Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai sistem manajemen arsip dinamis elektronik pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan diterapkan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan surat dinas sekretaris utama badan POM tahun 2022. Sistem ini diterapkan untuk mengatasi masalah transparansi dan akuntabilitas dalam korespondensi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penerimaan SRIKANDI oleh pengguna dalam tata naskah dinas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SRIKANDI sebagai sistem manajemen arsip dinamis elektronik pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan membuat pengguna merasa terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Beberapa fitur pada aplikasi SRIKANDI belum optimal dalam pembuatan naskah dinas dan daftar arsip yang masih menggunakan aplikasi lain, tidak ada notifikasi pada verifikator terkait naskah yang telah direvisi, dan masih terdapat eror dari sistem yang menjadikan hal tersebut sebagai kendala bagi pengguna. Aplikasi SRIKANDI secara keseluruhan mengimplementasikan EDRMS dalam proses korespondensi meskipun masih harus menambahkan fitur untuk menulis naskah dinas dan daftar arsip.

---

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) as electronic records management system implemented at the Processed Food Directorate of the National Agency of Drug and Food Control which is implemented based on the policies contained in Presidential Regulation Number 95 of 2018 and the official letter of the main secretary of the POM agency in 2022. This system was implemented to overcome the problem of transparency and accountability in correspondence. The purpose of this study is to identify the acceptance of the SRIKANDI by users in the official document system. This study uses a qualitative approach with a case study research method. Research data was collected through observation, interviews, and literature study.The results of this study indicate that the implementation of the SRIKANDI as an electronic dynamic archive management system at the Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan assists users in completing their work. However, some features in the SRIKANDI application are not fully optimized for creating official documents and lists of archives, as they still rely on other applications, there is no notification to the verifier regarding revised official documents, and there are system errors that pose obstacles for users. The SRIKANDI application as a whole implements EDRMS in the correspondence process, although it still has to add features for writing official scripts and archive lists."

"Tata Naskah Dinas merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola arsip yang berfungsi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi administrasi dalam sebuah organisasi. Pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas diatur dalam Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021. Terdapat lima ruang lingkup pedoman umum tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang menjadi fokus penelitian meliputi: jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penanda tangan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Penelitian menunjukkan PT Transportasi Jakarta dalam mengimplementasikan tata naskah dinas dan pengaruhnya terhadap pengelolaan arsip yang autentik dan orisinal. Kebijakan dan prosedur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas PT Transportasi Jakarta mengacu kepada peraturan resmi ANRI No. 5 Tahun 2021 dimana ditemukan kesesuaian dan kekurangan terkait proses implementasi tata naskah dinas, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata naskah dinas di masa yang akan datang.

---

The Official Letter Writing Guidelines is one of the important aspects in archive management that functions to ensure the effectiveness and efficiency of administration in an organization. General guidelines on Official Letter Writing Guidelines are regulated in ANRI Regulation No. 5 of 2021. There are five scopes of general guidelines for official letter writing guidelines as referred to in the regulation that are the focus of the research including: types, layout, and forms of official letter, making official letters, securing official letters, officials signing official letters, and controlling official letters. This study uses a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and observations. The study shows PT Transportasi Jakarta in implementing official letter writing guidelines and its influence on authentic and original records management. The policies and procedures in the PT Transportasi Jakarta Official Letter Writing Guidelines refer to the official ANRI Regulation No. 5 of 2021, where conformities and deficiencies were found related to the implementation process of official letter writing guidelines, resulting in recommendations for improving the quality of official letter writing guidelines in the future."

"Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan e-Government. Namun pada pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ketidaksesuaian dengan SOP yang tertera pada Pergub No. 92 Tahun 2019, yaitu diantaranya surat yang masuk kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak seluruhnya terdisposisi, berikutnya, kecepatan tanggapan surat juga masih belum sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada pelayanan terhadap Gubernur dan Wakil gubernur dan masyarakat di Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.Dengan menggunakan pendekatan postpositivisme, Teori Implementasi Kebijakan (Brinkerhoff dan Crosby) dan Teori FaktorFaktor yang Mempengaruhi E-Government (Al Shehri dan Drew), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Naskah Dinas Elektronik masih belum optimal diimplementasikan dalam pelayanan kepada Kepala Daerah, karena masih kurang optimalnya peran dari operator dan sekretaris yang disebabkan kurangnya pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum optimal yang berimplikasi pada lambatnya proses pendisposisian surat.

---

The implementation of the Aplikasi Naskah Dinas Elektronik is one of the DKI Jakarta Provincial Government’s efforts in implementing e-Government. However, in the implementation of providing services to the Governor and Deputy Governor there are several problems, including incompatibility with the SOPs listed in the Governor's Regulation No. 92 of 2019, including the incoming letters to the Governor and the Vice Governor were not entirely disposed, furthermore, the speed of response to letters was still not appropriate. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Service Manuscript Application in services to the Governor and Deputy governor and the public at the Regional Head Bureau of the DKI Jakarta Regional Secretariat, as well as analyze the factors that influence the application of the Electronic Service Manuscript Application at the DKI Jakarta Regional Secretariat Head Bureau. By using a postpositivism approach, Policy Implementation Theory (Brinkerhoff and Crosby) and Theory of Factors Influencing E-Government (Al Shehri and Drew), with data collection techniques in the form of interviews and literature study. The results of this study are that the Electronic Service Manuscript Application is still not optimally implemented in services to Regional Heads, because the roles of operators and secretaries are still less than optimal due to lack of training, monitoring and evaluation are not optimal, which has implications for the slow process of distributing letters."

"Pejabat pemerintahan menerbitkan berbagai macam naskah dinas sebagai instrumen yuridis untuk menuangkan kebijakannya sekaligus sebagai alat komunikasi internal dengan jajaran yang berada di lingkungan lembaganya. Naskah dinas tersebut di antaranya adalah surat edaran dan instruksi. Surat edaran dan instruksi sering digunakan dalam situasi di mana terdapat permasalahan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan tetapi membutuhkan penyelesaian secara segera. Dalam situasi seperti demikian, perlu dipertanyakan mengenai kekuatan hukum baik dari surat edaran maupun instruksi, utamanya bagi hal-hal yang menyangkut kesejahteraan umum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan untuk membahas mengenai posisi surat edaran dan instruksi dalam sistem hukum di Indonesia, di antaranya mengenai sifat norma hukum yang dikandung di dalam kedua instrumen yuridis tersebut, bagaimana sumber kewenangan pembentukannya diperoleh, serta bagaimana praktik penggunaan kedua instrumen hukum tersebut oleh pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dari penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa surat edaran dan instruksi memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Surat edaran dapat mengikat secara umum dan oleh karenanya dikategorikan sebagai peraturan kebijakan, sementara instruksi hanya dapat mengikat pihak-pihak yang dituju saja, mengingat norma hukumnya yang bersifat individual.

---

Government officials issue various kinds of official letters as legal instruments to implement their policies as well as as a tool of internal communication within the institution. Those official letters can be issued in the form of circulars and instructions. Circulars and instructions are often used in situations where there are problems not yet regulated by the law but require immediate resolution. In such situations, it is necessary to question the legal force of both circulars and instructions, especially for matters concerning social welfare. This study uses a juridical-normative approach with a literature study method to discuss the position of circulars and instructions in the legal system in Indonesia, including the nature of the legal norms contained in the two legal instruments, how the source of authority for their formation is obtained, and the usage of those instruments by the government in handling Covid-19 pandemic in Indonesia. From this research, it can be concluded that circulars and instructions have different legal powers. Circular can be binding in general and are therefore categorized as policy regulations, while instruction can only bind the intended parties, considering its individual legal norm."