Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Guna melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat di segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Mempertahankan kedaulatan Negara Bangsa Indonesia dengan dua pendekatan yaitu pendekatan militer dan pendekatan non-militer. Pendekatan militer adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan melibatkan kekuatan militer secara langsung, dilain sisi pendekatan non militer seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, lingkungan hidup, imigrasi, perkembangan iptek, sosial dan budaya dari berbagai aspek non militer yang strategis adalah bagaimana terjaminnya ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Dengan terjaminnya ketersediaan pangan maka keamanan dan ketahanan dapat terwujud.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY tidak mengalami peralihan kekuasaan seperti pemerintahan sebelumnya melalui suatu goncangan catastrophe peristiwa, termasuk pemerintahan Presiden Soekarno. Baik masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri maupun SBY terdapat goncangan, tetapi tidak mengalami peralihan. Masa pemerintahan Presiden Megawati yang berlangsung tiga tahun harus berakhir melalui Pemilu 2004. Untuk mengukur perilaku ketahanan nasional menggunakan model cusp catastrophe dari teori katastrofe, masa pemerintahan Presiden Megawati memiliki time series yang pendek sehingga masa pemerintahan Presiden SBY yang dipilih. Pengukuran perilaku ketahanan nasional melalui faktor kontrol kesejahteraan dan keamanan dapat dilakukan karena didefenisikan sebagai asas yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hasil pengukuran pada masa pemerintahan Presiden SBY periode 2009 s.d 2014 menggunakan metode GEneral Multivariate CATastrophe GEMCAT melalui Aplikasi Bahasa R, menunjukkan seluruh titik berada pada are bifurkasi dengan flag bimodality sebagai perilakunya.

---

ABSTRACT
The government of Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) did not have a power shift like the previous government through a catastrophe of events, including the President Soekarno's government. Both of President Megawati Sukarnoputri and SBY's gonvernment, there is a shock, but there was not a transition. The three year term of President Megawati's government must end through the 2004 elections. To measure the national resilience behavior using cusp catastrophe model of catastrophe theory, President Megawati's government had a short time series, so that the President SBY's government was chosen. Measurement of national resilience behavior through welfare and security as the control factors can be done, because it is defined as a distinguishable but inseparable principle. The result of measurement during the President SBY's government for the period of 2009 untill 2014 using GEneral Multivariate CATastrophe (GEMCAT) method through R Language Application, shows that all points are on bifurcation area with bimodality flag as the behavior.

Abstrak :
ABSTRAK
Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi mengakibatkan beberapa perubahan terutama dalam sistem keuangan. Adanya perkembangan menuju kearah digital dan paperless serta perkembangan teknologi virtual currency yang memungkinkan pembayaran langsung tanpa melalui sistem perbankan formal dapat merubah tatanan sistem keuangan di seluruh dunia. Permasalahan yang timbul adalah fenomena virtual currency yang mulai menjadi trend dalam dunia keuangan akan tetapi masih belum terdapat suatu aturan khusus. Dengan tidak adanya suatu regulasi memungkinkan potensi buruk dari virtual currency dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan melanggar hukum seperti pencucian uang, pendanaan terorisme dan pengemplangan pajak. Dengan menggunakan dasar kajian literature maka diketahui kerangka regulasi yang berlaku umum untuk dapat meregulasi virtual currency secara global, dan dengan menggunakan model tersebut akan digunakan untuk mengkaji regulasi virtual currency di Indonesia. Berdasarkan kajian literature maka diketahui ada dua konsep regulasi yang dapat digunakan untuk menkaji regulasi di Indonesia yaitu konsep self regulation dan konsep multiple regulatory jurisdiction, dengan dua konsep ini digunakan untuk membuat kerangka regulasi yang sudah berlaku di Indonesia. Selanjutnya kerangka regulasi virtual cuurency dianalisis dengan menggunakan teori instrument kebijakan dan matriks respon kebijakan pemerintah dari IMF.Metode penelitian adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif maka penelitian ini akan mengkaji kerangka hukum regulasi beberapa negara yang telah meregulasi virtual currency dan membandingkan dengan keadaan regulasi di Indonesia.

---

ABSTRACT
Economic globalization and the advancement of technology effect the financial area. The changes effect how the actors using different platform on their daily activity. The development in the virtual currency area enabling the actors to do direct payment without the involvement of third party, this can change the financial system to become digital and paperless. The issue from this emerging technology is about regulation. There are no specific regulation that regulate virtual currency can cause the downside nature of virtual currency to be used by bad actors to facilitate their activity such as money laundering, terrorism financing and tax evasion. Based on literature studies researcher is able to construct a virtual currency framework and the framework is used as a foundation and grand theory for this research. There are two models that can be use to analyze virtual currency globally, the first model is the self regulation model and the second is the multiple regulatory framework model. By using the framework we able to find which area that already been covered by the existing regulation in Indonesia. This research also used the Policy Instrument Theory by Hood and the Government Response Concept by the IMF. The research used the descriptive comparative studies and qualitative approach

Abstrak :
To find out the influential factors on social integration of spcial life inter ethnic relation in the society of Medan city was conducted by ....

Abstrak :
Generally, geostrategy is a type of foreign policy guided principally by geographic factors, that express an aggressive and offensive character, which is outward-looking. Further, it combines strategic considerations with geopolitical situations in such way that the military is always included. Meanwhile, the national resilience concept which was developed by the National Resilience Institute of Republic Indonesia (Lemhannas) is more defensive, less millitaristic, inward-looking and based on prosperity and security principles. This study aims to prove the truth of national resilence concept by using deductive phenomenological interpretive qualitative methods with epistemology of geostrategy as a main objective. Popper’s falsification test is intended to gather evidence on which the geostrategic peripheral is applied to the national resilience concept, rather than reject the conception. The required data includes the national resilience concept and an epistemology of geostrategy to explain geostrategic realities in a sistematic hierarchy, using historical documents, scientific publications and also interviews. This study has shown that the national resilience concept sits outside the geostrategic periphery, despite some evidence of geostrategic validity. The evidence indicating the applicability of geostrategy includes (1) does not place emphasis a strategic substance; (2) without strategic planning, political/diplomatic attempts and/or military meansto achieve national objective; (3) an inward-looking drive to improve tenacity and sturdiness rather than active politicalstrategic influence; (4) the changes occur in the long-term and; (5) the defensive posture prioritizes consultation and cooperation. The evidence that shows the applicability of geostrategy includes (1) formulation of national objectives and; (2) consideration of geography and geopolitical conditions.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (YPP SPMAA); dan kaitan pemberdayaan yang dilakukan oleh YPP SPMAA tersebut dengan perspektif Ketahanan Nasional. Pendekatan. dilakukan melalui metode pendekatan kelompok, dengan desain penelitian bersifat deskriptif eksploratif, yang menurut para pakar statistik dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, karena ia tidak bersifat menguji, melainkan memaparkan (deskripsi) temuan dari hasil penelitian dan mencari ja4vaban (eksplorasi) terhadap permasalahan yang ingin diketahui. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive sampling pada tiga desa binaan YPP SPMAA, yaitu : (1) Desa Turi, Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan; (2) Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban; dan (3) Desa Pandean, Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi; ketiganya di Propinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan Rumus Frank Lynch diperoleh 66 KK sebagai sampel di antara populasi 3.203 KK. Sebaran jumlah responden di setiap desa ditentukan berdasarkan Rumus Alokasi Proporsional menurut Goode dan Hatt. Pemilihan YPP SPMAA selaku obyek penelitian, karena walaupun relatif kecil, namun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak kalah bila dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang lebih besar dan telah punya nama, bail( dalam hal kuantitas maupun kualitas. Kiprah YPP SPMAA dinilai telah jauh melangkah keluar dari batasan harfiah (etimologis) pengertian "pondok pesantren" yang umumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan, khususnya pendidikan agama, lebih khusus lagi agama Islam. Program dan kurikulum YPP SPMAA didesain sedemikian rupa, sehingga memasuki seluruh aspek kehidupan sosialekonomi dalam berbagai bidang dan lapangan usaha, dan memberi warna kepada tatanan kehidupan masyarakat di lingkungan di mana cabang-cabang YPP SPMAA berada, sehingga program pendidikan - kendati pun masih ditempatkan sebagai program utama - telah menjadi kecil volumenya dibanding program-program non pendidikan yang dikelola oleh YPP SPMAA. Para alumni YPP SPMAA tidak sekedar berprofesi sebagai muballigh dan da'i, tetapi telah tersebar menjadi pekerja sosial, penyuluh pertanian, pembina masyarakat di sekitar hutan (pesanggem), dan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya. Dengan desain program tersebut di atas, YPP SPMAA telah berhasil mengangkat harkat dan martabat masyarakat di sekitarnya menjadi masyarakat yang mandiri, dalam pengertian hidup layak dan manusiawi, tidak sekedar terentas ke atas garis kemiskinan. Dalam kriteria RKKBN, sebagian terbesar masyarakat di ketiga desa lokasi penelitian telah termasuk kategori Keluarga Sejahtera III plus, yang selain mampu menghidupi keluarga secara layak, terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah, warga masyarakat pun ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan. Dalam pembangunan fasilitas sosial, seluruh warga masyarakat - tanpa kecuali -- telah ikut memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga, bahan, uang, bahkan ketiga-tiganya sekaligus. Dengan pengembangan partisipasi masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, timbul rasa memiliki (sense of belonging) yang berdampak Lang-sung terhadap tumbuhnya tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan. Kondisi ini sekaligus merubah pola pikir (attitude) dan pola sikap (behaviour) masyarakat dalam memandang istilah "pembangunan" yakni pembangunan bukan semata-mata monopoli pemerintah, tetapi juga adalah bagian dari perwujudan demokrasi (dari rakyat - oleh rakyat - untuk rakyat) sesuai amanat GBHN. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh terhadap terciptanya kondisi keamanan yang stabil, terbukti dari kenyataan bahwa di wilayah penelitian belum pernah terjadi gangguan keamanan yang serius. Dalam proses pembangunan nasional, aspek keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity) dipandang sebagai dua aspek utama yang dapat menjamin eksistensi Ketahanan Nasional yang mantap.

---

ABSTRACT An Endeavor on Rural Community Empowerment by Yayasan Pondok Pesantren (YPP, Islamic Boarding School Foundation) Surber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA, Mental Education Resources for The Almighty Allah Religion) - Review on National Resilience.The goal of this study was to trace the community empowerment activities undertaken by YPP SPMAA on the perspective of the National Resilience. The approach applied was the group approach method, with descriptive exploratory research design, which according to statistic experts the steps should not formulate the hypothesis, as they do not intend to examine, but to describe what the research has found and to explore the solution to the given problems. The research area was decided by purposive sampling method at three villages being developed by YPP SPMAA namely : (1) Turi Village, Turi Subdistrict, Lamongan Regency; (2) Jarorejo Village, Kerek Subdistrict, Tuban Regency; and (3) Pandean Village, Mantingan Subdistrict, Ngawi Regency; the three of which are in the Province of East Java. By applying the Frank Lynch's Formula, there had been found 66 out of 3,203 families as the samples. The distribution of respondents at each village was decided according to the Proportional Allocation Formula of Goode and Hatt. YPP SPMAA was chosen as the research target because - apart form the fact that the organization is relatively small - activities undertaken by YPP SPMAA in relation to community development and empowerment are quite comparable to those undertaken by bigger organizations who have great image with their qualitative as well as quantitative records. The progress of YPP SPMAA has gone beyond its meaning as a "pondok pesantren" (Islamic Boarding School). The program and curriculum of YPP SPMAA were so designed that they have absorbed into all aspects of the social-economic life and businesses and such have given different colors to the life order of the communities who live around the branches of YPP SPMAA, so that the volume of education program --- although this is still positioned as the main program - has been lessen compared to the non-education programs managed by YPP SPMAA. The alumni of YPP SPMAA deal more than with conventional jobs like preachers, they have scattered in many places and work as social workers, agricultural consultants, community organizers around forest areas, and other social-economic activities. With the program design above, YPP SPMAA has been successfully risen the living standards as well as values of surrounding communities so that they have become developed and independent communities, in the meaning that they are living in more feasible and humanistic ways, not merely going above poverty line. According to the criteria made by BIU(BN (The National Coordinator Board of Family Planning), the great majority of people who live in the three research areas should be categorized as Prosperous Family III plus, known by the following characteristics : able to sustain the family properly, continually improve the religious quality, and then the surrounding people participate in the social as well as environmental activities. In the development of social facilities, each community member provides contribution in any means such as manpower, materials, cash, or the combination. The encouragement of community development participation from the planning to the implementation IeveI has generated sense of belonging which directly increases the responsibility among individuals in the communities to maintain the development outputs. This, at the same time,' has changed the attitude as well as behaviour patterns of the communities in understanding "development", in this sense development is not merely a government's monopoly but also a part of realization of democracy (from the people -- by the people --- for the people) as entrusted by GBHN (Broad Outlines of Nation's Direction). Increasing community welfare is quite influential to the creation of stable security, this is strengthened by the fact that in the research areas serious incident harming the security never happens. In the national development process, security as well as prosperity aspects are considered as two main aspects which can be able to guarantee the existence of an established the National Resilience.

Abstrak :
Tesis ini berjudul, "Pemberdayaan Industri Maritim Dalam Rangka Meningkatkan Kekuatan Laut, Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus PT. PAL Indonesia )". Tesis ini berusaha untuk menjelaskan kontribusi PT. PAL Indonesia terhadap Ketahanan Nasional, khususnya kekuatan laut, dari dimensi aspek pertahanan dan keamanan (Hankam) serta ekonomi. Indonesia sebagai Negara kepulauan, sesuai dengan United Nations Convention on Law of The Sea (UNCLOS) 1982, untuk itu peran laut sangat penting bagi Indonesia dari aspek ekonomi, dan aspek pertahanan dan keamanan (keutuhan bangsa). Laut se4bagai medium yang akan menyatukan semua pulau-pulau dan penduduknya bersama sebagai sebuah keutuhan bangsa, sehingga saran kapal sebagai peralatan transportasi taut sangat penting. Pembangunan nasional yang berbasiskan paradigma maritim adalah penting sebagai Negara kepulauan, khususnya pembangunan industri maritim (perkapalan) sebab industri ini sebagai pemimpin untuk industri lainnya yang berbasiskan maritim seperti; industri perikanan, industri pariwisata bahari, industri Migas (off Shore), industri transportasi laut. PT. PAL Indonesia sebagai sebuah industri maritim di Negara kepulauan merupakan industri strategis. PT. PAL merupakan sebuah industri terbesar di Indonesia yang ditetapkan pemerintah sebagai industri strategis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan interpretasi dan analisis keberadaan PT. PAL Indonesia yang mencakup: 1). Produk yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap kekuatan taut dan ketahanan nasional. 2). Produktifitas dalam menghasilkan produk barang dan jasa. 3). Menemukan strategi pemberdayaan PT. PAL dalam upaya meningkatkan kekuatan taut dan ketahanan nasional. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode deskriftif dan analisa data menggunakan model SWOT. Metode deskriftif bertujuan untuk menggambarkan kondisi kenyataan yang ada, sedangkan analisa model SWOT bertujuan untuk menemukan sebuah strategi pemberdayaan yang tepat pada PT. PAL yang berdasarkan pada variabel internal dan ekstemal perusahaan. Hasit Penelitian: 1) Produk yang dihasilkan PT. PAL meliputi barang dan jasa, barang terdiri dari kapal dan peralatan pembangkit tenaga listrik, sedangkan jasa meliputi jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal dan pabrik (industri). 2) Kontribusi PT. PAL terhadap kekuatan utatna pertahanan dan keamanan (hankam) berupa kapal patron dan kapal perang (KRI) yang baru, hanya sekitar 11,84 persen. 3) Kontribusi PT. PAL dalam memberikan sumbangan pendapatan nasional barn sekitar 0,039 persen dari keseluruhan PDB nasional Tabun 2005. 4) Berdasarkan analisis menggunakan model SWOT posisi PT. PAL berada di kwadran pertama, sehingga strategi yang harus dijalankan bersifat ekspansi atau agresif. PT. PAL dengan menggunakan strategi pemeberdayaan bersifat ekspansi atau agresif diharapkan dapat untuk meningkatkan produktifitas, selanjutnya secara tidak Iangsung akan menciptakan kesejahteraan dan pendapatan nasional. Kemampuan industri maritim yang baik akan menciptakan kekuatan laut yang kuat, dan secara tidak langsung akan meningkatkan Ketahanan nasional juga.

---

The title this thesis, "Maritime industry Empowerment, For to improve Sea Power, In The Perspective National Resilience (Case Study of PT. PAL Indonesia)". This Thesis is attempting to explain contribute PT. PAL Indonesia toward National Resilience, especially of Sea Power, dimension defence and security and economic aspects. Indonesia as an archipelago state based on United Nations on Law of The Sea (UNCLOS) 1982,-for that role of the sea very important to Indonesia, for economic, defence and security aspects (united nation). The sea as medium that will unite all those island and their people together as a united nation. For that equipment ships (sea Vessel) as a sea transportation very important. National development that base on maritime paradigm is importance as archipelago state, especially development of maritime industry, because this industry as leader to others industries that based on maritime, as fishing industry, Maritime tourism industry, oil and gas industry (off Shore) and sea transportation. PT. PAL Indonesia is a madtime industry in Indonesia as archipelago state, It was estabilished by government as strategic industry. The purpose for this research is to give interpretation and analysis exsistancy of PT. PAL Indonesia that involve : 1) Products are out of PT. PAL and their contribution toward sea power and national resilience. 2) Productivity out of PT. PAL is making materials and service products. 3) To find empowerment strategy of PT. PAL to improve sea power and national resilience. This type of research is qualitative, with use descriftive methods and data analysis use SWOT model. Descreftive methods is aim to describing the real condition, whereas SWOT model is aim to find empowerment strategy that exact at PT. PAL that based on internal and external variable of company. Research result: 1) Products are out of PT. PAL involve material and service, material consist of ships and equipments for electric of power energy, whereas service consist of repair and maintenance service for ships and industries. 2) PT. PAL contributed toward main power defence and security aspects involved patrol ships and war ships appmximatly 11,84 %. 3) PT. PAL had gave contribution to national income for year 2005 only 0,039 % from total national income (PDB). 4) based on SWOT analysis, the position of PT. PAL at first kwadrant (SO: Strenght-Opportunity), so strategy must be done by PT. PAL was exspancy or aggressive. PT. PAL that use expancy empowerment strategy is hoped to increase productivity, furthermore indirectly will be create prosperity and national income. Good maritime industry capability will become sea power is strong, and so indirectly this improve national resilience too.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, karena tidak saja berkenaan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (human development). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Sudah banyak program-program pemerintah yang ditujukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, namun seluruh program penanggulangan kemiskinan tersebut dirasakan kurang menunjukkan basil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan pada waktu yang Ialu, lebih bersifat mobilisasi, bukan partisipasi. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program sering tidak dilandasi oleh kesadaran, tetapi lebih karena terpaksa. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami betul manfaat dan perannya dalam program tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai suatu program pemberdayaan, secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan PPK, sehingga PPK berhasil dalam mengatasi kemiskinan. Keberhasilan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui PPK akan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan daerah yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Ketahanan Daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yaitu metode penelitian yang dlakukan pada populasi besar dalam hal ini masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dana PPK, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sedangkan teknik analisis data dalan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dimana analisis dilakukan melalui data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Berdasarkan basil penelitian di Kabupaten Cirebon terlihat bahwa masyarakat miskin belum mampu mengelola bantuan modal Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sehingga pendapatan sebagian besar masyarakat miskin tidak meningkat. Hal ini disebabkan masyarakat miskin kurang memiliid keterampilan, akses terhadap pasar dan akses terhadap teknologi. Akibatnya PPK kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Ketahanan Daerah di Kabupaten Cirebon.

---

Poverty is a complex problem today, as it is not only concerning with the low of people income and the level of society consumption, but also referring to the minimum level of education and health, the impotence of being participated in the process of public decision making, the unability to express aspiration and also various respective problems with human development. Therefore, the effort to anticipate poverty need to be done comprehensively, covering all society life aspects which totally carried out and focusing at society empowerment. It was so many governmental programs that aimed on the occasion of anticipating poverty, however all of those actions were not effective. One of the reasons is as follows : the implementation of anticipating poverty in the past period tended to be more mobilized, and it was done as a non-participated program. The involving of the people in such program was often not based on the awareness, but it was merely as a forcefull action. This could happen as people did not understand comprehensively the utility and their role in such program. Therefore it must have been some efforts to enable this anticipating poverty program becomes perfect, with the program so-called District Development Program (PPK). The District Development Program, which rules as the empowering program, can generally aims to accelerate the process of anticipating poverty based on the independence of the people through the increase of people capacity and their institution in the implementation of village and inter-village development, and the improvement of sosio-economic means and infrastructure to accommodate the need of the people. To achieve the goal, the people have to be able to implement PPK, so They succeed to anticipate the poverty. The success of the people in anticipating poverty through PPK is going to influence towards the improvement of regional resilience which is as the part of national resilience. Refering to the background mentioned above, researcher is interested to conduct the research. The aim of the research is to know the influence of PPK towards regional resilience. The research uses the survey method at this research that observing to a large-scale population of poor people which are getting some financial aid from PPK program, but the data observed here are those of sample taken from the population. Meanwhile the researcher uses descriptive-analytical method which analizes through primary data collected by some questionaires. Based on the research conducted at Cirebon Regency, it shows that the poor society have not been able to manage some capital aids of PPK program, so the income of most poor people does not increase. This is because the poor people have less ability, failure to access the market and technology. The impact of those all is that PPK contributes less influence to the improvement of regional resilience at Cirebon Regency.

Abstrak :
Fokus penelitian tesis ini adalah berupaya menjelaskan bagaimana diaspora pemuda di Malaysia dalam menjaga ketahanan nasional. Subjek penelitian ini adalah studi kasus pada Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) periode 2019-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana diaspora pemuda di Malaysia dalam melaksanakan kegiatan bela negara pada Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia periode 2019-2020 serta menganalisis potensi pelibatannya dalam menjaga ketahanan nasional. Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Wawancara terstruktur dilakukan kepada 5 narasumber selaku mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) periode 2019-2020. Studi kepustakaan dilakukan secara online untuk mendukung data primer pada penelitian ini. Temuan penting hasil penelitian tesis ini adalah bahwa sebagai diaspora pemuda di Malaysia, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia (PPIM) telah melaksanakan kegiatan bela negara baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan organisasi serta PPIM sebagai pemuda generasi penerus bangsa memiliki potensi pelibatan dalam menjaga ketahanan nasional. ......The focus of this thesis research is to attempt to explain how the youth diaspora in Malaysia maintains national resilience. The subject of this research is a case study on the Malaysian Indonesian Student Association (PPIM) for the period 2019-2020. The purpose of this study is to identify how the youth diaspora in Malaysia carries out state defense activities at the Malaysian Indonesian Student Association for the 2019-2020 period and to analyze the potential for its involvement in maintaining national resilience. This thesis research uses qualitative methods using primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study used structured interviews and literature studies. Structured interviews were conducted with 5 speakers as students who were members of the Malaysia Indonesia Student Association (PPIM) 2019-2020. The literature study was condu cted online to support the primary data in this study. An important finding of the results of this thesis research is that as a youth diaspora in Malaysia, the Indonesian Student Association in Malaysia (PPIM) has carried out state defense activities both in daily life and in organizational activities and PPIM as a young generation of the nation's next generation has the potential to involve in maintaining resilience national.

Abstrak :
Penelitian dalam tesis ini berfokus pada dasar dasar dibentuknya aturan wajib lapor bagi penyalah guna narkotika dilihat dari perspektif ketahanan nasional. Penanganan masalah narkotika selama ini kurang memperhatikan hak penyalah guna akan aspek kesehatan untuk selanjutnya mendapatkan akses rehabilitasi. Program wajib lapor pecandu narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011, merupakan turunan dari Undang undang 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika untuk melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi. Salah satu tujuan dari program ini adalah upaya dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika agar penatalaksanaannya secara hukum dapat dibedakan dengan pengedar maupun bandar. Desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan pengamatan, menunjukkan kondisi pelaksanaan program wajib lapor dengan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

---

The research in this thesis focuses on the basic foundation of the formulation of reporting rules for narcotics abuse seen from the perspective of national resilience. So far, management of substance abuse has been addressing less consideration over the patient 39 s health related right and further had access to rehabilitation. The mandatory reporting program for narcotics addicts set forth in Government Regulation No. 25 of 2011, is derived from Law 35 of 2009 on narcotics governing the duty of narcotics addicts to report themselves for rehabilitation.One of the objectives of the program is the decriminalization of narcotics abusers so that their management can be legally distinguished from dealers and dealers. The design used is qualitative descriptive with the method of interview and observation, indicating the condition of program implementation must report with various obstacles in its implementation.