"Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjamin adanya perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan penanaman modal di Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Adapun bentuk-bentuk usaha pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional yaitu koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan oleh BKPM di tingkat pusat. Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi khususnya asing di Indonesia dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI).
Dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat dikatakan bahwa Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan acuan pertama kali dan terpenting bagi calon investor, baik investor asing maupun investor domestik sebelum melakukan penanaman modal. DNI merupakan suatu daftar yang mengatur mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang tertutup, terbuka untuk penanaman modal, dan bidang-bidang usaha apa saja yang dibatasi kepemilikan sahamnya. Selanjutnya, kepemilikan PMA setelah adanya harmonisasi penyederhanaan pengaturan kepemilikan saham asing yakni melalui divestasi saham. Program divestasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada negara dan merupakan cerminan kedaulatan bangsa dan salah satu upaya melibatkan pihak lokal untuk mengawasi investor asing. Kewajiban divestasi tidak diatur dalam UUPM, tetapi tetap mengikat investor asing dalam memenuhi kewajibannya pada bidang usaha tersebut.
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah menerangkan ketentuan tinjauan divestasi dan kebijakan divestasi, serta proses divestasi yang harus dilakukan PT X apakah telah sesuai dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perka No 12 Tahun 2013. Melalui pengaturan mengenai persyaratan pemilikan saham pada perusahaan, cara dan bentuk kegiatan PMA dapat memperoleh arahan yang jelas. Termasuk di dalamnya, pengaturan mengenai kapan dan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi jika usaha PMA tersebut telah dilakukan sepenuhnya. Agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan penulis yaitu dengan metode penelitian hukum normatif terhadap berbagai sumber bacaan untuk melengkapi penulisan tesis ini.
The Law Number 25 of 2007 on Investments has guaranteed an equal treatment between foreign and domestic investors as the fundamental principle in drafting of investment polcies in Indonesia which it remains consistent with national interests. The forms of government efforts in maintaining national interests namely. Investment services are organized by BKPM at a central level. Government efforts by improving investment climate esp. foreign in indonesia can be viewed by issuance Regulation Of The President Of The Republic Of Indonesia Number 39 of 2014 Concerning Lists Of Business Fields That Are Closed To Investment And Business Fields That Are Conditionally Open For Investment or better known as the Negative Investment List.
In investment activities in Indonesia can be said that the Negative Investment List is the first and most important reference for prospective investors, both foreign investors and domestic investors prior to investment. Negative Investment List is a list of regulating the fields of business anything that is closed, open to investment, and fields of business of anything which is restricted ownership of the shares. Furthermore, the ownership of the FDI after the harmonization of regulatory simplification for foreign share ownershi, which is through the divestment of shares. Basically, the divestment program is one attempt to evoke a sense of nationalism and passion for the country and the sovereignty of the nation and is a reflection of one's efforts to involve local stakeholders on oversee foreign investors. The divestment obligation not set in The law number 25 of 2007 on Investment, but nonetheless binding on foreign investors in the field meet its business.
The purpose of the writing of this thesis is to describe the conditions of the divestment divestment policy and review, as well as the process of divesting to do PT X would have been in accordance with law No. 25 of 2007 on Investments and Perka Number 12 of 2013. Through arrangements regarding ownership of shares in the company's requirements, the manner and form of FDI activities can obtain a clear direction. Included in it, setting about when and how the requirements that must be met if the FDI effort has carried out completely. In order for goals to be more focused and accountable, then the method used authors with normative legal research methods to a variety of sources to complete this thesis."
