PMK.07/2006. Akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi karena harus berdasarkan penilaian oleh Penilai Independen atau Tim Internal. Dalam melakukan penilaiannya, terdapat pedoman yang harus diikuti oleh Tim Internal, akan tetapi pedoman tersebut masih saja tidak diikuti dengan baik seperti yang terjadi dalam kasus yang dibahas penulis. Sedangkan dalam peraturan yang berlaku saat ini, yaitu PMK No. 93/PMK.06/2010 belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pedoman penilaian Nilai Limit oleh Tim Internal atau Tim Penaksir sehingga penetapan Nilai Limit yang berdasarkan penilaian oleh Tim Penaksir dapat menimbulkan celah terjadinya kesewenangwenangan kreditor. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tereksekusi yang merasa dirugikan adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata pada pengadilan negeri setempat.

---

The Reserve Price is the minimum standart value in the auction that is the lowest price limit that could be agreed to and justified. Therefore, the determination of the Reserve Price become an important part in an effort to achieve the appropriate price in the auction. In the credit agreement, if a debtor default, then the creditor as the first Mortgage holder has the right to carry out auction without asking for the approval from the owner of the collateral. The problem that discussed is how far the authority of the creditor as the first Mortgage holder in determining the Reserve Price for the auction that was professional and responsible as well as knowing efforts that could be done by debtor executed/owner of the collateral who feel aggrieved of the too low auction price. Based on this research, it can be concluded that the authority of the first Mortgage holders/creditor in determining the Reserve Price of the Mortgage object is based on Article 29 of PMK No. 40/PMK.07/2006. But the creditor?s authority is limited by the valuation of the Independent Appraiser or Internal Team (Estimator Team). In conducting the assessment, there are guidelines to be followed by the Internal Team (Estimator Team). However, the discussed case shows that the guidelines are not properly followed by the Internal Team (Estimator Team). While the current regulations, PMK No. 93/PMK.06/2010 there has been no provision governing providing guidelines in determining Reserve Price by the Internal Team (Estimator Team). The determination of Reserve Price based on the assessment by the Team Estimator can cause a gap for Mortgage Holder/creditors, which will affect the auction price and detriment to the owner of the collateral. Remedies that can be taken for the party who feel aggrieved is by filing a civil lawsuit at the local court.

Abstrak :
Pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, nilai limit ditentukan oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Nilai limit yang ditentukan oleh kreditur terhadap objek eksekusi hak tanggungan dibawah NJOP adalah salah satu alasan debitur mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/Pdt/2014/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kewenangan penjual dalam menetapkan nilai limit objek lelang berdasarkan PMK Nomor 93/2010 dan PMK Nomor 40/2006 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 serta bagaimanakah keabsahan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa kewenangan penjual dalam menentukan nilai limit objek lelang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 berlaku ketentuan Pasal 35 ayat 2 jo Pasal 36 PMK Nomor 93/2010, dimana dalam menentukan nilai limit objek lelang tidak hanya didasarkan pada NJOP saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan apabila perkara diajukan pada saat berlakunya PMK 40/2006, maka berdasarkan Pasal 29 ayat 4 angka 2, harga limit barang yang dimaksud dalam pasal ini, dasar penilaiannya dapat dilakukan oleh Penilai Internal dengan memperhatikan NJOP, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 35 ayat 2, Pasal 36, Pasal 91 PMK Nomor 93/2010, Pasal 1 angka 3 UU PBB, dan Pasal 4 ayat 2 huruf b PP Nomor 71/2008, nilai limit objek lelang yang berada dibawah NJOP sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bandung.

---

The execution of auction of mortgage execution, reserve price is determined by the creditor as a guarantee rights holder. The reserve price that determined by the creditor to the object of mortgage execute under NJOP is one of the reasons the debitor filed a lawsuit to against the cancellation of the auction. One of those Decision that will be discussed in this thesis is The Decision of Bandung District Court No. 274 Pdt.G 2013 PN.Bdg jo The Desicion of Bandung High Court No. 319 Pdt 2014 PT.Bdg jo The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. The issues that will be discussed are how was the authority of the seller in determining the reserve price of the object auction based on PMK No. 93 2010 and PMK No. 40 2006 on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 as well as how was the validity of the auction conducted by KPKNL Bandung based on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. This research is a juridical normative with research type of descriptive analytic. Based on the results of the research, we can conclude that the authority of the seller to determine the reserve price of the object auction in The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 applicable the provisions of Article 35 paragraph 2 jo Article 36 of PMK No. 93 2010, whereby in determining the reserve price of the object auction not only based on NJOP, but also influenced by other factors. Meanwhile, if the case is submitted when PMK 40 2006 is applicable, based on Article 29 paragraph 4 point 2, the reserve price that referred in this article, the basic assessment can be carried out by the Internal Appraiser regarding to NJOP, and based on the provisions of Article 1 paragraph 1, Article 35 paragraph 2, Article 36, Article 91 of PMK No. 93 2010, Article 1 paragraph 3 of PBB Act, and Article 4 paragraph 2 point b Government Regulation No. 71 2008, the reserve price of the object auction that under NJOP did not affect the validity of the auction that conducted by KPKNL Bandung.