Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik. Kerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze energy investments cooperation between Brazil and Bolivia as the latter deals with nationalization of energy sector under Morales administration. The focus of this research is to find the motives behind Brazil rsquo s continuation of exploration and production activities in Bolivia rsquo s oil and gas industry after its 2006 nationalization. This is a qualitative research using oil and gas investments cooperation concepts, resource nationalism and foreign direct investment theory. The data was collected through the library and documents study. This thesis finds that Brazil continued to operate in Bolivia rsquo s oil and gas industry after the 2006 nationalization due to pull factors the availability of Bolivia rsquo s natural resources, cheap labors costs and good infrastructures, and push factors Brazil needs to fulfill domestic energy sectors and maintaining good relations with Bolivia related to regional integration. Also there are risk factors Brazil will not bear all of the activity rsquo s risks even though the oil and gas produced will be the Bolivia rsquo s government property and return factors Bolivia rsquo s oil and gas industry continues to be profitable and beneficial for Brazil.

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji tentang fenomena kebangkitan nasionalisme sumber daya di Indonesia di periode pertama Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) dengan mengambil studi kasus kebijakan divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dengan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Data utama penelitian ini bersumber dari dari pidato politik, pernyataan media dan wawancara aktor-aktor di berbagai media. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data pendukung seperti wawancara langsung, laporan tahunan, siaran pers, bahan presentasi untuk investor, buku-buku yang ditulis aktor serta berbagai macam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah yang terkait dengan tema penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintahan Joko Widodo menggunakan kebijakan divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan politik dari audiens domestik dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Pemerintah juga menjadikan kebijakan divestasi saham ini sebagai momentum menaikan daya tawar kepada Freeport McMoran dan Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka menjamin kepastian dan keberlangsungan investasi Freeport McMoran di Indonesia. ......This study examines the phenomenon of the revival of resource nationalism in the first period of the Joko Widodo Administration (2014-2019). It takes PT Freeport Indonesia's majority share divestment policy to PT INALUM in 2018 as a case study. This study uses legitimacy theory with critical discourse analysis methods. The main data of this research comes from political speeches, media statements and interviews of actors in various media. It is also equipped with supporting data such as a direct interview, annual reports, press releases, presentation materials for investors, books written by actors as well as various kinds of laws and regulations, government regulations, ministerial regulations and regional regulations related to the theme of this research. This study found that the Joko Widodo administration used the PT Freeport Indonesia majority share divestment policy as a strategy to gain political support from the domestic audience in the 2019 Presidential Election. The government also made this share divestment policy a momentum to increase bargaining power for Freeport Mc Moran and The United States government in order to ensure the certainty and sustainability of Freeport Mc Moran's investment in Indonesia.