Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat ketersediaan dana public yang terbatas, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap setiap pilihan skema pembiayaan yang dimungkinkan untuk penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik, salah satunya dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU . Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh model pengelolaan layanan Transjakarta busway koridor 13 berdasarkan skema KPBU terhadap nilai kemanfaatan value for money dari APBD dan penilaian persepsi pemangku kepentingan stakeholder yang terkait terhadap skema KPBU untuk penyediaan layanan ini. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan skema pembiayaan KPBU berdasarkan pembayaran ketersediaan layanan availability payment , pemerintah dapat melakukan efisiensi penggunaan APBD sebesar 14,19 . Pemerintah harus menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat agar pelaksanaan KPBU ini dapat berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT
Public transport infrastructure and services provision is key to sustained economic growth and development. Given the limited availability of public funds, the government is required to be able to evaluate any possible financing scheme options for the provision of public transport infrastructure and services, one of which is a public private partnership PPP . This research tries to analyze the effect of management model with PPP scheme for the provision of Transjakarta busway corridor 13 services to the value for money of public fund and related stakeholder perception on the scheme for the provision of this service. The analysis includes quantitative and qualitative analysis. The results obtained in this study is with the PPP scheme, based on availability payment, the government can make efficient use of the public fund of 14.19 . The government must prepare a strong legal and institutional framework for the implementation of this PPP scheme can run well.