Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ricard Rivaldo Pasalli
Abstrak :
Terealisasinya keadaan sehat merupakan keinginan semua orang, juga dari keluarga, perkumpulan dan masyarakat. Perusahaan asuransi dan lembaga asuransi adalah lembaga ekonomi, yaitu lembaga pengalihan risiko. Tingkat risiko dapat diukur dengan nilai produk dimana peristiwa itu terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pada pencarian studi menggunakan tiga online database yaitu PubMed, Google Scholar, dan Science Direct. Ada 7 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dalam menyelesaikan klaim terdapat bentuk-bentuk penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah ketepatan penyelesaian klaim, tingkat penyelesaian klaim, klaim rasio dan keluhan ganti rugi. Adapun faktor penghambat klaim diantaranya adalah staf yang kurang memenuhi kualifikasi dalam memproses klaim, tata cara pengecekan yang kurang jelas dan peserta asuransi baru menyadari saat membuat klaim bahwa tidak mencakup penyakit tertentu. ......The realization of a healthy condition is the desire of everyone, also from families, associations and communities. Insurance companies and insurance institutions are economic institutions, namely risk transfer institutions. The level of risk can be measured by the value of the product where the event occurs. This study was conducted to determine the settlement of national health insurance claims.method literature review. The study search used three online databases , namely PubMed, Google Scholar, and Science Direct. There are 7 studies included in this study. The results showed that in resolving claims there are forms of settlement of national health insurance claims, supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include the accuracy of claim settlement, level of claim settlement, claim ratio and compensation complaints. The factors inhibiting claims include staff who do not meet the qualifications in processing claims, procedures for checking that are not clear and insurance participants only realize when making a claim that it does not cover certain diseases.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Citra Yuliyanti
Abstrak :
Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372. Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis. ......The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies. The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017. The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372. It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Duror En Nasik
Abstrak :
Program JKN Jaminan Kesehatan Nasional memberikan perubahan sangat besar dalampelaksanaan proses bisnis dan operasional rumah sakit di Indonesia agar dapatmeningkatkan taraf kesehatan dan taraf hidup penduduk Indonesia. Penelitian dilakukanmelalui analisis kelayakan dan persiapan perubahan Kelas D RS Pelabuhan Palembangmenjadi Kelas C di tahun 2017. Jenis penelitian kualitatif dengan metode telaahdokumen, wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group. HasilPenelitian didapatkan penilaian rata-rata standar pelayanan, sumber daya manusia SDM ,peralatan, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen di RS Pelabuhan Palembangyaitu 73,2 . Elemen-elemen penilaian RS Pelabuhan Palembang sebagian besarmemenuhi standar layak untuk menjadi kelas C. Perbaikan dan peningkatan standar yangbelum terpenuhi akan dilengkapi.Kata Kunci: Kelayakan dan kesiapan, kelas rumah sakit, Jaminan Kesehatan Nasional.
Name Duror En NasikStudy Programme Hospital AdministrationTitle Planning Pelabuhan Hospital of Palembang from Class DHospital to Class C Hospital in 2017The JKN National Health Insurance program provides a biggest change in theimplementation of business processes and hospital operations in Indonesia inorder to improve the health and standard of living of Indonesians. The researchwas conducted through feasibility analysis and preparation of change of Class DRS Pelabuhan Palembang to Class C in 2017. Type of qualitative research withmethod of document review, in depth interview and Consensus Decision MakingGroup. The result of the research is the average of service standard, humanresources HR , equipment, facillities and infrastructure, administration andmanagement at Pelabuhan Palembang Hospital is 73,2 . Assessment Elements ofPelabuhan Hospital Palembang mostly have the proper standard to be class C.Improvements and upgrades to unmet standards will be completed.Key Word Feasibility and Readiness, Hospital Class, National Health Insurance.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47819
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luh Putu Sinthya Ulandari
Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Luh Putu Sinthya UlandariProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Strategi Rumah Sakit An ndash; Nisa Kota Tangerangdalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasionaldengan Metode Balanced ScorecardPenyelenggaraan Program JKN akan berhasil apabila faskes siap dengan pelayanankesehatan yang berprinsipkan efisiensi biaya tanpa mengabaikan mutu layanan. Salahsatu rumah sakit swasta yang mampu menunjukkan kondisi tersebut adalah RS An-NisaTangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi RS An-Nisa dalampelaksanaan program JKN dengan metode Balanced Scorecard. Penelitian dilakukanpada Mei 2018 dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancaramendalam dan studi dokumen. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, terdiridari 7 informan pihak internal RS dan 2 informan pihak BPJS Kesehatan. Datadianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari perspektif keuangan, strategi yang dilakukanadalah meningkatkan volume, meningkatkan revenue per pasien serta menerapkanprinsip low cost dalam pengelolaan dana. Strategi RS dari perspektif pelanggan denganmengembangkan 5 value proposition, memperhatikan 5 aspek mutu, serta membangunhubungan baik dengan pasien. Strategi RS dilihat dari proses bisnis internal adalahmembuat standar pelayanan, melakukan pengendalian biaya, dan melakukan verifikasiinternal pada manajemen klaim. Strategi RS dilihat dari sisi pembelajaran danpertumbuhan adalah mengembangkan program pelatihan, menetapkan standarkompetensi, memberikan reward, membangun lingkungan kerja kompetitif,memperhatikan jenjang karier SDM, serta memberikan salary yang baik. Melaluistrategi tersebut RS An ndash; Nisa mampu menjalankan program JKN dengan baik dantetap membukukan surplus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.Kata kunci: Balanced Scorecard, Jaminan Kesehatan Nasional, Strategi Rumah Sakit ABSTRACT
Name Luh Putu Sinthya UlandariStudy Program Public HealthTitle Analysis Strategy of An ndash Nisa Hospital, Tangerang City inImplementation of The National Health Insurance withBalanced Scorecard MethodThe implementation of the National Health Insurance will be successfully if the healthfacilities are ready with health service which has cost efficiency principle withoutneglecting the quality of service. One of the private hospitals that show the condition isAn ndash Nisa Hospital. This study aimed to finding out the strategy of An ndash Nisa Hospitalin the implementation of the National Health Insurance with Balanced ScorecardMethod. The research was conducted in May 2018 using qualitative approach. Data wascollected through in ndash depth interview to 7 informants from hospital and 2 informantsfrom BPJS Kesehatan. Data was analyzed by descriptive qualitative analysis. Strategyfrom a financial perspective are increasing the volume, increasing value per patient andapplying the low cost principle. Hospital strategy from customer perspective bydeveloping 5 value proposition, focus on 5 aspects of services quality and establishinggood relationship with patient. Strategy from an internal business processes are creatingservice standards, doing cost containment, and doing internal verification in claimsmanagement. Hospital strategy from learning and growth perspective is to developtraining programs, set competency standards, giving rewards, build a competitive workenvironment, cognize their career path, and giving a good salary. Though the strategy,An ndash Nisa Hospital is able to implementation the National Health Insurance well
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50062
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rira Wahdani Martaliza
Abstrak :
UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017. Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
UHC (Universal Health Coverage) is the main goal of health reform in almost all countries and is also a WHO priority where every community has access to the necessary health services. To support the realization of UHC, the government implemented the National Health Insurance Program (JKN) since January 1, 2014. This study aims to determine the effect of JKN on the utilization of inpatient health services and the number of inpatient days on Timor, Flores and Sumba Island in East Nusa Tenggara 2017. This study uses a cross-sectional study design using 2017 Susenas secondary data. The results of binomial logit and negative analysis prove that the JKN program increases the probability of inpatient utilization by 1.58 times by increasing the number of hospitalization days by 0,318 days hospitalization. Therefore, it is necessary to strengthen community access to health services by improving health facilities and infrastructure.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T53807
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Arumantika Sahara
Abstrak :
Indonesia memiliki ratio kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan MMR yang jauh lebih tinggi yaitu di Indonesia Timur sebesar 489. Beban kematian ibu sering dikaitkan dengan ketimpangan akses ke layanan kesehatan ibu. Pemerintah Indonesia meluncurkan program asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 untuk mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) terutama pada kelompok wanita kurang beruntung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengtahui hubungan jaminan kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu yang dinilai dari kunjungan antenatal, persalianan di fasyankes dan pemeriksaan nifas. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2017 mencakup 2257 wanita usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam kurun waktu dua tahun sebelum survei. Analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan layanan kesehatan ibu baik itu kunjungan ANC, persalinan di fasyankes maupun pemeriksaan nifas setelah dikontrol variabel confunder. Namun kunjungan ANC ada hubungan signifikan secara statistik dengan status ekonomi atas, paritas multipara, akses ke fasyankes bukan masalah besar dan ibu dengan komplikasi kehamilan. Persalinan di fasilitas kesehatan secara statistik ada hubungan dengan umur >35 tahun, wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, pendidikan ibu tinggi, riwayat paritas primipara, dan ada komplikasi kehamilan. Serta pemeriksaan nifas secara statistik ada hubungan dengan wilayah tempat tinggal perkotaan, status ekonomi atas, akses ke Fasyankes dan ada komplikasi kehamilan. Hubungan kepemilikan JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu belum dapat dibuktikan di Indonesia bagian timur, akan tetapi peningkatan cakupan kepemilikan JKN tetap perlu diupayakan untuk menunju Indonesia Universal Health Coverage (UHC). ......Indonesia has the highest maternal mortality ratio (MMR) in Southeast Asia at 305 maternal deaths per 100,000 live births with a much higher MMR in Eastern Indonesia at 489. The burden of maternal mortality is often associated with inequality in access to maternal health services. The Indonesian government launched a health insurance program, namely the National Health Insurance in 2014 to seek equal distribution of health services, including maternal and child health services (KIA), especially for disadvantaged women. The purpose of this study was to determine the relationship between national health insurance and the utilization of maternal health services as assessed from antenatal visits, delivery at health facilities and postpartum examinations. This study uses data from the 2017 IDHS covering 2257 women aged 15-49 years who have given birth in the two years prior to the survey. Multivariate analysis using multiple logistic regression. The results of this study indicate that there is no statistically significant relationship to the utilization of maternal health services, whether it is ANC visits, delivery at the health facility or postpartum examination after controlling for confounding variables. However, ANC visits had a statistically significant relationship with upper economic status, multiparity parity, access to health facilities that were not a major problem and mothers with pregnancy complications. Delivery at a health facility was statistically associated with age >35 years, urban area of ​​residence, upper economic status, high maternal education, history of primiparity, and pregnancy complications. As well as post-partum examination statistically there is a relationship with urban area of ​​residence, upper economic status, access to health facilities and pregnancy complications. The relationship between JKN ownership and utilization of maternal health services has not been proven in eastern Indonesia, but efforts to increase the coverage of JKN ownership still need to be pursued to achieve Indonesia Universal Health Coverage (UHC).
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nuzulrahma
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai jaminan kesehatan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Studi di RSUD Polewali Mandar . Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena memberikan gambaran umum dan menganalisa mengenai jaminan kesehatan di RSUD Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan dengan metode yuridis-normatif dan empiris yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menganalisis penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Polewali Mandar yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaanya. Terlihat dari adanya komitmen atau kebijakan Rumah Sakit, selain hal tersebut yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami penggunaan BPJS Kesehatan terutama bagi peserta yang memiliki kartu, dan ketersediaan dana sangat terbatas dari pemerintah daerah bagi peserta yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan daerah JAMKESDA . Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat secara berkala, dan pengalokasian dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk peserta JAMKESDA yang ditanggung oleh pemerintah daerah, peningkatan kompetensi bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan pelayanan BPJS di RSUD Polewali di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
This thesis will discuss about the healthcare in Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 on Healthcare and implementation of Health Insurance Study of Polewali Mandar hospital . This research is descriptive analytic, because it provides a general overview and analyzes about health insurance at Polewali Mandar hospital. This research uses juridical normative and empirical by a literature study and field study. This research analyzes whether the implementation of national health insurance program at Polewali Mandar hospital is already applied in accordance with the rules and guidelines for its implementation. Seen from their commitments or policies Hospital, in addition to this obstacle is lack of socialization to the community so that people do not understand the use of BPJS especially for participants who have the card, and the very limited availability of funds from local governments for participants covered by JAMKESDA. The need for socialization into the community on a regular basis, and the allocation of adequate funds from local governments to the participants of JAMKESDA borne by local governments, increased competence for personnel directly involved in the management of BPJS services in Polewali Mandar hospital supported by adequate infrastructure.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66355
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Clarasinta
Abstrak :
Penelitian ini menganalisis cost of illness peserta JKN dengan penyakit kanker payudara di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Desain penelitian ini merupakan studi observasional yang deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sampel BPJS Kesehatan dan Data Upah Rata-Rata per Jam menurut Provinsi Tahun 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sehingga sampel merupakan seluruh peserta JKN dengan penyakit kanker payudara di Indonesia sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata cost of illness per peserta mencapai Rp12.441.986 dan totalnya mencapai Rp1.021.175.992.024. Nilai tersebut belum termasuk biaya obat kemoterapi, obat kronis, dan pelayanan imunohistokimia dalam tarif non INA-CBG. Faktor jenis kelamin, usia, status perkawinan, segmentasi kepesertaan, kelas rawat, RJTL, RITL, lama hari perawatan, kepemilikan FKRTL yang pernah dikunjungi, tipe FKRTL yang paling banyak dikunjungi, dan tingkat keparahan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap cost of illness. Penelitian ini menggambarkan besarnya cost of illness peserta JKN dengan penyakit kanker payudara sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya. ......This study analyzes the cost of illness of JKN participants with breast cancer in Indonesia and the factors that influence it. The research design is a descriptive observational study with a cross sectional approach. The data used in this study are Sample Data of BPJS Kesehatan and Average Hourly Wage Data by Province for 2021. The sampling technique uses total sampling so that the sample is all JKN participants with breast cancer in Indonesia according to predetermined inclusion and exclusion criteria. The results of this study indicate that the average cost of illness per participant reaches Rp12.441.986 and the total reaches Rp1.021.175.992.024. This value does not include the cost of chemotherapy drugs, chronic drugs, and immunohistochemistry services in non-INA-CBG rates. Factors such as gender, age, marital status, membership segmentation, class of care, RJTL, RITL, length of stay, ownership of FKRTL ever visited, type of FKRTL most visited, and severity have a statistically significant effect on the cost of illness. This study illustrates the high cost of illness for JKN participants with breast cancer, so early detection programs are very important to do as an effort to save costs.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maulida Gadis Utami
Abstrak :
Pemanfaatan pengobatan tradisional telah meluas dan meningkat di beberapa negara. Pelayanan kesehatan tradisional suatu negara berkaitan erat dengan budaya, pemahaman, dan aksesibilitas pengobatan konvensional. Program asuransi di negara Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan Jepang juga turut menjamin pengobatan tradisional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) didefinisikan sebagai jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. JKN tidak menjamin pengobatan komplementer, pengobatan alternatif, dan pengobatan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk pengobatan tradisional. Data yang digunakan adalah Susenas Maret 2020 dan menggunakan model estimasi OLS dan Tobit untuk mengetahui pengaruh JKN. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga yang memiliki JKN mengeluarkan biaya kesehatan untuk pengobatan tradisional yang lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak memiliki JKN. Penurunan pengeluaran untuk pengobatan tradisional yang terjadi jika memiliki memiliki asuransi relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pengobatan tradisional. Pengeluaran untuk pengobatan tradisional di Indonesia terdistribusi pada berbagai karakteristik demografi, status ekonomi, urban/rural, dan lokasi tempat tinggal. ...... Traditional medicine has become more widespread in a number of countries. A country's traditional health services are inextricably linked to its culture, understanding, and accessibility to conventional medicine. Traditional medicine is also covered by insurance systems in Vietnam, Taiwan, South Korea, China, and Japan. The National Health Insurance (JKN) is defined as a guarantee in the form of health protection in which participants get health care benefits and protection in meeting fundamental health needs, which are provided to everyone who has paid dues or whose contributions are paid by the government. JKN does not guarantee complementary, alternative, or traditional medicine that has not been proven effective through health technology assessments. As a result, the purpose of this study is to investigate the impact of National Health Insurance (JKN) membership on household health expenditures for traditional treatment. The March 2020 Susenas data is used, and the OLS and Tobit estimate methods are employed to determine the impact of JKN. According to the findings of this study, households with JKN have lower health-care costs for traditional medicine than those without JKN. With compared to the average household's spending on traditional medicine, the decrease in expense that occurs when having insurance is rather small. It shows that JKN membership is not enough to change people's preferences and beliefs towards traditional medicine. Traditional medicine expenditure in Indonesia is dispersed among numerous demographic characteristics, economic status, urban/rural, and home location.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Martha Jessica
Abstrak :
Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional ......The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>