Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, infrastruktur pertahanan menjadi semakin penting untuk menjaga keutuhan dan keamanan bangsa di mana ia berdiri. Peran Indonesia sebagai anggota ASEAN semakin mempertegas betapa pentingnya untuk tidak hanya memiliki kerjasama ekonomi dengan sesama negara anggota ASEAN tetapi juga kerjasama militer untuk memerangi ancaman pertahanan di masa depan di seluruh Asia Pasifik. Untuk membangun postur militer yang kuat sesuai dengan Minimum Essential Force (MEF), Indonesia sangat bergantung pada pemberdayaan industri pertahanannya untuk membuka jalan menuju pencapaian tujuan tersebut. Namun, dalam perjalanan untuk mencapai keberhasilan dalam memenuhi persyaratan MEF, pemerintah harus melihat ke dalam untuk mewaspadai praktik akuisisi pertahanannya sendiri untuk mencegah merugikan kesehatan industri pertahanannya sendiri, baik publik maupun swasta. Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktik industri pertahanan berupa prosedur Offset dalam akuisisi Alpalhankam dibandingkan dengan aspek Hukum Persaingan Usaha untuk menciptakan lanskap bisnis yang lebih adil bagi para pelaku usaha dalam segala bentuk di industri pertahanan untuk mendukung upaya bangsa dalam menjaga dan mempertahankan perbatasannya. ......In this era of globalization and rapid economic growth, a defense infrastructure is all the more essential to protect the integrity and security of the nation in which it stands. Indonesia’s role as a member of ASEAN further cements how important it is to have not only economic cooperation with fellow ASEAN member nations but also a military cooperation to combat future defense threats throughout the asia pacific. In order to build up a strong military posture in accordance with the Minimum Essential Force (MEF), Indonesia is heavily reliant on the empowerment of its defense industry to pave the way towards meeting that goal. However, on the road to achieving success in meeting the requirements of the MEF, the government must look inwards to be wary of its own defense acquisition practices to prevent harming the health of its own defense industry, both public and private. This thesis aims to provide clarity on the defense industry practice of Offset procedures in defense acquisitions in comparison to Business Competition aspects to create a fairer business landscape for business actors of all forms in the defense industry to support the nation’s effort in protecting and defending its borders.

Abstrak :
Pertahanan negara pada hakekatnya adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara untuk menangkal dan mengadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pemerintah membutuhkan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan industri pertahanan yang memiliki pengelolaan manajemen yang baik dan kemampuan teknologi produksi persenjataan untuk menjamin ketersediaan alat peralatan pertahanan (Alpalhan) dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisa upaya pemerintah dalam pemberdayaan industri pertahanan nasional berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga meneliti tentang kemampuan komponen teknologi yang dimiliki PT. Dahana, khususnya untuk produksi bahan peledak militer yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara, yaitu Bomb P-100L. Model teknometrik digunakan didalam penelitian ini. Model teknometrik digunakan didalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan komponen teknologi yaitu technoware, humanware, infoware dan orgaware. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan tipe rancangan sekuensial eksploratori. Metode kualitatatif digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah memberdayakan industri pertahanan nasional untuk mencapai kemandirian produksi. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis kemampuan komponen teknologi yang dimiliki oleh PT. Dahana dalam rangka mencapai kemandirian produksi. Hasil analisis menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam pemberdayaan industri pertahanan adalah dengan terus menopang industri pertahanan melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan memiliki kepastian bagi semua pihak. Pada analisis kemampuan komponen teknologi PT. Dahana, hasil analisis menyatakan bahwa klasifikasi kemampuan komponen teknologi yang dimiliki PT. Dahana secara keseluruhan adalah semi modern. Dalam rangka untuk mencapai kemandirian produksi, PT. Dahana harus terus melakukan pengembangan terutama pada kontribusi teknologi yang dinilai rendah. ......National defense is a government's functions related to the utilization of defense potential and defense strength to deter any threats on national sovereignty, territorial integrity and the national security. To implement these obligations, The goverment needs some policies, legal binding and supported by the national defense industry who has a good management and technological capabilities to produce armament in fullfilment of the defense equipment. This thesis will analyze the various aspects of government efforts to empower the national defense industry through some policies and legal binding. It is also analyze the capabilities of the technology component measurement in the PT. Dahana, specifically for the military explosive of Bomb P-100L production that only used by the Indonesian Air Force. The technometric model is used in this measurement. Technometric method will measures the values of all technology component capability based on technoware, humanware, infoware and orgaware. In this research, author uses mixed method with exploratory sequential. The qualitative method used to analyze the government efforts to empower the national defense industry to achieve self reliance production. The quantitative method used to anayze the capability of technology components of PT Dahana within empowerment of the national defense industry to achieve self reliance production. The results of this research states that the government's empowerment efforts to support the national defense industry should be continued through policies and legal binding as clear as possible and have certainty for all parties. The result of the research of the capability of technology component PT. Dahana states that the classification has been in semi modern. Based in this value, the development of PT. Dahana could have done with more focused, especially on low level of the contribution of the technology that has been assessed.