Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Materi Front Nasional merupakan organisasi (politik) massa yang dibentuk Presiden Soekarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Tujuan organisasi Front Nasional adalah (1) menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, (2) membangun semester untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dan (3) mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Negara Keaatuan Republik Indonesia. Adapun asas Front Nasional adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia), dengan sifat utama yang penting adalah melaksanakan perombakan dalam segala hal dengan fokus utama menggerakkan massa setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu Pula. Sepanjang keberadaan Front Nasional dalam kehidupan politik Indonesia, organisasi ini begitu menonjol dalam konteks keperluan akan adanya golongan fungsional. Penggolongan masyarakat yang terbagi dua yaitu golongan politik dan golongan fungsional menempatkan posisi dan kedudukan Front Nasional sebagai wadah dari golongan fungsional yang dimaksudkan sebagai pendukung dan pengumpulan kekuatan massa bagi mencapai maksud suatu revolusi nasional. Dalam konteks keperluan revolusi nasional itu, keberadaan Front Nasional menjadi begitu luas dan tetap turut serta walaupun salah satu tujuan (pengembalian Irian Barat) telah selesai dua tahun setelah lembaga ini dibentuk pada pertengahan 1960. Front Nasional terlihat memainkan peran dalam mengerahkan dan' menggerakkan massa bagi keperluan revolusi dalam melaksanakan politik pores-porosan dan mercu soar yang dilaksanakan Presiden Soekarno setelah dapat menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat itu. Front Nasional menjadi ajang pertarungan antara militer (dalam hal ini TNI-AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ada dalam organisasi tersebut. Militer dapat dikatakan cukup berhasil dalam menggalang golongan-golongan fungsionil dengan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya pada akhir Oktober 1964. Sementara Front Nasional telah menjadi pula tempat persemaian kekuatan-kekuatan massa pendukung PKI melalui koordinasi dengan memakai strategi tertentu(demokrasi rakyat).

Abstrak :
Pada Pemilu 2018 terjadi sebuah fenomena yang menyiratkan adanya transfer kekuasaan kepada kubu oposisi Pakatan Harapan (PH). Di balik koalisi PH, ada sosok Mahathir Mohamad yang pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia di tahun 1980-an. Tugas Karya Akhir (TKA) ini menganalisis mengenai peran Mahathir dalam mendorong kemenangan oposisi PH di Pemilu 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menjelaskan peran Mahathir di pemerintahan Malaysia secara umum dan pada Pemilu 2018 serta pandangan publik Malaysia terhadap kembalinya sosok Mahathir ke dunia politik. Konsep Popularitas dan Figur Politik serta teori Pencitraan Politik digunakan untuk menjelaskan kemenangan PH yang salah satunya didorong oleh keberadaan Mahathir yang kemudian menggunakan isu-isu untuk melemahkan oposisi serta memposisikan dirinya sebagai ‘penyelamat’ Malaysia. Sosok politik yang lebih populer dan memiliki citra politik baik, akan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat yang akan meningkatkan elektabilitasnya pada pemilu. Popularitas dan citra Mahathir yang baik kemudian mendorong kemenangan koalisi yang dipimpinnya. ......In the 2018 election a phenomenon occurred which implied the transfer of power to the opposition Pakatan Harapan (PH). Behind the PH coalition, there was the figure of Mahathir Mohamad who had been the Prime Minister of Malaysia in the 1980s. This paper analyzes the role of Mahathir in encouraging the victory of the opposition PH in the 2018 elections. The method used in this study is qualitative to explain Mahathir's role in the Malaysian government and in the 2018 election, also to explain the Malaysian public's view of Mahathir's return to politics. The concept of Popularity, Political Figure, and Political Image theory were used to explain the victory of the PH, which was driven by the presence of Mahathir who then used issues to weaken the opposition and position himself as a 'savior' of Malaysia. A political figure who is more popular and has a good political image, will get the sympathy and support of the people and will increase his electability in the election. Mahathir's popularity and good image led to the victory of the coalition he led.

Abstrak :
Skripsi ini membahas respons Democratic Action Party (DAP) dan Malaysian Chinese Association (MCA) yang merupakan parpol dengan basis konstituen etnis Tionghoa di Malaysia terhadap kebijakan New Economic Policy (NEP). Kebijakan perekonomian ini bersifat affirmative action (tindakan afirmasi) bagi etnis Melayu, namun diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, data-data diperoleh dari studi pustaka. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan respons kedua parpol yaitu: Pertama, perbedaan kelas sosial pada etnis Tionghoa yang merupakan konstituen kedua parpol; Kedua, perbedaan posisi kedua parpol di Parlemen Malaysia; Ketiga, perbedaan kepentingan politik. ...... This study discuss the response of DAP (Democratic Action Party) and MCA (Malaysian Chinese Association), a Chinese ethnic constituent base political party in Malaysia towards the New Economic Policy (NEP). The economic policy provide an affirmative action for the Malay ethnic, but discriminative to the Chinese ethnic. This research uses qualitative methods with an explanative design, the data obtained from literature study. There is three factors which affects the different responses between the two political parties: First, social class differences in the Chinese ethnic constituents of both political parties; Second, the positions of both political parties in Malaysia Parliament; Third, different political interests.