Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada bulan September 2009, Presiden Obama menandatangani Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (Bagian 907 (a) (1) (A)) yang berlaku di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat AS, dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buahbuahan.Setelah dilakukannya pengesahan terhadap UU tersebut, Indonesia mengalami dampak kerugian yang sangat besar terhadap bidang perdagangan,karena hampir 99% rokok kretek yang dijual di AS merupakan produk impor dari Indonesia. Dengan hal ini, Indonesia akhirnya mengajukan klaim kepada Dispute Settlement Body WTO bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan WTO mengenai prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment). Kemudian, setelah melalui proses penyelesaian sengketa oleh Dispute Settlement Body WTO, maka Indonesia dimenangkan dalam kasus ini, dengan memutus bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip National Treatment yang terdapat dalam Pasal 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement. Prinsip National Treatment mengatur bahwa setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis, baik yang diproduksinya di dalam negeri maupun yang berasal dari impor negara anggota WTO lainnya. Penelitian ini membahas kesesuaian interpretasi prinsip National Treatment menurut Pasal 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement dalam kasus US-Clove Cigarettes (Tobacco Control Act) 2012 dengan pengaturan prinsip National Treatment secara umum dalam ketentuan WTO, sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa perjanjian WTO yang berkaitan dengan prinsip National Treatment seperti General Agreement on Tariff and Trade1994 dan Technical Barrier to Trade Agreement. ......In June 2009, President Obama signed the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act that applied in United State of America. The Act aiming to reduce the youth smoker in United States America, by banning production and sale of the flavoured cigarettes, including clove cigarettes and fruit flavoured cigarettes. After the ratification of that Act, Indonesia suffered for major losses in the trade area, because almost 99% of the clove cigarettes that sold in United States America is the import product from Indonesia. Because of this treatment, Indonesia filed claim against United States of America to the Dispute Settlement Body WTO, that United States of America has violate the WTO Agreements related to the National Treatment principle. Furthermore, after held the dispute settlement process by Dispute Settlement Body WTO, therefore Dispute Settlement Body WTO ruled that United State of America violate the National Treatment principle in accordance to Article 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement. The National Treatment principle requires the State parties to treat no less favourable to imported products than like products of national origin. This thesis discusses the compliance of the interpretation of the National Treatment Principle in WTO case US-Clove Cigarettes (Tobacco Control Act) 2012 with the general regulations on the National Treatment Principle in the WTO, therefore this thesis using the normative juridical research method by utilizing some WTO agreements related to the National Treatment Principle, such as General Agreement on Tariff and Trade1994 and Technical Barrier to Trade Agreement.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PM ESDM No. 28 Tahun 2009 terutama terkait keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain Asing yang masih dilakukan setelah berakhirnya masa transisi dalam PM ESDM No. 28 Tahun 2009 dan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan ACIA dan BIT Indonesia-Singapura serta UU No. 25 Tahun 2007. Kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional memberikan efek terhadap ketidakpastian penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain serta komitmen Pemerintah Indonesia atas prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yaitu ACIA dan BIT Indonesia-Singapura. Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis melalui metode penelitian hukum normatif mengkaji keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain oleh Pemegang PKP2B sebagaimana dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung Queensland QSC 332 Tahun 2013, dan keselarasan ketentuan kewajiban tersebut dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yang telah dilakukan sejak sebelum berlakunya PM ESDM No. 28 Tahun 2009 tetap sah, dan ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional memiliki potensi pertentangan dengan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan. Sehingga penulis menyarankan Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Lokal atau Nasional.

---

ABSTRACT
This paper analyses on provisions of the mandatory use of Local or National Mining Services Company in Indonesia as required by Law No. 4 Year 2009 and the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009, particularly on validity of using the Other Foreign Mining Services Company which is being engaged upon end of transition period provided in the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009, and national treatment principle provided in relevant international agreements ACIA and BIT Indonesia Singapore as well as Law No. 25 Year 2007. The mandatory use of the Local or National Mining Services Company affects to certainty of using the Other Mining Service Company and national treatment commitment of the Indonesian Government in relevant international agreements ACIA and BIT Indonesia Singapore . In respect with such issues, the writer by using normative legal research analyse validity of using the Foreign Mining Services Company by the CCoW Holder as elaborated in the Supreme Court of Queensland Decision 332 of 2013, and conformity between such mandatory provisions and the Indonesian Government commitment on national treatment provided in relevant international agreements. According to this research, the writer concludes that the use of Other Mining Service Company which has been done as of the entry into force of the Minister Regulation of ESDM No. 28 Year 2009 is still valid, and provisions on the mandatory use of the Local or National Mining Service Company potentially conflicts with national treatment principle stipulated under relevant international agreements. Therefore, the writer recommends the Indonesian Government to review provisions on the mandatory use of Local or National Mining Services Company.

Abstrak :
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan HKI itu sendiri. Penerapan prinsip National Treatment Perlakuan Nasional adalah salah satu upaya untuk melindungi HKI secara internasional dimana setiap warga negara anggota WTO/WIPO diperlakukan sama dengan warga negara domestik didalam pendaftaran dan perlindungan HKI di masing-masing negara. Namun demikian, penerapan prinsip perlakuan nasional dalam gugatan pembatalan HKI khususnya merek harus disesuaikan dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku di negara-negara anggota WTO/WIPO tersebut. Kasus Gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga oleh warga negara Inggris Russel Vince melawan Wen Ken Drug, perusahaan Singapura di Indonesia dikarenakan merek Cap Kaki Tiga diabnggap peniruan emblem atau simbol bendera negara koloni Inggris yang disebut isle of man. Russel Vince menggugat dalam kapasitasnya sebagai warag negara Inggris dengan menggunakan prinsip national treatment perlakuan nasional. ...... Protection of Intellectual Property Rights IPR is part of the effort to resolve the misuse of IPR itself. The application of the National Treatment principle is one of the efforts to internationally protect the IPR where every citizen of WTO WIPO member is treated the same with domestic citizen in the registration and protection of intellectual property rights in each country. However, the application of the national treatment principle in the lawsuit of IPR revocation, in particular the brand, must be in accordance with international law and national law that apply in the WTO WIPO member countries. symbols or emblems are merely symbols emblems of countries that are registered as WTO WIPO members while the Isle of Man is not a country and there is no notification from the United Kingdom as a WIPO WTO member of the Isle of Man flag symbol. Moreover, the principle of national treatment applies only to brand registration not to conduct a lawsuit of the brand revocation in the court.

Abstrak :
Prinsip national treatment merupakan prinsip dasar yang diamanatkan Persetujuan TRIPS kepada negara-negara anggota WTO dalam pelaksanaan usaha perlindungan HKI. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia terikat untuk menerapkan prinsip national treatment Persetujuan TRIPS ini dalam usaha perlindungan HKInya. Sejumlah putusan DSB-WTO memperlihatkan terjadinya perkembangan pemahaman prinsip national treatment dalam penyelesaian Sengketa merek di DSB- WTO. Meskipun Indonesia tidak terikat dengan putusan-putusan DSB-WTO yang tidak melibatkannya sebagai pihak, Indonesia tetap perlu untuk mempertimbangkan putusan-putusan tersebut dalam usaha perlindungan merek yang dilakukannya. Sejumlah putusan Pengadilan Niaga terkait Sengketa merek telah menunjukkan bahwa prinsip national treatment Persetuj uan TRIPS ini telah diterapkan. Kata kunci: prinsip national treatment, penyelesaian Sengketa, merek.

---

National treatment principle is the basic principle mandated by TRIPS Agreement to the member countries of WTO in their IPR protection. AS the member of WTO, Indonesia is bound to implement the TRIPS Agreement`s national treatment principle in its IPR protection. Some DSB-WTO`s decisions show the development of understanding of national treatment principle in trademark`s dispute Settlement in DSB-WTO. Although Indonesia is not bound by DSB-WTO`S decisions in which Indonesia is not a party to, Indonesia still needs to consider those decisions for its IPR protection. Some of the Commercial Court of IndoneSia`s decisions confirm that the national treatment principle of TRIPS Agreement has been implemented in trademark`s dispute settlement.

Abstrak :
Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO...... In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws.

Abstrak :
Dengan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, yang di dalamnya mencakup Persetujuan TRIPs, Indonesia terikat pada seluruh aturan dalam Persetujuan TRIPs, termasuk prinsip national treatment. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs, tidak mengatur prinsip national treatment secara eksplisit di dalamnya. Sejumlah kasus contoh memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia telah diterapkan prinsip national treatment Persetujuan TRIPs dalam bentuk pengaturan yang bersifat "no less favourable". ......By ratifying Agreement on Establishing the World Trade Organization, which includes Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeit Goods within, Indonesia is bound by the TRIPs Agreement’s provisions, including its national treatment principle. Law No. 15 Year 2001 on Trademark, which is a compliance regulation of TRIPs Agreement, does not regulate the national treatment principle explicitly. Some of the court decisions discussed confirm that the national treatment principle of TRIPs Agreement has been implemented in the dispute settlement process of foreign well-known marks in Indonesian Court, in the "no less favourable" rule model.

Abstrak :
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI) mengatur prosedur Perekaman & Penegahan sebagai bagian dari penegakan HKI di kawasan pabean. Adapun Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI menyatakan bahwa perekaman hanya dapat diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak yang merupakan badan usaha, yang berkedudukan di Indonesia. Di sisi lain, Persetujuan TRIPs sendiri mengatur prinsip national treatment. Dengan demikian Peneliti bermaksud untuk meninjau prinsip national treatment berdasarkan Persetujuan TRIPs dan pengaturan tindakan penegakan HKI di kawasan Pabean berdasarkan Persetujuan TRIPs, dan akhirnya mengkaji bagaimana ketentuan persyaratan pemohon perekaman ditinjau dari prinsip national treatment berdasarkan Persetujuan TRIPs. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif (doktriner). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan mengenai prinsip national treatment tidak diatur secara tegas maupun secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun penerapan prinsip tersebut tetap tersirat dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Persetujuan TRIPs mengatur tindakan penegakan di kawasan pabean, yaitu prosedur Penangguhan (suspension of release) dan prosedur Penegahan (ex officio action). Ketentuan persyaratan pemohon perekaman HKI sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI bertentangan dengan prinsip national treatmentberdasarkan Persetujuan TRIPs karena telah mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi Pemilik atau Pemegang Hak atas Merek dan Hak Cipta asing mendapat perlindungan khsusunya dalam hal tindakan Penegahan. Saran dari Peneliti adalah agar Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI dapat dirubah sehingga tidak bertentangan dengan prinsip national treatment.

---

Government Regulation Number 20 of 2017 concerning Import or Export Control of Goods Allegedly are or Derived from Results of Intellectual Property Rights Infringement (hereafter refer to Regulation of Import Eksport of IP Infringement) regulate the procedure of recording & ex officio preliminary suspension as a part of the IP enforcement in customs area. Article 5 paragaraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement states that recording can only be submitted by the Owner or Rights Holder who is a business entity, domiciled in Indonesia. On the other hand, the TRIPs Agreement regulates the national treatment principle. Thus the Researcher intends to review the national treatment principle and the IP enforcement in the customs area according to the TRIPs Agreement, and finally review how the requirements for the recording applicant viewed from the national treatment principle according to the TRIPs Agreement. This research was conducted in the form of normative legal research (doctrinaire). The conclusion of this study is that the provisions regarding the national treatment principle are not explicitly regulated in legislation, but the application of these principles remains implicit in the legislation of IP. The TRIPs Agreement regulate IP enforcement in the customs area, i.e. procedure of suspension of release and the procedure of ex officio action. The requirements for the applicant of trademark and copyright recordation in the recordation system of the Directorate General of Customs as stipulated in Article 5 paragraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement is in contrary to the national treatment principle according to the TRIPs Agreement, because it has resulted in the closed opportunity for foreign Owners or Rightsholders of Trademarks and Copyright to receive legal protection, namely the ex officio preliminary suspension. Therefore, the researcher recommend to chane the provision of Article 5 paragaraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement so it would not in contrary to the national treatment principle according to the TRIPs Agreement.

Abstrak :
Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara. ......As a developing country, Indonesia really needs the help of foreign investors to be able to improve the welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In the field of electricity infrastructure development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO agreements and the application of regulations in several countries for a more in- depth analysis. The author wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesia are in line with WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it is not owned and operated directly by the state.

Abstrak :
Penanaman modal asing merupakan salah satu elemen pendukung pembangunan yang penting bagi negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan upaya untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Salah satu upaya dalam menarik penanaman modal asing tersebut adalah dengan mentransplantasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi penanam modal asing, seperti prinsip “National Treatment” yang memberikan perlindungan kepada penanam modal asing dengan memberikan perlakuan yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam peraturan perundang-undangannya, karenanya, memberikan kondisi persaingan usaha yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di Indonesia.

---

Foreign investment is one of the important elements of development for developing countries. Indonesia as a developing country needs to make efforts to pull foreign investment into the country. One of the efforts is by transplanting international legal principles aimed at foreign investor protection, such as National Treatment Principle which gives protection to the foreign shareholder by providing the same treatment to the foreign investor and domestic investor, therefore, creating a level playing field for business in the country for foreign and domestic investors alike. This thesis discusses about legal transplantation, National Treatment principle in international law and National Treatment Principle in Indonesian Investment Law.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs terkait dengan adanya penerapan prinsip National Treatment. Akan tetapi masih terdapat pengaturan yang secara khusus melakukan diskriminasi dalam ketentuan pasal-pasalnya. Selain itu tesis ini membahas pula mengenai akibat hukum dari berlakunya UUPM terhadap peraturan perundang-undangan lain di bidang investasi. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisis norma hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Menolak kerangka investasi multilateral secara total adalah tidak realistis. Arus Foreign Direct Investment dapat menjadi indikator dari iklim persaingan usaha yang sehat, dimana kelompok Negara Berkembang lebih mudah mempeijuangkan kepentingannya dalam kerangka multilateral daripada bilateral. Lahirnya UUPM memberikan pengaruh dengan terciptanya iklim investasi baru yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat internasional dalam bidang investasi secara trans-nasional. Konsekuensi logisnya banyak peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bidang investasi harus disingkronisasikan agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundang- undangan positif sesuai dengan kepentingan nasional yang berdaulat berdasarkan UUD 1945. Cukup beralasan jika berbagai pihak mengharapkan UUPM dijadikan sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dalam bidang investasi. ......This thesis study is regarding the applying of national treatment principal in Law of The Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Conceming Investments. The law have owned as according TRIMs related to existence of applying National Treatment principal. However, there are still arrangement which peculiarly conduct discrimination in rule of its sections. This thesis study also regarding legal consequences from going into effect it to other law and regulation in invesment area. This writing of thesis use methodologies research of juridical normative which relate at law norm analysis. This research have the character of preskriptive addressed to get suggestion regarding what must be done to overcome certain problems. Refusing multilateral invesment framework totally is not realistic. Current foreign direct investment can become indicator from emulation climate of good compete, where easier for developing countries group to fight for its importance in multilateral framework than bilateral. The bom of this law was give influence with new invesment climate creation which expand as according to International society demand in the field of invesment by trans-national. Logical consequence of it, many regulation which related to invesment area have to appropriate in order not to get oposition among positive law and regulation as according to importance of sovereign national pursuant to UUD 1945. It is well founded if various party expect this law made as rule of special law (lex specialist) in the field of invesment.