Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Naturalisasi sungai sebagai kebijakan penanganan banjir Jakarta dikeluarkan pada 2019, dan dijanjikan menjadi solusi permasalahan banjir Jakarta. Bukannya menjadi solusi  permasalahan banjir Jakarta, banjir besar 2020 mengakibatkan korban jiwa, dan pengungsi meningkat tajam. Penelitian mengenai naturalisasi sungai ini dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menguji norma hukum naturalisasi, yaitu Peraturan Gubernur DKI No.31 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan metode studi pustaka, dan dijelaskan dengan metode deskriptif kualitatif. Konsep naturalisasi dalam Pergub DKI No.31/2019 tidak dapat direalisasikan di Jakarta karena relokasi penduduk bantaran sungai tidak dilakukan. Tidak sinkronnya Pusat dengan DKI menjadi permasalahan dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan naturalisasi. Kurangnya transparansi, dan akuntabilitas DKI dalam melaksanakan naturalisasi menyebabkan naturalisasi sungai tidak berjalan secara efektif. Dengan permasalahan yang ada, Penulis menyarankan adanya relokasi penduduk bantaran sungai Jakarta, adanya koordinasi DKI dengan Pusat dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan naturalisasi sungai, serta keterbukaan, dan pertanggungjawaban dari program naturalisasi sungai kepada masyarakat DKI.

---

River naturalization as a policy for handling floods in Jakarta was issued in 2019, and promised to be the solution to the Jakarta flood problem. Instead of being a solution to the Jakarta flood problem, the 2020 great flood caused fatalities, and refugees increased sharply. Research on the naturalization of the river was conducted using the normative juridical method to test the norms of the law of naturalization, namely DKI Jakarta Governor Regulation No.31 of 2019. This research was conducted a literature study method, and explained with a descriptive qualitative method. The concept of naturalization in the DKI Governor Regulation No. 31/2019 cannot be realized in Jakarta because the relocation of residents along the river banks is not carried out. The asynchronization between the Center Government and DKI is a problem in the implementation, guidance and supervision of naturalization. The lack of transparency and accountability of DKI in implementing naturalization has led to the naturalization of rivers not working effectively. With the existing problems, the author suggests the relocation of residents of the Jakarta riverbanks, the coordination of DKI with the Center Government in the implementation, guidance and supervision of river naturalization, as well as transparency and accountability of river naturalization programs to the people of DKI."

"Munculnya kebijakan Naturalisasi sungai di tahun 2017 memperlihatkan adanya inkonsistensi kebijakan pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir pada basis kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui teori Ambiguitas-Konflik milik R.E. Matland. Permasalahan inkonsistensi kebijakan akan dianalisis dengan perspektif konflik dan ambiguitas di antara kelompok aktor Pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR sebagai Pemerintah Pusat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Jakarta dikategorikan pada model Implementasi Simbolis yang ditentukan berdasarkan tingkat konflik dan ambiguitas pada implementasi kebijakan yang tinggi. Konflik yang tinggi ditunjukkan melalui perbedaan interpretasi dan pandangan serta kepentingan terhadap tujuan kebijakan. Sedangkan ambiguitas yang tinggi ditunjukkan melalui ketidakjelasan cara atau strategi yang dimiliki oleh masing-masing aktor.

---

The emergence of the river naturalization policy in 2017 highlights the policy inconsistency in the implementation of flood policies based on the 2005-2025 Regional Long-Term Development Plan (RPJPD). Therefore, this study aims to determine the policy implementation model conducted by the government using R.E. Matland's Ambiguity-Conflict theory. The issue of policy inconsistency will be analyzed from the perspective of conflict and ambiguity among the actor groups of the Provincial Government and the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Central Government. Based on analysis conducted, the implementation of flood policies in Jakarta is categorized under the Symbolic Implementation model, determined by the high level of conflict and ambiguity in policy implementation. High conflict is shown through differing interpretations, views, and interest regarding policy goals. High ambiguity is demonstrated through the lack of clarity in the methods or strategies possessed by each other."

"Alam, manusia, dan teknologi seringkali dibedakan dari bentuk dan sifatnya. Adanya distingsi antara artifisial dan natural menjadikan sebuah realitas ditempatkan pada konsep oposisi biner. Manusia dan alam adalah entitas yang dikategorikan sebagai yang natural. Sedangkan teknologi diklasifikasikan sebagai yang artifisial. Pada dasarnya, teknologi dipahami bukan hanya sebagai instrumental, teknologi telah bertansfromasi menjadi pola pikir dan tindakan manusia dalam mengatasi faktisitasnya. Namun bagi para aktifis deep-ecology, teknologi dianggap sebagai sumber eksploitasi terhadap kelangsungan ecosphere. Pemahaman tersebut sejatinya berdiri pada paradigma instrumentalis yang hanya melihat teknologi sebagai means-ends. Paradigma instrumentalis memberikan pemahaman yang dangkal terhadap apa itu teknologi. Penulis mencoba memberikan sebuah eksplanasi tentang adanya perpindahan status teknologi dari artifisial menuju natural. Proses transisi yang dialami oleh teknologi tidak lain merupakan sebuah bentuk ko-evolusi dengan manusia dan alam. Sehingga realitas teknologis pun kini mulai melebur dan menyatu dalam konsep natural. Penulis juga melakukan sintesa terhadap ide tentang teknosenstrisme dengan ekosentrisme deep-ecology, bahwa limitasi teknologi adalah sebuah kekeliruan. Proses naturalisasi teknologi dan ko-evolusi telah memberikan dampak adanya proses kulturalisasi terhadap alam. Dalam hal ini, alam tidak lagi menyandang label natural, tetapi ia telah beralih menjadi entitas kultural.

---

Human, technology, and nature usually distinguished through their forms and their nature. The distinction between natural and artificial replace the reality to binary position. Human and nature have been classified as natural things. While technology is defined as artificial thing. Basically, technology no longer becomes instrumental object, it had transformed to the way of human rsquo s thinking and activities to overcome their facticity. However, for deep ecology activist, technology remain supposed to be a source of devastation for the living of ecosphere. That understanding stands on instrumental paradigm which sees technology just as means and ends. The instrumental paradigm gives a shallow understanding towards what technology is.

In that case, the author tries to give an explanation about the transition of technology from artificial object to natural one. The transition process that happens to technology was kind of co evolution with human and nature. So, technological reality had diffused and united in natural framework. The author also tries to synthesize the notion of technocentric with ecocentric, that the limitation of technology is an oversight. Naturalization and co evolution process implicated to nature rsquo s culturalization. In this case, nature no longer bearing natural label, but it transformed to cultural entity."

"DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sebagai Pusat Pemerintahan sekaligus sebagai Pusat Perekonomian, memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Jakarta mengalami banyak masalah pokok perkotaan salah satunya adalah masalah lingkungan berupa bahaya banjir, mengingat kondisi geomorfologi Jakarta dan bentuk aliran sungai bercorak peneplain yang kemudian dibenturkan dengan degradasi lingkungan akibat pertambahan jumlah penduduk baik kenaikan jumlah penduduk berdasarkan tambahan alam maupun urbanisasi penduduk yang terus meningkat. Konsep penanganan banjir yang berhasil dilaksanakan yaitu dengan menggunakan pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta yang terbatas, sehingga tidak mencukupi dalam pembiayaan pengembangan kawasan naturalisasi sungai, maka diperlukan kolaborasi dengan pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) agar tercipta tujuan pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kesediaan membayar (willingness to pay) BUMS, khususnya yang berlokasi di sempadan sungai, dengan melakukan pengembangan kawasan naturalisasi sungai maka Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan insentif berupa penambahan nilai KLB. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistika deskriptif berupa tabulasi silang dan analisis statistika inferensial berupa ANOVA terhadap 24 responden BUMS di Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di sempadan sungai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMS memiliki kesediaan membayar yang rendah dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan untuk kompensasi pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Selain itu, terdapat variasi dari kesediaan membayar BUMS, namun variasi ini tidak signifikan, kecuali pada aspek persetujuan BUMS apabila estimasi biaya kompensasi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui hasil tersebut, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan peraturan perundang-undangan eksisting mengenai pengembangan kawasan naturalisasi sungai.

---

DKI Jakarta, which is the capital city of the state, has the function as the center of government as well as the center of the economy, and has the highest population number and density in Indonesia. Jakarta experiences many urban problems, one of which is environmental problems in the form of flood hazards, considering the geomorphological conditions of Jakarta and the shape of the river flow pattern with a peneplain pattern that coincides also with environmental degradation due to population growth, both increasing population based on natural additions and increasing population urbanization. The concept of flood management that has been successfully implemented is by using the development and revitalization of water resource infrastructure in an integrated manner with the concept of naturalization. The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in DKI Jakarta Province is limited, so that it is not sufficient to finance the development of river naturalization areas, so collaboration with Private-Owned Enterprises (BUMS) is needed to create the goal of developing river naturalization areas. This study aims to measure and analyze the willingness to pay of BUMS, especially those located on river borders. By developing naturalized river areas, the DKI Jakarta Government can provide incentives in the form of additional Floor Area Ratio (FAR) values. This study uses descriptive statistical analysis methods in the form of cross tabulation and inferential statistical analysis in the form of ANOVA to 24 BUMS respondents in DKI Jakarta Province which are located on river borders. The results of this study indicate that BUMS has a low willingness to pay compared to the value offered for compensation for the development of naturalized river areas. In addition, there is a variation in the willingness to pay for BUMS, but this variation is not significant, except for the aspect of BUMS approval if the estimated compensation cost is determined by the DKI Jakarta Provincial Government. Through these results, this research also produces policy recommendations for the DKI Jakarta Provincial Government related to the existing laws and regulations regarding the development of naturalized river areas"

"Tugas akhir ini merupakan terjemahan beranotasi autobiografi Benazir Bhutto Daughter of Destiny. Buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup Benazir Bhutto, mulai dari keluarga, pendidikan, karir politik, hingga peritiwa kematiannya yang ditulis dalam epilog oleh Mark A. Siegel. Autobiografi merupakan jenis teks yang mengandung dua unsur; informatif dan ekspresif. Mengandung unsur informatif karena teks autobiografi menyampaikan fakta kejadian hidup penulis. Mengandung unsur ekspresif karena dalam penyampaian fakta kisah hidup itu penulis memerhatikan unsur estetis. Dalam prosesnya, terjemahan ini tidak lepas dari berbagai masalah yang muncul dalam penerjemahan. Oleh karena itu, anotasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pilihan padanan yang diberikan dalam penerjemahan. Masalah-masalah anotasi diklasifikasikan menjadi istilah pendidikan, istilah budaya, nama diri, idiom, metafora, nama jabatan, kata sapaan, nama warna, dan istilah khusus. Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu digunakan strategi dengan transferensi, naturalisasi, kuplet, penghilangan, padanan deskripsi, penerjemahan resmi, penerjemahan idiom dan metafora, serta catatan kaki. Penerjemahan teks autobiografi Benazir Bhutto Daughter of Destiny ini menggunakan dua metode yang saling melengkapi, yaitu metode semantis dan komunikatif.

---

This thesis is about an annotated translation of Benazir Bhutto Daughter of Destiny. The autobiography is about the life story of Benazir Bhutto, starting from her family, education background, political career, until her death. The story of her death is written by Mark A. Siegel in the epilog. Autobiography is a text containing two elements; informative and expressive. It is classified as informative text because it contains facts that she personally experienced in real. Meanwhile, it is also classified as expressive text because the writer also noticed the aesthetic element, emotion and feelings through the use of language styles. In the process of translation, translator usually finds various problems. Therefore, annotation is given as a responsibility for any chosen equivalence to solve those problems. Those problems are classified into educational terms, cultural terms, proper names, idioms, metaphors, titles, words greeting, colors, and special terms. Transference, naturalisation, couplet, omission, descriptive equivalent, recognised translation, idioms and metaphors, and footnotes are strategies used to solve those problems. The translation process of autobiography of Benazir Bhutto Daughter of Destiny uses two complementary methods, semantic and communicative."