Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Wakaf tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan yang ada dalam masyarakat di Indonesia, difasilitasi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Ketidaksempurnaan peraturan hukum positif serta pelaksanaannya di lapangan sering menjadi penghalang terpenuhinya hak dan kewajiban setiap induvidu dalam masyarakat dengan baik. Yayasan (Stichting) telah ada sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan dan bagi Yayasan yang telah ada tersebut diharuskan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya agar tetap berstatus badan hukum. Nazhir wakaf berupa Yayasan yang tidak memiliki status badan hukum tidak dapat menerima wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Notaris dalam Wakaf dikaitkan dengan Nazhir yang tidak berbadan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Notaris dapat berperan dengan cara memberikan saran untuk dibuatnya suatu perikatan antara pihak yang hendak mewakafkan harta bendanya dengan pihak yang nantinya akan mengelola harta benda tersebut. Bentuk perikatannya berupa perjanjian dalam wujud akta Notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dilaksanakan.

---

Abstract
Wakaf grow and evolve with the expansion of needs that exist in society in Indonesia, facilitated by the positive law in force in Indonesia for the establishment of order and rule of law in the society. Imperfections of positive law and its implementation on the field is often found as a barrier to the fulfillment of individual rights and obligations in the community. Foundation have existed before the regulations on the Foundation are made and for the existing Foundation is required to adjust their statutes in order to keep their legal entity. Nazhir wakaf in the form of Foundation that doesn?t have legal entity cannot receive wakaf. The issue raised by the authors in this study is how the role of notary in the course of wakaf associated with nazhir wakaf which has no legal entity. The research method used is literature study which is normative juridical in the form of prescriptive analytical research. Based on the study it is revealed that the notary may play a role in the implementation of wakaf by giving an advice to a commitment made between parties who want to hand over their possessions and who will manage the property. The form of engagement is in the form of a notarial deed which has the perfect strength of evidence and can be implemented.

Abstrak :
Penelitian ini membahas praktik wakaf saham di beberapa nazhir yang cukup representatif dengan prinsip manajemen yang profesional di Indonesia. Dengan menggunakan dana wakaf untuk ditujukan kepada pembelian saham wakaf dan juga praktik wakaf saham yang diberikan kepada nazhir oleh wakif perusahaan ataupun individu, diharapkan bisa menjalankan praktik wakaf sahamnya dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deksriptif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam praktik wakaf saham. Diantara lembaga nazhir wakaf tersebut yaitu Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, Tabung Wakaf Indonesia, dan Global Wakaf Corporation. Serta data sekunder berasal dari literatur-literatur terkait wakaf saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan perkembangan wakaf saham di Indonesia yang diteliti melalui beberapa nazhir, ada yang sudah sesuai dengan konsep wakaf saham yang ada dalam undang-undang mengenai wakaf benda bergerak selain uang, ada juga yang tidak sesuai. Walaupun di beberapa nazhir yang ada memiliki perbedaan karakteristik dalam pengelolaan wakaf saham didalamnya. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa Undang-Undang atau peraturan mengenai wakaf saham harus segera dibuat oleh regulator terkait, dan nazhir yang ada harus mengikuti peraturan yang ada apabila peraturan khusus mengenai wakaf saham telah dibuat nantinya. ......This study discusses the practice of share waqf in several nazhir which is quite representative and has run the principle of professional management in Indonesia. By using wakaf funds to address the purchase of waqf shares also the share waqf that is given to nazhir by wakif companies or individuals, is expected to run the practice of share waqf properly. The method used is qualitative method with descriptive analysis. The data used are primary data from the in depth interviews conducted with the people directly involved in the practice of waqf in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, Tabung Wakaf Indonesia, and Global Wakaf Corporation. And secondary data comes from literatures related to share waqf. The result of the research shows that the implementation and development of share waqf in Indonesia which is examined through some nazhir, there are already in accordance with the concept of share waqf that exist in the law regarding the waqf of moving objects other than money, some are not appropriate. Although in some existing nazhir have different characteristics in the management of share waqf therein. In addition, it can be concluded also that the law or regulation concerning the share waqf must be immediately made by the relevant regulators, and the existing nazhir must follow the existing rules if the regulator concerning the share waqf has been made.

Abstrak :
ABSTRAK
Wakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.

---

ABSTRACT
Waqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrehensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Wakaf dalam perspektif Islam adalah instrumen pemberdayaan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Akan tetapi di Indonesia masih banyak ditemui kendala dalam pengembangan wakaf Wakaf masih sering dipahami sebagai entitas ibadah khusus ma ah semata Problem wakaf yang lain adalah pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif hal ini masih sering ditemui di masyarakat pada umumnya Tetapi diantara sekian banyak persoalan wakaf di tanah air ditemukan pula beberapa institusi wakaf yang berhasil mengelola wakaf dengan produktif yaitu Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang Keberhasilan pengelolaan wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dapat dilihat dari dua hal yaitu pengelolaan SDM dan pemberdayaan harta aset wakaf Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang menganalisa keberhasilan dan hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam mengelola harta wakaf Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara dan kajian pustaka Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptik analitik Dari observasi penelitian diperoleh faktor faktor yang menyebabkan keberhasilan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam mengelola harta wakaf diantaranya ialah a Nazhir yang amanah ahli dan fokus dalam mengelola harta wakaf b Visi dan Misi lembaga yang secara konsisten dipraktikkan c Pemimpin lembaga adalah sosok teladan dan tegas yang sangat dihormati oleh bawahannya d Manajemen yang rapi bertanggung jawab dan berprinsipkan syariah Hambatan dalam pengelolaan wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung adalah belum maksimalnya pengelolaan wakaf uang dikarenakan ketersediaan tenaga ahli yang minim Walaupun masih terdapat kendala kendala dalam pengelolaan harta wakafnya tetapi upaya dan kinerjanya yang profesional dalam menjaga amanah keteladanan dalam kepemimpinan dan keahlian dalam mengelola harta wakaf telah memberikan hasil yang optimal dalam pelayanan kepada umat

---

ABSTRACT
Waqf in Islamic perspective is one of the instruments of economic empowerment for the public welfare However in Indonesia there are still many obstacles encountered for the development of waqf One of those obstacles is a shallow understanding telling that waqf is only a particular religious entity ma ah Moreover the unproductive management of waqf endowments property found in the societies is another problem to be encountered In spite of those problems of waqf in this country several charitable foundations successfully managing waqf with creative and innovative ways can also be found One of those foundations is the Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung in Semarang This waqf foundation succeeded in creating an integrated governance through two important aspects namely human resource management and management of property assets of waqf This study aims to explore the background and analyze the successes as well as obstacles encountered by Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung in managing the waqf property This research is a field study using qualitative approach The data are collected through observations interviews and study of literature Furthermore the data obtained were analyzed in descriptive analysis The findings of this study are First the success of the Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung in managing waqf property is caused by several factors namely a the trustworthiness capacity and expertise of the Management Nazhir b The vision and mission of the institution that are consistently implemented c The leadership of the institution respected as a model and decisive figure by the subordinates d well organize accountable shariah based management Second the obstacle in the management of Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung is the management of cash wakf isn rsquo t maximal due to the minimum availability of experts Although there are still obstacles in the management wakf rsquo s assest but the effort in maintaining trust given by wakif community models in leadership and expertise in managing waqf property have yielded optimum results in giving services to the people.

Abstrak :
Banyaknya jumlah aset wakaf di Indonesia tidak menunjukkan keberhasilan negara ini dalam pengelolaan wakaf. Prediksi pemanfaatan tanah wakaf pada sektor produktif hanya berkisar 1 dari jumlah aset. Ini menandakan bahwa besarnya potensi wakaf belum diimbangi dengan pengelolaan wakaf secara profesional. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi baru dalam pengelolaan wakaf diantaranya dengan memanfaatkan instrumen sukuk sebagai alternatif investasi wakaf uang dan pengembangan tanah wakaf. Keberhasilan negara lain seperti Singapura dalam mengelola aset wakaf melalui sukuk dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Dukungan pemerintah juga dapat dilihat dalam menyusun model sukuk berbasis wakaf dalam rangka memanfaatkan aset wakaf di Indonesia. Penggunaan instrumen sukuk dalam pengelolaan wakaf memberikan manfaat yang besar dalam sektor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan nazhir dalam menginvestasikan dan mengelola aset wakaf dengan menggunakan sukuk secara profesional. Penelitian ini menggunakan metode Analitic Network Process untuk menganalisa dan memahami permasalahan apa saja yang akan ditemui oleh para nazhir agar dapat mengelola wakaf dengan instrumen sukuk. Hasil analisa ANP menunjukkan bahwa dari tiga cluster permasalahan yaitu manajemen, regulasi, dan sumber daya insani maka, permasalahan utama yang dihadapi oleh para nazhir adalah permasalahan regulasi. Untuk itu diperlukan solusi dan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. ...... The amount of awaqf assets in Indonesia does not demonstrate country success in the development of waqf. Prediction on waqf land utilization in the productive sector is only about 1 of total assets. It indicates that the magnitude of the potential waqf has not been matched with professional waqf management. Therefore, it takes a new innovation in management of waqf such as by using sukuk instrument as an alternative investment of cash waqf and development of waqf land. Other countries success experiences such as Singapore in managing waqf assets through Sukuk can be used as a benchmark for the development of productive waqf in Indonesia. Government support can also be seen by proposed a model waqf based sukuk in order to take advantage of waqf assets in Indonesia. The use of sukuk instruments in waqf management have been of great benefit in the economic and social sectors. Therefore, nazhir readiness is required to invest and manage waqf assets by using sukuk instrument professionally. This study uses Analytic Network Process to to analyze and understand any problems that will be encountered by the Nazhir to manage waqf with sukuk instruments. The results of ANP analysis indicates that there are three clusters of problems namely management, regulatory, and human resources therefore, the main problem faced by the nazhir are regulatory issues. It requires an effective solution and strategy to overcome these problems.

Abstrak :
Suksesi perwakafan salah satunya berada pada nazhir wakaf selaku pengelola dan penjaga harta benda wakaf. Fokus kajian disertasi ini tentang profesionalitas nazhir perseorangan sebagai perwujudan konsep amanah (trust) dalam perwakafan tanah di Indonesia. Sebaran tanah wakaf di Indonesia mencapai angka 435 juta m2 (meter persegi). Sebahagian besar tanah tersebut dalam pengelolaan nazhir perseorangan, selebihnya dikelola nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Secara umum, tanah wakaf diperuntukkan bagi kepentingan masjid, musala, madrasah, makam atau disebut dengan wakaf tradisional. Meskipun tradisional, idealnya penyelenggaraan wakaf tersebut mampu mencapai nilai kemanfaatan dan produktifitas sebagaimana model pengelolaan wakaf kontemporer di Indonesia saat ini. Disertasi ini mengkaji filosofi amanah (trust) dalam profesionalitas nazhir sebagaimana prinsip wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Selanjutnya mengkaji pengelolaan dan pengaturan wakaf di Indonesia, merumuskan model pemberdayaan berkelanjutan nazhir perseorangan, dan mengkaji strategi peran negara dalam pemberdayaan nazhir perseorangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan kajian terhadap prinsip, konsep-konsep hukum, dan teori hukum yang berkembang dalam Hukum Islam berkaitan dengan wakaf dan pengaturannya di Indonesia. Hasil kajian menyimpulkan bahwa sikap amanah bernilai sangat fundamental dan berada dalam ruang/dimensi transendental. Adapun profesionalitas berada dalam ruang horizontal. Amanah yang melekat pada nazhir perseorangan dimanifestasikan dalam perilaku dan akhlak terpuji, seperti sifat bertanggung jawab, ikhlas, jujur, dan adil dalam menjalankan profesinya. Profesionalitas secara langsung tercermin pada pribadi nazhir yang amanah sebagai wujud suatu komitmen dan semangat nazhir yang menyadari tanggungjawabnya. Legalisasi perwakafan ke dalam UU Wakaf merupakan hasil ijtiha>d yang beranjak dari tradisi masyarakat Indonesia, yaitu al-‘Urf. Hasil penelitian ini menawarkan model pemberdayaan nazhir melalui pemetaan/kategorisasi nazhir perseorangan kepada 4 (empat) tipe, yang berdampak terhadap strategi otoritas dalam pembinaan dan pemberdayaan nazhir perseorangan. ......Nazhir is one of the succession of waqf, as the manager and custodian of the waqf property. The focus of this study is on the professionalism of individual nazhir as the embodiment of the concept of trust on land waqf in Indonesia. The distribution of waqf land in Indonesia has reached 435 million m2 (square meters). Most of the land is managed by individual nazhir, the rest is managed by organizational nazhir and legal entity nazhir. In general, waqf land is intended for the benefit of mosques, prayer rooms, madrasas, graves which is called traditional waqf. Even though it is traditional, the waqf organization is able to achieve benefit value and productivity as the contemporary waqf management model in Indonesia today. This dissertation examines the philosophy of Amanah (trust) in the Nazhir professionalism as the waqf principle in Islamic Law and Indonesian Positive Law. Furthermore, it examines the management and regulation of waqf in Indonesia, formulates a sustainable model for individual nazhir empowerment, and examines the strategy of the state's role in empowering individual nazhir. This study uses a qualitative research method by conducting a study of the principles, legal concepts, and legal theories that have developed in Islamic law relating to waqf and its arrangements in Indonesia. The results of the study conclude that the attitude of trust is very fundamental and it is at transcendental space/dimension. The professionalism is in the horizontal space. The mandate inherent in individual nazhir is manifested in commendable behavior and morals, such as being responsible, sincere, honest, and fair in carrying out their profession. Professionalism is reflected directly in Nazhir's trustworthy personality as a manifestation of Nazhir's commitment and spirit who is aware of his responsibilities. The legalization of waqf into the Waqf Law is the result of ijtihad which departs from the tradition of the Indonesian people, namely al-'Urf. The results of this study offer a model of nazhir empowerment through mapping/categorizing of individual nazhir into 4 (four) types, which have an impact on the authority's strategy in fostering and empowering individual nazhir.

Abstrak :
Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sifatnya dapat dikembangkan tanpa mengurangi harta pokok wakaf. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang besar. Namun potensi tersebut belum diimbangi dengan kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf. Mayoritas nazhir di Indonesia belum melaksanakan tugasnya secara profesional. Sehingga potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal. Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum wakaf di Indonesia, kriteria nazhir yang mampu mengelola wakaf secara produktif di Indonesia, serta pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data bersifat yuridis-normatif. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka nazhir harus memiliki lima modal dasar serta tiga prinsip yang memenuhi kriteria nazhir profesional. Selain itu nazhir juga harus mengelola harta wakaf secara produktif, agar manfaat harta wakaf dapat dirasakan masyarakat.

---

Waqf is an Islamic economy instrument which is the assets can be developed without reducing the main assets of waqf. Indonesia as the biggest Islamic population in the world have a great potential in waqf. However, that potency is not supported yet by the capacity and skill from the Nazhir who manage that waqf assets. A lot of nazhir in Indonesia is not yet doing their job profesionally. So that the potency of waqf in Indonesia is not yet maximally developed. This thesis discuss about the development of waqf law in Indonesia, requirement of nazhir who can manage the assets of waqf productively in Indonesia, and also the management of waqf productive in Indonesia. The methode of this thesis use the qualitative approaching, also collecting the data technique which is use the yuridis-normative method. To reach the goal of waqf, nazhir at least must have the five basic and three principal of the professional nazhir requirement. Beside that, nazhir should manage the assets of waqf productively, so that the benefit of that waqf assets can be felt and distribute to the society.

Abstrak :
Wakaf uang, sebagai salah satu jenis wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana terbatas dan dapat mengisi aset-aset wakaf berupa tanah dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Agar manfaat wakaf uang berjalan optimal, diperlukan nazhir yang profesional dalam mengelolanya. Sebagai nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang yang berasal dari Alumni ESQ Training. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada mauquf ?alaih. Peran nazhir tersebut dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu dengan melakukan penghimpunan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan wakaf uang melalui investasi langsung di Menara 165, dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa. Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghimpun wakaf uang, masih menggunakan bank konvensional serta rekening bank syariah berbentuk rekening mudharabah, belum berbentuk rekening wadi?ah. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah. Cash waqf, as one type of waqf is regulated in Indonesia legislation, have great benefits, which can be done by people who have limited funds and can fill waqf assets such as land with a more productive development tools for the benefit of the people. In order that the benefits of cash waqf running optimally, it would require professional nazhir to manage it. As a nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa manages cash waqf derived from alumni of ESQ Training. Before knowing cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and whether the management has been in accordance with Indonesia legislation, it is important to know the role of nazhir in cash waqf management according to Indonesia legislation. This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Role of nazhir in cash waqf management, according to the legislation in Indonesia, is related each other, which consist of collecting cash waqf, developing cash waqf, and distributing results of cash waqf development to mauquf ?alaih. The role of nazhir is performed by Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, consists of collecting cash waqf directly and indirectly, developing cash waqf through direct investment in Menara 165, and distributing results of cash waqf development indirectly to poor people. Cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa has not been entirely in accordance with Indonesia legislation. In collecting cash waqf, still use conventional banks and mudharabah account, not wadi?ah account. Certificate of cash waqf is still self-issued, not by Sharia Financial Institution-Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). Because of that, the implementation of waqf pledge and registration of cash waqf, that should be done through LKS-PWU, have not done yet. The developing of cash waqf has not insured with sharia insurance and there is no percentage of cash waqf which invested in sharia bank.<.i>

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis tentang kemungkinan berdirinya bank wakaf. Bank sebagai nazhir dalam peraturan perundang-undangan tidak dimungkinkan, bank dalam pengelolaan wakaf hanya sebagai partner nazhir, yaitu sebagai pihak yang dititipi wakaf uang (kustodian). Ada dua hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana potensi penghambat dan pendukung kemungkinan berdirinya bank wakaf dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesi? dan (2) Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia, pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian bank wakaf? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa bank syariah tidak dapat bertindak sebagai nazhir. Karena tidak sesuai dengan tujuan bank sebagai lembaga komersial dengan nazhir sebagai lembaga sosial nirlaba, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 tahun 2006 ayat (3) huruf ?c?. Di samping itu bank syariah sebagai badan usaha dalam bentuk Perseoroan Terbatas mengharuskan bergerak untuk tujuan mencari keuntungan. Di samping itu PP No. 42 tahun 2006 juga membatasi peran bank syariah hanya sebatas kustodian. Bank wakaf sebagai bank yang berdiri dan mengelola wakaf uang dalam proses pendiriannya dapat dilakukan melalui alternatif yaitu: pendirian bank baru, akuisisi, konversi atau window wakaf pada perbankan syariah. Dalam pendirian bank wakaf nazhir wakaf uang dapat bertindak sebagai pemegang saham bank wakaf, sebagai kelanjutan dari pemberian amanah dari wakif. Untuk pendirian tersebut diperlukan dukungan dari Badan Wakaf Indonesia dalam hal melakukan konsolidasi antar nazhir wakaf uang. Selain itu diperlukan peran Kementrian Agama dalam hal perubahan perundang-undangan, Bank Indonesia aspek likuiditas dan pasar serta Otoritas Jasa Keuangan untuk persiapan peraturan terkait bank wakaf. Untuk itu diperlukan amandemen terhadap UU Wakaf dan peraturan pelaksananya dan undang-undang khusus untuk pendirian bank wakaf.

---

ABSTRACT This study analyzed the possibility of the establishment of waqf bank. Bank as Nazhir in the legal system is not possible, as the bank in the management of waqf is just as Nazhir partner, namely as the party entrusted cash waqf (custodian). There are two things being questioned in this study, they are: (1) How are the potential inhibitors and potential supporters in the possibility of the establishment of waqf banks in the legislation system in Indonesia? and (2) How is the role of Indonesian Waqf Board, the ministry of religion, Bank Indonesia and the Financial Services Authority in the establishment of waqf bank? This research uses normative juridical method with approach to legislation and conceptual approaches. The study found that Islamic banks cannot act as Nazhir, because of their different purposes: bank as commercial institutions, and Nazhir as non-profit social institutions. It is stipulated in Government Regulation No. 42 2006 paragraph (3) letter "c". In addition, Islamic banks, as a business entity in the form of a Limited Liability Company, required to operate for the purpose of seeking profit. In addition, Government Regulation No. 42 2006 also restricts the role of Islamic banks merely as the custodian. Waqf bank as the banks standing and managing cash waqf can be established through a number of alternatives, namely: the establishment of a new bank, acquisition, conversion or waqf window in Islamic banking. In the bank establishment of waqf bank, cash waqf Nazhir can act as a shareholder of the waqf bank, as a continuation of the provision of the wakif mandate. For this establishment, the supports from the Indonesian Waqf Board is needed in terms of consolidating among waqf money Nazhir. Besides, the role of the Ministry of Religious Affairs is needed in terms of changes in legislation, Bank Indonesia role in liquidity and market aspects, as well as the Financial Services Authority role for preparation of regulations related to waqf bank. Therefore, the amendment to the Waqf Act and its implementing regulations and special laws for the establishment of waqf bank is required.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan pejabat yang berwenang dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Dalam kasus ini Wakif dan Nazhir melakukan perjanjian perwakafan tanah hanya secara dibawah tangan pada tahun 2008. Selama lebih kurang 10 tahun Nazhir sebagai pengelola tanah wakaf belum membuat Akta Ikrar Wakafnya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (yang selanjutnya disebut PPAIW), sehingga status tanah wakaf belum memiliki kejelasan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW serta perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam perwakafan tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, perwakafan tanah yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dalam kasus ini tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur harta benda wakaf. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Surat Keterangan Tanah (yang selanjutnya disebut SKT) sebagai bukti pemenuhan unsur harta benda wakaf baru terbit pada tahun 2016, sementara perwakafan tanah dilakukan pada tahun 2008. Hal tersebut melanggar syarat suatu sebab yang halal. Nazhir dalam kasus ini tidak dapat diberikan perlindungan hukum. Hal ini karena meskipun masih ada kemungkinan dapat disahkannya perwakafan tanah tersebut agar lahir perlindungan hukum bagi Nazhir, namun Nazhir dalam pelaksanaan perjanjian wakaf terbukti telah melanggar asas iktikad baik dalam perjanjian. ......This study discusses The Legality Of Land Waqf Which Is Not followed By The Making Of A Waqf Pledge Deed Before Authorized Official in the Pringsewu Religious Court Decision Number 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. In this case, Wakif and Nazhir entered into an underhanded land waqf agreement in 2008. For approximately 10 years Nazhir as waqf land manager has not made his Waqf Pledge Deed in front of the Waqf Pledge Deed Official (hereinafter referred to as PPAIW), so the status of the waqf land do not have yet. The main issues discussed in this thesis are the validity of the land waqf which is not followed by the making of the Waqf Pledge Deed before PPAIW and the legal protection of Nazhir in the land waqf. The research method used is the normative juridical method. The typology used in this research is prescriptive research. As for the results of this study, land waqf which is carried out without making a Waqf Pledge Deed before PPAIW in this case is not valid, because the elements of waqf property are not fulfilled. Physical Control of Land Sector or Land Certificate (hereinafter referred to as SKT) as evidence of fulfillment of waqf property elements was only issued in 2016, while land waqf was carried out in 2008. This violates the requirements for a lawful cause. Nazhir in this case cannot be given legal protection. This is because although there is still the possibility that the land waqf can be legalized so that legal protection is born for Nazhir, Nazhir in the implementation of the waqf agreement is proven to have violated the principle of good faith in the agreement.