Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE telah comply. ......Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from, including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences, namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to ensure that the PMSE VAT collectors have complied.

Abstrak :
Penelitian ini aka membahas mengenai perkembangan sistem pembayaran Indonesia, khususnya setelah diluncurkannya Program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tahun 2017. Menurut data statistik yang dirilis Bank Indonesia, sepanjang 2010 hingga 2020 jika dilihat dari frekuensi transaksi, sebagian besar menggunakan kartu ATM atau debit, dengan rata-rata 78,20 persen dari seluruh transaksi. Tingginya frekuensi penggunaan kartu ATM dan debit mengakibatkan sektor penyedia jasa sistem pembayaran relatif luas, terutama yang bergerak di bidang penyediaan jaringan payment gateway. Sebelum program GPN, operator payment gateway didominasi oleh prinsipal asing, yaitu Visa dan Mastercard. Operasi oleh prinsipal asing ini berarti bahwa biaya transaksi yang dibebankan melalui dua prinsipal asing dapat mencapai 2,2% dari nilai transaksi, menjadikan biaya transaksi di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, pengolahan data oleh prinsipal asing juga membuat data transaksi tidak menguntungkan bagi Indonesia dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Namun, kinerja transaksi menggunakan kartu GPN belum menggembirakan karena berdasarkan data historis, transaksi bulanan menggunakan kartu GPN tidak pernah mencapai di atas 25%, dengan rata-rata hanya 18,16% dari seluruh transaksi menggunakan kartu ATM/Debit. Atas dasar tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kualitatif melalui analisis perkembangan data transaksi sistem pembayaran, penelitian ini akan mendeskripsikan perkembangan GPN sejak diluncurkan pada tahun 2017 hingga Desember 2020, dan membandingkan GPN dengan operator gateway pembayaran asing dan masukan untuk meningkatkan volume transaksi menggunakan GPN. ......This paper examines Indonesia's payment system development, particularly following the launch of the National Payment Gateway Programme (GPN) in 2017. According to statistical data released by Bank Indonesia, from 2010 to 2020, considering the frequency of transactions, most of them used ATM or debit cards, with an average of 78.20 percent of all transactions. The high frequency of ATM and debit card usage has resulted in a relatively extensive sector of payment system service providers, particularly those involved in the provision of payment gateway networks. Before the NPG program, payment gateway operators were dominated by foreign principals, namely Visa and Mastercard. This operation by foreign principals means that the transaction fees charged through the two foreign principals can reach 2.2% of the transaction value, making transaction fees in Indonesia one of the highest in Southeast Asia. Besides that, data processing by foreign principals also makes transaction data not a benefit for Indonesia and the potential for reduced tax revenue. However, the performance of transactions using the GPN card has not been encouraging because, based on historical data, monthly transactions using the GPN card have never reached above 25%, with an average of only 18.16% of all transactions using ATM / Debit cards. On this basis, using a qualitative and qualitatiive approach through analysis of the development of payment system transaction data, this research will describe the development of the GPN from its launch in 2017 to December 2020, and compare the GPN with foreign payment gateway operators and input to increase the volume of transactions using the GPN.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia tidak didukung dengan infrastruktur yang efisien dan memadai. Hal ini tercermin dari keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar instrumen dan kanal pembayaran serta adanya pemrosesan transaksi domestik yang dilakukan di luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Maka dari itu, Bank Indonesia meluncurkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada dan mengatur mekanisme teknis, bisnis dan kelembagaan yang menjadi landasan interkoneksi dan interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel domestik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan hasil wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional memberikan implikasi positif bagi sistem pembayaran dan perekonomian nasional serta pihak terkait dalam sistem pembayaran ritel domestik, kecuali prinsipal internasional yang justru berpotensi mengalami kerugian.

---

ABSTRACT
The development of non cash payment system in Indonesia is not supported by efficient and adequate infrastructure. This conditions are reflected by the limitations of interconnection and interoperability between instruments and channels of payment. Furthermore, the presence of domestic transaction processing which conducted abroad potentially increases security risk. So, Bank Indonesia releases Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway to optimize existing infrastructures and regulate the techincal, business and institutional mechanisms underlying the interconnection and interoperability of the domestic retail payment industry.This research uses normative juridical method which emphasizes the use of written legal norms and it supported by the interviews with interviewees.The result of the study indicate that Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway has positive implications for the payment system and the national economic as well as the related parties in the domestic payment system, except for the global players that are potentially loss.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis  perkembangan hukum dan proses pengimplementasian Gerbang Pembayaran Nasional dengan memahami sistem pembayaran, Tentu, dengan juga mempelajari para pemangku kepentingan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup gerbang pembayaran terhadap perlindungan nasabah di sektor perbankan, pendekatan komparatif mengenai gerbang pembayaran yang dialami di Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, dan Jepang ditelusuri. Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa perlu ada keseragaman dan standarisasi yang lebih besar dalam hal konsep gerbang pembayaran dan bahwa, dari belajar dari negara-negara yang telah dibandingkan, perlu ada dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dari segi pengawasan tetap memegang otoritas yang signifikan.

---

This thesis aims to analyse the legal developments and implementation process of the National Payment Gateway by first understanding the system of a payment gateway, its stakeholders and procedures in place. Furthermore, in order to gain a more comprehensive snapshot on the scope of payment gateways towards the protection of customers in the banking sector, a comparative approach of the payment gateways seen and experienced in the United States, China, Singapore, Malaysia and Japan. This research will thus conclude that there needs to be a greater uniformity and standardization when it comes to the very concept of a payment gateway and that, learning from the countries compared, there needs to be stronger institutional support to make sure that consumer financial protection and oversight remains to hold significant authority.