Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness).

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang ada di sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periode orde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka atau data sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkait isu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomian pada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrak PT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektor panas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energi terbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia. ......This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence period, the early period of independence, the new order period, and the reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts. Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects in the indirect use of geothermal in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Cadangan batubara Indonesia hanya sebesar 3,25% atau terbesar kesepuluh didunia, namun pada kenyataannya produksi batubara semakin tahun jumlahnya semakin besar dan Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar. Jika kondisi dibiarkan akan mengikis sisa cadangan terbukti dari batubara semakin cepat. Perusahaan batubara sebagai pengelola pertambangan dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami penurunan margin laba bersih sehingga tingkat pengembalian investasi (ROI) mengalami penurunan sebesar 9,1% yaitu pada tahun 2008 sebesar 8,6% menjadi minus 0,5% pada tahun 2013. Pada pihak lain pemerintah sedang merencanakan banyak pembangunan PLTU untuk memenuhi kebutuhan energi listrik semakin besar sehingga membutuhkan volume batubara dalam jumlah semakin besar. Perusahaan pembangkit tenaga listrik sebagai penghasil dan penjual energi listrik dalam kurun waktu 2008 – 2012 mengalami kenaikan margin laba bersih sehingga tingkat pengembalian investasi (ROI) juga mengalami peningkatan sebesar 0,31% yaitu pada tahun 2008 sebesar 1,98% menjadi 2,29% pada tahun 2012. Terkait cadangan batubara yang terbatas, maka diperlukan rancangan kebijakan dalam pemanfaatan batubara untuk menunjang kelistrikan nasional yaitu dengan mengkonversi perusahaan batubara menjadi perusahaan energi dengan diberikan kemudahan insentif yaitu berupa menjaminkan IRR nya sebagai tingkat pengembalian yang pasti bukan menjamin harga jual, sehingga perusahaan batubara dapat meningkatkan ROI nya.

---

ABSTRACT
Indonesian coal reserves amounted to only 3.25% or the tenth largest in the world, but in fact the production of coal increasingly greater number of years and Indonesia is the largest exporter of coal. If the condition continues, it will erode the rest of proven reserves of coal more quickly. Coal mining company as a manager in the period 2008-2013 net profit margin decreased to the level of return on investment (ROI) decreased by 9.1% in 2008 ie by 8.6% to minus 0.5% in 2013. On the other hand the government is planning many power plant to meet the electrical energy needs of the greater volume of coal and thus require greater amounts. Power company as a manufacturer and seller of electric energy in the period 2008 - 2012 increased net profit margin so that the return on investment (ROI) increased by 0.31% in 2008 ie 1.98% to 2.29% in 2012. Related to the limited reserves of coal, it is necessary to design policies to support the use of coal in the national electricity company is to convert coal into energy company with ease given incentives in the form of its IRR offers a rate of return that is certainly not guarantee a fair price, so that coal companies can improve the value of ROI.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Gasifikasi Batubara sebagai sumber energi baru dalam diversifikasi atau Bauran Energi Nasional di Indonesia. Industri maupun teknologi Gasifikasi Batubara belumlah terkenal, padahal penggunaan teknologi tersebut sudah marak di negara lain. Gasifikasi batubara dilansir memiliki prospek yang bagus dalam memberikan solusi atas pemenuhan energi namun tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Tujuan dari pembuatan Skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana industri Gasifikasi Batubara di Indonesia dan di dunia. Selain itu Skripsi ini juga membahas bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai Gasifikasi Batubara sebagai teknologi dan industri dan bagaimana prospek Gasifikasi Batubara sebagai alternatif Energi Baru ditinjau dari pengaturan dan kebijakan Diversifikasi atau Bauran Energi Nasional. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Metodologis, Sistematis yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data primer. Skripsi ini menemukan bahwa teknologi gasifikasi batubara merupakan salah satu sumber energi yang sedang dipersiapkan untuk menjadi alternatif energi baru dalam diversifikasi energi di Indonesia. Kendala yang ditemui adalah salah satunya, hukum Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai Gasifikasi batubara ini, dan prospek gasifikasi batubara yang sangat baik di Indonesia, mengingat teknologi gasifikasi batubara yang relatif ramah lingkungan dapat menjadi solusi dalam pemanfaatan sumberdaya batubara di Indonesia yang melimpah.

---

This thesis discusses about coal gasification as an Alternative Energy in Indonesia National Energy Diversification. Coal Gasification uses tend to be less known in Indonesia, both in industrial and technology sector compared to other countries. Coal gasification is highly potential to bring solution on energy issues that have arisen in Indonesia, including to meet energy end based in sustainable development principle.the purpose of this research is to find out about coal gasification industry and technology nowadays both in Indonesia and other countries, how law in Indonesia regulate Coal Gasification in industry and technology sector, as well as the prospects and potentials of Coal Gasification as an alternative energy in Indonesia National Energy Diversification to bring cleaner air while meeting the energy end. This research uses normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as primary data. This thesis has found that coal gasification technology is being prepared to be an alternative energy in Indonesia Energy Diversification considering its relatively environment friendly technlogy, and positively can be a solution in the utilization of abundant low ranked coal resources in Indonesia.

Abstrak :
Untuk mengatasi isu lingkungan hidup, Indonesia menargetkan bagian energi terbarukan pada bauran energi primer sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target kapasitas terpasang dari energi tenaga surya adalah 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun 2050. Salah satu negara tetangga Indonesia, Malaysia, memiliki pertumbuhan energi tenaga surya yang signifikan karena kerangka kebijakan, peran perusahaan listrik nasional-nya, dan kondisi industri PV. Oleh karena itu, skripsi ini akan memprojeksikan ketercapaian Indonesia pada target tenaga surya di RUEN menggunakan strategi Malaysia & inisiatif Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan strategi Business as Usual (BAU), dan hasilnya menunjukan bahwa ketercapaian pada target RUEN masih di bawah 22% untuk kedua strategi. ...... To address environmental issues, Indonesia aims to achieve a 23% renewable energy share by 2025 and 31% by 2050. According to National Energy Plan (RUEN), the target for solar energy installed capacity is 6.5 GW by 2025 and 45 GW by 2050. Looking at one of Indonesia neighbouring country, Malaysia, have a significant growth on solar energy as a result from their policy framework, role of national electricity company, and the PV industry condition. Therefore, this thesis will be projecting Indonesia's progress on solar energy target in RUEN using Malaysia's approach & Tenaga Nasional Berhad (TNB) initiatives and using Business as Usual (BAU) scheme, in which the result shows that achievement on RUEN target still below 22% for both schemes.

Abstrak :
Krisis energi adalah suatu kondisi dimana pemerintah tidak dapat (gagal) melakukan upaya, baik dengan memproduksikan (dan mengimpor) jenis energi dalam jumlah, mutu, harga, daerah dan waktu sesuai dengan kebutuhan. Krisis ini biasanya menunjuk kekurangan minyak bumi, listrik, atau sumber daya alam lainnya. Tujuan penelitian dari tesis ini adalah: 1. Mengidentifikasi aspek, komponen, dan indikator Ketahanan Energi Nasional (KEN); 2. Merumuskan Indeks KEN; 3. Mengukur tingkat KEN saat ini dan di masa datang (2015, 2020, 2025); 4. Mengidentifikasi potensi terjadinya pendadakan strategis krisis energi nasional; dan 5. Menganalisis solusi intelijen apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Teori yang digunakan adalah Warning Intelligence dari Cynthia Grabo, Strategic Surprise dari Michael I. Handel, serta menggunakan alat analisis, yaitu: analisis kecenderungan, analisis pola, dan analisis anticipatory. Untuk penghitungan ketahanan energi mengadopsi aspek dari Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) dengan referensi komponen dan indikator dari World Energy Council, Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi - BPPT, dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Responden atau narasumber berasal dari 3 kelompok sampling, yaitu: pembuat kebijakan (kementerian, instansi pemerintah, dan DPR yang membidangi energi), pelaku usaha (BUMN serta swasta lokal dan asing), dan akademisi (universitas negeri dan swasta). Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Indeks KEN terdiri atas 4 aspek, 9 komponen dan 15 indikator; 2. Rumusan Indeks KEN adalah sebagai berikut: KEN = 0.39 (Availability) + 0.23 (Affordability) + 0.23 (Accessibility) + 0.15 (Acceptability); 3. kondisi KEN saat ini dalam kondisi RENTAN, demikian pula tahun 2015, 2020 dan 2025; 4. Indonesia memiliki Potensi terjadinya Pendadakan Strategis Krisis Energi Nasional yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik yang pada akhirnya menggangu kestabilan keamanan Indonesia; dan 5. Solusi intelijen sebagai antisipasi agar tidak terjadi pendadakan strategis berdasarkan 4 skenario, yaitu jika : 1. pasokan tidak mencukupi kebutuhan; 2. pemerintah tidak mampu membiayai subsidi; 3. diberlakukannya mekanisme pasar untuk harga BBM dan TDL; dan 4. terjadi kebuntuan di dalam proses politik di DPR. Saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain pemerintah : 1. Perlu adanya kebijakan mengenai KEN yang komprehensif ; 2. Perlu melakukan pembatasan ekspor energi yang terlalu besar; 3. Harus mengembangkan potensi sumber daya energi baru terbarukan; 4. Harus memiliki rencana pengelolaan dan pemanfaatan energi Indonesia dalam jangka panjang; 5. Melakukan pengurangan subsidi energi secara bertahap dan mengalihkan ke pembangunan infrastruktur energi; 6. Menerapkan mekanisme pasar di dalam menetapkan harga BBM dan TDL; dan 7. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan DPR. ...... Energy Crisis is acondition whereby the government is unable (failed) to perform some efforts, whether to produce (and to import) type of energy in quantity, quality, price, locationand time,that matched with the needs. This crisisusually refers tothe shortage of petroleumoil, electricity, or other energy resources. The objectives of research in this thes is are: 1.To identifyaspects, component sand indicators of National Energy Resilience (KEN); 2. To formulate KEN Index; 3. To measure current and future KEN Index (2015, 2020, 2025); 4. To identify potential occurrence of national energy crisis’s strategic surprising attack; and 5. To analyze what kind of intelligence solutions need to be done by the government. Theories used in this thesis are: Cynthia Grabo’s Warning Intelligence theory, Michael I. Handel’s Strategic Surprise theory, and also using several analysis’ tools, such as: trend analysis, pattern analysis, and anticipatory analysis. For energy resilience calculation, it adopted aspects from Asia Pacific Energy Research Center (APERC) with component and indicator references from World Energy Council, Energy Resources Technology Development Center-BPPT, and National Defence Institute (LEMHANAS). The research method used in this research is descriptive method with quantitative approach. Meanwhile sample determination is using Purposive Sampling technique. Respondents are coming from 3 sampling groups, which are: policy makers (ministry, government agencies, and member of parliament, in charge in energy), business institutions (state owned as well as local and foreign private enterprises), and academician (from state and private universities). The result of this research are : 1.KEN Index consists of 4 aspects, 9 components and 15 indicators; 2. KEN Index formula is as follow: KEN= 0.39 (Availability) + 0.23 (Affordability) + 0.23 (Accessibility) + 0.15 (Acceptability); 3.Current KEN condition is in susceptible condition, similarly in 2015,2020 and 2025; 4.Indonesia has a potential occurrence of National Energy Crisis’ Strategic Surprising Attack, which can cause economic, social and political instability, which in the end will offend Indonesia’s security stability; and 5. Intelligence solutions to anticipate strategic surprising attack not to happen are based on 4 scenarios, which are if: 1.Supply can not meet with the need ; 2. Government is not able to finance the subsidy; 3.Enactment of market mechanism for determination of gasoline price and electricity tariff; and 4. Dead lock in political process at the parliament. Recommendations suggested by the author are among others, the government: 1. Need to have comprehensive policies with regard to KEN; 2. Must restrict excessive export of energy; 3. Mustexpand new and renewable energy potentials; 4. Must have long term plan of energy management and utilization; 5.Gradually reduce subsidy for energy and switch them for construction of energy infrastructures; 6. Apply market mechanism in determination of gasoline price and electricity tariff; and 7. Have good communication and coordination with the parliament.