Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tentang kepentinagan negara-negara pantai dalam menghadapi ancaman transnational non state actor di Selat Malaka. Negara-negara pantai yang dimaksud adalah Indonesia-Malaysia-Singapura dan Thailand memiliki kepentingan yang sama terhadap Selat Malaka yaitu menginginkan adanya jalur pelayaran yang aman dari ancaman non tradisional. Negara-negara tersebut memandang Selat Malaka sebagai salah satu chokepoint penting bagi pelayaran internasional dan bagi kepentingan ekonomi bangsa sehingga harus dilindungi dan dijamin keamanannya Kepentingan tersebut dikemas dalam wadah kerja sama keamanan negara-negara pantai sehingga dapat mewujudkan kepentingan mereka untuk menghadapi segala ancaman yang ada di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif, data primer berupa wawancara dengan informan dan didukung dengan data sekunder. Tools Nvivo 12 plus untuk mengolah data hasil wawancara dan tools SSM untuk menganalisis data penelitian. Berdasarkan kepentingan yang sama di Selat Malaka maka negara-negara pantai lebih fokus untuk mewujudkan kepentingan menghadapi ancaman non tradisional. Temuan dalam penelitian ini adalah Pertemuan MSSP JWG belum efektif dilaksanakan, belum terlaksananya memformulasikan kepentingan negara-negara pantai dalam dokumen resmi melalui pembahasan bersama pada forum MSSP JWG, dan belum terlaksananya aktivitas memberikan rekomendasi melaksanakan pembahasan keamanan Selat Malaka dalam forum APSC, sehingga temuan tersebut harus dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang terjadi di Selat Malaka yang semakin kompleks."

"Skripsi ini membahas mengenai sejauh apa negara pantai dapat menerapakan yurisdiksinya terhadap anjungan minyak lepas pantai yang terpancang di landas kontinennya. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep yurisdiksi negara pantai terhadap anjungan minyak lepas pantai secara komprehensif baik dalam the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea, dan hukum nasional negara pantai. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam kasus Arctic Sunrise (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), negara pantai dalam menerapkan yurisdiksi pada anjungan minyak lepas pantai di landas kontinennya, tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena sudah berbatasan dengan rezim hukum laut lain yaitu rezim hukum laut lepas.

---

The focus of this study is about the extent to which a coastal state may exercise its jurisdiction to offshore oil platforms which fixed on its continental shelf. This normative juridical with analytical descriptive, is aim for the further understanding of the concept of jurisdiction of coastal states to offshore oil platforms comprehensively which regulated in the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea and the national law of the coastal State. Based on the analysis that has been done in the case of the Arctic Sunrise (the Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), a coastal state in the exercise of its jurisdiction to offshore oil platforms on the continental shelf, can not be fully enforced because it is bordered by the other legal regime of the sea, which is high sea."

"Kewajiban menjaga wilayah laut adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban dari negara pantai. Untuk melakukan peran penjagaan tersebut, negara pantai membuat lembaga penjaga pantai yang dikenal dengan nama Coast Guard. Lembaga ini bertugas menjaga wilayah pesisir negara pantai di mana tidak ada ketentuan internasional yang mendefinisikan peran dan tugas dari Coast Guard. Hal ini dikarenakan definisi hingga penugasan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang memiliki Coast Guard selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku. Pada praktiknya telah ada negara-negara yang memiliki Coast Guard yang telah berusia lebih dari seratus (100) tahun. Akan tetapi ada beberapa negara yang Coast Guard nya masih berusia muda, salah satu nya adalah lembaga Coast Guard Indonesia yang bernama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Usia muda dari Coast Guard Indonesia ini memantik beberapa permasalahan, bahkan para akademisi dan praktisi meragukan status Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia. Skripsi akan menganalisa bagaimana kedudukan dan perbandingan peranan Coast Guard di beberapa negara dalam menjaga Wilayah Laut di mana hal tersebut diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada Bakamla Indonesia agar dapat berkembang lebih baik lagi.

---

The duty to safeguard the maritime zones becomes the responsibility and the obligation for the coastal states. For ensuring those responsibilities on track, the coastal state establishes government body which has the primary obligation to taking care the coastal area named Coast Guard. There are no such international laws, rules nor regulations which explain any detail of the Coast Guard Role. It is simply because every country has rights to determine the definition, roles and responsibility of the Coast Guard as long as not contravene with the International Law. Practically, there are countries which have already had Coast Guard for more than one hundred (100) year. Yet there are some countries which still green in making Coast Guard-like governmental body, one of these countries is Indonesia which has Badan Keamanan Laut (Bakamla) who named themselves as Indonesian Coast Guard. Lack of experiences is one of the many uprising criticism towards Bakamla, even scholars and practitioners doubts the nomenclature of Bakamla as the Indonesian Coast Guard. This thesis shall give in depth analysis on how can Bakamla improve itself by looking at the role and the responsibility between other countries? Coast Guard comparing with the Bakamla Indonesia."

"Perkembangan teknologi telah mendorong pesatnya penemuan terhadap benda-benda budaya bawah air. Salah satunya yakni kapal karam bersejarah yang didalamnya terkandung nilai yang sangat tinggi baik secara historis, arkeologis ataupun ekonomis. Keberadaan kapal karam bersejarah yang sangat signifikan inilah yang menjadikan isu kepemilikan atasnya merupakan suatu hal yang penting. Benturan kepentingan terjadi antara Negara bendera kapal, penemunya, Negara dimana kapal karam bersejarah tersebut karam ataupun negara dari mana muatan didalamnya berasal. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas konsepsi pengaturan mengenai kepemilikan atas kapal karam bersejarah di tingkat internasional melalui konvensi dan hukum kebiasaan internasional terkait, di tingkat nasional melalui peraturan dan praktik di beberapa negara dunia serta pengaturan dan praktik penerapannya di Indonesia.

---

Technology development pushed forward an access to underwater cultural heritage. One of them is historic shipwrecks which contain historical, archaeological or economic value. The significance of this historic shipwrecks leads to an issue about ownership. The dispute over historic shipwrecks happen because there is a clash about jurisdiction over the historic shipwrecks among Flag-state country, Finder, Coastal state, or state origin of the cargo. Therefore, it is an important thing to see the conception on regulation of historic shipwrecks at international level through international convention, at national level through its regulation and practice in several countries and also the regulation and practice in Indonesia.

"

"ABSTRAKZona ekonomi eksklusif merupakan wilayah dimana kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh negara lain dalam hal ini kapal asing. Zona ekonomi eksklusif rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing, negara pantai seperti Australia, Indonesia dan Malaysia menerapkan tindakan khusus sebagai bagian dari penegakan hukum bagi para pelaku yang melanggar di wilayah mereka, sebab negara-negara pantai yang berdasar pada UNCLOS 1982. Pasal 73 UNCLOS 1982 terkait penegakkan hukum di negara pantai, aturan ini memberikan hak dan kewajiban negara untuk mengatur kebijakan di laut, menegaskan bahwa negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE, melalui tindakan khusus berupa penenggelaman kapal berbendera asing yang diterapkan oleh Australia, Indonesia dan Malaysia dalam rangka penegakan hukum dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin aktivitas dalam yurisdiksi mereka atau pengawasan yang tidak merusak lingkungan negara lain. Walaupun demikian, ketiga negara tersebut memiliki perbedaan dalam segi praktek serta prosedur sebab ketiganya terikat kepada kedaulatan negara, oleh sebab itu peneliti ini mengangkat terkait praktek dan prosedur penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai melalui pendekatan normatif dengan menganalisa dan mengkaji ketentuan hukum internasional dan hukum nasional di negara pantai.

---

ABSTRACTExclusive economic zone is a region where fishing activities carried out by other States in this regard foreign ships. Exclusive economic zone vulnerable to violations committed by foreign vessels, coastal States such as Australia, Indonesia and Malaysia implement special measures as part of law enforcement for the perpetrators who infringe on the territory them. Article 73 of law enforcement related to UNCLOS 1982 in coastal states, this rule provides the rights and obligations of the State to set policy at sea, asserts that coastal States can exercise the right of sovereign to do exploration, exploitation, conservation and management of the biological wealth of resources in the EEZ, through special measures in the form of a foreign flagged ship sinking applied by Australia, Indonesia and Malaysia in the course of law enforcement and in harmony with the principles of development sustainable that the country responsible for the guarantee activity in their jurisdiction or control do not damage the environment of other States. However, they have differences in terms of practice and procedure because they are tied to State sovereignty, therefore the researchers this raised related practices and procedures the sinking ship of foreign flagged infringing on the exclusive economic zone of a coastal State through a normative approach by analyzing and reviewing the provisions of international law and national law in the coastal States. "

"Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. Penelitian dalam tesis ini juga menghasilkan sebuah penemuan bahwa pidana pengganti denda tetap dilaksanakan walaupun tidak diperbolehkan dalam ketentuan nasional maupun internasional. Pidana pengganti denda dilakukan agar memberikan efek jera termasuk jurisdiksi kewenangan pengadilan yang memutus perkara illegal fishing yang terjadi di ZEEI. Jenis penelitian kuantitatif dalam tesis ini menggunakan data numerik yang dianalisis mengenai Data Penanganan Awak Kapal yang Melakukan Pelanggaran di WPP RI yang mencantumkan WNA yang ikut dalam kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang digunakan untuk mencari hubungan antara penerapan UNCLOS dan penerapan Undang-Undang Perikanan Nasional dalam menangani awak kapal asing yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan mengembangkan suatu metode kerja yang efisien. Secara umum, penerapan hukum nasional seperti yang tercantum dalam beberapa ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai dengan UNCLOS 1982.

---

The thesis is discussing illegal fishing activities in Indonesia, specifically illegal activity in Fisheries Management Area which covers Indonesian Exclusive Economic Zone. The compatability of International and National laws and regulatios is also being compared to create full comprehension about the application of Indonesian laws on fisheries. Practices in enforcing the law from other states within their EEZ, including the function and roles of Indonesian Navy, Coast Guard and Fisheries Inspectors in enforcing the law at sea is also being discussed in this Thesis. The research from this thesis produce a finding that several cases decided by Indonesian Court are still applying imprisonment for unpaid balance on penalty imposed by the Judges, although this decision by court is considered as in contrary with International laws and regulations, however this subsidiary imprisonment is perceived as application of detterent effect and application of jurisdiction by the Judges. Quantitative method was used by using numeric data analyzed through Violation Handling Data, Crews Apprehended by Indonesian Authority, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Action research was conducted to find relation between application of UNCLOS and application of National Law relevant with criminal activities conducted by foreign vessel crews Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang withing Fisheries Management Area of Indonesia with the purpose to develop efficient working method. In general, the application of National Law as defined in several provisions of Law Number 31 Year 2004 as Amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries has been in line with the provision as defined in UNCLOS 1982."