Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam pengelolaannya, APBD antara satu daerah dengan yang lainnya berbeda-beda bergantung dengan kebijakan daerah tersebut. Atas dasar perbedaan pengelolaan APBD tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan terjadi dengan penyerapan APBD dari daerah dalam hal ini adalah kabupaten Ogan Ilir dan kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan tipe deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) pengelolaan keuangan daerah diawali dari siklus penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban; dan (2) Penyerapan anggaran tidak mencerminkan tercapainya tujuan pembangunan apabila hanya mengenai terlaksananya suatu kegiatan dan tidak menggambarkan hasil atas suatu pelaksanaan kegiatan. Penyerapan anggaran memiliki peran dalam meningkatnya pembangunan manusia tetapi dengan catatan bahwa penggunaan dari anggaran tersebut harus dapat menggambarkan hasil atas suatu pelaksanaan kegiatan. ......Local Government Budget is an annual financial plan that appointed by local regulation. During its management, there is differences between local government budget and the others local government budget depends on how the policy at the local government. Based on the fact that there are differences on how local government budget is managed, this research was conducted to determine the increase of public welfare in education happen with local government budget absorption, in this case Ogan Ilir Regency and Lampung Timur Regency. This research is in the form of normative-judicial, with descriptive-analytical type. Result of this research is (1) the management of local finance is initiated by a cycle consist of drafting, enactment, implementation, revision, and accountability; and (2) budget absorption does not reflect the achievement of development goals if it just about activity that is completed and not showing result of the activity itself. Budget absorption has a role in increasing human development but with the provision of budget utilization should showing results for an implementation of activities.

Abstrak :
Kajian di dalam tesis ini berangkat dari program privatisasi yang dijalankan di Indonesia sebagai wahana untuk merevitalisasi dan memperbaiki kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, semangat di dalam privatisasi tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN saja, tetapi sebagai bagian dari administrative reform. Di dalam tesis ini, Peneliti mengemukakan dan mengembangkan tiga gagasan. Pertama, privatisasi BUMN di dalam tertib hukum Indonesia. Dalam uraiannya, gagasan ini diawali dengan mengemukakan keberadaan BUMN sebagai pengejewantahan norma di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti menemukan bahwa privatisasi di Indonesia merupakan administrative reform yang menitikberatkan pada tujuan efisiensi. Kedua, privatisasi BUMN dan status kelembagaan dan keuangan BUMN. Privatisasi BUMN, setelah Peneliti telusuri, ternyata telah mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum kelembagaan dan keuangannya. Untuk status hukum kelembagaannya, BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan tujuan operasional dari non-profit oriented menjadi profit oriented. Oleh karena itu. BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan status hukum kelembagaannya dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Sedangkan dari status hukum keuangannya mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum keuangannya dari keuangan negara menjadi keuangan privat. Ketiga, paradoksalitas antara privatisasi BUMN dan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pelembagaan negara kesejahteraan di Indonesia memberikan ruang kepada negara untuk mengintervensi aspek kehidupan ekonomi masyarakat, seperti menyelenggaraan usaha-usaha penyediaan barang publik. Selain itu, dengan menulusuri ide-ide demokrasi ekonomi yang digagas oleh the founding fathers, privatisasi dengan melepaskan saham BUMN kepada pihak swasta saat ini, sebagai bagian dari kampanye neoliberalisme, tidak sesuai dengan ide-ide demokrasi ekonomi tersebut. Namun dengan formulasi dan komposisi yang tepat, privatisasi dapat disinergikan dengan semangat pelembagaan negara kesejahteraan. Hal itu tertuang di subbab saran, dimana Peneliti merekomendasikan untuk melakukan restrukturisasi (sejalan dengan gagasan privatization of management) tanpa melakukan divestasi. ...... This thesis is built from the studies of privatization program in Indonesia established to revitalize and improve financial performances of State-owned Enterprises (SoE). In other side, the spirits that constitute privatization program do not means improving SoE’s performances motive only, but also as a part of administration reform in Indonesia. In this thesis, Researcher proposes and explores at least three ideas. First, privatization is a part of legal order in Indonesia. Descriptively, this idea begins from the existences of SOE which are institutionalized by Article 33 paragraph (2) The 1945 Constitution of Republic of Indonesia. Then, privatization program must be traced to analyze its compatibility to the administrative reform’s principles. Researcher concludes that privatization is a part of administrative reform which emphasizes the efficiency principle. Second, Researcher analyzes the correlation between privatization and SoE’s legal entity and finance status. After analyzing those, Researcher proposes that privatization had changed the legal entity and finance status. In legal entity perspective, privatized SoE changed its vision from non-profit oriented to profit oriented. It means that privatized SoE has changed its legal entity status from ‘badan hukum publik’ to ‘badan hukum privat’. In finance perspective, privatization scheme changes finance status of SoE from public finance to so-called private finance. Third, there are paradoxes between privatization of SoE and welfare state conception in Indonesia. As we know, welfare state conception gives state more spaces to intervene economic spheres, such as providing the public goods. By tracing the ideas of economic democracy which stated by the founding fathers, privatization as a part of neoliberalism campaign does not conform to these ideas. However, by formulating the good formulation of privatization, we can be sure that privatization can be compatible with welfare state conception and the economic democracy principles. As Researcher suggests, privatization can be adjusted to so-called “restrukturisasi” (as implementation of privatization of management) without divestment schemes in order to establish the ideal privatization.

Abstrak :
ABSTRACT
Di era globalisasi ekonomi, kemampuan negara untuk menyediakan perlindungan sosial bagi warga negaranya mulai tergerus. Walaupun demikian, negara masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi dalam pembuatan kebijakannya. Dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi, yakni Gerakan ganda, setiap tekanan ekonomi internasional akan menciptakan respon alamiah yang berperan sebagai anti-tesis dari logika ekonomi pasar. Di Indonesia, hal ini nampak dalam kasus distribusi Bantuan Langsung Tunai BLT, sebuah program kompensasi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin atas dampak pemotongan subsidi BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ekonomi politik dari perkembangan BLT sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial Indonesia dengan menggunakan kerangka gerakan ganda perangkap akuntabilitas. Dalam kasus Indonesia, BLT tidak lagi hanya berperan sebagai gerakan tandingan dan bertujuan untuk memperbaiki dislokasi sosial dan ekonomi akibat globalisasi ekonomi. Namun demikian, lebih jauh lagi BLT dalam konteks ekonomi politik Indonesia menjadi instrumen politik dari partai-partai untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif.

---

ABSTRACT
In the era of economic globalization, the states capacity to provide social protection for its citizens has begun to erode. Nevertheless, the state still has room for innovation in its policy making. In Karl Polanyis double movement concept, every international economic pressure will create a natural response that is used as an anti thesis of the market economy logic. In Indonesia, the case of Unconditional Cash Transfer BLT, a compensation program given to the poor households following the effect of fuel subsidies reduction. Therefore, this research paper aims to analyze the political economy dimension of BLTs expansion as one of Indonesias social protection policy by using double movement and accountability trap framework. In the case of Indonesia, BLT did not only serve as a counter movement and a tool to fix socio economic dislocation caused by economic globalisation. Furthermore, BLT in the context of Indonesian political economy, was also used as a political instrument to gain power in the executive branch by the political parties.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kebijakan sosial kedua negara di masa krisis ekonomi melalui studi perbandingan yang terjadi di Finlandia tahun 1990-1993 dan Indonesia tahun 1997-1998. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen. Penelitian menggunakan konsep boom-bust cycle, teori Negara Kesejahteraan, konsep kebijakan sosial, dan kebijakan sebagai politik (policy as politics). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang diterapkan Finlandia pada masa krisis ekonomi lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. Hasil ini didasarkan pada kebijakan sosial Finlandia yang mampu memberikan respon dengan baik terhadap dampak krisis yang terjadi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang negatif, pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang meningkat. Keunggulan dari kebijakan sosial yang diterapkan Finlandia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan implementasi Negara Kesejahteraan yang sudah mapan.

---

This thesis discusses about social policies between the two countries in the economic crisis by a comparative study that took place in Finland in 1990-1993 and Indonesia 1997-1998. This study is an explanatory research that used qualitative methods through the study of documents. The study uses boom-bust cycle concept, welfare state theory, social policy concept, and policy as politics. The implementation of Finland’s social policies during the economic crisis are more institutionalized than Indonesia. Finland social policies were able to respond the impacts of the crisis properly, such as negative economic growth, unemployment, and rising poverty levels. The advantages of social policies applied in Finland cannot be separated from the established of the welfare state implementation and a well coordinated policy planning