Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kewajiban Direksi sebagai organ Perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan kepengurusan Perseroan. Kewajiban Direksi tersebut terkait dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Selain kewajiban Direksi dalam penyelenggaraan RUPS, tesis ini juga membahas mengenai peranan institusi peradilan dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan permohonan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS karena Direksi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan dan putusan institusi peradilan. Hasil penelitian menyarankan agar Direksi tetap memenuhi permintaan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagai bagian dari hak Pemegang Saham. Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang untuk menetapkan permohonan Pemegang Saham dalam hal Pemegang Saham mengajukan permohonan penetapan pemberian ijin pemanggilan sendiri RUPS wajib memeriksa dengan cermat permohonan Pemegang Saham tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan dan ada kepentingan yang wajar dari Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS tersebut.

---

This Thesis contains analysis of obligation of Board of Directors as an organ of a limited liability company to manage the company. Such obligation is related to conduct General Meeting of Shareholders (GMS) of the company, either Annual GMS or Extra-Ordinary GMS as mandated by the law. Besides analyzes the obligation to conduct GMS, this Thesis also analyzes the role of Court of Law institution in providing law assurance in relation with the right of shareholder of a company to by itself make convocation of/formal call for the GMS, in case the Board of Directors did not do that. This analysis is a legal normative analysis, which carried-out by descriptive analysis method to literature materials and analysis to decisions or verdicts of Court of Law. Considering the result of this analysis, the Board of Directors should suggestively honor the right of shareholder who requested the GMS to be conducted. An authorized District Court is competent to examine if the request of shareholder has duly fulfilled all the requirements and if are there any normal interest of such shareholder in requesting the GMS.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan teori soft power dalam Politik Luar Negeri RI. Contoh kasus yang paling nyata adalah ketika Indonesia melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005. KTT Asia Afrika 2005 dapat dikatakan sebagai even yang monumental, karena selain KTT tersebut sebagai peringatan pelaksanaan KAA 1955, KTT tersebut menawarkan suatu kerjasama baru di antara negara-negara Asia Afrika pada saat itu. Wajah dunia pada saat itu berubah ketika serangan teroris di Amerika Serikat pada tahun 2001, selanjutnya tindakan unilateralisme AS memaksakan negara-negara lain di dunia untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang baru saja mengalami transformasi politik, diharapkan untuk segera mengambil langkah yang terbaik untuk kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu Indonesia kembali menawarkan bentuk kerjasama baru yang lebih konkrit dan membangun dalam bentuk NAASP yang disepakati dalam KTT Asia Afrika 2005. Politik Luar Negeri RI melalui KTT Asia Afrika 2005 dapat dikatakan sebagai perwujudan dari teori soft power. Sejauh mana KTT Asia Afrika 2005 dapat mewujudkan kepentingan nasional Indonesia pada saat itu, akan menentukan keefektifan dari soft power itu tersebut. Tesis ini menggunakan pendekatan teori soft power, Joseph Nye sebagai dasar pemikirannya. Selain itu untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya, digunakan teori 3 unit analisa Howard Letner.

---

ABSTRACT
The main purpose of this thesis is to understand how far the use of soft power theory in Indonesian Foreign Policy. The most obvious case is when Indonesia conducted Asian African Summit Conference 2005. Asian African Summit Conference 2005 can be regarded as a monumental event, because apart from the summit as a commemoration of Asian African Conference 1955, the summit offered a new cooperation between Asian and African countries at that time. The world has changed since 9/11, furthermore unilateral act by US forced another countries to defended their own interests by their own way. On the other hand, Indonesia as a country that recently experienced a political transformation, are expected to take the best decisions immediately for its national interests. Therefore, Indonesia back to offer new form of cooperation more concrete and constructive in New Asian African Strategic Partnership (NAASP) which was agreed in the Asian African Summit Conference 2005. Indonesian foreign policy through the Asian African Summit Conference 2005 can be said as the realization of the soft power theory. How far this summit can bring Indonesian national interests at that time will determine the effectiveness of soft power theory. This Thesis uses the soft power theory by Joseph Nye as its rational approach. In addition to explaining the behavior of the country in defending its national interests, this thesis uses unit analysis theory by Howard Letner.