Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Asasi Manusia yang telah manjadi komitmen pemerintah untuk dihormati, dipenuhi, dimajukan dan dilindungi guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, pelaksanaannya memerlukan mekanisme kerja yang melibatkan semua elemen dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Rencana Aksi NasionaI Hak Asasi Manusia merupakan panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pernenuhan, pemajuan dan perlindungan HAM. Kekurangberhasilan RANHAM I tahun 1998-2003 yang antara lain dibebabkan oleh tidak adanya kepanitiaan didaerah telah disempurnakan dengan RANHAM lanjutan tahun 2004-2009. Kepanitiaan tingkat Nasional RANHAM tahun 2004-2009 yang dibentuk dengan Keppres No.40 tahun 2004 pada 11 Mei 2004, telah ditindaklanjuti dengan pembentukan kepanitiaan pelaksanaan didaerah pada tingkat Provinsi dan seluruh Kab/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2005. Masing-masing panitia pelaksana di daerah telah dibekali dengan 5 (lima) tugas pokok yang meliputi: 1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, 2. Persiapan harmonisasi peraturan daerah, 3. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, 4, Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia, dan 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan di daerah baik oleh panitia Provinsi maupun panitia Kabupaten/Kota dibebankan pembiayaannya kepada masing-masing daerah (pasal 6 ayat 3 Keppres). Adapun pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari satuan kerja maing-masing. Pada Pemerintah Daerah provinsi tugas dan fungsi tersebut telah terdapat pada Bagian Hukum dan HAM, yaitu jabatan eselon III dibawah Biro Hukum, Berdasarkan struktur yang ada tersebut usulan anggaran biaya yang diajukan untuk kegiatan HAM di tingkat Provinsi telah disetujui pengalokasiaannya pada tahun 2005-2006. Tetapi seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Banten belum memiliki uraian tugas dan fungsi dibidang HAM, namun pelaksanaan tugasnya berada pada Bagian Hukum masing-masing. Ketiadaan uraian tugas mengenai HAM tersebut menjadi kendala besar dalam mencari dasar pengalokasian dana kegiatan di bidang HAM. Sehingga dari 6 (enam) kabupaten/kota baru 1 (satu) kabupaten yang telah dapat menyediakan anggaran untuk kegiatan RANHAM yaitu Kab. Tangerang. Keberhasilan Kab. Tangerang tersebut lebih ditentukan oleh wawasan dan pemahaman pejabat Bagian Hukum di bidang HAM sehingga mmpu meyakinkan para penentu kebijakan untuk mendukung kegiatan RANHAM melalui pengalokasian biaya. Kanwil Dep. Hukum dan HAM Banten sebagai instansi tingkat vertikal yang secara kelembagaan bertanggungjawab di bidang Hukum dan HAM menjadi tumpuan dari masing-masing Kab/Kota baik dalam pembiayaan maupun dalam melakukan memobilisasi pelaksanaan program RANHAM di daerah. Padahal uraian jabatan yang didukung tugas dan fungsi di bidang HAM juga baru ada pada tahun 2005, sedang anggaran yang sangat terbatas baru tersedia pada tahun 2006. Melalui penulisan tesis yang berjudul "Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Daerah" ini, kiranya dapat menjadi gambaran bahwa keberhasilan pelaksanaan RANHAM di daerah masih membutuhkan kerja keras yang saling bersinergi dari para pemegang kebijakan untuk membuat dasar pijakan yang lebih kuat bagi para pelaksana di lapangan.

Abstrak :
Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS berfokus di Rutan Klas I Jakarta Pusat, bertujuan memberikan Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat menurut model Implementasi George C. Edward III, Gambaran pencapaian program Rencana Aksi Nasional HIV-AIDS dalam hal layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada informan seperti pejabat Rutan Klas I Jakarta Pusat yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan seperti tahanan dan narapidana yang mengalami layanan kesehatan HIV dan AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Dari hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal yaitu belum terbentuknya komunikasi yang efektif antara pelaksana program yaitu petugas dengan para warga binaan, keterbatasan sumberdaya manusia yang bekerja di poliklinik Rutan baik kuantitas yaitu jumlah petugas yang minim dan kualitas yaitu belum terlatihnya petugas poliklinik dalam penanggulangan HIV-AIDS secara konfrehensif, belum terbentuknya disposisi yang kuat dalam bentuk sikap dan komitmen yang tinggi diantara petugas dalam melakukan pelayanan penanggulangan HIV-AIDS, belum adanya struktur birokrasi yang berwenang mengenai jabatan khusus yang membidangi pelayanan penanggulangan HIV-AIDS. Berdasarkan temuan dan analisis disarankan kepada Rutan Klas I Jakarta Pusat perlu Peningkatan komunikasi yang efektif antara pelaksana program yaitu petugas dengan para warga binaan, Peningkatan sumberdaya manusia yang bekerja di poliklinik Rutan baik kuantitas yaitu jumlah petugas dan kualitas yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan, Meningkatkan sikap dan komitmen yang tinggi diantara petugas dalam melakukan pelayanan, Membentuk struktur birokrasi yang berwenang mengenai jabatan khusus yang membidangi pelayanan penanggulangan HIV-AIDS ......The implementation of the National Action Plan for HIV and AIDS countermeasures focuses in prisons in the Class I State Prison in Central Jakarta. The use of George C. Edward III implementation model for the implementation of the National Action Plan for HIV and AIDS in the Class I State Prison in Central Jakarta, Overview of the National Action Plan for program achievement HIV-AIDS in terms of health care for inmates in correctional detention Class I Central-Jakarta. Approach to research conducted through qualitative research methods. Extracting information relevant to the subject under study is done through the study of literature and in-depth interviews to the informant as detention officers in the Central Jakarta Class I understand the issue being studied or informants such as prisoners and prisoners who have HIV and AIDS health services.. From the results it can be concluded that the findings of the field implementation of the National Action Plan on HIV and AIDS in Central Jakarta is still yet to be implemented optimally is not the formation of effective communication between the program managers are officers with the prisoners, limited human resources that work the clinic Rutan both quantity is minimal and the number of officers who are not well trained quality personnel polyclinic in HIV - AIDS in konfrehensif , the lack of a strong disposition in the form of attitude and commitment among workers in the services, HIV - AIDS , the lack of structure bureaucracy in charge of the office in charge of special services to combat HIV - AIDS . Based on the findings and analysis suggested to the detention center in Central Jakarta need Improved effective communication between the program managers are officers with the prisoners, Improvement of human resources working in the clinic Rutan both quantity and quality, namely the number of officers that conduct training and education , Improve posture and high commitment among workers in the services, Forming a bureaucratic structure which authorized a special office in charge of the response to HIV and AIDS services