Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan kesehatan merupakan hak setiap orang. termasuk bagi pelanggaran hukum. Ada 2 (dua) paham mengenai Hak Asasi Manusia termasuk HAM kesehatan. Pertama Paham Universal, yakni : Setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Kedua Paham Partikularistik yakni : setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesehatan tetapi ada "pembatasan" terhadap individu yang bersangkutan. Artinya pemenuhan atau jaminan hak kesehatan bagi individu harus disesuaikan dengan hukum. Pemenuhan hak kesehatan harus sejalan dengan melanggar atau tidaknya individu. Dalam arti kata, pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi tersangka dan terdakwa, berbeda dengan individu yang tidak melanggar hukum. Pembedaan itu terkait dengan pidana hilang kemerdekaan yang harus ditanggung oleh terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-IJndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam hal narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus memenuhi PROTAP (Prosedur Tetap) yang berlaku di LAPAS, yakni dirawat di Poliklinik LAPAS atau dapat dirawat di Rumah Sakit Umum dengan pengawalan dari petugas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa sistem dalam upaya penjaminan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta. Dari data yang ditemukan pemenuhan hak petayanan kesehatan di LAPAS Klas 11A Narkotika Jakarta masih mengalami beberapa hambatan. Hal tersebut antara lain diakibatkan sistem yang berjalan kurang maksimal, misalnya prosedur pelayanan kesehatan yang rumit, jumlah tenaga media, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi kurangnya sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab para narapidana sendiri. Pihak LAPAS telah berupaya untuk menutupi kekurangan tersebut antara lain dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga misalkan Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain, lain namun upaya tersebut masih belum maksimal. Kesimpulannya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum terpenuhi sepenuhnya sebagaimana yang telah diatur dalam peratran perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian disarankan agar Pemerintah, khususnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan perhatian penuh terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan para narapidana di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta.

---

Health guarantee is everybody's right, including for law breaker. There are two views about human right involving the health rights. First universal view, i.e. everybody entitles to get health guarantee without exception. Second particularistic view i.e. everybody entitles to get health guarantee, but there is "limitation" to an individual himself. It means accomplishment of health guarantee right has to the suspect or the prisoner is different with the person who doesn't break the law. The discrimination is caused the lost of freedom which is burdened by prisoner in correctional facility. The accomplishment ought to in line with the related legislation, i.e. Law Number 12 Year 1995 regarding Correctional Facility and its subordinate regulations. In the matter of prisoner who lost the freedom in correctional facility, the accomplishment should do PRATAP which is affected in correctional facility, i.e. treatment in policlinic or in hospital with guarding by jailer. This observation aimed to analyze system in order to guarantee the rights of health service for the Correctional Facility of Narcotic in Jakarta (LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta). According to data, the accomplishment of health service right on the correctional facility has got some obstacles. The obstacles are happened because the system doesn't work very well. Example the procedure of health service right is complicated; the number of medical personnel and infrastructure are lack. The lack of instrument makes the prisoner should pay to the accomplishment of health service rights. The official of the correctional facility has made effort to cover the lack of instrument, among others, make cooperation with other party such as Health Agency, National Narcotic Agency, NGO, etc. actually, the effort is not optimal. The conclusion is the accomplishment of health service rights has not accordance with related law, so that is recommended to the government, particularly Ministry of Law and Human Rights to give full of attention to the accomplishment of health service rights in the Correctional Facility of Narcotic in Jakarta (LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta).

Abstrak :
Penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur berbeda dengan strategi pada urnumnya. Selain sebagai tempat pemidanaan di lapas ini juga dilaksanakan kegiatan pembinaan. Akan tetapi pola pembinaan yang relatif sarna tersebut tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus pemidanaan, karena ada beberapa kasus yang memerlukan penanganan secara spesifik. Demikian halnya penanganan narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana tindak pidana tersebut penanganannya memerlukan treatment tertentu yang lebih ke arah pemulihan perilaku dari ketergantungan narkotika dan psikotropika. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana bagaimana manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dan kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengurnpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. lnforman penelitian terdiri dari informan petugas sebanyak 4 orang dan informan narapidana sebanyak 5 orang. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada urnumnya yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengamanan yang cukup memadai. Sistem keamanan dilakukan dengan membagi surnber daya manusia petugas pengamanan menjadi empat (4) regu jaga/pengamanan yang dibagi dalam tiga (3) giliran keija, yaitu pagi, siang dan malam. Sementara kendala-kendala dalam manajemen pengamanan meliputi kendala surnber daya manusia petugas, kendala surnber daya manusia penghuni (tahanan dan narapidana), kendala masyarakat dan kendala sarana prasarana. ......Circulation of drugs in the prevention of Special Narcotics Penitentiary, East Jakarta Cipinang different strategies in general. Aside from being a place of punishment in prisons is also carried out activities of coaching. But coaching is relatively the same pattern can not be applied to all cases of condemnation, because there are some cases that require specific handling. Likewise, the handling of prisoners' narcotics and psychotropic substances offinses, where such offenses are handling requires a certain treatment is more toward behavioral recovery from drug addiction and psychotropic substances. In this research, there are two research questions to be answered is how the how the management of security in tackling the drug circulation in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary, East Jakarta and the constraints that influence the management of security in tackling the drug circulation in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary in East Jakarta. The method used is qualitative method of data collection techniques against the informant interview conducted with the study using the interview guide. Informant consisted of as many as four officers of the iriformant and the informant inmate of five peope. Location of research in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary in East Jakarta. Based on this research found that the management of security in tackling the circulation of narcotics in the Special Narcotics Cipinang Prison, East Jakarta done with standard security mechanisms and systems in general prison facilities equipped with adequate security infrastructure. Security System is done by dividing the human resources security officers into four (4) team guard/ security which is divided into three (3) shifts, ie morning, noon and night. While the constraints in securing management · including human resource constraints officers, human resource constraints residents (prisoners and inmates), the constraints of society and infrastructure constraints.