Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menambahkan dua metode berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara yakni metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya metodologi RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik dan penerapan RIA dan ROCCIPI yang sesuai dengan Lampiran I UU 13 Tahun 2022 dan yang Ideal. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik RIA dan ROCCIPI sangkat penting untuk mengevaluasi efektifitas regulasi dengan menemukan permasalahan yang ada dan merumuskan tujuan. Metode ini juga memastikan bahwa perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia dan mengkaji berbagai manfaat dan biaya regulasi,terakhir, metode tersebut mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi. Penerapan Metoda RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 belum maksimal. Ditemukan hanya satu Undang- Undang yang telah memakai metode RIA yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Adapun Naskah Akademik Undang-Undang lainnya yang dianalisa, menunjukkan terdapatnya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara namun masih secara parsial menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat walaupun sebagian besar bersifat normatif dan kualitatif. Kedepannya RIA dan ROCCIPI dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan holistik. Penerapannya dapat dengan mengubah sistematika lampiran I UU 13 Tahun 2022 dengan menyempurnakan Lampiran I yang sudah ada. ......Law No. 13 of 2022 concerning the second amendment to Law no. 12 of 2011 added two methods related to the preparation of Academic Papers, specifically to examine the implications of implementing a new system that will be regulated in the Law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden, namely the Regulatory Impact Analysis (RIA) method and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). This study aims to identify and analyze the significance of the RIA and ROCCIPI methodologies in the preparation of Academic Papers and the application of RIA and ROCCIPI in accordance with Appendix I of Law 13 of 2022 and the Ideal. The form of this research is normative juridical which fully uses secondary data or in the form of written legal norms. The results of the study show that both RIA and ROCCIPI have the importance for evaluating the effectiveness of regulations by finding existing problems and formulating objectives. This method also ensures that policy makers have considered all available alternative actions and assessed the various benefits and costs of regulation. Finally, this method requires monitoring and evaluation of the implementation of regulations. The application of the RIA and ROCCIPI Methods in the preparation of Academic Papers since the promulgation of Law Number13 of 2022 is not optimal. It was found that only one law had used the RIA method, namely Law Number 13 of 2022. As for the other legal academic texts analyzed, it shows that there is a study of the implications of implementing the new system that will be regulated in the law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden but still partially explains the problems, objectives, and benefits although most are normative and qualitative. In the future RIA and ROCCIPI can be implemented in a broader and holistic scope. It can be implemented by changing the systematics of Apendix I to Law Number 13 of 2022 by improving the existing Appendix I.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yang menyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakan upaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan status gizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalam penyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telah melakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition, Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation dan terakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12 tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belum melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredaman yaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakan namun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidak optimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karena kurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademik merupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan dengan advokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengatur dan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, serta perlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup dan waktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layak dijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah

---

ABSTRACT
Problems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, as well as the involvement of community participation in the process of drafting and designing a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutrition developed and directed to improve the nutritional status of public, especially in the province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information about public participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitative approach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu Provincial Parliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmaking Regulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all the recommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overall the process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recent legislation participatory because the community has not been involved in any drafting process. The level of community participation that occurs in formal contexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on the determination of the policy but the final decision remains in the hands of the authorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-making process because of the lack of information available to the public .existence academic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scope and substance of a Regional Regulation, as consideration used in the license application initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increase community participation in every process of drafting local regulations to do with advocacy or assistance to community groups conducted by universities, community organizations and the regional government of Bengkulu province alone, have local regulations that regulate and ensure community participation in every law making process, as well as the need support adequate human resources, adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthy of reference in the process of drafting a regional regulation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang undang-undang yang baik dalam perspektif Negara Hukum Pancasila, serta peran dari naskah akademik dalam pembentukan undangundang yang baik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisa data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa harus dilakukan penguatan terhadap sifat pengaturan naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penguatan yang dimaksud adalah menambahkan pengaturan tentang naskah akademik dan mengubah sifat pengaturan dari fakultatif menjadi imperatif atau perintah. ......This thesis is talk about the good Act on Negara Hukum Pancasila and the role of academic draft on forming the good Act. This research is a library research. The data processing is using qualitative approach, so the result is analytic descriptive data. On analyzing the data, the research is using normative law research. Result of the research shows that the character of the paper arrangement on forming the Act is has to be stronger than before. Especially for Act No. 10 year 2004. The effort to make it stronger can be done by adding an arrangement about academic draft and change the arrangement character from facultative to imperative.

Abstrak :
Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan tidak mengatur mengenai kebutuhan dibuatnya naskah akademik....