Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Semakin banyaknya isu degradasi lingkungan hidup yang terjadi secara lintas batas dan tidak bisa diselesaikan negara seorang diri telah mendorong NGO untuk maju dan menawarkan solusi. Berbagai strategi dilakukan NGO untuk mengadvokasikan isu lingkungan hidup dan mengubah perilaku negara dan korporasi dalam tata kelola lingkungan hidup global. Kajian literatur ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi NGO dalam tata kelola lingkungan hidup global dan seperti apa implikasi yang mereka hasilkan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kajian literatur ini memetakan literatur tentang mekanisme kerja, fungsi, dan implikasi dari strategi yang dijalankan NGO dalam menargetkan negara dan korporasi, dengan menggunakan metode taksonomi. Berdasarkan analisis, kajian literatur ini menemukan bahwa mekanisme kerja NGO bisa bersifat kolaboratif dan konfrontatif. Fungsi yang mereka jalankan beragam, dengan diseminasi informasi secara multiarah menjadi yang paling mendasar. Implikasi yang mereka timbulkan berupa kesuksesan mereka mengubah praktik negara dan korporasi, hingga kegagalan yang bisa berujung pada kriminalisasi dan hilangnya kredibilitas mereka. Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa NGO menyusun strategi yang berbeda, menyesuaikan sifat dan modality dari korporasi dan negara yang mereka targetkan, serta seberapa strategis isu yang menjadi fokus advokasi mereka.

Abstrak :
ABSTRAK
Konflik tata ruang di wilayah perkotaan mdash;yang bisa berujung pada konflik lahan mdash;tidak hanya melibatkan antar masyarakat saja, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah. Pada praktiknya, pemerintah seringkali menggunakan penggusuran paksa sebagai strategi untuk menertibkan lahan-lahan ilegal mdash;seperti tempat berjualan informal dan pemukiman kumuh mdash;agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata kota. Melihat hal ini, terdapat dua pola yang terlihat pada studi-studi yang membahas penggusuran paksa. Pertama, pemerintah dan rulling group yang ada melihat bahwa pemanfaatan ruang kota harus secara legal dengan mengikuti rencana tata kota. Kedua, masyarakat miskin kota melihat bahwa ruang kota merupakan tempat yang dapat dan boleh dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Kedua pandangan yang saling berlawanan ini tidak pernah menemui titik temu yang solutif, oleh karenanya penulis berargumen bahwa dibutuhkan suatu lembaga mediasi untuk menjembatani kepentingan di antara keduanya agar tidak timpang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana konflik lahan yang berujung penggusuran paksa ini terjadi antara masyarakat miskin kota dengan pemerintah daerah. Selain itu, artikel ini juga ingin melihat lebih jauh peran LSM dalam kasus penggusuran paksa. Temuan dari artikel ini menunjukan bahwa LSM memiliki peranan penting tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pembangun kesadaran ruang masyarakat dalam konflik ruang yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

---

ABSTRACT
Spatial conflict in urban areas which can lead to land conflicts involves not only inter community groups but also between communities and governments. In practice, governments often use forced evictions as a strategy to discipline illegal lands such as informal selling places and slums so that their designations are in accordance with urban planning. Looking at this, there are two patterns seen in studies that deal with forced evictions. First, the government and the existing rulling group see that the utilization of urban space must legally follow the city planning plan. Secondly, the urban poor see that city space is a place that can and can be utilized by all elements of society. These two opposing views have never met a solvent point of view, and therefore the authors argue that a mediating body is required to bridge the interests between the two in order not to be unbalanced. Using a qualitative approach with an in depth interview method, researchers wanted to see further how land conflicts that led to forced evictions occurred between the urban poor and local governments. In addition, this article also wants to see further the role of NGOs in cases of forced evictions. The findings of this article show that NGOs play an important role not only as mediators, but also as builders of spatial awareness in spatial conflict between government and society.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji literatur dengan menggunakan teknik analisis diskursus pada 26 literatur yang membahas interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor yang dipublikasikan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Tulisan ini mengklasifikasikan literatur dengan membuat taksonomi isu utama dalam literatur yang terdiri dari isu diversifikasi pendanaan, mekanisme pendanaan, legitimasi NGO negara maju, dan mekanisme akuntabilitas.Kemudian di masing-masing isu, argumen penulis diklasifikasikan dengan menggunakan tipologi dependensi dan independensi.Temuan yang diperoleh dalam tulisan ini adalah 18 dari 26 literatur merepresentasikan pola interaksi NGO negara maju dependen terhadap negara pendonor.Interaksi NGO negara maju yang dependen dengan negara pendonor mendorong NGO melakukan konformitas pada sistem bantuan luar negeri negara pendonor dan mengurangi kekuatan NGO dalam pembangunan.Tulisan ini juga memberikan rekomendasi agenda riset agar diskursus interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor diteliti dengan menggunakan teori daridisiplin ilmu politik dan memandang interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor dari sudut pandang intervensi-otonomi.

---

ABSTRACT
This paper is a literature review that applies discourse analysis in reviewing literature about interaction between Northern NGOs and state-donor in foreign aid practice that were published in 1993 to 2015. This paper classifies the literature by making taxonomy of main issue discussed in the literature that comprised of diversification of funding, funding mechanism, Northern NGOs‟ legitimacy, and accountability mechanism. Then within each issue, each authors‟ arguments are classified using the typology of independency and dependency of NGO in the interaction with state-donor. 18 out of 26 literature reviewed in this paper showed that NGO are dependent to state-donor in the interaction. The dependency causes Northern NGO to conform to state-donor‟s foreign aid system and thus reduces NGO‟s strength in international development. This paper recommends further research that applies political theory on this issue and to see the interaction between Northern NGOs and state-donor using intervention-autonomy point of view.

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini membahas Dynamic Capabilities LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang dilihat dari sumber daya dan modal sosial yang akan menopang Dynamic Capabilities dalam melakukan penyesuaian untuk menanggapi tantangan lingkungan sehingga LSM bisa berkelanjutan. Studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa LSM menemui berbagai masalah dalam implementasi program salah satunya adalah dilema akuntabilitas kepada dua pihak, yaitu lembaga donor dan pihak penerima manfaat. LSM sulit untuk bertahan dan mengalami krisis kepercayaan. Studi ini berfokus pada karakteristik pengorganisasian program LSM GEBU (Gerakan Ekonomi dan Budaya) Minang, Jakarta. Penulis beragumentasi bahwa pengorganisasian program dalam mengembangkan Dynamic Capabilities terutama dalam pengelolaan pemangku kepentingan, pengambilan keputusan, modal sosial dan sumber daya merupakan aspek penting, karena sebuah LSM harus mampu mengintegrasikan internal, dan kompetensi eksternal untuk mengatasi perubahan lingkungan. Studi ini berfokus pada karakteristik pengorganisasian program LSM GEBU (Gerakan Ekonomi dan Budaya) Minang Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen.

---

ABSTRACT
This article discusses Dynamic Capabilities of LSM (Non-governmental Organization), which seen from the resource and social capital who will support Dynamic Capabilities in doing adjustment to respond the environmental challenges for the NGOs sustainability. The previous studies explain how NGOs face various implementation problems, one of them is accountability dilemma for two parties, which are donor agency party and advantage receiver party. It is hard for NGO to sustain and they are having trust crisis. This study will focus on the characteristics of NGOs program organization in GEBU (Gerakan Ekonomi dan Budaya / Economy and Culture Movement) Minang, Jakarta. Writers argumentation is program organization in developing Dynamic Capabilities especially in stakeholder management, decision making, social capital, dan resource are important aspects, because NGO must be able to integrate internal and external competencies in order to resolve environmental change. This study is focusing on NGOs program organization characteristics of GEBU (Gerakan Ekonomi dan Budaya) Minang, Jakarta. This study is using qualitative approach with interview, obseevation, and document study as data collecting method.

Abstrak :
The paper delineates deficiencies of the existing financial system in Bangladesh in order to cater the financing needs of SMEs specially those requiring finance in the range of US $ 15 000 to US $ 3000 and are regarded as missing middle" in the country....

Abstrak :
This article discusses the complex nature of world politics making a special reference to the growing roles of the flexible and loosely organized coalitions formed between NGOs from different backgrounds and with different mandates....