Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] adalah partai bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]. Pada Pemilu 1999 lalu PKB menjadi partai terbesar ketiga di bawah PDIP dan Golkar. Dukungan besar dari warga Nahdlatul Ulama [NU] merupakan salah satu kunci sukses disamping kharisma yang dimiliki oleh oleh tokoh-tokoh pendirinya, khususnya Gus Dur. PKB bertekad untuk menjadi partai pemenang Pemilu 2004 dengan target perolehan suara di atas 20%. Menghadapi Pemilu 2004 tantangan yang dihadapi PKB lebih berat mengingat pemilih inti PKB, yaitu warga NU, bisa saja berkurang ditambah lagi adanya konflik internal yang terjadi pasca kejatuhan Gus Dur. PKB identik dengan partainya warga NU, sementara tidak semua warga NU memilih dan menjadi pengurus PKB. Salah satu cara untuk mencapai target minimal perolehan suara adalah dengan merangkul massa diluar kalangan NU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini memaparkan strategi komunikasi PKB dalam memenangi Pemilu 2004. Kerangka teori dan penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip humas [research, objectives, strategies, implementation, evaluation] diterapkan oleh humas PKB. Positioning sebagai partai advokasi dan citra sebagai partai terbuka dan modern dikembangkan oleh PKB. Strategi komunikasi sudah terencana dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. PKB mengkategorikan para calon pemilih mereka kedalam 25 kelompok sasaran. Untuk menjangkau warga muslim, khususnya NU, PKB mengandalkan peran para kiai. Dalam menjangkau masyarakat PKB mengandalkan opinion leaders [kiai, tokoh adat, pemuka agama]. Slogan dan tema kampanye PKB banyak dan beragam disesuaikan dengan sasaran kelompok. Tema dan slogan kampanye tersebut sebenamya bisa difokuskan hanya pada issue-issue yang sedang berkembang dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Media relations, press agentry, dan issues management perlu mendapat perhatian lebih dari humas PKB. Penelitian yang berkaitan dengan humas PKB selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuarrtitatif untuk melengkapi penelitian yang kualitatif ini.

Abstrak :
Studi ini mencoba menginvestigasi secara empiris pandangan populer yang berkembang di pasar bahwa hasil pemilihan umum nasional memiliki pengaruh terhadap volatilitas pasar saham, dengan menggunakan sampel internasional dari 17 negara yang merupakan anggota G-20. Dengan menggunakan event-study method dan determinants of election surprise regressions, temuan empiris membuktikan bahwa pemilihan umum nasional terasosiasi dengan volatilitas pasar saham yang meningkat. Volatilitas pasar saham bahkan tetap meningkat hingga beberapa hari setelah hari pemilihan umum nasional ketika dibandingkan dengan benchmark, GARCH (1,1). Lebih lanjut, temuan empiris dari studi ini menunjukkan bahwa pasar saham terasosiasi dengan volatilitas yang lebih tinggi pada saat ketika hasil pemilihan umum berujung pada selisih kemenangan yang sempit, ketika terjadi perubahan orientasi politik untuk pemerintah yang terpilih, dan ketika pemerintah yang terpilih dan koalisinya tidak kuasa untuk memiliki kursi mayoritas di parlemen. ...... Motivated by popular believes and motivating evidences citing the crucial influence of election outcome to the stock market, this study aims to weigh in on the topic by investigating a sample of 17 countries from G-20 country members to test whether national elections impacting stock market volatility. By utilizing event-study method and determinants of election surprise regression, this study finds that national election is associated with increased volatility in the stock market. The prolonged reaction of higher volatility as compared to benchmark, GARCH (1,1), also prevails until several days after the election. Furthermore, the findings of this study also ssuggest that election has the explanatory power to induce higher volatility, especially in the cases when elections are resulting in narrow margin of victory, when there is a shift of political orientation, and when government and its coalition are unable to secure majority seats in the congress or parliament.