Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri. ......This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country.

Abstrak :
Kini masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian produk yang dijual secara langsung oleh pelaku usaha luar negeri melalui platform e-commerce. Melalui fenomena tersebut, adanya keterlibatan pelaku usaha luar negeri yang bukan merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) mengakibatkan prosedur pemungutan pajak yang dirancang harus mengedepankan kemudahan administrasi agar tidak berpotensi terjadinya tax loss. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia serta menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN dari sisi kemudahan administrasi (ease of administration). Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia adalah adanya opsi skema delivery duty paid (DDP) sebagai bentuk kerja sama pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan pihak penyedia platform e-commerce dalam proses customs clearance sehingga menjadi lebih singkat. Namun, yang masih menjadi penghambat adalah skema DDP ini masih bersifat opsional sehingga belum seluruh perusahaan penyedia platform e-commerce terintegrasi dengan pihak DJBC melalui skema DDP. Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia platform e-commerce yang belum menggunakan skema DDP, pihak DJBC masih mengandalkan alat pemindai (x-ray) dan risk engine. Selain itu, secara efisiensi dan kesederhanaan masih terdapat prosedur administrasi yang dilakukan secara manual karena penerapan skema DDP belum dapat secara luas digunakan oleh seluruh penyedia platform e-commerce. Oleh karena itu, pemungutan PPN atas transaksi impor melalui platform e-commerce di Indonesia jika ditinjau dari asas ease of administration masih belum terpenuhi. ......Nowadays, Indonesian society can directly do a transaction with foreign businesses through e-commerce platforms. Due to this phenomenon, the involvement of foreign businesses that are Non-Resident Taxpayer results in tax collection procedures that need to prioritize administrative ease to avoid potential tax losses. This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors of VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia, as well as to examine the VAT collection from the ease of administration principle. The study adopts a post-positivist paradigm with data collection techniques including literature review and in-depth interviews. The results indicate that one of the supporting factors for VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia is the availability of the Delivery Duty Paid (DDP) scheme as a collaboration between the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and e-commerce platform providers in the customs clearance process, making it more efficient. However, the optional nature of the DDP scheme still poses a hindrance, as not all e-commerce platform providers have integrated with the DGCE through the DDP scheme. In monitoring e-commerce platform providers that have not adopted the DDP scheme, the DGCE still relies on scanning devices (x-ray) and risk engines. Furthermore, in terms of efficiency and simplicity, there are still manual administrative procedures due to the limited implementation of the DDP scheme by all e-commerce platform providers. Therefore, the VAT collection on import transactions through e-commerce platforms in Indonesia based on the ease of administration principle has not been achieved.

Abstrak :
Penurunan produksi minyak dan stagnannya produksi gas selama beberapa tahun terakhir, menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah. Berdasarkan keluhan kontraktor, salah satu penyebabnya adalah pengenaan berbagai macam pajak sejak awal tahap eksplorasi. Padahal, di sisi lain, kontraktor belum memperoleh penghasilan usaha pada tahap ini. Untuk meningkatkan produksi migas tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.11/2007 yang mengatur pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang yang dipergunakan dalam tahap eksplorasi migas. Proses implementasi kebijakan inilah yang ingin dibahas oleh peneliti suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang untuk eksplorasi migas mencakup suatu tahapan implementasi yang cukup panjang dan melibatkan beberapa institusi negara. Pada dasarnya proses pelaksanaan sudah dimulai sejak pengajuan Rencana Impor Barang oleh kontraktor yang merupakan dokumen yang wajib dilampirkan ketika mengajukan permohonan insentif hingga penyampaian laporan triwulan PPN ditanggung pemerintah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan permintaan pembayaran penerimaan PPN oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran. Konsekuensinya, pemerintah harus menganggarkan tambahan pengeluaran untuh menanggung PPN tersebut dalam APBN 2008. Namun, pengeluaran ini secara langsung akan diseimbangkan dengan masuknya penerimaan PPN. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada dana belanja yang secara riil dikeluarkan pemerintah untuk menanggung PPN tersebut. Namun demikian, kontraktor hanya dapat menerima manfaat insentif tersebut selama satu tahun karena Undang-Undang APBN 2008 yang menjadi dasar hukumnya hanya memiliki masa berlaku selama satu tahun. ......The declining of oil production and stagnancy of gas for many years have resulted in government loss. Based on the demand ask by Contractors, the taxes imposed since the beginning of exploration phase have become one of the main cause. In the other side, no income has been generated by Contractors in this phase. In order to increase the national production, government issued a tax incentive in the form of VAT borne by government for the importation of exploration goods in oil and gas sector which is regulated in Minister of Finance Regulation Number 178/PMK.011/2007. This research attempts to analyze the implementation process of this regulation in details. The approach used in the research is based on qualitative method with descriptive interpretation. From the research held, it shows that the implementation of encompass such a long process and involve some government institutions. The process has been started since Contractors submit the Import Plan, until recording tax revenue by Directorate General of Taxation based on the report delivered by Directorate General of Custom Duty and admitting subsidy expenditure by Directorate of Budgeting. This creates government obligation to budgeted additional expense to bear the VAT in General Revenue and Expenditure Budget for Year 2008. However, this expense will directly balance with the tax revenue from VAT. Thereby, there is no real expenditure by government in bearing the VAT. Nevertheless, Contractors are only able to get benefit from the incentive for one year since The General Revenue and Expenditure Budget Law valid only for one year.

Abstrak :
Tesis ini dimotivasi oleh adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan SK No. 397/KMK.01/2004 tanggal 6 September 2004 yang berisi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Carbon Black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan. Pengenaan BMAD berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SK Menteri Keuangan ini. Akan tetapi, keputusan pengenaan BMAD atas impor carbon black ini mendapat kecaman dari industri ban, yang merupakan industri hilir dari produk carbon black tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap nilai impor carbon black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan serta dampaknya bagi industri hilir dari carbon black tersebut di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu produk dapat dikategorikan melakukan praktik dumping. Model yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian ini adalah dengan variabel impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1), besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD), dan nilai tukar nominal (NER) dengan menggunakan pendekatan analisis data panel. Dalam analisis data panel, pemilihan model estimasi yang efisien dilakukan melalui uji spesifikasi F-test untuk mengetahui adanya efek individu, kemudian uji Hausmann untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Dalam penelitian ini, ternyata model yang efisien untuk analisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor carbon black di Indonesia adalah Fixed Effect Model. Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black, variabel besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD) ternyata tidak berpengaruh negatif terhadap impor carbon black, dan variabel nilai tukar nominal (NER) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black. Impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh positif terhadap impor carbon black tahun ini secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel nilai tukar dan negara yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap impor carbon black di Indonesia. Variabel AD (besarnya BMAD) ternyata tidak mampu menurunkan impor carbon black di Indonesia, melainkan menyebabkan meningkatnya impor carbon black di Indonesia. Hal ini disebabkan karena supply yang tersedia tidak mampu memenuhi demand yang ada. Setelah dilakukan penelitian, pengenaan BMAD tidak mampu menurunkan nilai impor carbon black di Indonesia. Maka itu, sebaiknya Menteri Keuangan mencabut SK yang dikeluarkan tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor carbon black dari India, Thailand, dan Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu, perlunya Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada dunia usaha untuk mendirikan perusahaan yang memproduksi carbon black di Indonesia. Kemudahan itu dapat berupa pengucuran kredit dengan bunga rendah dan tidak mempersulit dalam pembuatan izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi carbon black.