Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota pesisir yang memiliki permukiman di atas air pada perairan pesisir dengan pelantar-pelantar sebagai aksesnya. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama, turun-temurun, bahkan sudah menjadi bagian kekhasan budaya dari masyarakatnya. Sayangnya pengaturan mengenai hak atas tanah di kawasan tersebut belum ada. Permasalahannya adalah penerapan hak atas tanah di perairan pesisir tidak dapat begitu saja disamakan dengan daratan, mengingat rezim yang terkait tidak hanya bidang pertanahan, tetapi juga kelautan, lingkungan, dsb. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, pertama, menjabarkan konsep Hukum Tanah Nasional dalam memenuhi penerapan hak atas tanah di perairan pesisir. Kedua, menjabarkan penerapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang sudah dilakukan Kantah Kota Tanjungpinang selama ini untuk permukiman di atas air perairan pesisirnya. Ketiga, menganalisis dan meberikan rekomendasi pengaturan terkait hak atas tanah untuk permukiman di atas air perairan pesisir Kota Tanjungpinang (sebaga antisipasi). Adapun motode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terkait. Kesimpulannya, hak atas tanah yang paling tepat adalah Hak Pengelolaan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, kemudian diberikan kepada masyarakat yang bermukim di sana baik dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah setempat memiliki kekuasaan yang efektif dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan permukiman tersebut, sehingga kondisi lingkungan dan berbagai aspek lainnya tetap terjaga

---

ABSTRACT
Tanjungpinang is one of the coastal cities that have settlements on the coastal waters with ?pelantar? as an access. The condition has been going on since long, hereditary, and become part of the cultural distinctiveness of the community. Unfortunately arrangements regarding land rights in the region does not exist. The problem is the application of the right to land in the coastal waters can not be equated with the mainland, given the associated regime not only in land, but also marine, environment, etc. This study has three objectives, first, describes the concept of the National Land Law in the implementation of land rights in coastal waters. Second, describe the application of Hak Milik, Hak Guna Bangunan, and Hak Pakai that has been given during Kantah Tanjungpinang for settlement on coastal waters. Third, gave the recommendations related to land rights arrangements for settlement on coastal waters in Tanjungpinang (as anticipation). The method used normative, that is checking library materials or secondary data related. The conclusion, Hak Pengelolaan submitted to the Government Tanjungpinang, then given to the people who live there either with Hak Milik, Hak Guna Bangunan, and Hak Pakai above Hak Pengelolaan. It is intended that local governments have the authority to perform the functions of effective control over the ownership and control of land in the settlement area, and keep the environmental conditions and various other aspects remain intact

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan ruang bawah tanah yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai bagian dari bangunan di atasnya. Hingga saat ini, hukum tanah nasional belum mengakomodir penggunaan ruang bawah tanah yang tidak digunakan oleh pemegang hak atas tanah di atasnya, tidak seperti negara-negara lain seperti Singapura, Jepang dan Belanda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang baik mengenai penggunaan ruang bawah tanah, sehingga pembentukan pengaturan di Indonesia dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini dan masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. ...... This thesis discusses about the regulation on the utilization of underground space that is currently used not only as part of a building above it. Up until now, the national land law still does not accommodate the utilization of underground space that is not used by the right holders of the land on it, unlike the other countries such as Singapore, Japan and the Netherlands. The purpose of this study is to provide an overview of a good arrangement on the use of underground space, so the establishment of law in Indonesia can accommodate the needs of communities that exist in the present and the future. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of an explanatory description.

Abstrak :
Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan narasumber sebagai data pendukungnya. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah merupakan solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang dialokasikan penggunaannya di masa mendatang, tergantung tujuan pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang dibatasi oleh fungsi sosial tanah. Menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan bagian kebijakan dalam pembaruan agraria, bagian dari aspek penataan ruang, kebijakan penanganan tanah terlantar, serta sebagai kerja sama antar sektor pembangunan dalam rangka pengadaan tanah. Guna dapat menerapkan Bank Tanah di Indonesia, negara perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, tujuan, kewenangan dan pembiayaan ke dalam konsepsi Bank Tanah Umum Publik. ...... The emergence of various land-related problems based on needs of land supply for development for public purposes encourages the government to look for alternative solutions that integrated land policy which is the Land Bank. Based on problem identifications, the purpose of this thesis is to determine how Land Bank concept is applicated in general and used as land acquisition techniques for public purposes judging from land law concept in Indonesia. This thesis uses the method of normative-legal research method with secondary data sources include interviews with informants as supporting data. This research concluded that the concept of the Land Bank is a solution to overcome land acquisition issues for public purposes judging from the concept of land law in Indonesia. Land Bank is a government activity to provide the allocated land to use in the future, depending on the purpose of land acquisition. Government?s authority in Land Bank concept is based on the state control concept bordered by the social function of land. According to land law concept in Indonesia, the Land Bank is part of the agrarian reform policy, part of state spatial planning, part of abandoned-land management policies, as well as part of cooperation between sectors of development in order to perform land acquisition for public purposes. In order to implement the Land Bank concept in Indonesia, the state needs to adjust to the institutional aspects, objectives, authorities and funding into the conception of General Public Land Bank.